Bisnis.com, DEPOK — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hampir dipastikan batal bertemu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Awalnya, pertemuan kedua elite politik itu seusai Pilpres 2024 direncanakan sebelum pelantikan 20 Oktober esok lusa. Namun, sampai dengan saat ini tidak ada kepastian kapan Megawati dan Prabowo bertemu.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengungkap bahwa kemungkinan Megawati dan Prabowo tidak akan bertemu sebelum pelantikan. Menurutnya, kedua tokoh itu pasti akan bertemu dan bermunikasi apabila urusan kenegaraan.

Ganjar menyebut keduanya pasti bertemu apabila ada kecocokkan waktu dan kesempatan.

"Rasanya saya menduga kok tidak [sebelum pelantikan] ya, dalam waktu pendek. Karena waktunya pendek, kita tahu agenda jadwal kita ini Jumat, Sabtu-Minggu ini kami dibagi ke seluruh Indonesia," ujar pria yang juga calon presiden 2024 dari PDIP itu saat ditemui di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa sebenarnya Megawati telah mengutus Pramono Anung untuk menyampaikan pesan kepada Prabowo.

Berdasarkan catatan Bisnis, mantan Sekretaris Kabinet sekaligus calon gubernur Jakarta 2024 itu telah mendatangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

"Sebenarnya mas Pramono Anung misalnya sudah menjadi utusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri karena pak Prabowo sedang menggodok, sedang mempersiapkan lahir batin seluruh kabinetnya sehingga itu yang kita hormati," ujarnya di lokasi yang sama.

Adapun, Hasto menyebut hubungan kedua ketua umum partai politik itu sangat baik dan keduanya saling menghormati.

Menurut anggota DPR itu, tidak ada hambatan dalam mempertemukan keduanya. Dia menyebut Megawati dan PDIP mengedepankan kepentingan rakyat bangsa dan negara.

"Kita doakan agar kabinet yang dibentuk, pemerintah yang baru ke depan dapat mengemban tugas-tugas dan janji-janji kampanyenya. Itu kita doakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo beberapa kali buka suara mengenai upaya elite dari Gerindra maupun PDIP untuk mempertemukannya dengan Megawati.

Pada saat pelantikan anggota DPR 2024-2029, Selasa (1/10/2024), pria yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan itu menyebut pertemuan dengan Megawati sebelum pelantikan 20 Oktober 2024.

"Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan sebelum pelantikan," ujarnya kepada wartawan.

PDI Perjuangan resmi mengusung mantan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub). Dalam hal ini Airin dicalonkan sebagai Gubernur Banten dan Andika Perkasa sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Lantas berapa kekayaan calon pejabat yang diusung PDI Perjuangan ini?

Harta Kekayaan Airin Rachmi Diany

Dalam situs LHKPN KPK, Airin tercatat pernah beberapa kali melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. Terakhir dirinya menyetorkan rincian kekayaannya pada 27 Agustus 2019 lalu untuk periode pelaporan khusus awal menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan (Tangsel).

Dalam laporan itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 24.460.195.943 (Rp 24,46 miliar). Sebagian besar kekayaan Airin ini dimiliki dalam bentuk aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp 21.110.195.943.

Disebutkan Airin memiliki 65 aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Kab/Kota Serang, Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Bandung, Kab/Kota Pandeglang, Kab/Kota Tangerang dan Tengerang Selatan, hingga Kab/Kota Sumedang dan Cianjur.

Sebagian aset tanah dan bangunan ini Airin dapat dari hasil sendiri. Namun sebagian besar lainnya ia dapat dari hibah tanpa akta.

Namun dirinya tercatat tidak memiliki aset berupa transportasi dan mesin. Kemudian mantan Walikota Tangsel yang satu ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1.500.000.000, surat berharga senilai Rp 1.850.000.000, serta tidak memiliki kas dan setara kas.

Di luar itu dirinya juga tercatat tidak memiliki utang dalam bentuk apapun. Sehingga total kekayaan yang dimiliki Calon Gubernur Banten PDIP Airin Rachmi Diany bernilai Rp 24.460.195.943 (Rp 24,46 miliar).

Harta Kekayaan Andika Perkasa

Sementara itu, untuk harta kekayaan Andika Perkasa terakhir dilaporkan ke LHKPN KPK pada 26 Maret 2024. LHKPN ini dilaporkan untuk periode khusus akhir menjabat sebagai Panglima TNI.

Dalam laporan itu, Andika Perkasa mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 184.530.569.648 (Rp 184,53 miliar). Sebagian besar kekayaannya tersimpan dalam bentuk kas dan setara kas dengan total nilai mencapai Rp 131.435.319.648.

Kemudian Andika juga tercatat memiliki 23 aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Kab/Kota Sleman, Kab/Kota Cianjur, Kab/Kota Surabaya, Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Tabanan, Kab/Kota Bandar Lampung, Kab/Kota Bantul dan Tengerang.

Sebagian aset tanah dan bangunan ini ia dapat dari hasil sendiri dan hibah tanpa akta. Kemudian Andika juga tercatat memiliki satu aset berupa tanah dan bangunan di Australia dan tiga aset di Amerika Serikat yang semuanya didapat melalui hibah tanpa akta.

Lebih lanjut, eks Panglima TNI yang satu ini mengaku hanya memiliki satu mobil Mercedes-Benz Sprinter 315 Tahun 2018 senilai Rp 1.800.000.000. Kemudian ada juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 10.100.000.000, surat berharga senilai Rp 3.171.000.000.

Namun di luar itu dirinya tercatat memiliki utang sebesar Rp 900.000.000. Sehingga total harta kekayaan Calon Gubernur Jateng Andika Perkasa sebesar Rp 184.530.569.648 (Rp 184,53 miliar).

PDI Perjuangan resmi mengusung mantan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub). Dalam hal ini Airin dicalonkan sebagai Gubernur Banten dan Andika Perkasa sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Lantas berapa kekayaan calon pejabat yang diusung PDI Perjuangan ini?

Harta Kekayaan Airin Rachmi Diany

Dalam situs LHKPN KPK, Airin tercatat pernah beberapa kali melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. Terakhir dirinya menyetorkan rincian kekayaannya pada 27 Agustus 2019 lalu untuk periode pelaporan khusus awal menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan (Tangsel).

Dalam laporan itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 24.460.195.943 (Rp 24,46 miliar). Sebagian besar kekayaan Airin ini dimiliki dalam bentuk aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp 21.110.195.943.

Disebutkan Airin memiliki 65 aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Kab/Kota Serang, Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Bandung, Kab/Kota Pandeglang, Kab/Kota Tangerang dan Tengerang Selatan, hingga Kab/Kota Sumedang dan Cianjur.

Sebagian aset tanah dan bangunan ini Airin dapat dari hasil sendiri. Namun sebagian besar lainnya ia dapat dari hibah tanpa akta.

Namun dirinya tercatat tidak memiliki aset berupa transportasi dan mesin. Kemudian mantan Walikota Tangsel yang satu ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1.500.000.000, surat berharga senilai Rp 1.850.000.000, serta tidak memiliki kas dan setara kas.

Di luar itu dirinya juga tercatat tidak memiliki utang dalam bentuk apapun. Sehingga total kekayaan yang dimiliki Calon Gubernur Banten PDIP Airin Rachmi Diany bernilai Rp 24.460.195.943 (Rp 24,46 miliar).

Harta Kekayaan Andika Perkasa

Sementara itu, untuk harta kekayaan Andika Perkasa terakhir dilaporkan ke LHKPN KPK pada 26 Maret 2024. LHKPN ini dilaporkan untuk periode khusus akhir menjabat sebagai Panglima TNI.

Dalam laporan itu, Andika Perkasa mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 184.530.569.648 (Rp 184,53 miliar). Sebagian besar kekayaannya tersimpan dalam bentuk kas dan setara kas dengan total nilai mencapai Rp 131.435.319.648.

Kemudian Andika juga tercatat memiliki 23 aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Kab/Kota Sleman, Kab/Kota Cianjur, Kab/Kota Surabaya, Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Tabanan, Kab/Kota Bandar Lampung, Kab/Kota Bantul dan Tengerang.

Sebagian aset tanah dan bangunan ini ia dapat dari hasil sendiri dan hibah tanpa akta. Kemudian Andika juga tercatat memiliki satu aset berupa tanah dan bangunan di Australia dan tiga aset di Amerika Serikat yang semuanya didapat melalui hibah tanpa akta.

Lebih lanjut, eks Panglima TNI yang satu ini mengaku hanya memiliki satu mobil Mercedes-Benz Sprinter 315 Tahun 2018 senilai Rp 1.800.000.000. Kemudian ada juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 10.100.000.000, surat berharga senilai Rp 3.171.000.000.

Namun di luar itu dirinya tercatat memiliki utang sebesar Rp 900.000.000. Sehingga total harta kekayaan Calon Gubernur Jateng Andika Perkasa sebesar Rp 184.530.569.648 (Rp 184,53 miliar).

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengklaim dirinya berhasil melunasi utang Indonesia dari International Monetary Fund (IMF). Hal ini bisa dilakukan saat dirinya menjadi presiden medio 2003 silam.

Klaim ini diungkap Megawati saat memberikan sambutan pada Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah 2024. Awalnya, Megawati menyinggung soal Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengenai jumlah anggaran PDIP.

Dia berseloroh agar Olly jujur mengungkapkan berapa anggara PDIP dan jangan ditutup-tutupi. Menurutnya, bila memang anggaran PDIP tinggal sedikit jangan ditutup-tutupi pasalnya dia juga paham situasi memang tidak kondusif untuk memiliki anggaran, dari situ lah dia menyinggung soal utang.

"Kalau ngomong takut dong bilang nggak ada, kan gua pecat gitu lho. jangan lho gua dihibur hibur lu dapat uangnya dari mana orang dalma keadaan begini kok, utang aja berapa," ungkap Megawati dalam pidato yang disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

Setelah itu, Megawati mengatakan bertanya-tanya berapa sih utang negara saat ini. Dia bertanya kepada hadirin yang ada dalam ruangan, bahkan sampai wartawan pun ditanyakan.

"Ayo semuanya utang kita berapa hayo? Wartawan utang kita berapa hayo? Setiap kali harus dibayar berapa hayo? Iya dong kan mesti dibayar namanya utang," ujar Megawati.

Tiba-tiba dia mengatakan dirinya sudah berpengalaman untuk menyelesaikan utang. Megawati mengklaim dirinya berhasil melunasi utang IMF yang diteken Presiden Soeharto saat menjabat sebagai presiden.

"IMF-nya, utang dari zaman pak Harto saya selesaikan lho. Tulis. Kalau nggak percaya tanya ke CNBC. Saya dapat award, saya sendiri bingung kok dapat award kenapa ya? Karena dalam keadaan ekonomi begitu ibu bisa selesaikan IMF," sebut Megawati.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -PDI Perjuangan resmi berikan rekomendasi kepada pasangan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Mengutip laman instagram @pdiperjuanganberikut daftarnya:

1. Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung: Dadang Supriatna dan Ali Syakieb
2. Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur: H. Herman Suherman dan H.R.A Muhammad Solih Ibang
3. Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor: H. Ade Ruhandi dan Musyafaur Rahman
4. Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi: Habib Mulki dan Miftahul Jannah
5. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok: Supian Suri dan Chandra Rahmansyah
6. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi: Tri Adhianto dan Bobihoe
7. Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi: Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja

8. Calon Bupati dan wakil Bupati Indramayu: Nina Agustina dan Tobroni
9. Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon: H. Imron dan Agus Kurniawan Budiman
10. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya: Nurhayati dan Muslim
11. Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi: Ayep Zaki dan Bobby Maulana

View this post on Instagram

A post shared by DPP PDI Perjuangan (@pdiperjuangan)

12. calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang: Aep Saepuloh an H. Maslani
13. Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran: Citra Pitriyami dan Ino Darsono
14. Calon Wali dan Wakil Wali Kota Banjar: Nana Suryana dan H. Mujamil
15. Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis: Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra
16. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan: H. Muhammad Ridho S dan H. Hamdan

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peta politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta mulai terbuka.

PDI-P saat ini telah melobi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berkoalisi menentukan bakal calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jakarta periode 2024-2029.

"Apa yang bisa kami lakukan? dengan 15 kursi (DPRD Jakarta), dengan kebutuhan 22 kursi (DPRD Jakarta), tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama dengan partai lain,” ujar Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga dalam program “Satu Meja the Forum” yang tayangkan di Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung partai politik atau gabungan harus memperoleh paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, untuk mengusung cagub dan cawagub pada Pilkada 2024 ini membutuhkan sedikitnya 22 kursi DPRD. Artinya, PDI-P membutuhkan tujuh kursi lagi untuk memenuhi syarat pencalonan.

Eriko mengklaim, PDI-P dan PKB memiliki kedekatan karena menganggap sama-sama meraup suara tertinggi di Pemilu Legislatif (Pileg) Jawa Timur.

Di tengah proses komunikasi itu, PDI-P melobi untuk melalukan barter politik dengan memberi kebebasan kepada PKB untuk mengusung kadernya sebagai cagub atau cawagub.

"Kalau mereka pilih calon gubernur di Jawa Timur, maka kami calon gubernur di Jakarta. Fair,” kata Eriko," ucap Eriko. Namun, Eriko mengatakan, PDI-P sampai saat belum menentukan sosok potensial yang adakan dimajukan dalam Pilkada 2024 karena masih melihat situasi Jakarta ke depan.

Sebab, dalam waktu dekat Jakarta akan berubah status sebagai daerah khusus yang akan menjadi kawasan aglomerasi sehingga situasi kepemimpinan dianggap akan berbeda.

"Peran kepala daerah nantinya tidak akan sama dengan zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur Jakarta 2014-2017) dan Anies (Anies Baswedan, Gubernur Jakarta 2018-2022) nantinya,” ucap Eriko.

Untuk diketahui, PKB salah satu dari tiga partai yang mendukung sosok Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024.

Dua partai lain yakni PKS dan Nasdem. Namun, PKB pun telah memberikan sinyal untuk batal mendukung Anies menjadi bakal calon gubernur Jakarta karena berencana bergabung ke barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Semua serba mungkin," kata Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Jazilul mengatakan, PKB sudah mendapat tawaran untuk bergabung ke KIM dan tengah mempertimbangkan tawarannya.

"Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," ucap Jazilul.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P 'Barter' Politik dengan PKB", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/09/12472371/pdi-p-barter-politik-dengan-pkb.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen saat menggeledah rumah anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery (HH).

Kediaman Herman digeledah terkait penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Presiden di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek info dari penyidik didapatkan dokumen. Penyitaannya didapatkan dokumen,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih, Jumat (26/7/2024).

Tessa enggan mengungkap apakah terdapat barang bukti lain yang diamankan tim penyidik menyangkut dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden.

Ia hanya mengatakan, sampai saat ini kegiatan penyidikan masih berlangsung. Informasi lain akan disampaikan jika sudah ada perkembangan penyidikan.

Herman Hery sedianya diperiksa oleh penyidik pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka IW (Ivo Wongkaren) dalam perkara Bansos Banpres.

Namun, politikus PDI-P itu tidak hadir dengan alasan telah memiliki agenda lain dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang.

”Saksi HH yang bersangkutan tiddak hadir namun telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ada kegiatan yang sudah terjadwal dan meminta untuk penjadwalan ulang minggu depan,” ujar Tessa.

Meski demikian, Tessa belum mengetahui apakah penyidik bisa mengagendakan pemeriksaan terhadap Herman pekan depan. Sebab, mereka telah memiliki rencana penyidikan yang sudah berjalan. “Kemungkinan akan ada koordinasi lebih lanjut,” kata Tessa.

Sebelum dipanggil KPK, penyidik telah menggeledah kediaman Herman Hery di Depok, Jawa Barat pada Selasa (23/7/2024) dan rumah mewah di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Kamis (25/7/2024).

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi Bansos Presiden terungkap dalam dakwaan perkara distribusi BSB di Kemensos yang menyeret Ivo Wongkaren (IW).

BSB ditujukan kepada 10 juta KPM pada PKH pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2020. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Bansos Presiden di Jabodetabek.

Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).

"Dalam pekerjaan bansos banpres, PT ALA memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres," sebagaimana dikutip dari surat dakwaan Jaksa KPK.

Adapun Ivo telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada Program PKH Kemensos.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Geledah Rumah Politikus PDI-P Herman Hery, KPK Sita Dokumen",

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah pengacara partai banteng bepergian ke luar negeri terkait dugaan suap Harun Masiku.

Harun merupakan mantan kader PDI-P yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri.

“Larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 5 orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, upaya paksa itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 942 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 22 Juli lalu.

Adapun kelima orang tersebut berinisial K, SP, DTI, DB, dan YPW. Tessa tidak mengungkap dengan terang siapa saja nama panjang orang-orang tersebut.

Berdasarkan informasi yang Kompas.com terima dari dua penegak hukum di internal KPK, mereka yang dicegah adalah staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi. Kemudian, pengacara PDI-P, Simeon Petrus, Dony Tri Istiqomah, dan Yanuar Prawira Wasesa, serta Dona Berisa.

Kusnadi sempat diperiksa KPK beberapa waktu lalu setelah handphone miliknya disita penyidik. Simeon juga telah diperiksa penyidik yang memburu Harun.

Dony juga telah dipanggil KPK setelah rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, digeledah pada 3 Juli lalu. Sementara, Dona Berisa merupakan istri mantan kader PDI-P sekaligus terpidana kasus Harun Masiku, Saiful Bahri.

Ia juga telah diperiksa pada 17 Juli. Tessa mengatakan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melarang mereka bepergian ke luar negeri agar tetap berada di wilayah Indonesia.

“Larangan bepergian keluar negeri berlaku untuk 6 bulan kedepan,” tutur Tessa.

Kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.

Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO). Adapun Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Cegah Staf Hasto dan Pengacara PDI-P Bepergian Ke Luar Negeri",

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah memutuskan sosok yang bakal diusung di Pilkada Sumatera Utara dan Banten.

"Sementara di Sumatera Utara sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Banten sudah diputuskan, tinggal diumumkan, tunggu tanggal mainnya," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Sementara, untuk provinsi strategis seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, belum diputuskan.

"Demikian pula di Jakarta, ada Pak Pramono Anung, kemudian ada Bu Risma selain di Jawa Timur itu, juga ada yang mengusulkan di Jakarta. Saat ini sedang tahap pengerucutan karena kami terus membangun kerja sama partai politik," jelas Hasto.

Sedangkan untuk Pilkada Jawa Barat, PDI-P masih membangun komunikasi dengan Golkar dan Gerindra. Namun, Hasto mengatakan, sudah ada nama yang mengerucut.

"Tadi malam Pak Adian sama Pak Deddy Sitorus juga melakukan komunikasi intens baik dengan Golkar maupun dengan partai lain. Sehingga Jawa Barat juga sudah mengerucut," ujarnya.

Sebagai informasi, di Sumatera Utara, belakangan beredar kabar PDI-P akan mengusung Edy Rahmayadi yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bahwa partainya akan mengusung Airin Rachmi Diany dan Ketua DPD PDI-P Banten Ade Sumardi untuk Pilkada Banten 2024.

Sementara itu, di Jawa Barat yang beredar nama belakangan adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono hingga mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Sudah Putuskan Cagub Sumut dan Banten, Hasto: Tinggal Diumumkan",

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan perkara Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti telah dipanggil Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) sampai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Panggilan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang diadukan Tim Hukum PDI-P yang protes terhadap proses penyidikan KPK.

Adapun Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi tersangka suap dan saat ini buron.

“Update terakhir dari Dewas baru memanggil Kasatgas penyidikan yang dilaporkan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

“Komnas HAM saya terinfo sudah sempat hadir ke Komnas HAM,” ucap Tessa.

Adapun pihak PDI-P melaporkan Rossa ke sejumlah lembaga. Selain Dewas dan Komnas, mereka melaporkan penyidik ini ke Bareskrim Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Mereka juga mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tessa menuturkan, sejauh ini pihak Mabes Polri belum meminta keterangan dari Rossa.

Sementara itu, terkait gugatan perdata Tim Biro Hukum KPK sudah menerima panggilan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Tetapi saya tidak tahu apakah terinfo hadir atau tidak,” ujar Tessa.

Ia pernah menyebut, laporan bertubi-tubi yang dilayangkan Tim Hukum PDI-P mengganggu rencana penyidikan Harun Masiku.

Rossa yang sedianya memimpin giat penyidikan akhirnya harus memenuhi panggilan tersebut.

"Tentunya mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat, karena yang bersangkutan harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut," kata Tessa saat dihubungi awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Meski demikian, ia memastikan proses penyidikan dan pencarian perkara Harun Masiku terus berjalan.

Ketika Rossa dipanggil terkait laporan-laporan kubu PDI-P, giat penyidikan akan dilaksanakan oleh penyidik lain.

"Penyidikan tetap akan terus berjalan," ujar Tessa.

Adapun laporan beruntun pihak PDI-P dilayangkan setelah penyidik KPK menggeledah staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat menjalani pemeriksaan pada 10 Juni.

Saat itu, ia menemani Hasto menjalani pemeriksaan perkara Harun Masiku. Penyidik kemudian menyita satu handphone Kusnadi dan kartu ATM serta dua handphone dan buku catatan Hasto.

Saat itu, ia menemani Hasto menjalani pemeriksaan perkara Harun Masiku. Penyidik kemudian menyita satu handphone Kusnadi dan kartu ATM serta dua handphone dan buku catatan Hasto.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO. Ia diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW).