Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah tidak menggunakan anggaran negara.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

(kil/kil)

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah tidak menggunakan anggaran negara.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyentil pengusaha-pengusaha nakal di Indonesia. Menurutnya, banyak sekali pengusaha nakal yang main mata dengan pejabat.

Prabowo mengatakan kolusi dilakukan oleh para pejabat negara dan politik dengan pengusaha-pengusaha yang nakal. Pengusaha semacam ini menurutnya sangat tidak patriotik.

"Kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, janganlah kita takut untuk melihat realita ini," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Eks Menteri Pertahanan itu mengatakan kenyataannya masih banyak kebocoran, penyelewangan, hingga korupsi di Indonesia. Hal ini bisa membahayakan masa depan anak cucu di Indonesia.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan," ungkap Prabowo.

Di tengah kenyataan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan banyak sekali masyarakat yang belum menikmati kemerdekaan. Banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah," papar Prabowo.

Simak Video: Prabowo Minta Elite Berani Lihat Kenyataan: Jangan Seperti Burung Unta

[Gambas:Video 20detik]

(hal/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 –2029 Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada hari ini, Minggu (20/10/2024). Dengan demikian, dirinya sah menjadi Wapres termuda yang dilantik pada usia 37 tahun.

Mengutip laman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Wakil Presiden Gibran memiliki total harta kekayaan mencapai Rp25,52 miliar saat dilantik.

Perinciannya, sebesar Rp17,33 miliar merupakan harta kekayaan mencakup tanah dan bangunan. Mayoritas aset tanah dan bangunan yang dimiliki Gibran tersebut berlokasi di Surakarta dan Sragen.

Kemudian, Gibran memiliki Rp332 juta kekayaan berupa alat transportasi dan mesin. Harta bergerak lainnya Rp260 juta, surat berharga Rp5,55 miliar, dan kas atau harta setara kas Rp2,06 miliar.

Di samping itu, Gibran tercatat tak melaporkan kepemilikan utang sama sekali. Dengan demikian, total harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka tembus Rp25,54 miliar. Berikut rinciannya!

Tanah dan Bangunan (Rp17,33 miliar)

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di Kab / Kota Surakarta , Hasil Sendiri Rp6 miliar

2. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di Kab / Kota Sragen, Hasil Sendiri Rp2,6 miliar

3. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di Kab / Kota Sragen, Hasil Sendiri Rp2,6 miliar

4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 Di Kab / Kota Kota Surakarta , Hasil Sendiri Rp1,5 miliar

5. Tanah Seluas 113 m2 di Kab / Kota Kota Surakarta , Hasil Sendiri Rp700 juta

6. Tanah Seluas 896 m2 di Kab / Kota Kota Surakarta , Hasil Sendiri Rp1,74 miliar

7. Tanah Seluas 1124 m2 di Kab / Kota Kota Surakarta , Hasil Sendiri Rp2,19 miliar

Alat Transportasi dan Mesin (Rp332 juta)

1. Motor, Honda Scoopy Tahun 2015, Hasil Sendiri Rp7 juta

2. Motor, Honda Cb-125 Tahun 1974, Hasil Sendiri Rp5 juta

3. Motor, Royal Enfield Royal Enfield Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp40 juta

4. Mobil, Toyota Avansa Tahun 2016, Hasil Sendiri Rp90 juta

5. Mobil, Toyota Avansa Tahun 2012, Hasil Sendiri Rp60 juta

6. Mobil, Isuzu Panther Tahun 2012, Hasil Sendiri Rp70 juta

7. Mobil, Daihatsu Grand Max Tahun 2015, Hasil Sendiri Rp60 juta

Harta Bergerak Lainnya (Rp260 juta)

Surat Berharga (Rp5,52 miliar

Kas dan Setara Kas (Rp2,06 miliar)

Sidoarjo: Mantan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono,divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu, 9 Oktober 2024. Sementara Mantan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Siskawati divonis empat tahun.

Selain penjara lima tahun, Ari Suryono juga dihukum membayar denda 500 juta rupiah, subsider empat bulan penjara. Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang penganti, sebesar 2 koma 7 milliar rupiah.

Apabila tidak dibayarkan, maka harta kekayaan terdakwa akan disita,dan dilelang oleh negara. Dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Putusan majelis hakim itu jauh lebih rendah, dari tuntutan jaksa penuntut umum dari KPK, terutama untuk nilai uang pengganti. Sebelumnya jaksa menuntut hukuman penjara tujuh tahun enam bulan penjara.

Sementara tuntutan membayar denda sebesar 500 juta rupiah, subsider enam bulan kurungan. Nilai uang pengganti yang dituntut jaksa sebelumnya 7 miliar rupiah, subsider tiga tahun penjara.

Atas putusan tersebut, terdakwa Ari Suryono dan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Demikian pula dengan jaksa penuntut umum KPK.

Sementara untuk terdakwa Siskawati, majelis hakim memvonis pidana penjara empat tahun, dan denda 300 juta subsider tiga bulan penjara. Atas putusan tersebut pihak penasihat hukum terdakwa Siskawati, langsung mengajukan banding. Sementara JPU KPK masih pikir-pikir.

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada akhir Januari 2024 lalu, adanya tindak pidana korupsi pemotongan dana insentif pegawai BPBD Sidoarjo. Nilai pemotongan dana insentif sejak awal 2022 hingga awal 2024, mencapai 8 koma 5 miliar rupiah. Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. MGN/Heri Susetyo


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

IDXChannel - Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni, mengatakan penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di IKN tidak hanya dihadiri para pejabat negara. Namun, akan diundang juga beberapa unsur perwakilan masyarakat mengikuti upacara kemerdekaan di IKN.

Raja Juli menyebutkan perwakilan unsur masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga IKN seperti Balikpapan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara akan turut diundang mengikuti perayaan upacara kemerdekaan. Seperti perwakilan tokoh agama, perwakilan tokoh adat/masyarakat, dan yang mewakili kaum disabilitas.

"Nanti akan Pemda (Pemerintah Daerah) yang memilih, mereka punya kategori tersendiri," ujar Raja Juli di IKN, Jumat (9/8/2024).

Selain itu, Raja Juli menyebut perwakilan dari pekerja konstruksi sendiri turut menjadi tamu undangan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI.

"Ada isu bahwa masyarakat lokal tidak diundang, sama sekali tidak, tapi ada perwakilan nanti yang akan kita undang," kata dia.

Menurutnya, aspek keterbatasan lokasi upacara menjadi salah satu alasan perayaan HUT RI di IKN tidak bisa didatangi langsung secara terbuka oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Mengingat saat ini juga masih ada pekerjaan konstruksi yang belum rampung, dan cukup berisiko jika harus dikunjungi banyak orang.

"Pak Presiden waktu rapat kerja pertama di Istana Garuda, bertemu Gubernur dan Bupati, meminta agar representasi masyarakat semua diundang, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, tokoh agama, penyandang disabilitas, jadi terwakili, karena memang tempatnya terbatas," kata Raja Juli.

Meski demikian, Raja Juli tidak menyebut spesifik terkait kuota undangan yang akan disiapkan untuk representasi masyarakat yang akan menjadi tamu undangan pada perayaan Kemerdekaan di IKN.

"Perayaan kemerdekaan ini bersifat terbuka, dirayakan bersama masyarakat dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak ada eksklusifitas, tapi bahwa keterbatasan prasarana, iya, di Jakarta pun tidak semua datang ke Istana kan," kata Raja Juli.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Heboh soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.

Ketika pertama dibentuk pada 10 Maret 1999, belum apa-apa, mereka sudah ribut soal fasilitas mobil dan besarnya honor. Setelah soal itu usai, muncul lagi penyakit-penyakit lain sekitar komisi proyek. Perjalanan KPU diwarnai catatan kelam mulai korupsi hingga kasus asusila.

KPU menggantikan keberadaan Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Namun, orang-orang yang duduk di lembaga terhormat itu, setelah 25 tahun berlalu, tak kunjung mampu membuktikan kehormatan mereka. Mereka terhanyut dalam kemewahan fasilitas seperti mobil dinas.

Cerita mobil dinas kali ini agak berbeda. Sebelum-sebelumnya, heboh mobil dinas terjadi sesaat setelah komisioner baru dilantik. Anggota KPU periode 2022-2027 dilantik pada 12 April 2022. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Juli 2024, baru muncul kontroversi mobil dinas anggota KPU. Pengungkit kehebohan ialah cicitan Prof Mahfud MD pada Minggu, 7 Juli 2024. Kata Mahfud, publik terus dibuat kaget pascaputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebab beredar rumor fasilitas yang dimiliki anggota KPU cenderung berlebihan, di antaranya tiga mobil dinas, penyewaan jet untuk dinas, dan fasilitas asusila jika berkunjung ke daerah. ”DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” ujarnya dalam cicitan tersebut.

Putusan DKPP ialah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy’ari dari jabatan ketua dan keanggotaan KPU. Dalam putusan etik itu terkuak fasilitas yang diberikan kepada komisioner KPU yang dinilai berlebihan.

Jauh sebelum cicitan Mahfud, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Rezka Oktoberia, menyoroti fasilitas yang didapat komisioner KPU. Ia menyoroti hal itu dalam rapat kerja evaluasi penyelenggara pemilu di Gedung DPR, Jakarta, pada 15 Mei 2024.

Ketika itu Rezka menyinggung soal rumah dinas dan mobil komisioner KPU yang menurutnya berlebihan. Ia mempersoalkan penyewaan apartemen untuk komisioner KPU, padahal sudah diberi rumah dinas. Rezka juga menyinggung tiga mobil dinas milik komisioner KPU. Menurut dia, tidak masuk akal seorang komisioner KPU bisa mendapat tiga mobil sekaligus. Terlebih, khusus Ketua KPU Hasyim Asy'ari mendapat empat mobil dinas.

Ketika itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak memberikan tanggapan atas pernyataan Rezka. Ia hanya memastikan akan segera memberikan jawaban berupa keterangan secara tertulis kepada Komisi II DPR.

Satu bulan kemudian, dalam rapat dengar pendapat dengan KPU pada 10 Juni 2024, Rezka mengungkapkan kekecewaannya karena KPU tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan ketika ditanya soal dugaan pemborosan anggaran. “Jawaban yang sudah dibuat tertulis oleh KPU dan Bawaslu, semua normatif. Belum bisa dijawab. Termasuk pertanyaan saya, yang saya pertanyakan terkait mobil dinas dan rumah, itu juga termasuk di dalam anggaran,” katanya.

Pelaksana Tugas Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam penjelasan resminya memastikan anggota lembaga penyelenggara pemilu itu hanya difasilitasi dua mobil untuk kendaraan operasional kedinasan. “Yang pasti, sih, mobil dinas (ada) dua, satunya mobil lama yang tidak semuanya dipakai,” katanya, Senin, 8 Juli 2024.

Harus jujur diakui bahwa heboh soal mobil dinas komisioner KPU kali ini, meminjam istilah Denny JA, 'hanya letupan dari kerinduan publik kepada asketisme politik yang memang sudah lama hilang dalam dunia pejabat publik di Indonesia'.

Asketisme politik menjadi keutamaan laku para pejabat publik untuk menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan prinsip kesederhanaan dan etik. Fasilitas dinas digunakan semata-mata untuk berkhidmat bagi kemaslahatan rakyat.

Publik telanjur berekspektasi setinggi gunung kepada komisioner KPU dari waktu ke waktu meski realitasnya tidak mencapai sekaki bukit. Umumnya anggota KPU dulunya ialah orang-orang yang gemar hidup sederhana karena mereka berlatar belakang akademisi, aktivis LSM, dan pegiat kepemiluan. Setelah menjabat, malah mereka doyan memanfaatkan fasilitas negara.

Kelakuan membeli mobil baru dan memiliki mobil dinas lebih dari satu menunjukkan elite bangsa ini mempunyai kebiasaan buruk. Setiap kali ditetapkan sebagai pejabat, yang pertama diurus ialah kepentingan diri sendiri. Bukan melayani publik.

Lebih dari itu, pejabat juga tidak terbiasa dengan asas manfaat. Penghargaan pada sarana bukan berdasarkan kegunaan, melainkan pada kebaruan dan kuantitas. Meski masih bermanfaat, para pejabat membutuhkan fasilitas yang baru dan banyak sebagai pertanda pejabat baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Orang-orang di KPU berperilaku sedemikian rupa sehingga lembaga terhormat itu berubah menjadi komisi lucu-lucu. Disebut lucu-lucu karena pada waktu bersamaan memiliki rumah dinas sekaligus menyewa apartemen dengan uang negara. Mobil dinas pun tak cukup satu, harus sampai tiga.

Publik sebenarnya sedang menyaksikan kekalahan sebuah etika politik. Tidaklah mengherankan jika Mahfud berpendapat bahwa enam anggota KPU yang tersisa tidak layak menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah. Pergantian semua anggota KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada dan membatalkan hasil pemilu.

Semakin lucu KPU jika semua komisioner diganti sebelum waktunya. Kewajiban semua pihak, terutama komisioner, untuk menjaga martabat penyelenggara pemilu sehingga tidak menjadi komisi lucu-lucu.

PERSOALAN yang mendera sebuah bangsa tidak akan pernah putus dan berhenti. Sepanjang perjalanan bangsa itu merajut mimpi, ragam permasalahan bakal selalu datang silih berganti. Situasi tersebut jelas membutuhkan konsolidasi dari penyelenggara negara yang kuat.

Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar, tidak bisa dikompromi. Sekali saja penyelenggara negara menunjukkan kelemahan, apalagi kebobrokan, masa depan bangsa yang akan dipertaruhkan. Sedikit saja ada cacat dari punggawa pengelola negara, terlebih jika itu dilakukan oleh level pimpinan, maka kemampuan bangsa mengarungi gelombang persoalan bakal menemui banyak hambatan, bahkan diragukan.

Celakanya, itulah yang sekarang terjadi di negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Ketika begitu banyak deraan permasalahan bangsa belum terselesaikan, mental para penyelenggara negara justru menjadi kendala. Persoalan yang menyangkut integritas, etika, dan moral sejumlah pemimpin lembaga negara terus mencuat tiada henti hingga meruntuhkan kepercayaan publik.

Mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat malah menjadi benalu negara karena tindakan dan perilaku yang boleh kita sebut memalukan. Mereka semestinya menjadi bagian dari lokomotif perjuangan bangsa ini menuju kemajuan dan kemakmuran, tetapi pada praktiknya justru tanpa malu mempertontonkan contoh yang teramat buruk. Sungguh sangat disayangkan, tiga lembaga tinggi negara yang seharusnya sangat terhormat berturut-turut terserang virus kebobrokan yang diakibatkan oleh pudarnya integritas pimpinan tertinggi mereka. Pun, amat memprihatinkan karena ketiga lembaga itu, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejatinya merupakan pilar penting dari penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Sampai saat ini publik masih belum percaya pemimpin lembaga sekelas MK bisa melakukan pelanggaran etika berat saat memutus perkara syarat usia capres-cawapres pada Pemilu 2024 lalu. Pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman, tidak semata mencoreng integritas lembaga, tetapi juga kian menebalkan praduga publik bahwa etika memang nyaris terpinggirkan sebagai pijakan para pimpinan lembaga negara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Begitu pula ketika KPK yang punya tugas utama memberangus praktik korupsi, malah dirusak oleh kelakuan korup ketuanya saat itu, Firli Bahuri. Saat ini, status Firli ialah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

Kita bisa bayangkan ketika lembaga antirasuah dipimpin oleh orang yang rupanya doyan duit suap, bahkan memeras. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi. Apa lagi namanya itu kalau bukan memalukan sekaligus memprihatinkan? Presiden Jokowi pada akhirnya memecat Firli sebagai Ketua KPK.

Saat kemarahan publik belum mereda, fakta berikutnya semakin membuat jengkel. Biang masalahnya ialah perilaku Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang sarat dengan kerendahan moral dan integritas. Berulang kali Hasyim mendapatkan sanksi peringatan keras atas pelanggaran etik yang ia lakukan selama memimpin KPU. Puncaknya, ia dipecat DKPP setelah terbukti bersalah melakukan tindak asusila kekerasan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Muncul pertanyaan, ada apa dengan negeri ini sampai 'dianugerahi' pemimpin-pemimpin berwatak dan bertabiat kotor seperti itu? Tiga kasus yang melibatkan pemimpin tiga lembaga tinggi negara seharusnya sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Harus ada ruang bagi orang-orang bersih, bermoral, serta punya integritas dan kualitas tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan di lembaga-lembaga teramat penting itu.

Kuncinya ada di pemimpin tertinggi negara. Kalau tidak ingin bangsa ini runtuh, jangan sekali-kali membiarkan perilaku-perilaku kotor semacam itu terus-menerus merasuki lembaga negara. Kiranya, revolusi mental harus dimulai dari pengelola negara terlebih dahulu.

KEUTAMAAN dalam etika politik dan pemerintahan ialah pejabat publik siap mundur dari jabatannya. Ia mundur apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ketentuan mundur dari jabatan itu tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan itu tertanggal 9 November 2001.

Sudah 23 tahun Tap MPR itu berjalan. Pejabat publik tidak mau mundur karena tidak punya budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Budaya malu menjadi sari pati etika sosial dan budaya yang tertuang dalam Tap MPR tersebut.

Budaya malu saja tidak punya, apalagi budaya bersalah. Ada pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik sehingga diberhentikan dari jabatannya. Meski jabatannya dicopot, publik mengumandangkan tuntutan mundur, tetapi pejabat tersebut tetap ogah melepaskan keanggotaannya. Lain lagi pejabat yang sudah tiga kali menerima sanksi ‘peringatan keras terakhir’ karena pelanggaran kode etik, tapi tak kunjung mundur. Tiga kali peringatan terakhir sama sekali tidak memberikan efek jera sampai pejabat itu dipecat karena pelanggaran kode etik yang terkait dengan kasus susila. Ia tidak mengundurkan diri, tapi diberhentikan.

Pada umumnya pejabat mundur di negeri ini karena terjerat oleh kasus hukum. Biasanya pejabat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Pejabat mundur karena merasa gagal menjalankan tugasnya masih bisa dihitung dengan jari. Salah satu contoh teranyar pejabat punya budaya bersalah ialah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan. Ia menyampaikan pengunduran diri secara resmi sebagai pejabat tinggi madya Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis (4/7).

Semuel mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas terjadinya serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. “Dengan ini saya menyatakan bahwa per 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menkominfo,” katanya.

Pengunduran diri Semuel mengejutkan karena yang didesak publik untuk mundur ialah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Desakan mundur itu antara lain disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) yang menggalang petisi di lamanChange.org.

'Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya (Kementerian) Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini. Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini', demikian ditulis dalam petisi tertanggal 26 Juni 2024.

Saat menanggapi petisi yang sudah diteken lebih dari 23 ribu warganet itu, Budi Arie Setiadi mengatakan, “No comment. Itu haknya masyarakat untuk bersuara.”

Mundur karena tidak sanggup mengemban tugas yang diemban salah satu bentuk pelaksanaan etika politik dan pemerintahan. Dua nama lain patut disebutkan. Pertama, Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri dari jabatan Direktur Jenderal Pajak pada 1 Desember 2015.

Sigit menyatakan mundur dari jabatannya karena merasa gagal memimpin Ditjen Pajak akibat tidak tercapainya target pajak 2015. Target penerimaan pajak yang dibebankan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.294 triliun. Menjelang akhir 2015, penerimaan pajak diproyeksikan hanya bisa mencapai 85% sehingga Sigit mengundurkan diri lebih dini meskipun baru menjabat sekitar sembilan bulan.

Kedua, Djoko Sasono mengundurkan diri dari jabatan Direktur Jenderal Perhubungan karena merasa gagal mengurai kemacetan saat masa liburan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Djoko mengundurkan diri pada 26 Desember 2015.

Langkah yang diambil Semuel, Sigit, dan Djoko patut diacungi jempol. Mereka memberikan contoh secara nyata di tengah kehidupan bangsa yang para pejabatnya nyaris kehilangan kesadaran bahwa pejabat publik harus memiliki kepekaan etis. Dalam kepekaan etis yang tinggi, keadilan akan dimuliakan di atas aturan-aturan formal sehingga mundur jika bersalah.

Patut diapresiasi pejabat yang meletakkan jabatan atas nama tanggung jawab untuk mencegah keburukan yang lebih luas. Sudah waktunya bangsa ini mempraktikkan budaya bersalah, tidak cuma budaya malu. Kultur budaya bersalah mengharuskan pejabat mundur tanpa harus ketahuan berbuat salah atau tidak, tanpa perlu didesak mundur atau tidak.

Hanya pejabat yang punya kepekaan etis yang mengedepankan budaya bersalah sehingga merasa malu kemudian mengundurkan diri.