Jakarta -

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel dan Google One di Indonesia. Hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel dan Google One. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

"Jadi satu orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel dan Google One sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Lebih lanjut, apabila pihaknya menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Febri menjelaskan, pihaknya mendorong adanya kebijakan TKDN dan aturan serupa demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia dan penciptaan nilai tambah dalam negeri. Hal ini juga terutama untuk memperkuat tujuan program TKDN yakni pendalaman struktur industri dalam negeri.

(shc/kil)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel dan Google One di Indonesia. Hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel dan Google One. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

"Jadi satu orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel dan Google One sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Lebih lanjut, apabila pihaknya menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Febri menjelaskan, pihaknya mendorong adanya kebijakan TKDN dan aturan serupa demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia dan penciptaan nilai tambah dalam negeri. Hal ini juga terutama untuk memperkuat tujuan program TKDN yakni pendalaman struktur industri dalam negeri.

(shc/kil)

Jakarta: Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berasal dari unsur aparat penegak hukum (APH) dinilai akan loyal kepada instansinya. Hal ini bisa membahayakan independensi KPK.

“Capim berasal dari APH itu selain loyal kepada KPK, juga loyal kepada institusi asalnya, ada jiwa korsa di sana, dan itu sangat berbahaya terhadap independensi KPK,” kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat), UGM Zaenur Rohman, dalam tayangan Metro TV, Jumat, 2 Agustus 2024.

Menurut dia, Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK harus memperhatikan dengan matang potensi-potensi yang dapat mengganggu independensi KPK. Jika ada sosok APH yang ingin menjadi pimpinan KPK, kata dia, mereka harus benar-benar berkualitas, tidak memiliki rekam jejak dan prestasi yang buruk.
“Mereka APH menurut saya menjadi nilai minus karena mereka mungkin kurang dari sisi independensinya, sehingga kalau APH itu benar-benar luar biasa berkualitasnya baru boleh lolos,” ucap Zaenur.

Baca Juga: Seleksi Capim KPK, Pukat UGM: Jangan Ada Kepentingan Politik

Seleksi capim KPK telah memasuki tahapan tes tertulis. Dari 236 peserta yang lolos ke tahap tes tertulis, hanya 229 orang yang hadir. Sebanyak tujuh orang yang tidak hadir dinyatakan tidak lolos tahap seleksi tertulis.

(AZF)

Jakarta: Penegak hukum didesak meningkatkan perlindungan terhadap insan pers. Berdasarkan data Dewan Pers, terjadi 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Januari hingga Juni 2024.

“Jadi aparat penegak hukum, baik Polri maupun Kejagung, harus siap jadi backup buat pers. Jadi yang berani macam-macam kepada jurnalis, siap-siap berhadapan dengan keduanya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu tak ingin insan pers dibungkam dengan berbagai bentuk. Perlindungan terhadap para jurnalis dinilai sebagai suatu keharusan.
"Lindungi agar mereka bisa sajikan dan distribusikan informasi yang terpercaya untuk masyarakat. Karena melalui mereka lah masyarakat bisa mengetahui, mengapresiasi, serta mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah,” ungkap dia.

Baca juga: Polisi Belum Berhasil Ringkus Pelaku Pencurian yang Menimpa Jurnalis

Sahroni mengingatkan kualitas demokrasi di dalam suatu negara dapat diukur dari kualitas kebebasan pers-nya. “Kalau pers sudah sampai takut menyuarakan fakta, berarti demokrasi kita sudah tidak baik-baik saja. Dan kita nggak ingin itu terjadi,” sebut dia.

Selain itu, dia menyambut baik kolaborasi Dewan Pers dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memperkuat perlindungan terhadap jurnalis. Baik itu dalam bentuk kekerasan dan intimidasi dalam pelaksanaan liputan.

“Komisi III mendukung penuh kolaborasi Kejagung dengan Dewan Pers. Ini juga sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin kebebasan serta perlindungan pers," ujar dia.

Sahroni menegaskan perlindungan terhadap wartawan tertuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, masih banyak pihak yang tak menjalankan aturan tersebut.

"Dalam praktiknya, terkadang masih banyak oknum yang berusaha membungkam pers. Baik itu melalui intimidasi fisik maupun psikis. Dan jika terus dibiarkan, hal seperti itu tentu akan mengancam kualitas demokrasi kita,” kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung dan Dewan Pers memperkuat kolaborasi dalam upaya melindungi jurnalis dari kekerasan dan intimidasi dalam pelaksanaan liputan. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan bahwa telah terjadi 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Januari hingga Juni 2024.

Bentuk kekerasan yang terjadi pun beragam, mulai dari teror, intimidasi, kekerasan berbasis gender, kekerasan fisik, hingga serangan digital.

(ABK)

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Santoso mendorong aparat penegak hukum bertindak cepat apabila dugaan mark up dan demurrage impor beras, terbukti. Tindakan cepat dari aparat penegak hukum, utamanya KPK, dinilai sangat penting untuk meredam gejolak di masyarakat.

“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora, agar terbongkar kenapa selama ini harga beras semakin melambung tinggi karena memang adanya mark up impor beras ini,” kata Santoso, dalam keterangan tertulis, Minggu, 21 Juli 2024.

Dia menegaskan tindakan cepat penegak hukum juga diperlukan karena persoalan ini sangat menyengsarakan rakyat. Dia berharap pelaku yang diduganl terlibat dapat dihukum seberat-beratnya.
“Perilaku lancung oknum yang menyengsarakan rakyat harus di hukum seberat-beratnya,” jelas Santoso.

Baca juga: KPK Didesak Tindaklanjuti Laporan Demurrage Beras

Santoso menegaskan pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku diperlukan lantaran masalah tersebut dapat mengurangi jatah makan masyarakat.

“Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” papar Santoso.

Bahkan, kata Santoso, persoalan impor beras tersebut memicu kenaikan harga komoditas lainnya yang akan mengakibatkan turun dan tergerusnya daya beli masyarakat.

“Harga beras naik berdampak pada naiknya harga komoditas lainnya yang mengakibatkan daya beli rakyat menurun,” ujar Santoso.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadu memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up impor beras terjadi pada 2023 dan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Kamis, 11 Juli 2024.

Sementara itu, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucap dia.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan penegak hukum Amerika Serikat (AS) terkait penguatan cara perampasan aset. Topik yang dibahas berkaitan dengan pencucian uang ke uang digital kripto.

“Topik-topik yang dibahas dalam lokakarya tersebut di antaranya mengenai perspektif perampasan aset dalam udang-undang di Amerika dan undang-undang di Indonesia, teknik penelusuran aset, teknik penelusuran pencucian uang melalui mata uang kripto,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juli 2024.

Pembahasan dilakukan di St Regis Hotel, Jakarta, dari 15 Juli 2024 sampai 18 Juli 2024. Departemen Kehakiman AS dan Badan Penegakan Hukum Narkotika AS mewakili negeri Paman Sam dalam lokakarya itu.
Para penegak hukum juga saling bertukar pengalaman soal modus pencucian uang yang mengarah ke ranah digital berdasarkan penanganan kasus yang pernah diusut masing-masing instansi. Mereka juga membahas soal timbal balik antarnegara yang saling membantu dalam upaya pengembalian kerugian negara atas aset yang disamarkan pelaku kejahatan.

“(Juga membahas) tata cara mengelola aset aset kompleks (virtual), bantuan hubungan timbal balik antara Amerika dan Indonesia, dan lain sebagainya,” ujar Tessa.

Baca Juga: Bank Sentral Italia Rilis Panduan Kripto, Bitcoin Bakal Jadi Alat Pembayaran?

Tessa menyebut diskusi dalam kegiatan itu sangat penting. Para penegak hukum bisa mengasah kemampuan mereka agar selangkah lebih maju dari pemikiran pelaku kejahatan.

“Lokakarya ini menjadi sangat penting untuk berbagai pengalaman dan pembelajaran bagi penegak hukum khususnya di kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Indonesia,” ucap Tessa.

Dalam kegiatan itu, penegak hukum KPK dan AS juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama penelusuran dan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Lokakarya itu dipastikan akan dibuat lagi ke depannya.

(AZF)