JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mendengarkan aspirasi warga Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang meminta agar wilayah mereka tidak digusur.

Permintaan ini disampaikan warga saat Ridwan memaparkan program-programnya di hadapan mereka.

“(Saya) menang dulu, kalau yang menang yang lain, (nanti) digusur,” canda Ridwan kepada warga yang berkumpul di Pulo Gadung pada Jumat (8/11/2024).

Beberapa kali, warga meneriakkan permintaan agar tempat tinggal mereka aman dari penggusuran.

“Ternyata, di sini, curhatannya mayoritas, satu, jangan digusur. Saya kira enggak ada masalah ya,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di lokasi.

Ridwan menyatakan akan memperhatikan aspirasi warga dan berjanji mencari solusi yang lebih manusiawi serta menguntungkan semua pihak.

“Tidak semua urusan harus dengan cara gusur-menggusur. Pasti ada cara lain yang lebih manusiawi yang bisa menjadi kesepakatan yang membahagiakan warga,” kata dia.

Selain itu, Ridwan berkomitmen untuk membantu warga dalam proses sertifikasi tanah dengan berupaya melobi pihak ATR/BPN.

“Saya ke mana-mana masalah sertifikasi juga mengemuka. Jadi, kalau nanti jadi gubernur, saya akan melobi ATR/BPN untuk mencarikan solusi sesuai aspirasi warga, sesuai aturan hukum,” ujar Ridwan.

Tahapan Pilkada saat ini memasuki masa kampanye pada 25 September-23 November 2024. Masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024 sebelum hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji untuk mempertahankan kebijakan mantan gubernur sebelumnya yakni Anies Baswedan, salah satunya tak akan melakukan penggusuran warga.

Kebijakan dimaksud adalah menjamin warga Kedoya Utara, Jakarta Barat bahwa mereka akan bebas dari penggusuran. Jaminan bebas penggusuran untuk warga di daerah tersebut awalnya tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No.979/2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat yang membatalkan penggusuran warga Kedoya Utara.

Kepgub itu diteken oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Kini, Pramono menjanjikan jaminan itu diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengikat Kepgub yang ada.

"Dulu daerah ini sempat mau digusur tapi tidak jadi dan itu dikuatkan oleh Kepgubnya Pak Anies dan kami pasti akan lanjutkan," ujarnya usai bertemu warga Kedoya Utara, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Mantan Sekretaris Kabinet itu mengatakan saat ini di tempat tersebut telah terbentuk RT yang merupakan pemerintahan tingkat paling bawah.

"Kami akan lanjutkan apa yang menjadi kebijakannya Mas Anies. Dan kalau perlu jangan hanya pergub tapi dibuatkan perda, supaya lebih mengikatlah," ucap Pramono.

Calon gubernur dari PDI Perjuangan (PDIP) itu juga akan memperjuangkan agar air bersih mengalir ke wilayah tersebut.

"Pipanya sudah ada tapi air bersihnya belum masuk, maka itu harus segera dilakukan," pungkasnya.

Adapun, kunjungan Pramono ke Kedoya Utara dilakukan sehari setelah Debat Perdana Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Minggu (6/10/2024), di Kemayoran. Pramono maju sebagai calon gubernur Jakarta bersama dengan calon wakil gubernur Rano Karno.

Kedoya Utara menjadi salah satu kelurahan yang dikunjungi Pramono untuk agenda Sapa Warga serta Belanja Masalah hari ini. Dia turut mengunjungi warga di Meruya Selatan, Duri Kepa serta Duri Utara.

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN dalam memperingati Hari Tani Nasional, Selasa, 24 September 2024.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria dan Koordinator Umum Aksi, Dewi Kartika, mengatakan Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/BPN telah gagal dalam menjalankan Reforma Agraria.

Dalam aksinya, Geram Tanah juga menyampaikan 10 Tuntutan Petani untuk mengatasi Darurat Agraria dan Darurat Demokrasi kepada pemerintahan presiden selanjutnya.

“Kementerian ATR/BPN sibuk memfasilitasi pengadaan tanah bagi investor, untuk ekonomi khusus, untuk pembangunan infrastruktur dan merampas tanah milik rakyat,” teriak Dewi menggunakan pengeras suara.

Pertama, Geram Tanah meminta pemerintah menjalankan Reforma Agraria Sejati sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 dengan melakukan redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani dan perempuan petani, serta menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural sebagai proses pemulihan hak-hak korban perampasan tanah dan penggusuran.

"Selanjutnya, negara menjamin ketersediaan modal, pendidikan, teknologi tepat guna, benih, pupuk, infrastruktur pertanian dan pasar yang berkeadilan," kata Dewi.

Kedua, melakukan reformasi kelembagaan untuk mendukung Reforma Agraria dengan menyatukan fungsi planologi kehutanan, tata ruang, geospasial dan pengadministrasian hak atas tanah, baik di darat maupun pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam satu kementerian yang mengurus agraria-pertanahan.

Menurut Dewi, untuk melaksanakan itu, Presiden harus membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden, dengan pelibatan Organisasi Rakyat.

Ketiga, mencabut regulasi anti-petani dan rakyat, yakni UU Cipta Kerja dan produk hukum turunannya yang terkait dengan Bank Tanah, Food Estate, PSN, IKN, KEK, KSPN, HPL, forest amnesty, KHDPK, dan lain sebagainya. Geram Tanah juga meminta pemerintah menghentikan segala jenis kejahatan agraria yang telah berlangsung, sehingga ke depan, konstitusi dapat diselamatkan, demokrasi ditegakkan, dan reforma agraria sejati dapat diwujudkan.

Selanjutnya: Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria....

<!--more-->

Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria serta RUU Masyarakat Adat sebagai penguat cita-cita UUPA, sekaligus landasan hukum bagi pelaksanaan redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pengakuan wilayah adat, perombakan monopoli tanah, dan pembangunan pertanian, pangan serta pedesaan.

Kelima, mengusut tuntas penyalahgunaan wewenang, korupsi agraria dan mafia tanah serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perumusan regulasi yang koruptif dan manipulatif yang berorientasi pada kepentingan bisnis dan PSN. Pasalnya menurut Dewi tindakan tersebut telah merampas demokrasi, kebebasan, hak hidup dan hak atas tanah rakyat.

Keenam, Geram Tanah meminta pemerintah menghentikan dan menghukum berat praktik para mafia impor pangan yang telah menghancurkan sendi-sendi produksi petani, nelayan, peternak dan petambak garam. Praktik mafia tanah juga melemahkan pemenuhan hak atas pangan bahkan kedaulatan pangan.

Ketujuh, membubarkan Badan Bank Tanah yang telah mengambil alih tanah-tanah milik petani dan masyarakat adat. Menurut Dewi, Lembaga ini juga telah menyalahgunakan tanah yang seharusnya menjadi objek reforma agraria untuk rakyat, menjadi lahan yang diperuntukkan bagi para pengusaha.

Kedelapan, membebaskan petani, masyarakat adat, nelayan, Perempuan, kaum miskin perkotaan dan aktivis agraria yang dipenjara serta dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas tanah, sekaligus menghentikan cara-cara kekerasan dan otoriter dalam penanganan konflik agraria.

Kesembilan, melindungi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah tangkap nelayan dari ancaman investasi yang merampas dan merusak lingkungan, demi keberlangsungan hidup kaum nelayan sebagai penghasil pangan khususnya ikan bagi segenap rakyat.

Terakhir, menghentikan program food estate dan memprioritaskan pembangunan pedesaan yang berbasis pada pertanian pangan alami dan ekologis, serta peternakan dan perikanan yang berfokus pada kepentingan rakyat dalam kerangka reforma agraria sejati. Pusat-pusat produksi dan industri milik petani dan nelayan dapat berkembang dan terhubung dengan proses industrialisasi nasional yang menyejahterakan kaum buruh.

"Sehingga hubungan antara desa dan kota saling memperkuat," tutup Dewi.

Pantauan Tempo, massa aksi bubar ketika waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB. Dewi Kartika juga telah menyampaikan tuntutan secara simbolis kepada perwakilan Kementerian ATR/BPN sesaat sebelum aksi ditutup.

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN dalam memperingati Hari Tani Nasional, Selasa, 24 September 2024.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria dan Koordinator Umum Aksi, Dewi Kartika, mengatakan Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/BPN telah gagal dalam menjalankan Reforma Agraria.

Dalam aksinya, Geram Tanah juga menyampaikan 10 Tuntutan Petani untuk mengatasi Darurat Agraria dan Darurat Demokrasi kepada pemerintahan presiden selanjutnya.

“Kementerian ATR/BPN sibuk memfasilitasi pengadaan tanah bagi investor, untuk ekonomi khusus, untuk pembangunan infrastruktur dan merampas tanah milik rakyat,” teriak Dewi menggunakan pengeras suara.

Pertama, Geram Tanah meminta pemerintah menjalankan Reforma Agraria Sejati sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 dengan melakukan redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani dan perempuan petani, serta menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural sebagai proses pemulihan hak-hak korban perampasan tanah dan penggusuran.

"Selanjutnya, negara menjamin ketersediaan modal, pendidikan, teknologi tepat guna, benih, pupuk, infrastruktur pertanian dan pasar yang berkeadilan," kata Dewi.

Kedua, melakukan reformasi kelembagaan untuk mendukung Reforma Agraria dengan menyatukan fungsi planologi kehutanan, tata ruang, geospasial dan pengadministrasian hak atas tanah, baik di darat maupun pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam satu kementerian yang mengurus agraria-pertanahan.

Menurut Dewi, untuk melaksanakan itu, Presiden harus membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden, dengan pelibatan Organisasi Rakyat.

Ketiga, mencabut regulasi anti-petani dan rakyat, yakni UU Cipta Kerja dan produk hukum turunannya yang terkait dengan Bank Tanah, Food Estate, PSN, IKN, KEK, KSPN, HPL, forest amnesty, KHDPK, dan lain sebagainya. Geram Tanah juga meminta pemerintah menghentikan segala jenis kejahatan agraria yang telah berlangsung, sehingga ke depan, konstitusi dapat diselamatkan, demokrasi ditegakkan, dan reforma agraria sejati dapat diwujudkan.

Selanjutnya: Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria....

<!--more-->

Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria serta RUU Masyarakat Adat sebagai penguat cita-cita UUPA, sekaligus landasan hukum bagi pelaksanaan redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pengakuan wilayah adat, perombakan monopoli tanah, dan pembangunan pertanian, pangan serta pedesaan.

Kelima, mengusut tuntas penyalahgunaan wewenang, korupsi agraria dan mafia tanah serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perumusan regulasi yang koruptif dan manipulatif yang berorientasi pada kepentingan bisnis dan PSN. Pasalnya menurut Dewi tindakan tersebut telah merampas demokrasi, kebebasan, hak hidup dan hak atas tanah rakyat.

Keenam, Geram Tanah meminta pemerintah menghentikan dan menghukum berat praktik para mafia impor pangan yang telah menghancurkan sendi-sendi produksi petani, nelayan, peternak dan petambak garam. Praktik mafia tanah juga melemahkan pemenuhan hak atas pangan bahkan kedaulatan pangan.

Ketujuh, membubarkan Badan Bank Tanah yang telah mengambil alih tanah-tanah milik petani dan masyarakat adat. Menurut Dewi, Lembaga ini juga telah menyalahgunakan tanah yang seharusnya menjadi objek reforma agraria untuk rakyat, menjadi lahan yang diperuntukkan bagi para pengusaha.

Kedelapan, membebaskan petani, masyarakat adat, nelayan, Perempuan, kaum miskin perkotaan dan aktivis agraria yang dipenjara serta dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas tanah, sekaligus menghentikan cara-cara kekerasan dan otoriter dalam penanganan konflik agraria.

Kesembilan, melindungi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah tangkap nelayan dari ancaman investasi yang merampas dan merusak lingkungan, demi keberlangsungan hidup kaum nelayan sebagai penghasil pangan khususnya ikan bagi segenap rakyat.

Terakhir, menghentikan program food estate dan memprioritaskan pembangunan pedesaan yang berbasis pada pertanian pangan alami dan ekologis, serta peternakan dan perikanan yang berfokus pada kepentingan rakyat dalam kerangka reforma agraria sejati. Pusat-pusat produksi dan industri milik petani dan nelayan dapat berkembang dan terhubung dengan proses industrialisasi nasional yang menyejahterakan kaum buruh.

"Sehingga hubungan antara desa dan kota saling memperkuat," tutup Dewi.

Pantauan Tempo, massa aksi bubar ketika waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB. Dewi Kartika juga telah menyampaikan tuntutan secara simbolis kepada perwakilan Kementerian ATR/BPN sesaat sebelum aksi ditutup.

Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil akan mengatasi kekumuhan dengan membangun permukiman tanpa melakukan penggusuran terhadap warga.

Hal tersebut merupakan pesan dari mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Ridwan Kamil ketika tengah melakukan kunjungan ke rumah Jusuf Kalla di Jakarta selatan.

Pria yang ingin dipanggil bang Emil tersebut mengemukakan dirinya tidak hanya akan mengatasi kemacetan dan banjir, tetapi juga mengatasi kekumuhan di wilayah DKI Jakarta sesuai pesan dari Jusuf Kalla kepada dirinya.

"Jadi terkait wilayah DKI Jakarta beliau [JK] berpesan satu kuncinya yaitu mengatasi kekumuhan itu akan jadi prioritas saya selain mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta," tuturnya di Jakarta, Kamis (5/9).

RK, sapaan akrabnya, mengatakan untuk mengatasi kekumuhan tersebut perlu ada inovasi arsitektur. Bahkan, dia mengaku sudah menyiapkan program membangun tanpa menggusur.

"Kami akan membangun tanpa menggusur tanpa memindahkan itu akan jadi renungan saya untuk jadi program," katanya.

Selain itu, Bang Emil juga berpandangan bahwa perumahan bisa membawa efek Domino terhadap permasalahan seperti kemacetan polusi hingga biaya ekonomi yang tinggi.

"Kalau bisa nanti kita akan membuat perumahan vertikal seperti di Singapura dan di Hong Kong itu banyak sekali menyelesaikan masalah perkotaan," ujarnya

JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan relokasi terhadap 2,5 hektar kawasan permukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku. Relokasi tersebut sebagai upaya mengurai hambatan mobilitas ke IKN .

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menjelasan wilayah terdampak luapan sungai Sepaku ini seluas 476 hektar, 416 rumah, dan kepala keluarga.

Selain itu ada 3 masjid yang terdampak banjir, pasar, lahan pertanian sebanyak 120 petak, hingga jalan nasional yang mengganggu mobilitas dari Balikpapan menuju IKN.

"Nah untuk memperbaiki DAS sepaku itu, ada kurang lebih 37 hektar area yang memerlukan penanganan, kalau yang memerlukan pembebasan sekitar 2,5 hektare," kata Danis dalam siaran pers, dikutip Minggu (11/8/2024).

Lebih lanjut Danis menjelaskan pembebasan 2,5 hektar kawasan permukiman tersebut nantinya akan digunakan sebagai kolam tampung air. Sehingga dampak luapan sungai Sepaku diharapkan bisa ditampung di kolam tersebut.

"Di mulut sungai sepaku sudah dibuatkan pintu atau intake, itu kolam besar, air jadi lebih banyak tertampung, tetapi masih terjadi banjir, ini yang sedang kita upayakan," kata Danis.

Namun menurutnya, rencana tersebut harus memerlukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Di atas lahan 2,5 hektar tadi setidaknya menyangkut 29 rumah dan 34 kepala keluarga yang rencananya akan dipindahkan dengan skema PDSK Plus (Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), yaitu membeli atau memindahkan warga yang terdampak pembangunan.

"Lahan itu bisa direlokasi, karena itu kan 2,5 hektar ADP (Aset Dalam Penguasaan), jadi dimungkinkan relokasi ganti rugi, yang disebut PDSK Plus," pungkasnya.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ada penggusuran saat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun demikian, Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut adanya opsi relokasi ketika sebuah proyek pembangunan mengharuskan untuk menggunakan lahan masyarakat.

Namun dia memastikan relokasi ini tidak akan merugikan masyarakat yang terdampak pembangunan.

"Artinya kita memperhatikan betul kepentingan masyarakat, kalau (hunian) harus dilalui pembangunan, akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik," kata Basuki, Jumat (2/8/2024).

Dia menambahkan, opsi relokasi diambil untuk memindahkan masyarakat yang terdampak pembangunan tidak akan merugikan masyarakat karena seluruhnya akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah.

"Jadi jangan sampai masyarakat itu merasa digusur, tapi kalau di relokasi mungkin, ini kan pengertiannya beda, antara digusur dengan relokasi," kata dia.

Sekedar informasi, saat ini Otorita IKN baru mengantongi Aset Dalam Penguasaan (ADP) sekitar 6.600 hektare dari total rencana pengembangan kawasan IKN seluas 256 ribu hektare.

Luasan ADP yang saat ini baru dikantongi Badan Otorita itulah yang memiliki kepastian hukum atas tanah untuk dilakukan aktivitas pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A,1B, dan 1C.

Basuki melaporkan, dari total luasan KIPP tersebut saat ini telah terbangun di kawasan KIPP 1A, baik untuk proyek APBN membangun infrastruktur dasar, maupun investasi yang dilakukan oleh para investor di tahap pertama.

"KIPP 1A saat ini sudah penuh, saat ini kita masuk ke 1B dan 1C, jadi banyak investor yang tandatangan PKS (perjanjian kerjasama) di 1B dan 1C," kata Basuki.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Malang: PT KAI Daop 8 Surabaya melakukan kegiatan sterilisasi di jalur kereta api lintas Stasiun Malang-Stasiun Blimbing di Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis 25 Juli 2024. Kegiatan ini dilakukan agar area kanan dan kiri jalur kereta api bersih dari aktivitas masyarakat serta barang atau benda.

"Kegiatan ini rutin dilakukan di seluruh wilayah kerja KAI Daop 8 Surabaya," kata Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Kamis, 25 Mei 2024.

Luqman menerangkan, pihaknya selalu mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api. Sterilisasi kali ini merupakan salah satu upaya dari KAI Daop 8 Surabaya untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api, khususnya di wilayah Daop 8 Surabaya.
"Saat ini, KAI Daop 8 Surabaya melakukan cek lintas dan sekaligus mensetrilkan jalur KA dari benda yang dapat menimbulkan potensi gangguan keselamatan perjalanan KA," jelasnya.

Luqman menambahkan, KAI Daop 8 Surabaya sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait kegiatan sterilisasi ini. Sehingga masyarakat dapat segera membongkar bangunan maupun memindahkan barang miliknya yang berada di kanan dan kiri jalur kereta api tersebut.

Baca juga: KAI Operasikan KA Jaka Tingkir New Generation Mulai 25 Juli 2024

"Namun demikian, sosialisasi tersebut tersebut tidak ditanggapi dengan serius. Sehingga KAI Daop 8 Surabaya melakukan pembongkaran bangunan liar tersebut dan memindahkannya jauh dari area batas aman jalur KA," tegasnya.

Luqman mengaku, bangunan yang dibongkar oleh petugas KAI Daop 8 Surabaya merupakan bangunan yang melebihi batas tanah dan menjorok ke arah jalur kereta api. Bahkan, kanan-kiri jalur tersebut dijadikan gudang sementara ataupun tempat menaruh barang rongsok seperti kursi, kandang hewan, dan benda lainnya.

"Kesan kumuh jelas terlihat dengan banyaknya bangunan liar maupun barang tersebut, bahkan hal ini juga dapat menimbulkan tertutupnya saluran air yang dapat menyebabkan banjir atau perubahan struktur tanah di sekitar jalur KA," bebernya.

Luqman menegaskan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pada pasal 178 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

"Adapun pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 192 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta," tegasnya.

Selain itu, pada pasal 179 juga disebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api.

"Sanksi yang akan diterima bagi yang melanggar pasal 179, sesuai pasal 193 dengan pidana kurungan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 250 juta," imbuhnya.

(MEL)

Cirebon: Sebanyak 25 bangunan warung remang-remang (warem) Goa Macan di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon.

Penertiban dilakukan menyusul aduan masyarakat setempat yang merasa resah lantaran lokasi itu diduga menjadi tempat praktik prostitusi serta kerap dikunjungi remaja. Ditambah, keberadaan warem berdiri di tanah milik desa yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Opdal) Satpol PP Kabupaten Cirebon, Wisma Wijaya, mengungkapkan pihaknya akan mengeluarkan surat peringatan (SP) 1 kepada pemilik warem pada 18 Juli 2024.
“Surat tersebut berlaku selama 7 hari. Jika tidak ada penertiban secara mandiri, akan diberikan SP 2,” ujarnya, Kamis, 18 Juli 2024.

Wisma menjelaskan bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur, jika SP 1 diabaikan, maka SP 2 akan diterbitkan dan berlaku selama 3 hari. Jika masih diabaikan, maka SP 3 akan diberikan dengan masa berlaku satu hari.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Klaim Libatkan PKL soal Relokasi

“Jika sudah SP 3 dan tidak ada penertiban mandiri, kami akan melakukan penertiban,” tegas Wisma.

Penertiban bertujuan agar pemilik bangunan dapat memanfaatkan barang-barang yang masih bisa digunakan sebelum penggusuran.

“Barangkali ada material bangunan yang masih bisa digunakan, jadi kami terus memberikan imbauan,” jelas Wisma.

Wisma memperingatkan jika sampai 31 Juli 2024 tidak ada penertiban mandiri, Satpol PP yang akan bertindak. “Sekitar 25 bangunan yang akan ditertibkan,” jelas Wisma.

Ia menambahkan, surat peringatan akan diserahkan langsung kepada pemilik bangunan dengan pendampingan perangkat desa. “Jika tidak didampingi perangkat desa, dikhawatirkan surat tersebut salah alamat,” imbuhnya.

(MEL)