JAKARTA, KOMPAS.com – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah bersiap menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Berbagai persiapan dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran perjalanan bagi pengguna jasa penyeberangan.

Persiapan utamanya dilakukan di lintasan Merak-Bakauheni yang merupakan salah satu jalur penyeberangan tersibuk.

KOMPAS.COM/TRI PURNA JAYA Bus lintas sumatera yang mengangkut pemudik naik ke kapal reguler di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (6/4/2024) pagi. Kendaraan transportasi umum pada penyeberangan pagi didominasi oleh bus dari beberapa provinsi di Sumatera.

"Pengguna jasa diharapkan telah memiliki tiket jauh hari sebelum jadwal keberangkatan,” kata Djunia Satriawan, PLT Direktur Utama ASDP, dalam keterangan tertulis (8/11/2024).

Menurutnya, ASDP juga telah memperluas sales point dan metode pembayaran agar memudahkan pengguna jasa dalam pembelian tiket bisa dilakukan melalui virtual account berbagai bank, gerai minimarket, e-wallet, dan yang terbaru sudah dapat dipesan melalui OTA tiket.com.

Selama periode nataru mendatang ASDP akan lakukan uji coba self-check in alias check in mandiri guna mempersingkat waktu masuk ke kapal.

Dalam mendukung kelancaran arus penumpang, ASDP juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menerapkan delaying system dan pengecekan tiket di rest area KM 43 dan KM 68 di jalur tol menuju Pelabuhan Merak.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatur pergerakan kendaraan menuju pelabuhan, sehingga mencegah kepadatan berlebih di area pelabuhan.

ASDP mengimbau seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizy.

KOMPAS.COM/TRI PURNA JAYA Kendaraan pemudik yang sedang antre di kantung parkir dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (13/4/2024) malam.

Dengan memanfaatkan teknologi digital yang semakin mudah diakses, pengguna jasa dapat menikmati perjalanan yang lebih teratur dan nyaman, sekaligus mendukung kelancaran operasional di pelabuhan pada saat puncak arus berangkat dan balik.

“Pemesanan tiket selain dari aplikasi Ferizy, kemudian juga bisa melalui web dan pemesanan sudah bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan," ucap Djunia.

Pemberlakuan kenaikan tarif penyeberangan lewat Keputusan Menteri Perhubungan nomor 131 tahun 2024 ditunda. Kementerian Perhubungan menilai butuh sosialisasi lebih lama kepada masyarakat soal kenaikan tarif tersebut.

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan kebijakan tersebut. Mereka meminta agar penundaan tidak diberlakukan dalam waktu yang lama. Menurut Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, pengusaha sangat membutuhkan penyesuaian tarif tersebut demi kelangsungan usaha.

"Kami berharap penundaan penerapan penyesuaian tarif ini tidak terlalu lama demi kelangsungan usaha kami," kata Khoiri dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Khoiri mengatakan saat ini situasi dan kondisi bisnis angkutan penyeberangan memprihatinkan. Pengusaha mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional yang terus mengalami kenaikan.

Biaya harga pokok produksi angkutan penyeberangan sejak tahun 2019 sudah naik tak terbendung sementara kenaikan kebijakan tarif penyeberangan ekonomi tidak mengikuti kenaikan tersebut.

Adapun proses kenaikan tarif sebenarnya sudah sejak lama diajukan oleh Gapasdap, persisnya sejak tanggal 24 April 2024 dan baru disetujui pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan kenaikan sebesar 5%. Penyesuaian tersebut dinilai masih kurang besarannya. Sebab, kenaikan biaya produksi sudah menyentuh 31,8% sejak 2019.

Angka tersebut merupakan perhitungan bersama-sama seluruh pemangku kebijakan yakni Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapasdap, Jasa Raharja, dan perwakilan konsumen.

Pada waktu HPP dihitung, nilai kurs dolar AS yang jadi acuan pun jauh lebih rendah daripada kondisi sekarang. Perhitungan dilakukan dengan asumsi kurs Rp 13.931, sementara saat ini sudah mencapai hampir Rp 16.000. Sudah pasti, kenaikan harga yang seharusnya dilakukan lebih besar.

Khoiri mengatakan hampir 70% dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh nilai kurs dolar AS, sehingga jika tidak dilakukan penyesuaian tarif, maka pihaknya akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal.

"Terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah," pungkas Khoiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera memberlakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi sesuai KM 131 tahun 2024.

Hal itu menyusul keputusan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat melakukan penundaan pemberlakuan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang sedianya berlaku pada tanggal 1 November 2024 hingga pada waktu yang belum bisa ditentukan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo memgungkapkan, kebijakan itu harus segera diberlakukan demi menjaga kelangsungan usaha angkutan penyeberangan di seluruh Indonesia.

Dok. ASDP Ilustrasi pelabuhan penyeberangan yang melayani kapal feri

Kami berharap penundaan penerapan penyesuaian tarif ini tidak terlalu lama demi kelangsungan usaha kami," ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan situasi dan kondisi bisnis angkutan penyeberangan memprihatinkan.

Saat ini pengusaha mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional yang mengalami kenaikan biaya HPP sejak tahun 2019.

Menurut dia, proses penyesuaian tarif itu sendiri sebenarnya sudah sejak lama diajukan oleh Gapasdap, yaitu sejak tanggal 24 April 2024 dan baru disetujui pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan kenaikan sebesar 5 persen.

Penyesuaian tersebut sebenarnya adalah dalam rangka pemenuhan kekurangan dari perhitungan HPP yang mencapai sebesar 31,8 persen.

Biaya itu sudah dihitung bersama-sama seluruh stakeholders yakni Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapasdap, Asuransi Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putra, Perwakilan Konsumen, serta diketahui oleh Kemenko Marves.

KOMPAS.COM/TRI PURNA JAYA Pemudik bersepeda motor dan mobil pribadi mengantre di kantung parkir dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni, Senin (15/4/2024).

Pada waktu HPP dihitung, nilai kurs dollar AS dengan rupiah menggunakan asumsi Rp 13.931. Padahal saat ini sudah mencapai hampir Rp 16.000.

Menurut dia, hampir 70 persen dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh nilai kurs dollar AS.

"Sehingga jika tidak dilakukan penyesuaian tarif, maka kami akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal kami, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya.

Dia menjelaskan penyesuaian tarif yang hanya 5 persen tersebut paling tidak dapat membuat pengusaha agak bisa bernafas. Selain itu, sebenarnya efek penyesuaian tarif tersebut bagi pelanggan sangat kecil.

Sebagai contoh lintas Merak-Bakauheni tarif penumpang naik hanya Rp 700, kemudian untuk kendaraan barang naik Rp 70.000 sehingga kalau dibagi tonase barang yang dimuat misalkan beras, maka kenaikan tarif tersebut hanya memiliki pengaruh kenaikan harga sebesar Rp 3,1 per kg.

"Atau jika barang tersebut adalah beras seharga Rp. 10.000 per kg, maka dampak kenaikan tarif tersebut hanya 0,031 persen saja. Oleh karena itu, Gapasdap berharap penyesuaian tersebut segera dapat segera diberlakukan," katanya.

Hal itu sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 131 tahun 2024 tentang Perubahan Atas KM 61 tahun 2023 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan antar negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, tarif angkutan angkutan lintas antar provinsi yang jumlahnya mencapai 27 lintasan di seluruh Indonesia, mengalami penyesuaian rata-rata sebesar 5 persen.

Namun Kemenhub menunda pemberlakukan kebijakan tarif itu lantaran mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera memberlakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi sesuai KM 131 tahun 2024.

Hal itu menyusul keputusan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat melakukan penundaan pemberlakuan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang sedianya berlaku pada tanggal 1 November 2024 hingga pada waktu yang belum bisa ditentukan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo memgungkapkan, kebijakan itu harus segera diberlakukan demi menjaga kelangsungan usaha angkutan penyeberangan di seluruh Indonesia.

Dok. ASDP Ilustrasi pelabuhan penyeberangan yang melayani kapal feri

Kami berharap penundaan penerapan penyesuaian tarif ini tidak terlalu lama demi kelangsungan usaha kami," ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan situasi dan kondisi bisnis angkutan penyeberangan memprihatinkan.

Saat ini pengusaha mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional yang mengalami kenaikan biaya HPP sejak tahun 2019.

Menurut dia, proses penyesuaian tarif itu sendiri sebenarnya sudah sejak lama diajukan oleh Gapasdap, yaitu sejak tanggal 24 April 2024 dan baru disetujui pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan kenaikan sebesar 5 persen.

Penyesuaian tersebut sebenarnya adalah dalam rangka pemenuhan kekurangan dari perhitungan HPP yang mencapai sebesar 31,8 persen.

Biaya itu sudah dihitung bersama-sama seluruh stakeholders yakni Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapasdap, Asuransi Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putra, Perwakilan Konsumen, serta diketahui oleh Kemenko Marves.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risyapudin dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024).

Risyapudin bilang kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dengan demikian, pada esok hari, Sabtu (2/11/2024), masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Semula rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut akan dilakukan mulai per tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi di 27 lintasan.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

Nursin menambahkan, rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, sehingga saat ini masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan semula akan mulai Jumat ini (1/11) pukul 00.00 WIB, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi dan Lintas Antar Negara.

"Penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan, dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," kata Risyapudin.

Menanggapi penundaan kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator mengaku siap mematuhi keputusan regulator ini untuk memastikan kelancaran layanan bagi seluruh pengguna jasa.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin menuturkan, ASDP mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas layanan transportasi bagi masyarakat.

"Kami telah menerima informasi penundaan ini secara resmi dari Ditjen Hubdat, dan ASDP akan menjalankan keputusan tersebut dengan tetap mengutamakan pelayanan yang optimal," ujar Shelvy.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel – Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi antarprovinsi dan antarnegara mulai berlaku hari ini, 1 November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmen 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara.

Berdasarkan kepmen tersebut, tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi yang mencapai 27 lintasan di seluruh Indonesia, mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5 persen.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengatakan, kebijakan itu bertujuan untuk memenuhi kekurangan perhitungan harga pokok produksi (HPP) angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi. Menurut dia, HPP saat ini masih kurang 31,8 persen dibandingkan tarif yang berlaku.

Perhitungan tersebut dilakukan bersama-sama antara Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pengelola pelabuhan, Gapasdap, pihak asuransi baik Jasa Raharja maupun Jasa Raharja Putra, perwakilan konsumen, dan terakhir dilakukan pengecekan oleh Kemenko Marves pada 2019.

"Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan," ujar Khoiri dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Kendati demikian, kondisi tarif angkutan penyeberangan setelah kenaikan tersebut menurutnya masih jauh dibandingkan dengan perhitungan biaya yang ada. Gapasdap berharap dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah kembali melakukan penyesuaian tarif mengingat perhitungan 2019 yang lalu, beberapa komponen biaya sudah tidak relevan lagi.

Sebagai contoh, untuk kurs dolar waktu itu menggunakan asumsiRp13.931 per USD. Sementara saat ini nilai tukar mata uang AS itu sudah mencapai hampir Rp16.000. Padahal, 70 persen dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh kurs USD.

Khoiri menuturkan, jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Gapasdap juga mengingatkan adanya penambahan biaya pada saat masyarakat membeli tiket melalui Ferizy. Menurut Khoiri, penambahan biaya tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk menambah pendapatan bagi para pengusaha angkutan penyeberangan yang berkorelasi langsung dengan pelayanan, dibandingkan saat ini dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pelayanan angkutan penyeberangan.

Khoiri pun memastikan penyesuaian tarif ini akan terlalu berdampak terhadap inflasi maupun harga bahan pokok. Sebagai gambaran, kenaikan tarif Penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni terhadap harga beras Rp10.000 per kg dengan muatan truk seberat 25 ton hanya menyebabkan kenaikan harga beras Rp3,1per kgatau 0.031 persen.

"Artinya relatif tidak berdampak secara langsung,"ujarnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

Kementerian Perhubungan menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan antarnegara. Kenaikan tarif penyeberangan sebelumnya ditetapkan pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor 131 tahun 2024 tentang Perubahan KM 61 tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Dalam beleid itu ditetapkan kenaikan tarif penyeberangan rata-rata 5% pada 27 lintas penyeberangan, termasuk yang cukup populer Merak-Bakauheni. Penyesuaian tarif itu seharusnya dilakukan hari ini, atau tepatnya 1 November 2024, namun ditunda Kemenhub.

Dirjen Perhubungan Darat Risyapudin Nursin mengatakan penundaan kenaikan tarif ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu sosialisasi kenaikan tarif kepada masyarakat. Menurutnya, waktu sosialisasi harus ditambah terlebih dahulu.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Risyapudin dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Dia menambahkan kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan. Dia menegaskan per hari ini layanan penyeberangan masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

"Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," pungkas Risyapudin.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pun sudah resmi mengumumkan akan menerapkan penyesuaian tarif di 22 lintasan penyeberangan. Adapun ke 22 lintasan di bawah ASDP yang mengalami penyesuaian tarif yakni Merak - Bakauheni, Ketapang - Gilimanuk, Padangbai - Lembar, Tanjung Kalian - Tanjung Api-api, Bitung Ternate, Sape - Labuan Bajo, Pagimana - Gorontalo, dan Bitung - Tobelo.

Kemudian ada juga Batam - Kuala Tungkal, Batam - Sei Seleri, Karimun - Sei Seleri, Batulicin - Garongkong, Dabo - Kuala Tungkal, Kendal - Kumai, Ketapang - Lembar, Sape - Waingapu, Bajoe - Kolaka, Mamuju - Balikpapan, Sape - Waikelo, Batam - Mengkapan, Jangkar - Lembar, dan Jangkar - Kupang.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan & kenyamanan pengguna jasa," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin dalam keterangannya.

Dalam pengumumannya, disebutkan untuk tarif Merak-Bakauheni yang menjadi lintasan paling ramai tarifnya naik menjadi Rp 23.400 per orang untuk penumpang dewasa dan bayi menjadi Rp 1.900.

Sementara untuk kendaraan Golongan I menjadi Rp 27.600, Golongan II menjadi Rp 65.500, dan Golongan III menjadi Rp 135.900. Untuk Golongan IV dengan tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 512.600, dan Golongan IV tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 463.800.

Kemudian untuk Golongan V tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 998.600 dan tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 885.900. Lalu, Golongan VI tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 1.657.200 dan tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 1.365.100. Terakhir, untuk Golongan VII menjadi Rp 1.969.300, Golongan VIII menjadi Rp 2.503.000, dan Golongan IX menjadi Rp 3.814.500.

Di sisi lain, Khoiri Soetomo, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) mengatakan pengusaha sangat menunggu kenaikan tarif diketok pemerintah. Kenaikan tarif dirasa dapat memenuhi kekurangan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi yang masih kurang 31,8% dibandingkan tarif yang berlaku.

"Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan," kata Khoiri.

Dia menjelaskan jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, maka operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu ketika beraudiensi dengan Kementerian Perhubungan pihaknya juga dijanjikan rencana untuk menaikkan tarif secara bertahap setiap 6 bulan sekali. "Kami berharap hal ini bisa direalisasikan segera," katanya.