JAKARTA, investor.id – Revisi Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Hal tersebut membuat strategi partai politik yang ikut kontestasi pemilihan kepalada daerah (pilkada).

Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, strategi akan berbeda ketika berkompetisi dalam pilkada dengan banyak calon.

PKPU memberikan syarat ambang batas yang lebih mudah sehingga konsekuensinya akan membuka potensi pasangan calon baru bermunculan di setiap daerah.

Doli menuturkan Golkar dan partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah siap untuk menghadapi kompetisi dengan satu, dua, atau tiga paslon.

"Insyallah Golkar dengan koalisinya tetap siap, tapi memang tentu akan merubah strategi di dalam proses pemenangannya," jelasnya di Gedung DPR, Minggu (25/8/2024).

Diterangkan Doli, Partai Golka telah menetapkan hampir seluruh calon di seluruh daerah. Penetapan calon berdasarkan pertimbangan yang cukup matang, satu calon diusung punya potensi untuk menang. Karena Golkar bagian dari KIM, proses penetapan calon pun melalui komunikasi yang internsif dengan KIM.

"Jadi, sebetulnya dengan perubahan apapun dalam aturan main Pilkada ini tentu kami memiliki keyakinan, bahwa calon yang kita usung adalah calon yang kuat untuk berpotensi untuk menang," tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memajukan agenda rapat terkait revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024.

Semula, rapat ini bakal digelar pada Senin (26/8), namun secara mendadak dilakukan pada hari ini, Minggu, (25/8).

"Memang betul kita sudah merencanakan besok, jam 10. Tapi karena melihat dinamika, saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (25/8).

Doli menjelaskan, dimajukan-nya agenda rapat ini juga untuk menghilangkan kekhawatiran di masyarakat terkait penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dari keputusan PKPU ini terhadap DPR.

"Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan dan itu kan membuat kita menjadi pro-kontra di antara kita," jelas Doli.

Doli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk memajukan agenda rapat ini. Selain itu, ia juga berkomunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus dan Alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tata tertib (tatib) DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini alhamdulillah sudah selesai," ungkap dia.

Lebih lanjut, Doli menambahkan, pihaknya juga bakal menggelar rapat kembali pada Senin (26/8) pukul 10.00 WIB, untuk membahas tiga PKPU dan tiga Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Untuk tiga PKPU tersebut, di antaranya PKPU tentang logistik Pilkada 2024, PKPU tentang dana kampanye dan PKPU tentang kampanye.

"Sedangkan Perbawaslunya, yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kedua soal pengawasan kampanye, satu lagi saya lupa," tandasnya.

Untuk diketahui, DPR RI resmi menyetujui revisi PKPU No.8/2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024.

Pengesahan perubahan PKPU itu dilakukan untuk menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Adapun, pengesahan perubahan PKPU itu disetujui dalam rapat Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, hingga KPU.

Asal tahu saja, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024 menetapkan syarat usia calon kepala daerah yakni 30 tahun harus terpenuhi saat penetapan pasangan Pilkada ke KPU.

Sementara itu, pada putusan No.60/PUU-XXII/2024 MK juga merubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi II DPR RI bersama dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat pembahasan Rancangan Perubahan Peratuan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 8 Tahun 2024 pada hari ini, Minggu (25/8).

Pembahasan ini semula akan dijadwalkan pada awal pekan depan. Hanya saja, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkap percepatan perlu dilakukan lantaran PKPU ini sudah ditunggu oleh masyarakat untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas Pilkada.

"Rapat hari ini ditunggu oleh seluruh masyarakat, mereka menunggu komitmen kita bahwa revisi peraturan KPU No 8 tahun2024 harus menyesuaikan terhadap putusan MK," kata Doli dalam Rapat Kerja hari ini.

Alasan percepatan ini lantaran juga draf PKPU berisi perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah telah menyebar di lapisan masyarakat.

Bahkan menurutnya, draf yang tersebar merupakan salinan asli yang tidak lebih dan kurang untuk mengakomodir putusan MK pekan No Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

"Itu bulat bulat tidak ada yang dikurangi dan ditambahi, semua putusan MK 60 dan 70 sudah di adopsi dalam PKPU," urainya.

Untuk itu, pembahasan mengenai aturan ini bisa dipercepat. Pihaknya menjadwalkan pembahasan bisa rampung 30 menit.

Pasalnya, pembahasan mengenai PKPU ini sejatinya juga sudah selesai dilakukan pada Sabtu Malam (24/8) bersama dengan KPU dan menurutnya tak ada muatan yang berubah kecuali dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan putusan MK soal ambang batas pencalonan Pilkada.

"Oleh karenanya, saya kira rapat tidak lebih dari setengah jam, karena rakyat menunggu makin cepat makin bagus," kata Doli.

Diketahui, draf rancangan PKPU berisi perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. Dalam draf rancangan itu sejumlah pasal mengalami perubahan, termasuk Pasal 11 dan Pasal 15.

Dalam pertimbangannya, KPU mengadaptasi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. KPU menimbang, perubahan PKPU ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota," seperti dikutip dari draf perubahan PKPU.

Dalam Pasal 11 mengatur soal persyaratan ambang batas partai politik bisa mendaftarkan pasangan calon kepala daerah. Aturan itu menyatakan, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Terdapat empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5% disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap.

Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya, yang menyatakan bahwa partai politik atau koalisi harus memiliki 25% suara atau 20% kursi partai hasil Pileg DPRD.

Sementara perubahan aturan di draf PKPU Pasal 15 mengatur batas usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon.

"Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon," bunyi pasal 15.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi menyetujui revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.8/2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, pada Minggu (25/8).

Pengesahan perubahan PKPU itu dilakukan untuk menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Adapun, pengesahan perubahan PKPU itu disetujui dalam rapat Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, hingga KPU.

"Satu kesimpulannya, Komisi II DPR RI bersama dengan Menkumham RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI menyetujui rancangan peraturan komisi pemilihan umum atau RPKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024," tuturnya Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia, Minggu (25/8).

Dengan demikian, Doli memastikan PKPU tentang perubahan atas peraturan KPU No.8/2024 sudah mengakomodir secara menyeluruh putusan M nomor 60 dan 70.

Asal tahu saja, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024 menetapkan syarat usia calon kepala daerah yakni 30 tahun harus terpenuhi saat penetapan pasangan Pilkada ke KPU.

Sementara itu, pada putusan No.60/PUU-XXII/2024 MK juga mengubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharap menyusun Peraturan KPU (PKPU) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) buat kembali meraih simpati publik.

Sebab, citra KPU dianggap sudah babak belur akibat sejumlah pelanggaran etik terkait aturan dan skandal yang dilakukan sang mantan ketua, Hasyim Asy'ari, sehingga membuat masyarakat ragu dengan kinerja dan integritas lembaga itu.

"Justru menurut saya ini momentum untuk KPU bisa konsisten menjaga demokrasi," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, saat dihubungi pada Sabtu (24/8/2024).

Neni juga menyinggung soal independensi KPU. Menurut dia, jangan sampai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja para pegawai dan komisioner KPU sebesar 50 persen mengancam independensi dan profesionalitas.

"Ini momen sangat baik ketika KPU dapat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dan dapat memulihkan kepercayaan publik pada KPU," ucap Neni.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR batal menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (21/8/2024) buat mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada karena tidak mencapai kuorum.

Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, rapat DPR dapat dibuka apabila dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 jumlah fraksi.

Dengan demikian, karena anggota DPR berjumlah 575 orang, rapat paripurna baru bisa mulai jika dihadiri oleh 288 anggota DPR.

Akan tetapi, dalam pembukaan sidang kemarin ternyata hanya dihadiri oleh 89 anggota DPR.

Sedangkan anggota DPR yang izin tidak hadir dalam rapat paripurna sebanyak 87 orang.

Setelah diskors 30 menit, ternyata jumlah anggota DPR yang hadir tidak bertambah. Alhasil Rapat Paripurna tidak dilanjutkan dan DPR memutuskan membatalkan proses revisi UU Pilkada.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pendaftaran Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora.

MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Di sisi lain, KPU merilis draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Draf rancangan PKPU ini berisi perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun draf rancangan PKPU perubahan tersebut dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dua putusan ini berkaitan dengan penurunan ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Dengan merujuk dua putusan ini, perubahan PKPU perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Berdasarkan draf rancangan PKPU ini, terdapat sejumlah ketentuan yang diubah dan dihapus. Antara lain, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (5), dan Pasal 11 Ayat (6) diubah.

Kemudian Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (3) dihapus, serta terdapat penambahan ayat, yakni Ayat (7) pada Pasal 11. Perubahan sejumlah ayat pada Pasal 11 mengakomodasi putusan MK terkait penurunan ambang batas pencalonan.

Perubahan ketentuan juga terjadi pada Pasal 15 yang juga mengakomodasi putusan MK berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah.

Berdasarkan draf perubahan tersebut, syarat usia paling rendah bagi calon gubernur dan wakil gubernur yakni 30 tahun.

Sementara usia paling rendah untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota adalah 25 tahun. Ketentuan syarat usia ini terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Draf rancangan PKPU ini berisi perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun draf rancangan PKPU perubahan tersebut dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Dua putusan ini berkaitan dengan penurunan ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Dengan merujuk dua putusan ini, perubahan PKPU perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

"Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota," demikian bunyi pertimbangan draf rancangan PKPU tersebut, dikutip Kompas.com, Sabtu (24/8/2024).

Berdasarkan draf rancangan PKPU ini, terdapat sejumlah ketentuan yang diubah dan dihapus. Antara lain, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (5), dan Pasal 11 Ayat (6) diubah.

Kemudian Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (3) dihapus, serta terdapat penambahan ayat, yakni Ayat (7) pada Pasal 11.

Perubahan sejumlah ayat pada Pasal 11 mengakomodasi putusan MK terkait penurunan ambang batas pencalonan.

Perubahan ketentuan juga terjadi pada Pasal 15 yang juga mengakomodasi putusan MK berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah.

Berdasarkan draf perubahan tersebut, syarat usia paling rendah bagi calon gubernur dan wakil gubernur yakni 30 tahun.

Sementara usia paling rendah untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikita adalah 25 tahun. Ketentuan syarat usia ini terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Diberitakan sebelumnya, KPU RI menjawab kekhawatiran jika PKPU terkait pencalonan Pilkada 2024 telat terbit karena sudah mepetnya waktu pendaftaran pasangan calon.

Revisi PKPU itu diperlukan untuk mengakomodir putusan MK tentang pencalonan pilkada yang terbit pada Selasa (20/8/2024) lalu.

Menurut KPU, seandainya pun PKPU pencalonan tak keburu terbit sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024, putusan MK yang bersifat final dan mengikat dapat langsung dipedomani sebagai dasar hukum.

"Putusan MK itu kan secara prinsip setelah dibacakan sudah berlaku. Nah kita akan melakukan itu," ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers, Kamis (22/8/2024) malam.

Situasi ini mirip dengan ketika MK secara tiba-tiba mengubah syarat minimum usia capres-cawapres pada 2023 lalu.

Revisi PKPU terkait pencalonan pilpres belum dapat dilakukan hingga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, mendaftarkan diri ke KPU. Namun, pencalonan Gibran tetap sah karena mengacu pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan syarat usia itu.

KPU akan melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR RI terkait PKPU pencalonan pilkada yang merujuk putusan MK, pada Senin (26/8/2024). Afifuddin menegaskan, konsultasi ini ditempuh sebagai bentuk "tertib prosedur" semata.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU memang wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah setiap kali hendak menerbitkan PKPU. Namun demikian, hasil rapat konsultasi itu tidak mengikat untuk KPU, sehingga KPU bebas menentukan sikap sendiri usai rapat konsultasi dengan para pembentuk undang-undang. Hal itu merupakan buah putusan lain MK pada 2017.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Rilis Draf Rancangan PKPU Akomodasi Putusan MK", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/24/13092421/kpu-rilis-draf-rancangan-pkpu-akomodasi-putusan-mk?page=all#page2.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal persyaratan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dituntaskan sebelum pembukaan pendaftaran, Selasa (27/8/2024).

DPR pun sudah menjadwalkan rapat konsultasi dengan KPU dan perwakilan pemerintah untuk membahas rancangan revisi PKPU yang sudah dibuat penyelenggara pemilu. Rancangan PKPU itu disebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan dibahas, Senin (26/8/2024).

"Ya kalau kita melihat tahapan rapat konsultasi harusnya tidak terlalu lama. Bisa hari itu juga karena seharusnya, ya kan kalau pendaftaran itu seharusnya sudah di PKPU-nya sudah jalan, sudah selesai," terang Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dasco menyebut putusan MK berisi hasil uji materi UU Pilkada itu akan dituangkan dalam PKPU. Dia memastikan DPR dan KPU tidak akan mengubah lagi isi PKPU tersebut.

"Karena kita sudah sepakat, bahwa putusan MK itu harus dijalankan, sehingga rapat konsultasi di Senin itu tidak akan mengubah apapun," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Dasco juga mengatakan bahwa pihak pemerintah sudah sepakat untuk menjalankan putusan MK. Pihak eksekutif seperti Menteri Dalam Negeri juga disebut akan ikut dalam rapat Senin pekan depan.

"Sehingga bahwa ada kekhwatiran dan lain-lain, saya tegaskan sekali lagi pemerintah maupun DPR akan sama-sama menaati putusan dari KPU dan akan dituangkan dalam PKPU setelah Komisi Pemilihan Umum pada Senin nanti melaksnakan rapat konsultasi dengan DPR melalui Komisi II DPR," tuturnya.

Sebelumnya, DPR gagal mengesahkan revisi UU Pilkada pada sidang paripurna karena tidak memenuhi kuorum, Kamis (22/8/2024). Sementara itu, jadwal sidang paripurna terdekat sudah jatuh pada 27 Agustus atau pada hari yang sama pendaftaran calon kepala daerah.

Alhasil, putusan MK yang sebelumnya sudah final dan mengikat akhirnya disepakati menjadi rujukan untuk syarat calon kepala daerah.

Dua putusan MK itu yakni No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah, dan No.70/PUU-XXII/2024 tentang usia calon kepala daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak perlu melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan diminta bersikap mandiri dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah.

"Konsultasi KPU kepada DPR justru akan membuat pencalonan kepala daerah ini menjadi buntu," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, saat dihubungi pada Jumat (23/8/2024).

Neni mengatakan, dalam putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, telah membatalkan hasil konsultasi antara KPU, DPR dan pemerintah yang ‘bersifat mengikat’, terkait dengan perumusan dan penetapan peraturan KPU serta pedoman teknis dalam setiap tahapan pemilu.

Menurut Neni, kemandirian KPU didefinisikan tidak adanya pengaruh dan benturan kepentingan dari pihak manapun kepada penyelenggara Pemilu yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya.

"KPU harus bekerja tanpa campur tangan manapun dan independen dalam pengambilan keputusan," ujar Neni.

"Menurut saya sekarang bolanya ada di KPU, berani tidak KPU menindaklanjuti putusan MK dalam bentuk revisi PKPU," sambung Neni.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR kemarin batal menggelar Rapat Paripurna buat mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada karena tidak mencapai kuorum.

Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, rapat DPR dapat dibuka apabila dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 jumlah fraksi.

Dengan demikian, karena anggota DPR berjumlah 575 orang, rapat paripurna baru bisa mulai jika dihadiri oleh 288 anggota DPR.

Akan tetapi, dalam pembukaan sidang kemarin ternyata hanya dihadiri oleh 89 anggota DPR.

Sedangkan anggota DPR yang izin tidak hadir dalam rapat paripurna sebanyak 87 orang.

Setelah diskors 30 menit, ternyata jumlah anggota DPR yang hadir tidak bertambah. Alhasil Rapat Paripurna tidak dilanjutkan dan DPR memutuskan membatalkan proses revisi UU Pilkada.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pendaftaran Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora.

MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya bakal memanggil para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan soal Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasalnya, aturan itu disahkan oleh KPU sebelum melakukan konsultasi secara langsung dengan Komisi II DPR RI.

“Kami Komisi II tetap bersikeras agar konsultasi tidak tertulis, tapi bertemu langsung,” ujar Mardani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ia menyampaikan, pemanggilan itu kemungkinan bakal berlangsung dalam waktu dekat.

Pasalnya, DPR RI bakal memasuki masa reses mulai 12 Juli 2024.

“Nanti di periode ini, sebelum 11 Juli, kita akan memanggil KPU untuk menjelaskan terkait PKPU yang dimaksud,” sebut dia.

Adapun KPU memutuskan untuk mengakomodir keputusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia 30 tahun untuk calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) tidak diterapkan saat pendaftaran.

KPU pun akhirnya menuruti keputusan itu dengan mengubah ambang batas usia ditetapkan saat pelantikan.

“Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih,” demikian bunyi Pasal 15.

Diketahui putusan MA itu menuai banyak polemik karena dianggap menjadi jalan masuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pasalnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu baru berusia 29 tahun saat masa pendaftaran bakal calon kepala daerah (bacakada) Agustus nanti.

Kaesang baru akan berusia 30 tahun pada akhir Desember. Sedangkan Pilkada Serentak 2024 berlangsung 27 November 2024.