Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Implementasi aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan bagi industri sawit. Antara lain harus memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, implikasi dari EUDR melahirkan tantangan ekonomi sosial-ekonomi yang perlu segera diatasi. Untuk sementara ini, pelaku usaha sawit sedikit lega dengan rencana penundaan EUDR selama setahun menjadi 31 Desember 2025.

Yang terang, penundaan kebijakan itu akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan bagi sektor bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan dilakukannya kepatuhan secara penuh.

"Keputusan penundaan kemungkinan dilakukan pekan depan," sebut Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, industri sawit kerap mengalami gejolak harga dan dinamika pasar seiring tingginya sensitivitas komoditas itu terhadap fluktuasi harga energi, pertumbuhan ekonomi, kondisi cuaca, dan perubahan kebijakan di negara pengekspor maupun pengimpor, preferensi konsumen, serta persaiangan dengan minyak nabati lainnya.

Uni Eropa telah mengadopsi EUDR sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran akan deforestasi. EUDR dinilai penting untuk memitigasi deforestasi yang terkait dengan berbagai industri, termasuk sektor sawit.

Hanya saja, memmunculkan kompleksitas dan tantangan yang akibat kebijakan UE itu. Hingga kemudian muncul usulan penundaan. “Penundaan EUDR ini akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan kepatuhan secara penuh,” jelas Eddy.

Pemerintah dan Gapki menyambut baik penundaan EUDR. Meski demikian, Eddy menilai, perlunya kehati-hatian dengan penerapan benchmarking pada EUDR di masa depan ketika benar-benar kebijakan itu diimplementasikan. "Karena itu, kami berharap tambahan waktu ini dapat memberikan hasil yang lebih baik terkait persiapan dan kelancaran pelaksanaan EUDR,” imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru yang menghapuskan utang macet UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

PP tersebut ditandantangani Prabowo Selasa (5/11/2024). Keputusan Prabowo ini pun disambut baik para petani sawit hingga kakao.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan.

"Karena utang itu akan jadi beban, sehingga petani itu tidak progresif untuk meningkatkan produktivitas karena tertekan dari utang-utang sebelumnya," kata Gulat, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya langkah ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Hal tersebut sebagaimana target Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, mulai dari ketahanan ekonomi petani dan nelayan.

Senada, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Arif Zamroni mengatakan pihaknya merasa sangat terbantu dengan kebijakan ini. Pasalnya, utang-piutang ini mendatangkan beban besar bagi sebagian anggotanya sehingga para petani tersebut kesulitan untuk bergerak lebih progresif.

"Intinya kami dari kelompok petani nelayan UMKM, hari ini luar biasa senang kehadiran pemerintah dan keberpihakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, sudah melakukan langkah besar," ujar Arif.

Arif menilai, keberadaan PP 47/2024 ini sebagai solusi luar biasa yang diharapkan implementasi di lapangannya bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Diharapkan, kebijakan ini bisa segera ditindaklanjuti kementerian terkait.

Penjelasan Menteri UMKM

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, akan ada sekitar 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Langkah penghapusan ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah alias bank Himbara. Namun Maman menekankan, ada kualifikasi khusus untuk pihak yang utangnya dihapus. Pertama, masyarakat yang terimbas bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Lalu syarat kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan komitmen pemerintah untuk mengejar para pengusaha nakal sawit yang tidak membayar pajak ke kas negara.

Airlangga menyampaikan, pemerintah akan terus melakukan monitor terhadap pengusaha nakal tersebut agar dapat melaksanakan kewajibannya.

"Nanti kita monitor dulu," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (28/10).

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan detail langkah apa yang akan dilakukan untuk menagih setoran dari para pengemplang tersebut.

Seperti yang diketahui, belum lama ini, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa ada sekitar 300 pengusaha nakal yang tidak membayarkan pajaknya ke negara dengan nilai Rp 300 triliun.

Bahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan sudah siap menindak pada pengusaha tersebut.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memberikan penjelasan terkait tudingan setoran sekitar Rp 300 triliun yang belum dibayarkan oleh pengusaha.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kasus keterlanjuran adanya lahan perkebunan sawit di kawasan hutan. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan UU tersebut, pemerintah akhirnya membentuk Tim Satuan Tugas untuk mempercepat penanganan kasus tersebut.

Eddy menyebut, terkait ketentuan yang ada pada pasal 110 B, sampai saat ini anggota Gapki belum menerima surat pemberitahuan dan tagihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Mungkin yang dianggap nakal padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua sudah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Sementara terkait ketentuan masuk dalam Pasal 110 A, pihaknya sudah mendapatkan surat dan tagihan dari KLHK, dan diketahui hampir 90% lebih perusahaan sudah membayar.

"Saya tidak tahu yang masyarakat atau koperasi," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan komitmen pemerintah untuk mengejar para pengusaha nakal sawit yang tidak membayar pajak ke kas negara.

Airlangga menyampaikan, pemerintah akan terus melakukan monitor terhadap pengusaha nakal tersebut agar dapat melaksanakan kewajibannya.

"Nanti kita monitor dulu," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (28/10).

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan detail langkah apa yang akan dilakukan untuk menagih setoran dari para pengemplang tersebut.

Seperti yang diketahui, belum lama ini, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa ada sekitar 300 pengusaha nakal yang tidak membayarkan pajaknya ke negara dengan nilai Rp 300 triliun.

Bahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan sudah siap menindak pada pengusaha tersebut.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memberikan penjelasan terkait tudingan setoran sekitar Rp 300 triliun yang belum dibayarkan oleh pengusaha.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kasus keterlanjuran adanya lahan perkebunan sawit di kawasan hutan. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan UU tersebut, pemerintah akhirnya membentuk Tim Satuan Tugas untuk mempercepat penanganan kasus tersebut.

Eddy menyebut, terkait ketentuan yang ada pada pasal 110 B, sampai saat ini anggota Gapki belum menerima surat pemberitahuan dan tagihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Mungkin yang dianggap nakal padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua sudah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Sementara terkait ketentuan masuk dalam Pasal 110 A, pihaknya sudah mendapatkan surat dan tagihan dari KLHK, dan diketahui hampir 90% lebih perusahaan sudah membayar.

"Saya tidak tahu yang masyarakat atau koperasi," katanya.

Di tengah tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang ditunda hingga Desember 2025, Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor sawit untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa. Salah satu caranya dengan mencari pasar-pasar di negara lain yang potensial.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi menilai pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa.

"Berbeda dengan pasar Uni Eropa, India masih tergolong pasar tradisional yang belum mengadopsi platform keberlanjutan secara ketat. Hal ini membuat pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Edi menegaskan posisi strategis India sebagai pasar utama sawit Indonesia. Ekspor sawit ke India mencapai 5,97 juta ton dengan nilai US$ 5 miliar pada 2023, meningkat signifikan dari 3,2 juta tonpada 2021.

Meski demikian, proyeksi 2024 menunjukkan penurunan ekspor sawit menjadi 5 juta ton akibat kebijakan tarif India yang meningkat tajam dari 5,5% menjadi 27,5% untuk crude oil dan 13,75% menjadi 35,75% untuk refinedoil. Tantangan lain muncul dari program pengembangan sawit domestik India yang ditargetkan meningkat dari 400.000 ton menjadi 4 juta ton dalam 7-8 tahun mendatang.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti juga menggarisbawahi urgensi diversifikasi pasar sawit Indonesia. Di samping peningkatan konsumsi dalam negeri melalui program B40, Indonesia dinilai perlu memperkuat penetrasi ke pasar-pasar potensial, salah satunya India.

Tantangan Ekspor Sawit ke India

Meski begitu, ekspansi ke pasar India disebut menghadapi dua tantangan utama. Pertama, sejak September 2024 India menerapkan kenaikan tarif impor untuk produk olahan sawit yang mencakup RBD palmolein dan crude palm oil.

Kedua, India telah meluncurkan program 'National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)' pada Agustus 2021 dengan nilai investasi ₹11.040 crores. Program ini bertujuan meningkatkan produksi sawit domestik melalui perluasan area tanam dari 3,54 lakh hektare (2019-2020) menjadi 16,7 lakh hektare (2029-2030).

Melalui program itu, India menargetkan pengurangan ketergantungan impor dari 58% menjadi 38% pada 2025-2026, meskipun permintaan diproyeksikan naik menjadi 29 juta ton.

Strategi Ekspor Sawit ke India

Menghadapi dinamika pasar India yang kompleks, ada empat strategi kunci yang dinilai perlu diimplementasikan secara komprehensif. Pertama, Indonesia disebut perlu menyesuaikan strategi perdagangannya menghadapi kebijakan proteksionis India.

"Dengan kenaikan tarif yang signifikan mencapai 27,5% untuk crude oil dan 35,75% untuk refinedoil, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mencari keseimbangan baru. Strategi ini harus mampu mengakomodasi kepentingan India dalam melindungi petani lokalnya, sambil tetap mempertahankan nilai strategis perdagangan bilateral," ucap Esther.

Kedua, revitalisasi dan inovasi industri domestik dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia. Modernisasi teknologi pengolahan dan penguatan program R&D disebut perlu diprioritaskan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif.

"Strategi cost-leadership yang tepat akan membantu industri sawit nasional menghadapi persaingan global sekaligus memperbaiki persepsi produk sawit Indonesia di pasar internasional," ucapnya.

Ketiga, pemahaman mendalam tentang pasar India dinilai perlu ditingkatkan melalui penelitian komprehensif dan dokumentasi strategis. Kurangnya analisis komparatif antara kedua negara selama ini disebut telah menghambat pengembangan kebijakan perdagangan yang efektif.

"Penelitian tentang pola konsumsi dan preferensi pasar India akan membantu mengidentifikasi peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung proses negosiasi perdagangan," imbuhnya.

Keempat, pemerintah dinilai perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi berbagai hambatan non-tarif. Dukungan dalam proses registrasi produk dan penanganan isu-isu terkait standar teknis dan sanitasi disebut akan membantu akses yang lebih luas bagi produk sawit Indonesia di pasar India.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) namun tetap dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan pihaknya
mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao dan kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132/2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia konsep menggabungkan sawit ke tanaman perkebunan lainnya sangat tergesa-gesa dua hari menjelang pergantian Presiden, tanpa kajian mendalam, tanpa melibatkan stakeholder sawit dalam perencanaannya, apalagi dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Sebaiknya, lanjutnya, lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDP-KS,” katanya.

Menurut Gulat, terbitnya Perpres 132/2024 yang menghilangkan peranan BPDP-KS telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya.

Selanjutnya, dikatakan Gulat, dana yang dikumpulkan BPDP-KS bersumber dari pungutan ekspor (levy) sawit dimana petani ikut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut, bukan dari pajak atau APBN.

Dari perhitungan Apkasindo, tarif pungutan ekspor CPO sebesar 62 dolar AS/ton pada September 2024, telah membebani kami petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20 persen dan per Oktober ini naik lagi, sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

“Kami petani sawit tidak bermaksud egois atau menginklusifkan sawit, tapi faktanya kami masih terseok-seok butuh perhatian afirmatif melalui dana sawit kami sendiri," ujarnya.

Dikatakannya dana sawit tujuannya untuk menjaga harga TBS melalui serapan CPO Domestik untuk program biodiesel, peningkatan produktivitas melalui PSR, sarpras, SDM petani dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat sejalan dengan program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa peralihan BPDP-KS menjadi BPDP dan selanjutnya, tambahnya, akan berdampak kepada program petani seperti PSR, SDM petani, beasiswa anak petani, dan sarpras lantaran terjadi ketidaksinkronan antar lembaga/kementerian di dalam Perpres 132/2024 dan dana sawit yang semakin menipis akibat menurunnya kuantitas ekspor CPO dan turunannya akibat meningkatnya serapan domestik (karena BPDP-KS itu beroperasi dari ekspor CPO dan turunannya)

Gulat menambahkan Apkasindo dalam proses pembahasan uji publik Perpres 132/2024 telah dengan tegas menolak sawit berada di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), apalagi dengan menggabungkan dana sawit kepada kakao dan kelapa dengan berbagai argumen.

BPDP-KS, lanjutnya, seharusnya tidak dikorbankan atas masih rendahnya serapan dana sawit oleh petani sawit, karena kendala berada di K/L lain yang cukup banyak mencampuri urusan sawit dengan aturannya masing-masing.

"Jadi seperti ini yang harusnya dibenahi, bukan malah membubarkan BPDP-KS menjadi BPDP," ujarnya.

Gulat mengatakan petani sawit ingin meningkatkan peran strategis BPDP-KS menjadi Badan Sawit Indonesia langsung di bawah Presiden sebagai simpul koordinasinya sehingga tidak lagi terjadi simpang siur terkait regulasi K/L kepada sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) meluncurkan program "Sawit Goes to Pesantren" sebagai upaya edukasi bagi santri dan warga Nahdliyin mengenai manfaat serta kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Program ini didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, dan Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto.

Sekretaris LPP PBNU, Tri Chandra Aprianto, menjelaskan sejumlah permasalahan dalam sektor kelapa sawit, mulai dari legalitas, tumpang tindih lahan, hingga kelembagaan petani yang lemah. Tantangan ini berdampak pada pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ia menyampaikan keluhan dari berbagai wilayah, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau, terkait kesulitan yang dihadapi para petani sawit rakyat.

"PSR menghadapi banyak tantangan, terutama terkait lahan yang tumpang tindih. Kami mendorong pemerintah dan asosiasi kelapa sawit untuk membahas masalah ini lebih lanjut," ujar Tri Chandra, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Program Sawit Goes to Pesantren, dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Sabtu (26/10).

Ia menegaskan bahwa LPPNU berkomitmen untuk mendukung program ini karena sejalan dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang berfokus pada ulama dan rakyat, di mana banyak warga Nahdliyin berprofesi sebagai petani sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Helmi Muhansyah dari BPDPKS menjelaskan bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dibandingkan dengan minyak lainnya. "Minyak kelapa sawit lebih efisien. Untuk menghasilkan satu ton minyak sawit hanya diperlukan 0,3 hektare lahan, sementara minyak kedelai membutuhkan 4 hektare," kata Helmi.

Helmi juga menyebut adanya kampanye hitam terhadap kelapa sawit oleh pihak luar, dan menegaskan pentingnya edukasi mengenai kelapa sawit, termasuk melalui pesantren. Ia menjelaskan bahwa sawit memiliki berbagai kegunaan, seperti bahan baku untuk membatik, membuat sabun, hingga rompi anti peluru.

Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyatakan dukungannya terhadap program ini dan mengapresiasi upaya BPDPKS dalam melawan kampanye negatif tentang kelapa sawit. Ia menekankan bahwa santri perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai manfaat kelapa sawit.

Heru juga menyoroti peran penting kelapa sawit dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi ekspor mencapai Rp 400 triliun per tahun. "Sawit adalah tulang punggung ekonomi kita. PSR harus difokuskan agar tepat sasaran, terutama dengan adanya isu B50 yang meningkatkan kebutuhan pasokan kelapa sawit," katanya.

Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa peran Nahdlatul Ulama, khususnya pesantren, sangat strategis dalam mengelola kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"NU mengurus sawit bukan untuk mencari keuntungan semata, tetapi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk warga Nahdliyin," pungkasnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah secara resmi mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang akan mengurus tidak hanya kelapa sawit, tetapi juga komoditas kakao dan kelapa. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024.

Menanggapi perubahan tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyampaikan dukungannya terhadap transformasi ini, namun ia mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik.

Eddy juga menekankan bahwa dana pungutan kelapa sawit seharusnya tetap difokuskan untuk kepentingan industri kelapa sawit dan tidak digunakan untuk komoditas lainnya.

“Industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk produksi yang stagnan dan produktivitas yang menurun. Kebutuhan dalam negeri terhadap minyak sawit mentah (CPO) juga terus meningkat seiring dengan ambisi pemerintah untuk swasembada energi dari sawit,” ujar Eddy.

Merespons kekhawatiran tersebut, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Achmad Maulizal, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut terkait skema pungutan dan kebijakan yang akan diterapkan setelah perubahan status lembaga ini.

"Terkait Perpres 132/2024 ini, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Mengenai skema pungutan, belum ada kejelasan lebih lanjut," ungkap Maulizal kepada KONTAN, Kamis (24/10).

Ketika ditanya tentang kekhawatiran pengusaha sawit mengenai penggunaan dana pungutan untuk komoditas lain, Achmad mengatakan bahwa BPDPKS tidak berada dalam posisi untuk memberikan jaminan terkait hal itu.

"Kami tidak bisa berkomentar soal kebijakan tersebut karena kami tidak terlibat secara teknis. Tugas kami lebih pada dukungan pendanaan," tambahnya.

Transformasi ini masih dalam proses, dan banyak hal yang harus dipastikan untuk menjaga keberlanjutan program-program yang selama ini dikelola oleh BPDPKS, khususnya yang berkaitan dengan kelapa sawit.

Terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang selama ini menjadi prioritas penggunaan dana pungutan sawit, Maulizal menegaskan bahwa hal ini juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. "Kami menunggu arahan lebih lanjut terkait prioritas penggunaan dana ke depan," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespon susunan gemuk kabinet Prabowo Subianto yang baru saja dibentuk.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menilai semakin banyaknya Kementerian dan Lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja di industri sawit.

Dia pun khawatir banyaknya K/L yang terlibat akan membuat semakin banyak kebijakan tumpang tindih yang kurang ramah dengan kegiatan berusaha.

"Kalau masih yang terlibat banyak itu akan lambat (peningkatan produktivitas)," urai Eddy dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (23/10).

Untuk itu, Eddy berharap kedepan masih ada Badan Khusus yang mengurus masalah sawit. Menurutnya badan ini menjadi solusi kaitanya dengan tumpang tindih kebijakan yang selama ini menjadi hambatan industri sawit.

Kedepan, pihaknya juga berharap melalui badan baru ini Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa dikebut untuk mendongkrak produksi.

Dengan begitu, menurutnya ambisi Prabowo untuk swasembada energi dari bahan dasar sawit juga bisa dicapai.

"Kita masih berusaha memberikan masukan, walaupun susunan kabinet sudah di launching presiden tapi kita harap tetap ada badan khusus sawit," urai Eddy.

"Karena kondisi kita stagnan, produktifitas turun dan konsumsi terus naik termasuk untuk energi," tambah Eddy.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar sehingga wajar jika kabinet yang dipimpinnya adalah kabinet yang gemuk demi mengakomodasi banyak kelompok.

"Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, 'huh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak'. Ya negara kita besar, Bung!" ujar Prabowo dalam acara BNI Daily Investor di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Prabowo lantas mencontohkan bahwa negara Timor Leste punya 28 orang menteri, padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 1,3 juta orang, lebih kecil dari Kabupaten Bogor.

Menurut dia, hal itu disebabkan pemerintahan Timor Leste juga berbentuk koalisi yang terdiri dari berbagai kelompok.

Prabowo mengaku bisa saja sebuah negara dijalankan hanya dengan 20 atau 24 orang menteri apabila negara itu menganut sistem otoriter yang terdiri dari satu partai.

"Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan, harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B, ini Indonesia," ujar ketua umum Partai Gerindra itu.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produksi minyak kelapa sawit mentah atau yang lebih dikenal dengan istilah Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri pada pemerintahan Prabowo-Gibran selain difokuskan pada konsumsi untuk pangan juga akan dimanfaatkan untukmandatori penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit.
Yang terbaru, Indonesia akan segera menerapkan biodieselberbasis minyak sawit 40% dengan minyak solar atau B40 mulai 1 Januari 2025 mendatang.
Adapun,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini memastikan stok CPO untuk B40 bahkan sampai dengan program B60 akan aman.
"Kita akan banyak (CPO) dong. Kita kan ekspor. Sekarang kan kita B40, sekarang kita akan dorong ke B50 sampai B60. Kalau ditanya itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas CPO kita cukup atau tidak, cukup. Pasti cukup," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap pemerintah mendatang di bawah Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan dalam tata kelola sawit, sehingga sehingga lebih sederhana. Pada akhirnya, berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas kebun dan produksi sawit secara nasional yang terukur.

Sawit menjadi salah satu komoditas non-minyak dan gas (migas) yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.Kementerian Perindustrian memproyeksikan nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp 775 triliun tahun ini.

Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyebutkan harapan utama pelaku usaha adalah tata kelola dan industri sawit dari hulu hingga hilir."Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian," katanya kepada KONTAN, Kamis (10/10/2024).

Menurut Eddy, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit di Indonesia dari hulu sampai dengan hilir. "Sebaiknya ke depan bisa disederhanakan misal dengan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung di bawah presiden," jelasnya.

Sejatinya industri dan petani sawit mendesak dibentuknya Badan Sawit Nasional, nantinya dapat mengelola data sawit mulai dari produksi, konsumsi, penanaman, hingga perizinan lebih komprehensif dan memadai. Dengan begitu, target dan realisasi peningkatan produksi dapat terukur dengan baik.

Indonesia dianggap terlambat dalam membentuk lembaga independen pengelola sektor sawit. Pasalnya, Malaysia telah 24 tahun lebih dahulu membentuk lembaga itu melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

Sekadar informasi, wacana pembentukan Badan Sawit Nasional telah memasuki tahap kajian akademik di Universitas Indonesia dan ditargetkan rampung pada Juli 2024 lalu. Para petani sawit pun optimistis Badan Sawit Nasional bakal dibentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut mendapat kabar terkait ulah ratusan pengemplang pajak, yang telah membuat negara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 300 triliun.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo.

Prabowo disebut telah memegang data 300 pengusaha yang rata-rata bergerak di sektor perkebunan sawit, dan terindikasi tidak membayar pajak sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh membenarkan temuan tersebut.

“Benar (ada penemuan penerimaan negara yang hilang sebesar Rp 300 triliun dari sektor komoditas kelapa sawit),” tutur Yusuf kepada Kontan, Kamis (10/10).

Meski begitu, Yusuf belum bisa menjelaskan lebih rinci terkait hasil temuannya. Ia membeberkan, temuan tersebut masih bersifat sementara, dan proses audit masih terus berjalan.

Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo bahkan menyebut, potensi penerimaan pajak yang hilang akibat wajib pajak nakal melebihi Rp 300 triliun.

“Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu, lebih besar. Cuma Pak Hasim sudah menyampaikan Rp 300 triliun kita pakai angka Rp 300 triliun,” terangnya.

Drajad menyampaikan, potensi penerimaan pajak yang hilang ini akan digenjot untuk memenuhi kebutuhan belanja tambahan pada pemerintahan Prabowo mendatang.