Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

Presiden Prabowo Subianto menggelar Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung sejak Kamis hingga Minggu (24-27 Oktober 2024).

Usai acara tersebut, sempat hangat jadi pembicaraan publik soal dari mana sumber dana untuk membiayai kegiatan yang diikuti Menteri, Wakil Menteri hingga Penasihat dan Utusan Khusus Presiden itu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun buka suara. Hasan menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih tidak menggunakan anggaran negara.

Prabowo, kata Hasan, menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

Saat itu Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Secara teknis, Hasan menjelaskan, kegiatan retreat menteri bukan merupakan kegiatan Kementerian Pertahanan, maka dari itu Prabowo yang saat itu masih jadi Menteri Pertahanan tak mau menggunakan anggaran kementerian.

Sementara itu, bila mau menggunakan anggaran Sekretariat Negara juga tidak bisa. Sebab saat masa persiapan agenda retreat, Prabowo belum jadi Presiden. Maka dari itu, semua acara disiapkan Prabowo dengan merogoh kocek pribadi.

"Waktu persiapan itu beliau tidak menggunakan biaya Kemenhan karena bukan untuk kegiatan Kemenhan. Beliau juga belum dilantik sebagai presiden sehingga tidak mungkin menggunakan biaya dari Setneg, sehingga semua biaya persiapan beliau handle sendiri," beber Hasan.

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

Saksikan Live DetikPagi:

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka-bukaan soal nasib instansinya di era presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Arief, Bapanas seharusnya akan terus dihadirkan oleh pemerintah karena pembentukan Bapanas diatur di Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kemudian pendirian Bapanas diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Karena amanat pembentukannya setingkat UU, Arief menegaskan Bapanas akan tetap eksis di pemerintah ke depan.

"Masih, masih ada ke depan, Bapanas itu kan amanah UU nomor 18 Tahun 2012 jadi UU kemudian ada Perpres 66 tahun 2021, jadi amanahnya itu amanah UU jadi itu sangat kuat untuk Badan Pangan itu," ungkap Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Namun, Arief tak menafikan keputusan kehadiran Bapanas akan menjadi keputusan Prabowo Subianto sebagai presiden baru. Cuma yang jelas amanah pembentukan Bapanas sudah ada dalam UU.

"Tapi apapun yang diputuskan pak presiden terpilih itu kewenangan beliau, kita siap untuk menyukseskan semua program," ujar Arief.

Lantas apakah Arief akan kembali memimpin Bapanas kembali di era Prabowo? Dia mengaku tak tahu menahu soal hal tersebut karena itu merupakan keputusan Prabowo.

"Nggak tahu kalau itu. Yang penting saya kan do our best saja," beber Arief.

Ditanya soal apakah ada tugas khusus dari Prabowo untuk Bapanas, Arief cuma bilang pihaknya sedang diminta mempercepat persiapan Badan Gizi Nasional yang bakal menjadi operator utama program Makan Bergizi Gratis. Mulai dari urusan kantor yang akan menempati tempat yang sama berbarengan dengan Kantor Bapanas.

"Kita kan diminta mempersiapkan Badan Gizi Nasional, itu kan kantornya bareng dengan Badan Pangan di bawah pimpinan Prof Dadan. Banyak yang memang kita siapkan sama-sama," ujar Arief.

Kemudian akan ada satu deputi di Badan Pangan, tepatnya Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi yang akan dilebur ke Badan Gizi Nasional. Pihaknya sedang sibuk mempercepat peleburan deputi tersebut ke Badan Gizi.

Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 hari ini Rabu (16/10/2024) mulai dilaksanakan. Tes ini wajib diikuti seluruh CPNS 2024 setelah melewati tahapan seleksi administrasi yang sudah diumumkan oleh masing-masing instansi.

Melansir situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), peserta diwajibkan datang satu jam sebelum waktu seleksi yang telah ditentukan.

Tes SKD CPNS

Dalam tes SKD CPNS 2024 ini terdapat 3 tes yang diikuti meliputi sebagai berikut:

- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang di dalamnya terdapat materi nasionalisme, bela negara, pilar negara, integritas, dan bahasa negara.

- Tes Intelegensia umum (TIU) yang di dalamnya terdapat materi kemampuan numerik, kemampuan verbal, dan kemampuan figural

- Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang di dalamnya terdapat materi pelayanan public, jejaring kerja, sosial budaya, professionalisme, anti radikalisme, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa peraturan dan ketentuan juga harus diperhatikan peserta yang mengikuti SKD CPNS 2024, ada tiga barang yang wajib dibawa saat tes SKD ini.

Tiga Barang yang Wajib Dibawa Saat Tes SKD CPNS 2024

1. KTP asli atau Surat Keterangan Pengganti KTP/ Kartu Keluarga asli.

2. Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak.

3. Alat tulis pribadi yakni pensil kayu.

Ketentuan Pakaian SKD CPNS 2024

1. Kemeja putih polos tak bercorak.

2. Celana panjang atau rok yang ketentuannya di bawah lutut berwarna hitam (tidak boleh berbahan jeans).

3. Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan).

4. Sepatu tertutup berwarna hitam.

Demikian ketentuan untuk mengikuti SKD CPNS 2024 yang sudah dimulai hari ini, termasuk barang-barang yang harus dibawa.