Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto bakal meneken Keputusan Presiden soal perpindahan ibu kota. Seperti diketahui, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur benar-benar jadi ibu kota baru bila Keputusan Presiden sudah diteken kepala negara.

Prasetyo mengatakan Prabowo akan meneken beleid tersebut bila semua hal sudah siap di IKN. Namun, dia enggan bicara standar kesiapan yang diinginkan Prabowo seperti apa.

"Ya nanti kita lihat, kita pelajari. Begitu semua sudah ready, semua siap, beliau yang akan tanda tangan," ujar Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo juga mengatakan Prabowo ada rencana untuk mengajak para menterinya ke IKN, namun sampai sekarang rencana itu belum ada terjadwal.

Apabila Prabowo mau ke IKN bersama para menterinya pun, nampaknya hal itu tidak akan dilakukan secara berbondong-bondong. Mungkin hanya beberapa kementerian kunci yang melakukan pembangunan yang diajak.

"Saya rasa tidak perlu semuanya berbondong-bondong kalau hanya sekedar menengok ke sana kan. Mungkin kalau ke sana beberapa kementerian kunci kan begitu. Menteri PU, Menteri Infrastruktur, Menteri Keuangan, jadi nggak usah ramai-ramai," sebut Prasetyo.

Sebelumnya terungkap, Prabowo juga menargetkan pembangunan IKN bakal dilakukan selama 4 tahun ke depan. Menurut Prasetyo target selama 4 tahun itu akan mengejar agar pembangunan semua fungsi trias politika bisa diselenggarakan di IKN. Mulai dari jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif," tutur Prasetyo.

Dia enggan bicara strategi apa yang mau dilakukan Prabowo untuk membangun IKN, Prasetyo cuma bilang pembangunan IKN akan dilakukan secepat-cepatnya.

"Pokoknya, semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan," beber Prasetyo.

(hal/rrd)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas memastikan pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara ditunda hingga Januari 2025. Pemindahan ASN ke IKN sebelumnya dijadwalkan mulai bulan ini.

"Alasan ditunda bukan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur fisik. Namun presiden mau semua aspek sempurna sebelum ASN pindah ke IKN," kata Azwar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (8/10).

Azwar menilai, infrastruktur dasar di IKN telah terbentuk. Namun, alasan penundaan pemindahan IKN adalah menunggu kesiapan IKN dari semua aspek, seperti infrastruktur digital

Pembangunan IKN tahap pertama atau hingga tahun ini mencakup empat infrastruktur dasar, yakni air minum, listrik, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan limbah. Anas menilai, alasan utama penundaan pemindahan ASN ke IKN adalah menunggu seluruh ekosistem infrastruktur dasar tersebut berjalan dengan sempurna

Ia mengaku telah menyiapkan skema pemindahan ASN ke IKN secara rinci. Menurutnya, pemerintah telah memiliki daftar nama, alamat, dan jabatan ASN yang akan dipindahkan ke IKN

Salah satu indikator yang diperhatikan dalam pemindahan ASN adalah kesiapan hunian ASN. Untuk diketahui, pemerintah sedang membantun 47 menara Rumah Susun ASN yang dapat menampung 16.900 ASN.

"Seluruh kementerian dan lembaga di DKI Jakarta akan pindah ke IKN, tentu ini menyesuaikan kesiapan hunian ASN di IKN," katanya.

Hingga kini, terdapat 12 unit rusun yang telah rampung. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga menargetkan, jumlah rusun ASN yang dapat dihuni bertambah delapan unit setiap bulan hingga Januari 2025. Dengan demikian, jumlah rusun ASN yang dapat dihuni pada bulan ini bertambah dari 12 unit pada bulan lalu menjadi 20 unit.

Danis mengakui perkembangan konstruksi rusun ASN di IKN kini tidak dapat diprediksi akibat kondisi cuaca di IKN. Karena itu, ia menilai seluruh konstruksi dapat rampung selambatnya awal Januari 2025.

Sebanyak 47 menara rusun ASN akan memuat ribuan ASN TNI-Polri dengan hitung-hitungan 3.200 orang apabila menggunakan skenario berbagi hunian, dan 1.700 ASN TNI-Polri jika menerapkan skema hunian individu.

JAKARTA - Presiden Jokowi memberikan penjelasan terkait batalnya perpindahan pegawai negeri sipil (PNS) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi beralasan perpindahan aparatur negara sipil (ASN) tidak perlu dilakukan terburu-buru.

"Ya semuanya kan di lihat fasilitas-fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap tapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul betul siap, termasuk saya ini juga sama. Pindah betul betul memang harus siap betul," ujar Jokowi, Jumat (6/9/2024).

Baca Juga: Dua Anak Buahnya Mundur, Jokowi Beri Sinyal Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat

Meski begitu, Jokowi akan berkunjung selama tiga atau empat hari ke IKN untuk memantau pembangunan agar sesuai target.

"Tapi akan kita terus berkunjung ke sana, tiga hari, empat hari, untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala OIKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, perpindahan apapun khususnya ASN ke IKN tidak segampang yang difikirkan. Menurutnya semua hal harus dipersiapkan dengan baik sebelum pindah.

"Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap," kata Jokowi.

"Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya ini perlu, ini kan kita membangun sebuah ekosistem besar, di mana nanti kita harapkan nanti betul betul interaksi di antara masyarakat di antara warga yang tinggal di IKN betul-betul sebuah komunitas yang hidup, naik dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain," sambungnya.

Baca Juga: Respons Jokowi soal Puluhan Kotak Kosong di Pilkada 2024: Kenyataannya seperti Itu

Terkait kapan waktu kepindahan ASN ke IKN, Jokowi minta hal tersebut dikonfirmasi langsung ke Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

"Ditanyakan seperti itu, kalau hal hal teknis ke Kepala OIKN, Pak basuki ada di deket saya," kata Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Selain kisah Amangkurat I, sejarah mencatat bahwa Mataram Islam terpecah menjadi 2 yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pecahnya Mataram Islam terjadi hanya beberapa tahun setelah pemindahan ibu kota dari Kartasura ke Surakarta (Solo).

Solo atau Surakarta memiliki sejarah pertentangan yang panjang. Kota Solo adalah saksi perang suksesi yang berujung kepada terbelahnya kekuasaan Jawa pada abad ke 18. Solo juga menjadi saksi munculnya benih-benih perlawanan terhadap hegemoni dinasti politik Mataram yang berkuasa selama ratusan tahun.

Dinasti politik Mataram merujuk kepada trah atau klan politik penguasa Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Pusat pemerintahan dinasti ini berganti-ganti mulai dari Kota Gede, Karta, Plered, Kartasura, Surakarta atau Solo, hingga kemudian terpecah menjadi dua kerajaan mayor di Solo dan Yogyakarta.

Perpindahan pusat kota dari Kartasura ke Surakarta (Solo) ditandai oleh Geger Pecinan dan sebuah perang suksesi yang cukup rumit. Geger Pecinan bermula dari pembantaian etnis China di Batavia oleh VOC. Sisa etnis China yang selamat melarikan diri ke timur dan bersatu dengan pasukan Jawa yang anti-Pakubuwono II.

Perang ini membuat Kraton Kartasura jatuh pada Juni 1742. Benteng batu bata merah yang mengelilingi Kraton jebol. Raja Kasunanan Surakarta pada waktu itu, Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo.

Imbas Geger Pecinan dan perebutan kekuasaan di lingkup para ningrat Jawa itu kemudian menjadi titik penting mundurnya kekuasaan Mataram Islam. Sebab, demi duduk kembali ke tampuk kekuasaan, Pakubuwono II akhirnya bersekutu dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dia kemudian menyerahkan wilayah pesisir Jawa yang kaya kepada VOC sebagai balas budinya.

Kembalinya Pakubuwono II ke tampuk kekuasaan juga ditandai dengan peralihan pusat pemerintahan Mataram. MC Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Pakubuwono II memutuskan untuk meninggalkan Kartasura dan memilih penggantinya 12 kilometer dari Sungai Sala. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Kota Surakarta atau Solo.

"Dia mendirikan sebuah istana baru, Surakarta, yang nantinya didiami oleh keturunannya," tulis Ricklefs.

Pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta menjadi bukti bahwa ide memindahkan pusat kekuasaan bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Pada era klasik atau era kerajaan, pemindahan pusat kerajaan bahkan terjadi berkali-kali.

Umumnya pemindahan itu berkaitan dengan peristiwa besar. Pada masa Medang atau Mataram Kuno, misalnya, pemindahan pusat kerajaan terjadi karena Pralaya atau bencana besar. Sedangkan pada masa Mataram Islam, pemindahan ibu kota biasanya terjadi karen adanya geger, perang, dan konflik antar anggota dinasti. Salah satu episodenya adalah perang suksesi yang memicu pemindahan ibu kota Mataram dari Kartasura ke Surakarta (Solo).

Namun demikian, pemindahan ibu kota tidak selamanya menghilangkan konflik. Kasus Mataram dan pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta, rupanya tidak benar-benar menghentikan pertumpahan darah. Raden Mas Said, kelak bergelar Mangkunegara I, dan para pangeran Jawa lainnya tetap melakukan perlawanan.

Pakubuwono II yang terjepit dan lemah menganggap perlawanan Mas Said sebagai ancaman. Namun upaya berupaya meredam perlawanan tidak banyak menghasilkan kemajuan. Ricklefs mencatat bahwa, Raja kemudian membuat sayembara kepada siapapun yang berhasil mengusir Mas Said dari daerah Sukowati (Sragen), akan diberi hadiah berupa tanah sejumlah 3.000 cacah.

Pangeran Mangkubumi, kelak Sultan Hamengkubuwono I, menerima sayembara dari Raja. Dia bersama pasukannya bergerak ke Sukowati. Terjadi pertempuran antara pasukan Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Mangkubumi menang dan berhasil mengusir pasukan Mas Said dari daerah tersebut. Dia kemudian menagih janji Pakubuwono II.

Namun janji tinggal janji. Pakubuwono II termakan bujuk rayu dari Patih Pringgalaya musuh bebuyutan Mangkubumi. Dia batal memberikan tanah 3.000 cacah ke Mangkubumi.

Mangkubumi yang marah memimpin pasukannya berjumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 pasukan kavaleri melakukan perlawanan. Dia memerangi Pakubuwono II dan VOC. Perang suksesi Jawa jilid ke III pecah. Namun di tengah peperangan, Pakubuwono II meninggal dunia. Raja penggantinya, Pakubuwana III harus menghadapi aksi pemberontakan Mangkubumi dan Mas Said.

Perang dengan Mangkubumi berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 1755.

Perang Sukesi Jawa III menjadi penanda pecahnya Jawa. Mataram Islam bubar. Wilayah yang dikuasai Pakubuwono III disebut sebagai Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sedangkan wilayah Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mangkubumi kemudian memiliki gelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I.

Sejak saat itu Jawa diperintah oleh dua raja. Sultan di Yogyakarta dan Pakubuwono di Surakarta. Meski demikian, dalam episode selanjutnya, dua pecahan kekuasaan Mataram itu masih harus terbagi. Mas Said masih memberontak dan baru menyerah pada tahun 1757. Dua tahun setelah Perjanjian Giyanti. Dia memperoleh sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Dia kemudian bergelar Mangkunegara I.

Kasultanan Yogyakarta juga mengalami nasib serupa. Pada era penjajahan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811-1816, sebagian wilayah Yogyakarta kemudian dihadiahkan kepada Pangeran Notokusumo yang bergelar Paku Alam I. Wilayahnya disebut sebagai Pakualaman. Munculnya Pakualaman adalah konsekuensi dari konflik antara Sultan Hamengkubuwono II dengan penguasa Inggris, Raffles.

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN – Untuk memastikan distribusi BBM dan LPG di Ibu Kota Negara (IKN) terpenenuhi selama perayaan HUT RI ke-79, Pertamina Patra Niaga membentuk Satuan Tugas (Satgas). Masa satgas telah berlangsung semenjak tanggal 1 Agustus 2024 lalu dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.

"Pertamina Patra Niaga telah meningkatkan stok bahan bakar di beberapa titik penting di sekitar IKN termasuk memastikan stok dan distribusi LPG. Selain itu, berbagai infrastruktur penunjang, termasuk mobil tangki dan fasilitas penyimpanan, telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama perayaan," jelas Heppy melalui keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Area Manager Communication, Relation & CSR Kalimantan Pertamina Patra Niaga Arya Yusa Dwicandra, menambahkan Pertamina telah menyiapkan dan menyiagakan fasilitas penimbunan (storage) seperti Integrated Terminal (IT) Balikpapan, Aviation Fuel Terminal (AFT) Sepinggan dan APT Pranoto Samarinda. Untuk Kota Balikpapan terdapat 15 SPBU Reguler dan 2 SPBU Modular, sedangkan yang berada di Penajam Paser Utara ada 4 SPBU Reguler, 3 SPBU Mini, 4 Pertashop ,1 SPBU Modular, SPBU Kantong ada 6 berupa mobil tangki, 2 layanan kemasan, 2 unit pickup kemasan dan 5 motoris.

“Pada hari ini pun telah diresmikan 2 unit SPBU MyPertamina untuk menunjang distribusi energi di wilayah IKN. Kedua SPBU tersebut memiliki penampungan (storage) masing-masing sebesar 10 Kiloliter (KL), yang berlokasi di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan di JL. letkol. Pol. H.M. Asnawi Arbain Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan," tambah Arya.

Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan pun telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan tanpa hambatan. Satgas siap siaga 24 jam untuk menjamin kebutuhan energi terpenuhi dengan baik

"Kami juga telah mengadakan pelatihan khusus bagi para petugas lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi. Keselamatan dan keamanan distribusi energi adalah prioritas utama," tambah Arya.

Selain memastikan ketersediaan energi, Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan selama acara berlangsung. Berbagai inisiatif hijau, seperti penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan pengurangan emisi, telah diterapkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di IKN.

"Kami bangga dapat berkontribusi dalam perayaan HUT RI yang ke-79 di IKN. Ini adalah momen bersejarah bagi bangsa kita, dan kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam memastikan acara berjalan sukses," tutup Arya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Prabowo mengatakan tekad tersebut ditunjukan lewat komitmen sebagai salah satu investor di proyek bandar baru.

"Salah satu investor di sini (IKN), saya sendiri sebagai pengusaha," kata Prabowo kepada wartawan di sela-sela mengunjungi Embung MBH di IKN, Senin (12/8).

Prabowo mengatakan dirinya akan berupaya untuk meneruskan proyek IKN setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang. Dia juga berjanji untuk mempercepat pembangunan IKN saat nanti telah resmi menjadi presiden.

"Saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan," ujar Prabowo lagi.

Meski mengakui pemindahan ibu kota baru merupakan proyek jangka panjang, Menteri Pertahanan itu memproyeksikan kawasan IKN sudah dapat berfungsi baik dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan. Ia pun bertekad untuk berkantor di IKN apabila nantinya sudah resmi menjadi ibu kota negara. "Kalau ibu kota, ya presiden ada di ibu kota," ujar Prabowo.

Adapun hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum merilis Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan ibu kota. Jokowi mengatakan penerbitan Keppres harus dilihat secara menyeluruh, terutama pada kondisi dan kesiapan infrastruktur IKN saat ini.

"Karena ini bukan hanya menyangkut administrasi saja, tetapi proses dan kesiapan di lapangan harus dilihat," kata Jokowi pada kesempatan yang sama.

Dia juga menekankan pentingnya mempersiapkan dengan serius dan hati-hati dalam upaya perpindahan ibu kota negara. Menurut Jokowi, perlu ada persiapan matang untuk proses perpindahan ibu kota yang membutuhkan perhatian dan persiapan serius.

Lebih jauh, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar tidak menganggap enteng atau meremehkan proses perpindahan ibu kota. "Kesiapan perpindahan ini harus dilihat. Kita pindah rumah saja, wah aduh ribetnya. Ini pindah ibu kota, jangan menggampangkan," ujar Jokowi.

Jakarta telah kehilangan status daerah khusus ibu kota (DKI). Hal itu lantaran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara statusnya telah habis pada 15 Februari.

Ketetapan tersebut merujuk pada Pasal 41 ayat 2, Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Keputusan tersebut berbunyi:

'Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ini.'

Status ibu kota yang diemban Jakarta akan diganti oleh Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bila Keputusan Presiden (Keppres) telah terbit. Ketentuan itu tercantum dalam ayat berbeda di Pasal yang sama, yakni Pasal 41 ayat 1 UU IKN yang berbunyi:

'Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk tengah fokus mengerjakan 12 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dua di antaranya bahkan telah selesai dibangun, yaitu Multi Utility Tunnel (MUT) 01 atau terowongan multiutilitas di bawah tanah dan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sepanjang 4,45 Kilometer (Km).

Pembangunan dua proyek IKN lainnya pun sudah hampir rampung, dengan realisasi di atas 90 persen. Proyek dimaksud yakni gedung Sekretariat Presiden dan Kementerian Koordinator 4, progres masing-masing sebesar 94,98 persen serta 94,62 persen.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengungkapkan, kedua proyek itu ditargetkan selesai dibangun pada Oktober mendatang.

"Perseroan terus mengejar pembangunan proyek IKN agar bisa selesai tepat waktu," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

Meski mengejar penyelesaian proyek, namun Ermy menegaskan, perusahaan tetap memerhatikan aspek lingkungan demi menjaga keberlangsungan alam. Seperti diketahui, pembangunan IKN mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia.

“Diperkirakan sebanyak 75 persen lebih kawasan IKN berupa ruang hijau. Sedangkan 25 persen sisanya digunakan sebagai lahan pembangunan,” jelas dia.

Dirinya melanjutkan, sampai akhir Juli ada lima proyek IKN garapan perusahaan yang telah menyentuh progress di atas 50 persen. Proyek tersebut meliputi gedung Kementerian Koordinator 3 dengan realisasi sebesar 88,13 persen, Rumah Susun ASN 3 66,81 persen, Tol IKN 5A 89,75 persen, Jalan Feeder IKN 78,86 persen, serta Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 60,62 persen.

"Keberadaan infrastruktur yang kami bangun seperti jalan tol dan jalan nasional sangat dibutuhkan dalam mendorong perekonomian. Itu karena, bermanfaat sebagai konektivitas yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lain, misal ke kawasan perkantoran maupun ke kawasan pariwisata," tutur Ermy.

Tiga proyek IKN garapan Waskita lainnya, kata dia, juga masih terus berjalan. Kemajuan pembangunannya sebesar 31,60 persen untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 12, lalu Jalan Tol IKN 3B-2 21,06 persen, dan Jalan Akses Bandara VVIP dengan realisasi 41,41 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat mushala sementara yang disiapkan di tempat-tempat hunian dalam rangka mendukung perayaan HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki mengatakan bahwa untuk mushala baru terdapat di Hunian Pekerja Konstruksi IKN.

"Untuk mushala yang kita punya baru di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), tapi yang di tempat-tempat hunian kita siapkan mushala sementara," katanya di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Menurut Basuki, saat ini belum terbangun masjid di kawasan IKN. Terkait akomodasi penginapan untuk mendukung perayaan HUT RI, dirinya menyampaikan sejumlah infrastruktur perumahan seperti rumah susun ASN, Hotel Nusantara sampai dengan gedung-gedung Kementerian Koordinator dimanfaatkan sebagai akomodasi bagi para tamu undangan.

"Gedung-gedung Kemenko itu juga kita manfaatkan untuk tamu-tamu," kata Basuki.

Sebagai informasi, sejumlah infrastruktur mulai dari Istana Negara, Istana Garuda, hingga Gedung Kemenko di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, siap difungsikan untuk Upacara 17 Agustus 2024. Area Istana Negara, lapangan upacara, hingga podium sudah dapat digunakan untuk Upacara Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-79 RI di IKN.

Saat ini Istana Negara yang letaknya berada di depan Istana Garuda akan dilengkapi dengan furnitur seperti meja, kursi, lukisan, dan lampu-lampu yang ditangani oleh Kementerian Sekretariat Negara. Sementara itu, progres finishing di Istana Garuda juga sudah mencapai 99 persen, dan saat ini dalam pemasangan loose furniture yang seluruhnya sudah berada di IKN. Khusus untuk upacara, ada tujuh tower yang akan berfungsi sebagai tempat ASN di sekitar lapangan upacara yang berada di area Sumbu Kebangsaan.

Selain itu, Taman Kusuma Bangsa yang berada di kawasan Beranda Nusantara akan dilangsungkan renungan suci untuk pertama kalinya di IKN pada tanggal 16 Agustus 2024 malam hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan masyarakat nantinya dapat melakukan perjalanan dari Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, lanjut Budi, perlu ada perubahan aturan terlebih dahulu.

"Memang dalam diskusi dengan Pak Presiden, ada wacana kita memikirkan bahwa ini digunakan tidak hanya untuk VIP dan VVIP," ujar Budi usai menghadiri gelar wicara bertajuk "Peluang dan Tantangan Pelni: Menjawab antara Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan di era Media Sosial di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Pasalnya, ucap Budi, peraturan presiden (perpres) baru mengatur peruntukan Bandara IKN untuk VIP atau VVIP dan bukan untuk umum. Budi menyebut pemerintah akan merevisi perpres tersebut guna memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan penerbangan melalui bandara tersebut.

"Untuk itu, kita akan me-review Perpres yang sudah ada. Karena Perpres yang ada sekarang ini untuk VIP," ucap Budi.

Budi menyambut positif rencana tersebut. Pasalnya, hal ini akan mendorong peningkatan jumlah penumpang maupun pergerakan pesawat di bandara IKN.

Dengan begitu, lanjut Budi, fasilitas bandara IKN juga akan memiliki nilai ekonomi dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

"Ini akan memberikan kesempatan tidak hanya VIP atau pemerintah, tetapi juga masyarakat," sambung dia.

Tak hanya itu, Budi mengatakan bandara IKN nantinya juga dapat menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 untuk rute penerbangan internasional. Hal ini tak lepas dari landasan pacu bandara IKN yang mencapai 3.000 meter atau lebih panjang ketimbang bandara di Balikpapan dengan 2.400 meter dan Samarinda yang hanya 2.000 meter.

"Kalau 3.000 meter itu kan bisa (Boeing) 777, jadi jarak dari IKN sampai ke Eropa bisa langsung. Jadi karena potensi ini sudah 3.000 meter, tidak berguna kalau kita tidak memaksimalkan untuk konektivitas yang lebih besar," kata Budi.

Namun sayangnya, keinginan masyarakat dan pemerintah untuk menggunakan bandara IKN belum bisa terpenuhi dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan belum rampungnya penyelesaian pembangunan bandara IKN.

"(Pembangunan selesai) akhir Agustus," ucap Budi.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini tidak mendapatkan insentif Pionir.

Azwar Anas menjelaskan, hal ini berkaitan dengan perubahan rancangan dan skema pemberian insentif khusus untuk para ASN yang akan pindah tugas di Ibukota baru tersebut.

"Terkait dengan insentif ASN yang pindah ke IKN, itu masih dirumuskan ulang ada persepsi yang berbeda antara konsep awal dengan konsep yang lama," kata Anas saat ditemui di Kantornya, Senin (30/7/2024).

Meski demikian, agar tawaran pindah berdinas di IKN terlihat lebih menarik, Anas menyebut skema kepemilikan hunian di IKN diubah, menjadi 1 PNS mendapatkan 1 unit apartemen atau tidak sharing.

Hal ini dianggap Anas menjadi bagian dari insentif yang akan diberikan kepada ASN yang akan ditugaskan ke IKN pada bulan September mendatang. Meskipun bukan berbentuk rupiah melalui tunjangan pionir seperti wacana sebelumnya.

"Aturan sebelumnya kan kalau di bawah eselon I, dia harus sharing hunian. Arahan Presiden baru, tidak perlu sharing, meskipun di bawah eselon I kalau dia sudah menikah, ya sudah dapat 1, itu kan insentif," kata Anas.

Sebagai informasi tambahan, sebelumnya Pemerintah berjanji untuk memberikan komponen tambahan dalam pemberian tunjangan bagi PNS yang pindah ke IKN, yaitu tunjangan Pionir bagi PNS yang pindah pada tahap awal ke IKN.
"Pemberian tunjangan pionir, bukan sebagai tambahan tunjangan kinerja namun sebagai komponen baru yang masuk dalam penghargaan/penerimaan total bagi ASN yang bekerja di IKN," kata Anas

Namun demikian, Anas menjelaskan ASN yang pindah ke IKN nantinya harus mempunyai literasi digital yang baik, multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

"Kita tidak hanya memindahkan ASN ke IKN saja, namun juga menyiapkan SDM unggul yang memiliki kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Terutama mampu multitasking dan menerapkan nilai BerAKHLAK adaptif dan kolaboratif," tambah Anas.

Cushman & Wakefield Indonesia atau CWI memperkirakan pemindahan ibu kota ke Nusantara tidak akan mengubah permintaan properti perkantoran maupun ritel di Jakarta dalam waktu dekat. Ini karena pemindahan pemerintahan pada tahap pertama hanya sebatas pemindahan administrasi ke Nusantara.

Managing Director CWI Lini Djafar mengatakan pemindahan Aparatur Sipil Negara pada tahap pertama tidak terlalu besar. Oleh karena itu, Jakarta akan tetap menjadi pusat aktivitas komersial dalam waktu dekat.

"Terlalu dini untuk mengatakan pemindahan pemerintahan ke Nusantara akan berdampak pada bisnis pusat perbelanjaan," kata Lini dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/7).

Lini menyampaikan, kunci perkembangan properti ritel maupun perkantoran adalah jumlah penduduk dan daya beli yang tinggi. Pemerintah baru akan memindahkan 6.000 ASN dari Jakarta ke Nusantara pada September 2024.

Di samping itu, pembangunan IKN akan terus dilakukan hingga 2045 dengan proyeksi populasi hampir 2 juta orang pada tahun yang sama. Oleh karena itu, Jakarta kemungkinan besar masih menjadi pusat aktivitas komersial nasional dalam jangka panjang.

"Pemindahan ibu kota ke Nusantara sama sekali tidak akan berdampak pada properti ritel di Jakarta," ujarnya.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budihardjo Iduansjah sebelumnya mengatakan, Jakarta masih akan menjadi andalan dalam memupuk omzet meski ibu kota negara atau IKN akan pindah ke Kalimantan. Sekitar 40% omzet perusahaan-perusahaan ritel saat ini berada di Jakarta.

Budiharhjo mengatakan, pihaknya akan berupaya meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai pusat perbelanjaan. Dengan demikian, banyak orang daerah yang akan tertarik mengunjungi Jakarta.

Di sisi lain, menurut dia, para peritel juga akan mulai masuk ke IKN. Namun, hal ini tentu menunggu pusat perbelanjaan berdiri di ibu kota baru. Adapun peritel yang berbisnis di IKN dalam waktu dekat masih dalam skala kecil, seperti food truck.

"Kalau sudah ada mal yang berdiri, akan kami isi dong. Kami kan penyewa mal," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni memastikan banyak penginapan di sejumlah kota besar di sana yang nyaris penuh jelang upacara Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara khusus di kota seperti Balikpapan, juga Samarinda.

Ia menerangkan, dalam beberapa pekan terakhir banyak agenda berlangsung di sana. Baik itu perlombaan acara-acara keagamaan hingga rapat antar kementerian/lembaga. Puncaknya, menuju momen 17 Agustus 2024 ini.

Presiden Joko Widodo dipastikan merayakan HUT Kemerdekaan RI tahun ini di IKN. Sudah pasti hal itu melibatkan banyak orang. Mulai dari tamu-tamu penting hingga masyarakat luar yang sekadar ingin berbagi momen tersebut.

"Terkait dengan akomodasi, ini memang luar biasa. Balikpapan dan Samarinda, saat ini. Dengan berbagai kegiatan di dua kota ini membuat hotel-hotel begitu penuh. Jadi kalau ada kegiatan yang tiba-tiba pasti kesulitan mendapat kamarnya," kata Sri, dalam konferensi pers secara daring, Kamis (18/7/2024).

Ia mendengar ada masyarakat luar Kaltim yang sudah memesan penginapan di Penajam. Itu menjadi opsi yang bisa diambil. Pasalnya, di dua kota utama menuju IKN, nyaris sulit tersedia hotel yang kosong.

Pemprov Kaltim, kata Sri Wahyuni tak tinggal diam. Pemerintah setempat menyiapkan beberapa alternatif guest house, penginapan seperti asrama haji, yang bisa dipakai para pengunjung. Pertanyaannya apakah tingkat hunian di penginapan-penginapan di Kaltim, secara khusus di Balikpapan dan Samarinda, sudah mencapai 90 persen saat ini?

"Kalau untuk sekarang, iya, karena sangat sulit (dapat kamar kosong). Saya kemarin ada kegiatan di Balikpapan. Kegiatan berlangsung di hotel A kemudian berlanjut ke hotel B. Saya coba menginap di hotel B, ternyata sudah tidak ada tempat hanya untuk dua kamar saja. Kami harus cari hotel lain," tutur Sri Wahyuni.

Ia menerangkan, menuju perayaan 17 Agustus 2024 di IKN nanti, Pemprov Kaltim akan memberikan informasi seluas-luasnya mengenai akomodasi. Baik itu hotel berbintang, pun penginapan dengan level di bawahnya. Semua kembali ke konsumen untuk memilih.

Menurutnya, kebanyakan ingin menginap di Balikpapan, ketimbang Samarinda. Jika pada akhrnya harus menginap di Samarinda, itu membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menuju IKN. Dari Samarinda ke Balikpapan sekitar satu setengah jam secara keseluruhan, lalu dengan durasi yang sama, dari Balikpapan ke IKN.