Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran)angkat bicara menanggapi rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menurunkanbunga pinjaman industri fintechpeer to peer(P2P) lending pada tahun depan. Menurut perseroan hal ini bisa berdampak pada hal.

CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunanmenyebut penurunan bunga pinjaman tidak hanyaberdampak pada imbal hasil lender tetapi juga pada inklusi keuangan perusahaan.

“Apalagi borrower-borrower kami kecil sizenya, seperti onlinemerchantdan lainnya itu, bunganya all-inhanya sampai 2,5% per bulan. Ini yang kami nanti akan kesulitan untuk layani kalau di tahun depan, pinjaman diturunkan bunga maksimalnya,” kata CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, kepada KONTAN, Jumat (18/10).

Rencananyabunga pinjamankonsumtifakan turun dari 0,3%menjadi 0,2%, sedangkan produktif masihtetap diperhankan0,1%.

Meski begitu, Ivan mengatakan bahwa pihaknya masih mengukur efek terkait penyesuaian bunga pinjaman yang akan berlaku tersebut.

“Memang pada dasarnya, penurunan tingkat bunga akan mempengaruhi industrifintech lendingsecara keseluruhan,” kata dia.

Industrifintech peer to peer(P2P)lending, terkhusus sektor konsumtif, akan dihadapkan lagi terhadap penurunan bunga menjadi sebesar 0,2% per hari pada awal tahun 2025, dari yang sebelumnya 0,3% per hari.

Sedangkan untuk sektor produktif, tidak ada penurunan bunga pada tahun depan, masih tetap sama bunganya sebesar 0,1% per hari, sejak awal tahun 2024.

Adapun penurunan suku bunga tersebut, disebut akan berdampak ke imbal hasil yang akan didapatkan olehlenderatau pemberi pinjaman untukfintech lending.

Dia menyebutkan, hingga saat ini jumlah lender retail di Akseleran lebih dari 200.000, sedangkan institutional ada belasan bank. Di mana, institutional memberikan sekitar 60% funding, kemudianlenderritelmemberikan sebanyak 40%pendanaan.

Untuk itu, Ivan mengatakan bahwa pihaknya akan selalu menerapkan strategi agarlenderterus berminat dalam memberikan pinjaman. Salah satunya seperti memberikanpeace of mindke paralendersehingga mereka tetap senang memberikan pendanaan di platform Akserelan.

“Peace of mind ini tercapai dengan Non Performinf Loan (NPL) yang rendah. Nah, NPL yang rendah ini tercapai denganassessmentpinjaman yangprudent,” kata dia.

Ia menyebutkan, sampai dengan September 2024, penyaluran pinjaman Akseleran mencapai sebesar Rp 2,25 triliun.

Selain itu, Akseleran juga telah menerapkan sejumlah strategi untuk mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan tersebug. Di antaranya, menerapkandirect sales, yang diharapkan bisa meraih lebih banyak pinjaman.

Selanjutnya, dari sisichannel partnershipjuga dilakukan dengan platform digital, termasuk dalam strategi perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak lagiborrower.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penetapan batas maksimum manfaat ekonomi atau penyesuaian bunga di industri fintechpeer to peer (P2P) lending dapat dievaluasi secara berkala.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan hal itu bisa dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan, antara lain kondisi perekonomian, perkembangan industri fintech lending, dan perlindungan konsumen.

"Implementasi pembatasan maksimum manfaat ekonomi terhadap industri fintech lending masih dilakukan pendalaman," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (2/10).

Lebih lanjut, Agusman menyebut tahapan batasan manfaat ekonomi hingga tahun 2026, sebagaimana diatur dalam SEOJK 19/2023 dilakukan agar penyelenggara fintech lending dapat melakukan persiapan yang baik terhadap ekosistem dan infrastruktur yang dimiliki. Dengan demikian, industri fintech lending dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Agusman mengatakan kesiapan industri fintech lending perlu didorong dengan peningkatan efisiensi operasional, teknologi, dan pengelolaan risiko untuk menghadapi penurunan suku bunga. Implikasinya, pembiayaan konsumtif dapat lebih terjangkau bagi konsumen.

"Meskipun demikian, penyelenggara fintech lending perlu menjaga profitabilitas dan kualitas portofolio pendanaan," kata Agusman.

Sebagai informasi, bunga manfaat industri fintech lending telah turun pada 1 Januari 2024. Untuk konsumtif dari 0,4% menjadi 0,3%, sedangkan produktif menjadi 0,1%. Pada Januari 2025, bunga konsumtif akan turun kembali menjadi 0,2%. Adapun bunga produktif akan turun kembali menjadi 0,067% pada 1 Januari 2026.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan kembali menurunkan bunga pinjaman fintech peer to peer (P2P) pada tahun depan, yakni konsumtif menjadi 0,2%, sedangkan produktif masih 0,1%. Adapun OJK telah menurunkan bunga pada tahun ini menjadi 0,3% untuk konsumtif dan 0,1% untuk produktif.

Terkait dengan penurunan bunga, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai hal tersebut akan berpengaruh dari sisi pendapatan lender, khususnya bagi individu.

"Kalau dari sisi lender, memang akan berkurang dari sisi pendapatan karena ada penurunan bunga. Otomatis, imbal hasil lender pasti akan ikut turun. Penurunan tersebut memperlambat dari sisi supply dana karena dana yang di-supply merupakan dana lender," katanya.

Menurut Nailul, ketika ada masalah pada supply dana, kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat penyaluran yang bisa saja menjadi menyusut. Sebab, pasar fintech lending itu berbentuk two-sided market.

Meskipun demikian, Nailul beranggapan bagi lender institusi perbankan, kemungkinan tidak menjadi soal adanya penurunan bunga tersebut. Sebab, mereka bisa memanfaatkan keuntungan nonmaterial, seperti data pengguna yang bisa di-approach menjadi nasabah dan lain sebagainya.

"Jadi, masih ada untung yang lebihnya untuk lender institusi, khususnya perbankan," kata Nailul.

JAKARTA, investor.id – Jumlah anak muda yang kesulitan bayar pinjaman online (pinjol) di platform fintech p2p lending terus menurun dalam setahun terakhir. Namun demikian, penurunan ini dipengaruhi jumlah peminjam anak muda yang juga menurun, sebagai indikasi fintech p2p lending semakin selektif.

Mengacu statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah rekening pinjol anak muda dengan usia sampai dengan 34 tahun di fintech p2p lending adalah sebanyak 10,04 juta pada Juni 2024. Angka ini menurun hampir 1 juta rekening, dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 10,9 juta rekening pada Juni 2023.

Segmen borrower anak muda itu mencatat total outstanding pinjaman mencapai Rp 30,83 triliun, meningkat hampir tiga kali lipat atau 180,68% year on year (yoy) pada Juni 2024. Para anak muda ini mengambil 50,12% atau separuh porsi total pinjaman perseorangan di fintech p2p lending, yang mencapai Rp 61,52 triliun.

Dari jumlah rekening perseorangan yang ada, sebanyak 8,88 juta rekening pinjol anak muda masuk dalam kategori lancar. Ini mewakili 88,1% dari total rekening anak muda pada Juni 2024. Nilai pinjamannya mencapai Rp 28,20 triliun.

Sisanya mencakup sekitar 11,9% rekening pinjol anak muda atau sebanyak 1,20 juta rekening tercatat mengalami kesulitan bayar pinjol di fintech p2p lending, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 2,63 triliun. Adapun kesulitan bayar yang dimaksud mencakup kategori tidak lancar (30-90 hari) dan macet (>90 hari).

Berdasarkan trennya, jumlah rekening anak muda yang kesulitan bayar pinjol relatif menurun dibandingkan Juni 2023 yang sebanyak 1,50 juta rekening. Kala itu, mereka kesulitan membayar pinjol dengan nominal mencapai Rp 2,70 triliun.

Dengan demikian, terjadi perbaikan dari sisi jumlah rekening bermasalah maupun nominal pinjaman bermasalah dari segmen anak muda berusia kurang dari 34 tahun. Kendati memang mereka yang memanfaatkan layanan fintech p2p lending juga cenderung menurun.

Sementara secara umum, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) dari fintech p2p lending memang tengah mengalami perbaikan. Sebagai perbandingan, TWP90 tercatat 3,29% pada Juni 2023, kemudian menurun menjadi 2,79% pada Juni 2024.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar. Hal ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Sebelumnya, batas maksimum pinjaman fintech lending hanya sebesar Rp2 miliar. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan akses pendanaan yang lebih luas bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha yang lebih besar.

“Kenaikan batas pinjaman ini merupakan kabar gembira bagi industri fintech lending dan UMKM di Indonesia,” ujar Entjik S. Djafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Entjik menjelaskan bahwa kenaikan batas pendanaan produktif ini akan memberikan akses pendanaan yang lebih luas bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha yang lebih besar.

“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan adanya akses pendanaan yang lebih mudah, diharapkan UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Entjik.

AFPI juga mengapresiasi OJK yang telah mempertimbangkan profil risiko yang berbeda antara pinjaman produktif dan multiguna dalam menyusun aturan ini.

“Pinjaman produktif memiliki jaminan, sehingga risikonya lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman multiguna. Oleh karena itu, AFPI mendukung OJK dalam memberikan kelonggaran batas maksimum pinjaman untuk sektor ini,” kata Entjik.

AFPI menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peluang dan risiko dengan memperkuat mitigasi risiko dan edukasi literasi keuangan, serta berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan bahwa aturan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi industri fintech lending dan UMKM di Indonesia.

Sejak berdiri hingga April 2024, industri fintech lending telah menyalurkan dana sebesar Rp 913 triliun dengan pertumbuhan yang berfluktuasi. Data penyaluran di tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang menjanjikan yaitu dengan akumulasi penyaluran sebesar Rp87,4 triliun sampai dengan Februari tahun berjalan.

Sementara itu jika dilihat dari data penyaluran pendanaan pada sektor produktif, sektor usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor  berkontribusi sebesar 45,98% dari total penyaluran pendanaan pada sektor produktif.

Selanjutnya, sektor usaha “Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum” menduduki peringkat kedua yaitu sebesar 20%.

Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, UMKM di Indonesia dapat lebih mudah mendapatkan akses pendanaan untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI). Aturan ini mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Djoko Kurnijanto, menyampaikan, aturan baru ini bisa memperkuat tata kelola dan kepercayaan pengguna fintechp2p lending.

“Pasti untuk memperkuat, memperkuat tata kelola. Karena kan prinsipnya adalah bagaimana membangun trust. Trust dari pengguna. Nah dengan adanya peningkatan ini diharapkan tata kelolanya juga semakin baik,” ungkap Djoko, saat ditemui di acara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut Djoko, saat ini layanan pinjaman online atau pinjol masih dikonotasikan negatif. Maka dari itu, OJK perlu membangun kepercayaan pengguna agar melirik fintech p2p lending sebagai salah satu alternatif untuk mencari pendanaan.

“Jadi saya pikir ini merupakan tantangan juga ke depan bagaimana pinjol itu pada suatu saat nanti tidak dikonotasikan negatif. Tapi memang merupakan salah satu alternatif untuk bisa mencari pembiayaan atau pendanaan,” kata dia.

Lebih lanjut, Djoko belum dapat mengungkapkan secara detail menyangkut aturan ini. Dia juga menyebut belum mengetahui kapan aturan ini akan terbit dan berlaku, sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan fintechp2p lending untuk memberi pendanaan produktif kepada pengguna.

“Saya gak ada bocoran (kapan aturan akan segera terbit). Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada yang memang mengawasi terkait tingkat pinjaman,” tandas dia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengizinkan fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online alias pinjol dengan limit hingga Rp 10 miliar, atau naik dari sebelumnya hanya Rp 2 miliar. Menurut ekonom, aturan baru ini dapat meningkatkan capaian pendanaan sektor produktif yang saat ini masih rendah.

Untuk diketahui, pendanaan sektor produktif ini adalah pinjaman untuk usaha yang menghasilkan barang atau jasa dan memberikan nilai tambah bagi pendapatan penerima dana. Pinjaman jenis ini diperuntukan bagi pelaku usaha yang butuh dana untuk modal usaha atau memperbaiki cash flow perusahaan.

“Perlu ada kemudahan buat pinjaman-pinjaman yang sifatnya produktif, karena kalau dari data memang kecil sekali yang terkait dengan pinjaman produktif ini, kurang dari separuhnya dari pinjaman konsumtif,” ungkap Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David E Sumual saat dihubungi, pada Senin (22/7/2024).

Adapun berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan fintech p2p lending kepada sektor produktif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru mencakup 31,52% dari total outstanding pinjaman yang mencapai Rp 64,56 triliun.

David menilai, di samping pelonggaran batas atas pinjaman online menjadi Rp 10 miliar, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi penyedia jasa yakni fintech p2p lending, pemberi pinjaman (lender), dan penerima pinjaman (lender) untuk menggenjot pendanaan sektor produktif.

“Dari sisi penyedia jasanya sendiri, untuk kredit produktif dimudahkan dan dari sisi OJK mungkin perizinannya untuk fintech-fintech yang ingin bergerak di sektor kredit mengarah ke produktif itu lebih dimudahkan lagi syarat-syaratnya. Sehingga, mereka termotivasi untuk memberikan kredit modal kerja atau usaha multiguna yang lebih produktif dibandingkan konsumtif,” kata David.

Kemudian, pemerintah dapat memberi insentif pajak kepada pelaku UMKM penerima pinjaman. Misalnya, bagi UMKM yang punya kerja sama atau sinergi dengan perusahaan besar secara jelas diberikan keringanan pajak tertentu.

“Lalu, bisa diberikan insentif kan ada Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 (PPh 22), ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar, tapi untuk lender dalam hal ini individu maupun institusi yang memberikan pinjaman ke kredit produktif produktif itu diberikan insentif,” pungkas David.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengizinkan fintech peer to peer (P2P) lending dapat memberi pinjaman online (pinjol) degan limit Rp 10 miliar. Ekonom menilai, aturan ini dibutuhkan oleh pelaku usaha pemula seperti startup dan UMKM yang sulit memperoleh pendanaan dari perbankan.

“(Peningkatan) batasan (pinjol hingga Rp 10 miliar) ini tidak masalah, karena memang untuk kebutuhan usaha kecil ada yang membutuhkan pinjaman yang secara nominal relatif besar,” ungkap Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David E Sumual saat dihubungi, Senin (22/7/2024).

David mengungkapkan, penerima pinjaman alias borrower di fintechp2plending memang biasanya belum masuk ke dalam kriteria penerima pinjaman perbankan atau membutuhkan dana besar yang cair lebih cepat dibandingkan perbankan.

Apalagi, kata dia, usaha yang baru merintis satu atau dua tahun umumnya belum memiliki laba dan profit. Sementara, persyaratan perbankan meminta usaha yang bisa mendapatkan pendanaan telah beroperasi paling tidak selama tiga tahun dan sudah memiliki laba dan profit.

“Ini juga kebanyakan terkait dengan mereka yang baru berdiri, startup, jadi memungkinkan sektor digital pinjaman online untuk membantu, karena memang perbankan itu (standarnya) lebih tinggi dalam memberikan kredit, banyak acuan-acuan yang harus kita penuhi,” jelasnya.

Adapun David mencontohkan, sektor usaha yang seringkali memerlukan dana besar dan cepat adalah konstruksi. Menurutnya, banyak tender yang nilainya menyentuh Rp 10 miliar bahkan lebih dan memerlukan proses yang cepat agar tender bisa berjalan. “Jadi kaitan dengan invoice financing juga banyak yang memerlukan pinjaman yang kisarannya Rp 10 miliar,” ujar dia.

Maka dari itu, menurut David, rencana OJK perihal aturan baru Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending yang meningkatkan batas atas pinjaman online dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar dapat membantu pelaku usaha pemula.

“Memang ini harus terus ditinjau nilainya, karena memang kan selain faktor inflasi meningkat tiap tahun dan ini menjadi kesempatan juga untuk UMKM kita untuk bergerak di sektor produktif ini berkembang,” tandas David.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Steering Committee Indonesia Fintech Society (Ifsoc), Eddi Danusaputro mengatakan peningkatan limit pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar akan mendongkrak pertumbuhan platform fintech peer to peer (P2P) lending. Sebab, fintech p2p lending akan punya sasaran segmen peminjam atau borrower baru.

“Menurut saya memang ini peluangnya besar, karena itu menyasar tipe borrower yang baru kalau bisa dinaikin ke Rp 10 miliar,” kata Eddi, dalam program Investor Market Today di IDTV, Senin (22/7/2024).

Eddi, yang juga Ketua Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) menyatakan bahwa penaikan limit pinjol Rp 10 miliar ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi yakni menaikkan kelas UMKM. Selain itu, cakupan penerima pinjaman juga akan diperluas.

Pasalnya sejauh ini, fintechp2p lending baru menyasar sejumlah pelaku UMKM yang berada di kota-kota besar di Pulau Jawa. “Kenyataannya kita masih 70% di pulau Jawa, banyak yang di luar pulau Jawa yang belum dan mungkin ini berpeluang untuk mengedukasi (masyarakat),” tutur Eddi.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintahan baru nantinya dapat ikut mendukung perkembangan dari fintech p2p lending melalui lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan inovatif demi penyaluran pinjaman yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Di saat sama, fintech p2p lending juga mesti bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

“Kita harus survive, istilahnya the power of kepepet, tapi kita tetap harapkan dukungan pemerintah dari kabinet baru makanya perlu platform seperti ini supaya semua lapisan masyarakat punya akses permodalan tidak hanya yang besar-besar saja yang bisa ke perbankan,” Eddi.

Di samping itu, Eddi turut menyorot sebaran pemberi pinjaman (lender) yang juga mencakup 70% berasal dari Pulau Jawa. Padahal, fintech p2p lending terbilang menawarkan imbal hasil (return) yang menarik bagi para institutional lender, retail lender, maupun investor layaknya perusahaan modal ventura (PMV). “Jadi masih diminati karena potential return-nya pun masih relatif sehat,” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending. Aturan ini bakal mengizinkan platform fintechp2plending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Lewat aturan ini tentunya membuka peluang peningkatan akses pendanaan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya sekaligus mendorong pertumbuhan industri fintechp2plending. Fintech p2p lending secara khusus dalam penyaluran pinjaman ke sektor produktif mengambil peran penting mendukung perkembangan ekonomi nasional kedepannya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa peningkatan batas pinjaman sampai dengan Rp 10 miliar oleh fintech p2p lending hanya untuk penyelenggara dengan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di bawah 5%. Selain itu, plafon ini cuma berlaku untuk jenis pinjaman produktif, bukan konsumtif.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menerangkan, OJK saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (fintech p2p lending). Beleid ini sedang dalam proses penyusunan peraturan (rule making rule) termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Pertama-tama, OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan pemangku kepentingan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri fintech p2p lending sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Aman bilang, beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

“Untuk semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui LPBBTI, OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif (bukan untuk pendanaan konsumtif) lebih tinggi dibanding batas maksimum sebelumnya sebesar Rp 2 miliar,” kata Aman dalam keterangannya, pada Kamis (18/7/2024).

Adapun OJK dalam kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa batas maksimum pinjaman fintech p2p lending akan ditingkatkan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. Batas maksimum Rp 2 miliar ini telah berlaku sejak tahun 2016 sampai saat ini.

Lebih lanjut, Aman bilang, yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud harus memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya adalah penyelenggara dengan rasio TWP90 maksimum sebesar 5%. “TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo,” imbuh Aman.

OJK menegaskan bahwa rencana pengaturan penyaluran pinjaman terhadap sektor produktif dirancang sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028. Adapun peta jalan ini bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau yang dikenal sebagai fintech p2p lending, penyedia layanan pinjaman online (pinjol) berizin. Ketentuan baru yang dimaksud ialah batas maksimum pinjaman untuk sektor produktif dan UMKM yang mencapai Rp 10 miliar, dari saat ini Rp 2 miliar.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan, rencana OJK tersebut tentu menjadi kabar baik baik bagi pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas bisnisnya. Oleh karena itu, pihaknya setuju dengan rencana tersebut meski dengan sejumlah syarat yang mesti lebih dulu dipenuhi.

Dari penuturan Nailul, setidaknya ada lima prasyarat yang mesti diterapkan oleh fintech p2p lending sebagai perantara layanan pinjol antara pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower).

Pertama, lanjut dia, tentu borrower yang bisa mendapatkan plafon sebesar itu merupakan pelaku usaha di sektor produktif atau UMKM. Batas maksimum sebesar Rp 10 miliar tidak diperuntukan untuk kebutuhan konsumtif.

“Penyaluran dari sisi pinjol p2p lending sendiri memang digenjot untuk sektor produktif, artinya kalaupun (pagi pembiayaan) bisa ditingkatkan (hingga Rp 10 miliar), maka akan berusaha untuk disalurkan ke sektor produktif, belum kepada sektor konsumtif,” ujar Nailul.

Kedua, agar borrower yang menerima pinjaman hingga Rp 10 miliar memiliki riwayat kemampuan pembayaran pinjaman atau skor kredit yang baik. Gagal bayar dari borrower ini harus dilihat secara menyeluruh atau tidak hanya di industri fintech p2p lending, tetapi juga kualitas pinjamannya di multifinance hingga perbankan.

Untuk langkah awal menjaring borrower berkualitas, fintech p2p lending bisa memanfaatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK. “Misalnya skor kreditnya dibatasi A+ ataupun A. Sebenarnya itu bisa dilakukan ketika mempunyai credit scoring yang valid dan up to date,” katanya.

Pelindungan Konsumen

Oleh karena itu, syarat ketiga menurut Nailul adalah kualitas kredit dari fintech p2p lending itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) maksimum sebesar 3–5%. Artinya, hanya penyelenggara dengan kemampuan menjaga kualitas pinjaman dengan baik yang diperbolehkan menyalurkan plafon sampai Rp 10 miliar.

Keempat, Nailul mengusulkan agar pinjaman yang disalurkan hanya kepada pelaku usaha produktif atau UMKM yang memang belum terjangkau sektor perbankan (unbanked). Ini adalah langkah penting menjawab persoalan gap pembiayaan bagi UMKM yang selama ini belum juga terselesaikan.

“Sebenarnya untuk UMKM kan pagunya sudah berubah, kalau mikro sampai ultra mikro itu sampai Rp 2 miliar. Artinya, untuk yang kecil dan juga menengah itu bisa lebih tinggi lagi. Bahkan kalau kecil itu sampai sampai Rp 10 miliar, kemudian menengah bisa lebih besar… Makanya ini sebenarnya juga harus menyesuaikan bahwa ada pasar-pasar yang dia sebenarnya tidak reachable ke perbankan tapi sebenarnya dia butuh pembiayaan,” urai Nailul.

Kelima, ia secara khusus mengusulkan agar OJK meramu aturan yang berkeadilan bagi seluruh pihak-pihak dalam ekosistem fintech p2p lending, mulai dari penyelenggara itu sendiri, borrower, hingga lender. Jika sebelumnya pelindungan konsumen banyak diberika kepada borrower, maka OJK semestinya perlu juga memerhatikan pelindungan kepada para lender.

“Kita harapkan peraturan itu bisa berimbang karena kalau kita lihat di POJK sekarang memang lebih berat kepada peminjam soal penagihan dan lain sebagainya itu diberatkan kepada peminjam, tetapi di satu sisi pemberi pinjaman (lender) juga tidak diberikan perlindungan yang cukup kuat,” pungkas Nailul.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Batas maksimum atau plafon penyaluran pinjaman online (pinjol) oleh penyelenggara fintech p2p lending kepada sektor produktif dan UMKM direncanakan naik menjadi Rp 10 miliar, dari sebelumnya Rp 2 miliar. Kebijakan ini dipercaya dapat mengerek porsi penyaluran ke sektor produktif dan UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menerangkan, OJK terus mendorong adanya pengembangan dan penguatan penyaluran pinjaman kepada UMKM oleh fintech p2p lending.

Ada tiga pendekatan yang dipilih perihal pengembangan dan penguatan yang dimaksud sesuai dengan peta jalan fintech p2p lending untuk periode 2023-2028. Pertama yakni mendukung usulan relaksasi batas maksimum alias plafon pinjaman produktif melalui regulasi.

“Ini yang ada di RPOJK mengenai p2p lending yang sedang kita mintakan masukan dari publik. Kita merencanakan akan menyesuaikan batas maksimum untuk pembiayaan produktif itu dari sekarang Rp 2 miliar, kita akan tingkatkan menjadi Rp 10 miliar,” ungkap Agusman dalam konferensi pers daring, dikutip Selasa (8/7/2024).

Kedua, akan dilakukan optimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Pulau Jawa, lantaran fintech p2p lending sekarang ini masih terfokus di Pulau Jawa. “Ruang yang sangat besar di luar Pulau Jawa akan terus kita dorong, sehingga akan memperbesar skup dari pembiayaan produktif,” imbuh Agusman.

Ketiga, melakukan perluasan jalur distribusi pembiayaan produktif dan UMKM. Menurut Agusman, masih banyak jalur distribusi pinjaman kepada sektor produktif dan UMKM yang belum digarap fintech p2p lending, sehingga inovasi dan optimalisasi masih diperlukan ke depan.

Kalah Cepat dari Pinjol Konsumtif

Berdasarkan data OJK, outstanding pinjaman fintech p2p lending pada Mei 2024 tercatat mencapai Rp 64,56 triliun. Angka ini meningkat 25,44% year on year (yoy), atau lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 24,16 (yoy).

Namun demikian, porsi pinjaman fintech p2p lending ke sektor produktif dan UMKM baru mencakup 31,5% atau mencakup nominal Rp 22,91 triliun. Sementara peta jalan menargetkan pinjaman ke sektor produktif dan UMKM dapat mencakup 50-70% dari total pinjaman fintech p2p lending pada 2028 mendatang.

Penyaluran ke sektor produktif dan UMKM oleh fintech p2p lending menjadi menantang dalam beberapa waktu belakangan, mengingat porsinya yang semakin tertinggal dari tren penyaluran sektor konsumtif. Porsinya dalam tren penurunan dalam kurun 3 bulan belakangan dari posisi 43,53% pada Februari 2024.

“Masih sesuai dengan target di fase pertama 2023-2024 antara 30-40% jadi (porsi Mei) masih masuk dalam range tersebut. Untuk mencapai target pendanaan ke sektor produktif dan UMKM sebesar 70%, di roadmap kita range pada 2028 adalah antara 50-70%,” jelas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News