Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap sederet capaian infrastruktur yang telah dibangun selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 – 2024.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menuturkan terdapat dua peran utama infrastruktur, pertama infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.

Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.

"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (4/10/2024).

Dia merinci, dari bidang sumber daya air, Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR telah merampungkan sebanyak 53 bendungan dari target 61 unit bendungan yang dibangun.

Adapun, bendungan yang telah selesai proses konstruksinya di antaranya Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

Basuki menuturkan pembangunan sejumlah bendungan dilakukan untuk menyediakan pasokan air baku. Meski demikian, dia mengatakan bahwa pembangunan bendungan tersebut perlu diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi. Dengan demikian, air tampungan di bendungan tersebut dapat dimanfaatkan langsung ke masyarakat.

“Untuk itu pada periode 2014-2024 Kementerian PUPR membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi,” imbuhnya.

Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman Pantai.

Sementara dari sisi konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol.

Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah Jalan Tol Stabat - Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi - Serbelawan - Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra.

“Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” ujar Basuki.

Di samping itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass. Salah satu flyover yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter/detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi.

Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

Sementara pada bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah.

Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

Adapun, rusun yang baru saja diresmikan adalah Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan 43 unit. Rusun ini mampu menampung 168 orang mahasiswa.

Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemindahan ibu kota atas keinginan rakyat dinilai kurang tepat. Pengamat Kebijakan Publik berpendapat keputusan tersebut merupakan langkah politis dan kurang melibatkan masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukanlah keputusan rakyat. Untuk mendapat keputusan rakyat tidak hanya berdasarkan keputusan DPR, yang menurutnya, masih mewakili keputusan kelompok tertentu.

“Jadi seharusnya ada sejumlah aplikasi atau sesuatu untuk menampung pendapat masyarakat, jika itu keputusan rakyat. Ada jejak pendapat yang kaitannya apakah kita urgen memindahkan ibu kota. Jadi DPR di sana hanya menguatkan. Masalahnya di Indonesia hampir semua keputusan adalah politis,” kata Trubus kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Dia bercerita bagaimana kepentingan kelompok atau seseorang merugikan Indonesia saat pemerintah memutuskan melepaskan Timor Leste. Menurutnya, hal itu tidak boleh terulang kembali pada era Jokowi.

Trubus mengatakan sistem demokrasi Indonesia masih perlu diperbaiki, khususnya mengenai partisipasi publik. Dalam pemindahan IKN, partisipasi publik masih minim dan tidak dapat diklaim bahwa pemindahan merupakan keinginan masyarakat.

Indikasi lain bahwa proyek ini bukan atas keinginan publik adalah pembangunan yang memfokuskan pada istana. Menurut dia, seharusnya jika IKN adalah keinginan publik, maka yang disiapkan terlebih dahulu adalah infrastruktur pendukungnya.

“Itu kan juga seperti dipaksa pembangunannya. Pemerintah bangun istananya, padahal seharusnya akses pendukungnya didahulukan. Apakah ini untuk kepentingan publik? jawabannya belum,” kata Trubus.

Lebih lanjut, kata Trubus, jika Jokowi ingin melanjutkan gagasan presiden pertama Indonesia Soekarno seharusnya IKN dibangun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sehingga berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Jangan merasa setelah sudah keputusan DPR itu selesai. Pemindahan ibu kota kan strategis, jadi harus persetujuan publik," kata Trubus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Keputusan tersebut bukanlah keputusan Jokowi seorang diri.

"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2024 di Istana Negara, IKN, Rabu (25/9/2024).

Presiden Jokowi menekankan bahwa IKN Nusantara adalah jawaban dari gagasan panjang yang telah dimulai oleh Presiden Soekarno dan diteruskan oleh Presiden Soeharto.

Setelah melalui studi mendalam, Jokowi menyatakan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akhirnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru, keputusan yang didukung oleh 93 persen anggota DPR.

Jokowi juga menceritakan bahwa dirinya was-was setiap kali ada tamu-tamu kenegaraan yang memuji keindahan Istana di Jakarta. Pasalnya, istana tersebut dibangun oleh kolonial Belanda.

"Ya memang bagus, memang indah, tapi tidak saya teruskan, tapi yang buat kolonial Belanda, baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja, itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda," ujar Jokowi.

Dia mengaku gembira melihat antusiasme masyarakat yang ingin melihat langsung IKN Nusantara. Dia mengajak masyarakat yang berkunjung ke IKN untuk mengambil foto di lokasi ikonik Ibu Kota Nusantara, yaitu di Sumbu Kebangsaan.

"Tapi kalau mau fotonya bagus itu ngambilnya di Sumbu Kebangsaan, kelihatan semuanya. Jadi dari sini nanti bergeser ke Sumbu Kebangsaan," ucapnya.

Presiden juga kembali menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan hanya sekedar perpindahan fisik, melainkan juga perpindahan cara pikir dan semangat baru untuk menghadapi tantangan global.

"Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita ingin menjadi negara yang cepat,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mengedepankan popularitas daripada efisiensi.

Didik menilai, selama sedekade terakhir APBN lebih banyak digunakan untuk kebijakan ekonomi yang populis seperti bantuan sosial ataupun sejumlah mega proyek. Akibatnya, meski banyak pembangunan fisik tetapi tidak berdampak signifikan ke penurunan jumlah kemiskinan maupun pengangguran.

Misalnya, menurutnya data BPS tingkat pengangguran selama 10 tahun hanya turun 0,88 poin persentase menjadi 4,82% per Februari 2024. Padahal, 10 tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka berkurang 4,16 poin persentase menjadi 5,7% per Februari 2014.

Alasannya, menurut Didik, pondasi perekonomian negara tidak kuat. Dia mencontohkan, pertumbuhan sektor industri hanya berkisar di angka 3%—4% sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga stagnan di angka 5%.

"Enggak mungkin dengan industri begitu bisa mengangkat pertumbuhan [ekonomi] seperti janjinya 7%, enggak bisa. Kalau mau 7% ya harus 10%, 12% industrinya tumbuh. Jadi mustahil bisa mencapai itu [target ekonomi 7%]," jelas Didik kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Dia meyakini banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Jokowi hanya karena tampak megah. Padahal, secara mendasar tidak terlalu efisien.

Ekonom Indef ini mencontohkan proyek kereta cepat yang pembiayaannya tidak sedikit. Dia berpendapat, biaya proyek kereta cepat akan jauh lebih berguna apabila dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan di wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Jadi tidak berarti banyak infrastruktur, makin mendorong pertumbuhan. Kalau tidak efisien, tidak bisa. Sama dengan mobil; kalau boros, bensin 100 liter sampainya ya pendek-pendek saja; tapi kalau yang efisien, bensinnya 50 liter sampainya panjang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Didik ingin pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak lagi meniru arah kebijakan ekonomi Jokowi. Dia ingin pemerintah Prabowo ambil kebijakan berdasarkan strategi khusus.

Didik menyarankan agar kebijakan ekonomi seperti investasi, industri, hingga perdagangan diorientasikan keluar. Menurutnya, negara-negara seperti China, Taiwan, hingga Korea Selatan bisa menjadi maju karena strategi yang berorientasi internasional.

“Jadi seluruh effort itu, seperti Olimpiade, diarahkan ke internasional supaya produknya efisien, bisa bersaing, cepat menghasilkan devisa, bisa menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi 7% seperti tahun ‘90an,” ucapnya.

Sejalan, Didik berpendapat harus ada leading sector alias sektor utama dari strategi perekonomian negara. Menurutnya, leading sector tersebut harusnya ekspor industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mengedepankan popularitas daripada efisiensi.

Didik menilai, selama sedekade terakhir APBN lebih banyak digunakan untuk kebijakan ekonomi yang populis seperti bantuan sosial ataupun sejumlah mega proyek. Akibatnya, meski banyak pembangunan fisik tetapi tidak berdampak signifikan ke penurunan jumlah kemiskinan maupun pengangguran.

Misalnya, menurutnya data BPS tingkat pengangguran selama 10 tahun hanya turun 0,88 poin persentase menjadi 4,82% per Februari 2024. Padahal, 10 tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka berkurang 4,16 poin persentase menjadi 5,7% per Februari 2014.

Alasannya, menurut Didik, pondasi perekonomian negara tidak kuat. Dia mencontohkan, pertumbuhan sektor industri hanya berkisar di angka 3%—4% sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga stagnan di angka 5%.

"Enggak mungkin dengan industri begitu bisa mengangkat pertumbuhan [ekonomi] seperti janjinya 7%, enggak bisa. Kalau mau 7% ya harus 10%, 12% industrinya tumbuh. Jadi mustahil bisa mencapai itu [target ekonomi 7%]," jelas Didik kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Dia meyakini banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Jokowi hanya karena tampak megah. Padahal, secara mendasar tidak terlalu efisien.

Ekonom Indef ini mencontohkan proyek kereta cepat yang pembiayaannya tidak sedikit. Dia berpendapat, biaya proyek kereta cepat akan jauh lebih berguna apabila dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan di wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Jadi tidak berarti banyak infrastruktur, makin mendorong pertumbuhan. Kalau tidak efisien, tidak bisa. Sama dengan mobil; kalau boros, bensin 100 liter sampainya ya pendek-pendek saja; tapi kalau yang efisien, bensinnya 50 liter sampainya panjang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Didik ingin pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak lagi meniru arah kebijakan ekonomi Jokowi. Dia ingin pemerintah Prabowo ambil kebijakan berdasarkan strategi khusus.

Didik menyarankan agar kebijakan ekonomi seperti investasi, industri, hingga perdagangan diorientasikan keluar. Menurutnya, negara-negara seperti China, Taiwan, hingga Korea Selatan bisa menjadi maju karena strategi yang berorientasi internasional.

“Jadi seluruh effort itu, seperti Olimpiade, diarahkan ke internasional supaya produknya efisien, bisa bersaing, cepat menghasilkan devisa, bisa menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi 7% seperti tahun ‘90an,” ucapnya.

Sejalan, Didik berpendapat harus ada leading sector alias sektor utama dari strategi perekonomian negara. Menurutnya, leading sector tersebut harusnya ekspor industri.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pembangunan di pemerintahannya tidak hanya berfokus untuk menunjukkan bangunan fisik saja, tetapi juga memiliki guna bagi masyarakat.

Meskipun dia mengakui bahwa infrastruktur merupakan program utama dalam pemerintahannya mulai dari jalan, bendungan, irigasi, bandara hingga pelabuhan, tetapi dia menekankan pembangunan harus berfokus pada manfaat.

"Membangun infrastruktur itu bukan hanya membangun beton-betonnya saja. Bukan hanya membangun asal jadi saja tapi tidak ada manfaatnya," kata Jokowi dalam acara GAPENSI di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus memiliki kejelasan manfaat. Terutama dalam peningkatan daya saing. Saat ini dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki peringkat yang cukup memuaskan untuk pembangunan.

"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini world competitiveness ranking kita naik dari 34 melompat ke 27," tegasnya.

Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga harus diperhatikan mengenai estetika hingga lingkungan.

"Larinya mesti ke sana tidak hanya membangun beton beton-beton. Saya sudah berapa kali pak menteri kalau saya ke lapangan meresmikan atau melihat progres perkembangan proyek pasti saya tegur kalau berkaitan lanskap estetika, lingkungan karena ini ke depan menjadi hal yang penting," pungkas Jokowi.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan salah satu proyek infrastruktur yang paling signifikan dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yakni jalan tol.

Pasalnya, hingga akhir 2024 nanti Kementerian PUPR melaporkan jalan tol yang digagas dan dibangun oleh Presiden Jokowi mencapai 2.700 kilometer (km).

"Kalau jalan tol, sampai akhir tahun mudah-mudahan ada 2.700-an kilometer tambahan tol baru [yang dibangun Presiden Jokowi selama 10 tahun] terutama di Trans Sumatra IKN itu," jelasnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, Endra menjelaskan bahwa Presiden Jokowi juga menaruh perhatian pada pembangunan bendungan sebagai salah satu infrastruktur penunjang ketahanan pangan nasional. Perinciannya, 57 bendungan yang digagas Presiden Jokowi ditargetkan bakal rampung dibangun tahun ini. Sementara itu, akan terdapat 4 bendungan yang selesainya melebihi tahun 2024.

Dilaporkan juga bahwa Presiden Jokowi telah berhasil membangun 27 bandar udara (bandara) baru selama 10 tahun menjabat. Kemudian, Jokowi juga telah menghadirkan 39 trayek tol laut yang menyinggahi 115 pelabuhan dengan 1.070 kapal perintis.

Tak hanya itu, 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi juga turut menghasilkan moda transportasi modern, mulai dari MRT, LRT hingga Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh.

Bisnis.com, JAKARTA - Megaproyek Kereta Cepat WHOOSH yang sebelumnya bernama Kereta Cepat Jakarta Bandung telah membuat dua BUMN merugi dan absen setor dividen hingga triliunan rupiah.

Seperti diketahui, Kereta Cepat WHOOSH diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, pada 2 Oktober 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali proyek-proyek yang dinilai bersifat kejar tayang yang tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024 dengan Menteri Keuangan, Senin (8/7/2024)

Said mengatakan, pertimbangan ulang proyek-proyek itu terutama karena transisi peralihan pemerintahan, agar tidak membebani keuangan negara ke depannya.

“Pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang,” kata Said.

Dia mengatakan, langkah tersebut guna memastikan uang fiskal tetap sehat, khususnya di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan.

“Serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengingat prognosis defisit APBN yang lebih besar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Defisit APBN hingga akhir 2024 diperkirakan melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp609,7 triliun. Tingkat defisit ini lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 2,29% dari PDB.

Peningkatan ini terutama didorong oleh potensi pembengkakan belanja negara dari rencana awal sebesar Rp3.325,1 menjadi Rp3.412,2 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan program atau proyek yang telah tertuang dalam prognosis hingga akhir 2024 berjalan optimal.

“Jangan sampai programnya sudah ada, tapi pelaksanaannya tidak optimal, karena semuanya dampaknya langsung ke perekonomian,” tutur Febrio.