Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan kondisi BUMN terkini. Dia menyebut, dari 47 BUMN sebanyak 40 BUMN atau sekitar 85% sehat, dan 7 BUMN sisanya dalam proses penyehatan.

Erick pun menjelaskan kondisi 7 BUMN tersebut. Pertama, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebenarnya telah menjalani restrukturisasi pada 2019 lalu.

Namun, kinerja perusahaan terganggu karena adanya insiden kebakaran pada pabrik utama (hot strip mill 1).

"Ini tentu mengganggu daripada operasional secara menyeluruh. Kita sedang akan mencari jalan apakah dengan kondisi yang hari ini setelah kita bekerja sama dengan Posco dengan menghasilkan Krakatau Steel Ebitda yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini kita sedang mencari jalan," katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2024).

Kedua, PT Bio Farma (Persero) kinerjanya mengalami tekanan impairment vaksin COVID VGR.

"Karena waktu itu memang kita ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk dipastikan tapi tentu ketika COVID sudah tidak ada sisa vaksinnya ya kita mesti impairment," katanya.

Ketiga, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sudah ada jalan untuk restrukturisasi. Keempat, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan penandatangan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun.

"Waskita Karya kemarin alhamdulillah sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp 26 triliun dengan 21 kreditur dan kita terus Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7
karya menjadi 3 sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," katanya.

Kelima, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menunggu proses likuidasi. Keenam, Perum Perumnas telah melakukan kajian di internal Kementerian BUMN di mana bisnis Perumnas akan diarahkan untuk hunian vertikal.

"Sebagai catatan ke Perumnas juga, kita minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen pemerintah daerah tersebut, di mana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya tapi akses jalan masuk tidak ada, fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung," ujarnya.

Ketujuh, Perum PNRI. Erick mengatakan, perusahaan ini kalah saing karena terbukanya pasar.

"Ini sebenarnya percetakan karena dulu semuanya harus cetak di sini surat-surat negara sekarang tentu dengan terbukanya market tentu ini mulai kalah bersaing, ini salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI," ungkapnya.

(acd/hns)

JAKARTA - Beban utang menumpuk yang membelit sejumlah badan usaha milik negara di sektor konstruksi atau BUMN Karya ditenggarai muncul karena permasalah internal dalam tata kelola. Situasi ini diperparah oleh beban penugasan proyek dari pemerintah yang tidak dilandasi perencanaan yang matang.

Salah satu BUMN Karya yang kini tengah terbelit beban utang adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan laporan perseroan tercatat memiliki liabilitas Rp 84,1 triliun pada triwulan III-2023 tertinggi dibandingkan dengan beban utang BUMN karya lainnya. Adapun proporsi utang terhadap total aset perseroan mencapai 87,1 persen.

Baru-baru ini, Waskita Karya telah melakukan restrukturisasi penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 perbankan, baik bank BUMN maupun swasta dengan nilai outstanding sebesar Rp26,3 triliun.

Baca Juga: Laporan Keuangan 2023, Utang BUMN Tembus Rp6.957,4 Triliun

Waskita Karya juga telah mendapat persetujuan terkait Pokok Perubahan Perjanjian fasilitas Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) yang dilakukan oleh lima kreditur perbankan dengan nilai outstanding sebesar Rp5,2 triliun. Tercatat sampai Juni 2024, utang jangka pendek Waskita Karya sebesar Rp700,12 miliar, jumlah tersebut tidak berubah dari utang jangka pendek per Desember 2023.

Adapun utang jangka panjang Waskita Karya sampai Juni 2024 mencapai Rp45,61 triliun. Nilai tersebut turun tipis jika dibandingkan dengan utang jangka panjang tahun lalu, yakni Rp47,13 triliun per Desember 2023. Apabila dijumlahkan total utang Waskita Karya ke bank tembus Rp47,57 triliun per Juni 2024.

Namun, utang tersebut masih lebih rendah dibandingkan total utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menembus Rp138,88 triliun per Juni 2024. Jika dirinci, total utang PLN tersebut terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp21,12 triliun per Juni 2024, naik dari Rp20,94 triliun per Desember 2023.

Sementara, utang jangka panjang PLN ke bank tembus Rp117,76 triliun per Juni 2024, namun jumlah tersebut telah turun dari tahun lalu Rp127,87 triliun per Desember 2023. Di posisi selanjutnya, ketiga ada perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) memiliki total utang di perbankan sebesar Rp51,21 triliun per Juni 2024, dengan rincian utang jangka pendek sebesar Rp13,09 triliun dari Rp9,65 triliun pada Desember tahun lalu.

Sementara, utang jangka panjang di bank tercatat sebesar Rp38,12 triliun per Juni 2024, naik dari tahun lalu Rp32,2 triliun. Selanjutnya, posisi keempat ada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatat total utangnya di bank mencapai Rp17,37 triliun per Juni 2024, dengan rincian utang jangka pendek sebesar Rp443,68 miliar, turun dari utang tahun lalu sebesar Rp17,61 triliun per Desember 2023.

Baca Juga: Terkenal Flexing, Miliarder Brandon Miller Bunuh Diri karena Terlilit Utang Rp524,8 Miliar

Sementara, untuk utang jangka panjang tercatat mencapai Rp16,93 triliun per Juni 2024. Adapun di posisi kelima adalah BUMN Karya lainnya seperti PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat total utang di bank sebesar Rp15,01 triliun per Juni 2024, dengan rincian utang jangka pendek sebesar Rp4,23 triliun, naik dari Rp3,67 triliun per Desember 2023. Sementara, utang jangka panjang Rp10,78 triliun per Juni 2024, naik dari Rp10,07 triliun per Desember 2023.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mencatat total utang ke bank Rp3,44 triliun per Juni 2023, dengan rincian utang jangka pendek mencapai Rp2,89 triliun, turun dari Rp 4,85 triliun per Desember 2023. Sementara, utang jangka panjang tercatat sebesar Rp553,51 miliar turun dari Rp949,96 miliar per Desember 2023.

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi dipanggil Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (24/72024).

Presiden Jokowi memanggil dua pejabat tersebut di tengah isu kereta cepat Whoosh menjadi salah satu sumber kerugian PT Wijaya Karya (WIKA). Proyek Whoosh berkontribusi dalam kerugian WIKA mencapai Rp7,12 triliun tahun lalu. Hal ini mewajibkan perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp12 triliun demi memenuhi penyertaan modal proyek sepur kilat Jakarta-Bandung.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perusahaan akan membayarkan penagihan sesuai kontrak rekayasa pengadaan dan konstruksi atau engineering, procurement and construction (EPC) yang berlaku. Menurut Dwiyana, dalam proyek KCIC WIKA bertindak sebagai kontraktor.

"Artinya, semua penagihan dari kontraktor itu harus mengikuti semua yang ada di klausul di kontrak EPC (Engineering Procurement Construction, semua harus GCG (Good Corporate Governance)," ujar dia.

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Agung Budi Waskito sebelumnya menyatakan, beban bunga utang proyek Kereta Cepat Whoosh sangat tinggi dan membebani kinerja keuangan emiten bersandi saham WIKA. Akibatnya, perusahaan mencatatkan kerugian konsolidasi hingga Rp56 triliun.

Agung mengaku, tingginya penyertaan untuk proyek kereta cepat ini membuat perseroan semakin rajin untuk menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan total beban bunga yang ditanggung perseroan lewat penerbitan obligasi tembus Rp11 triliun.

Sehingga, dengan pinjaman yang cukup besar ini di dalam laporan tadi ada dua komponen. Pertama adalah beban bunga yang tinggi yang kedua adalah beban lain-lainnya.

"Pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau Kereta Cepat yang tiap tahun juga cukup besar," jelas Agung.

JAKARTA - Wika Bitumen , anak usaha PT Wijaya Karya (WIKA) terjerat kasus hukum utang piutang di Pengadilan Niaga Makassar. Hal itu menyusul upaya hukum permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang sidang perdananya digelar 11 Juli 2024 lalu.

Melansir keterbukaan informasi BEI, pihak pemohon PKPU adalah kreditur PT Slava Indonesia dan PT Lintas Bangun Persadajaya. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya menjelaskan, selaku induk usaha Wika Bitumen, pihaknya menghormati putusan Pengadilan Niaga Makassar yang mengabulkan permohonan PKPU.

Dia menegaskan adanya putusan atas Hasil Sidang Perkara PKPU tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

"WIKA memastikan, Wika Bitumen akan menjalani proses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia," ujar dia.

Menurut dia, Wika Bitumen sejak awal persidangan mengedepankan itikad baik dalam penyelesaian hak-hak kreditur melalui pemenuhan kewajiban secara bertahap. Wika Bitumen telah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap PT Slava Indonesia sebesar Rp650,9 juta yang dilakukan secara bertahap dan telah diterima seluruhnya oleh pemohon.

Namun, pembayaran terakhir sebesar Rp425,9 juta yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 dikembalikan oleh PT Slava Indonesia. "Wika Bitumen telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Slava Indonesia," jelasnya.

Tidak hanya itu, Wika Bitumen juga telah melakukan pemenuhan kewajiban sebesar Rp2,44 miliar yang telah diterima seluruhnya oleh PT Lintas Bangun Persadajaya. Namun, pembayaran terakhir sebesar Rp97 Juta yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024 kreditur mengembalikan pada tanggal 8 Juli 2024.

Lebih lanjut, Wika Bitumen juga telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Lintas Bangun Persadajaya.

"WIKA berharap proses PKPU ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan diantara WIKA Bitumen dan para pemohon," jelasnya.

Profil Usaha

Wika Bitumen adalah perusahaan produsen utama aspal buton (asbuton), yang merupakan anak perusahaan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Asbuton dikembangkan dari bahan aspal alam. Bahan alam tersebut didapat langsung dari sumber daya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Melansir laman resmi perusahaan, sejarah perusahaan ini dimulai sejak era kolonial Belanda tepatnya pada 21 Oktober 1924. Seorang pengusaha Belanda, A.Volker dianugerahi konsesi penambangan Asbuton selama 30 tahun. Kepemilikan dan pengelolaan dilaksanakan oleh suatu perusahaan perseroan Belanda, yaitu n.V. Mijnbow En Cultuur Maatshapij Boeton (MMB).

Kepemilikan dan pengelolaan perusahaan oleh A. Volker sebagai pemegang kontrak eksplorasi dan eksploitasi pertambangan aspal di Pulau Buton. Didirikan Perusahaan Aspal Negara (PAN), di mana bagian butas pada Direktorat Jalan Jalan dan Jembatan dilebur menjadi Perusahaan Aspal Negara. Pengelolaan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Jawatan Jalan dan Jembatan.

Perubahan perusahaan aspal negara menjadi perusahaan perseroan (Persero) dilaksanakan dengan pendirian PT Sarana Karya (Persero) pada 1 September 1984. Pada 2023 lalu, PT Sarana Karya resmi menjadi anak perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Perubahan nama perusahaan dari semula bernama PT Sarana Karya kemudian diubah menjadi PT Wika Bitumen. BUMN aspal ini mendirikan anak perusahaan, yakni PT Wijaya Karya Aspal berdasarkan Akta No. 7 tanggal 8 Februari 2017.

Kegiatan bisnis PT Wika Bitumen melingkupi berbagai sektor industri di antaranya pertambangan, industri, perdagangan dan jasa konstruksi. Komposisi pemegang saham Wika Bitumen adalah 99% milik Wijaya Karya dan 1% milik PT Wijaya Karya Gedung Tbk.

JAKARTA - Beban utang perusahaan pelat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk membengkak, salah satunya imbas dari buruknya perencanaan pelaksanaan proyek kereta cepat Whoosh. Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito mengaku beban bunga utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tergolong cukup tinggi. Hal itu praktis membebani kinerja keuangan perseroan dan berkontribusi dalam mencatatkan rugi pada tahun buku 2023.

WIKA membukukan utang sebesar Rp56 triliun hingga akhir 2023. Fundamental keuangan perusahaan bergejolak lantaran beban bunga akibat nilai utang bernilai fantastis. Hal tersebutlah lah yang membuat emiten konstruksi pelat merah ini menanggung kerugian sepanjang tahun lalu sebesar Rp7,12 triliun atau naik 11,86% dari rugi di 2022 yakni Rp59,59 miliar.

"Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun. Sehingga hampir Rp12 triliun," ujar Agung Budi di DPR, dikutip Jumat (12/7/2024).

Agung mengaku tingginya penyertaan untuk proyek kereta cepat ini membuat perseroan rajin menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan total beban bunga yang ditanggung perseroan lewat penerbitan obligasi tembus Rp11 triliun.

"Sehingga memang dengan pinjaman yang cukup besar ini di dalam laporan tadi ada dua komponen. Pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau Kereta Cepat yang tiap tahun juga cukup besar," jelasnya.

Agung menambahkan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini perseroan menjadi anggota konsorsium dibalik pembentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Selain WIKA yang memiliki saham sebanyak 39,12%, konsorsium itu juga melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dengan porsi kepemilikan 51,37%, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I dengan porsi 1,21%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi 8,3%.

Selanjutnya, pada tahun 2015 PBSI dan Konsorsium asal China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, membentuk sebuah perusahaan patungan yang diberinama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).