IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini tumbuh 14,1 persen dibandingkan Oktober tahun sebelumnya.

"Salah satu dampak tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik 4,62 persen dalam PDB itu adalah karena belanja kita cukup cepat belanja Pemerintah Pusat sendiri terdiri atau dua macam, belanja K/L dan belanja non K/L," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Suahasil mengungkapkan, belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.834,5 triliun atau 74,3 persen dari APBN atau tumbuh 16,7 persen year on year (YoY).

"Belanja K/L adalah Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu APBN dan kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yang tanya apakah menuju akhir tahun ada percepatan belanja seperti biasanya? Memang iya dan ini sudah mulai kelihatan akhir Oktober sudah kelihatan segini dan ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti," kata dia.

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp901,0 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN.

Disebutkan Suahasil, untuk belanja K/L yang sebesar Rp933,5 triliun itu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Masing-masing sudah mencapai 84,8 persen, 88,1 persen, dan 80,1 persen.

"Belanja bansos sendiri telah disalurkan Rp122 triliun yang merupakan peningkatan 4,5 persen dibandingkan akhir Oktober tahun lalu dan ini juga dilaksanakan oleh berbagai macam Kementerian," ujarnya.

Sementara itu, untuk belanja non K/L utamanya terdiri atas realisasi subsidi pembayaran kompensasi manfaat pensiun dan beberapa lainnya.

"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp149,2 triliun yang pertumbuhannya dibanding tahun lalu adalah 16,8 persen, ini juga karena ada peningkatan manfaat pensiun ketika kita menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler dan dalam rangka gaji dan pensiun ke-13," kata dia.

Selanjutnya untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, pemerintah telah membayarkan Rp327 triliun yang realisasinya terdiri atas subsidi energi Rp139,6 triliun, subsidi non energi Rp72 triliun, dan pembayaran kompensasi Rp115,1 triliun.

"Keseluruhan pengeluaran subsidi dan kompensasi dimaksudkan agar harga listrik dan BBM dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan harga listrik dan BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil.

(Dhera Arizona)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 487,3 triliun hingga semester I-2024 atau 44,7% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

"Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2023 yang mencapai Rp 417 triliun," tulis Kemenkeu dalam laporan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024 dikutip pada Sabtu (20/7).

Kenaikan belanja ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja infrastruktur, peningkatan jumlah penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), sarana dan prasarana bidang hankam, kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI, pembayaran gaji ke-13 dan THR dengan tunjangan kinerja 100%, serta penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Belanja K/L tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp416, 9 triliun atau 45,1 % dari pagu APBN 2024 dan non rupiah murni sebesar Rp70,4 triliun atau 42,2% dari pagu.

Realisasi belanja K/L yang bersumber dari rupiah murni dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai bantuan sosial seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan tanggap darurat bencana.

Selain itu, belanja K/L juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana sumber daya air dan irigasi, prasarana konektivitas laut, udara, serta pembangunan IKN dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Sementara itu, realisasi belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2024 yang bersumber dari non rupiah murni digunakan antara lain untuk pelayanan dasar bagi masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana insentif biodiesel, pembangunan/ preservasi jalan dan jalur kereta api, pengadaan/harwat Alutsista strategis, serta peningkatan prasarana madrasah dan perguruan tinggi keagamaan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Permata menyarankan pemerintah untuk mempercepat belanja pada kuartal III-2024 demi memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research, Bank Permata Faisal Rachman, menilai bahwa biasanya pada kuartal III-2024, realisasi belanja negara akan terserap sekitar 60%, sementara pada kuartal IV baru terakselerasi mendekati 100%.

Menurutnya, dampak tingginya belanja pada kuartal IV adalah terbatasnya multiplier effect dari belanja fiskal pada sektor riil.

"Jadi jika pertumbuhan ekonomi mau digenjot lebih tinggi lagi, maka realisasi belanja sebagian besar harus dipercepat atau digeser ke kuartal III guna menciptakan multiplier effect lebih tinggi ke sektor riil sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi lebih cepat," ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Faisal menjelaskan, belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai buffer atau shock absorber.

Hingga semester I-2024, dirinya menilai belanja negara sebagian besar digunakan untuk keperluan pemilihan umum (pemilu), percepatan proyek strategis nasional (PSN), dan penyaluran bantuan sosial (bansos) guna menjaga daya beli masyarakat golongan rentan dan miskin terutama di tengah tekanan El Nino.

"Dengan melihat perkembangan tersebut, sebenarnya pemerintah sudah cukup baik dalam menyeimbangkan peran fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai buffer/shock absorber di tengah ketidakpastian yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri," jelas Faisal.

Faisal menambahkan, ketidakpastian tersebut cenderung akan terus berlangsung di semester II-2024. Oleh karena itu, belanja yang sudah dilakukan pemerintah saat ini perlu dilanjutkan.

Misalnya saja bansos yang perlu dilanjutkan agar daya beli masyarakat masih dapat terjaga lantaran 55% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibentuk dari konsumsi domestik. PSN juga perlu dipercepat lantaran selain ada dampak langsung pada ekonomi, dalam jangka menengah panjang dapat juga memberikan dampak ekonomi lebih besar.

"Dan persiapan Pilkada pada akhir tahun juga harus sudah mulai disiapkan," imbuhnya.

Berdasarkan Prognosis APBN Semester II-2024, belanja negara pada semester II akan mencapai Rp 2.014,2 triliun atau 60,6% terhadap APBN 2024. Adapun, realisasi belanja negara hingga Semester I-2024 baru mencapai Rp 1.398 triliun atau setara 42% dari APBN 2024.

Dengan begitu, belanja negara tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3.412,2 triliun, atau bengkak dari pagu sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga semester I-2024, realisasi belanja negara baru mencapai Rp 1.398 triliun atau sekitar 42% dari total pagu APBN 2024. Angka ini meningkat 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet melihat, idealnya belanja pemerintah bisa mencapai 100% pada semester II tahun ini.

Apalagi, jika diperhatikan beberapa pos belanja yang sebenarnya memiliki peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi namun realisasi pos belanja tersebut tetap relatif masih rendah.

Misalnya saja realisasi belanja modal pada semester I-2024 yang baru mencapai 32,9% dari APBN.

"Pemerintah perlu mempercepat realisasi investasi belanja infrastruktur dengan cara meningkatkan koordinasi di lapangan terutama agar beberapa proyek pemerintah yang telah dimulai itu bisa segera diselesaikan setidaknya dalam periode waktu yang sudah ditentukan sampai dengan akhir tahun nanti," kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Di sisi lain, salah satu komponen yang juga masih relatif kecil serapannya adalah transfer ke daerah. Dirinya menyarankan, pemerintah daerah (pemda) perlu lebih aktif terutama dalam meningkatkan pengawasan relasi belanja kinerja dari organisasi perangkat daerah dalam memastikan beberapa komponen belanja bisa dibelanjakan tepat waktu.

"Juga menjadi krusial dalam membantu pemerintah pusat dalam mendorong realisasi belanja negara secara keseluruhan," kata Yusuf.

Berdasarkan Prognosis APBN Semester II-2024, belanja negara pada semester II akan mencapai Rp 2.014,2 triliun atau 60,6% terhadap APBN 2024. Adapun, realisasi belanja negara hingga Semester I-2024 baru mencapai Rp 1.398 triliun atau setara 42% dari APBN 2024.

Dengan begitu, belanja negara tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3.412,2 triliun, atau bengkak dari pagu sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintah memproyeksikan belanja negara pada tahun ini akan melampaui targetnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Berdasarkan Prognosis APBN Semester II-2024, belanja negara akan mencapai Rp 2.014,2 triliun atau 60,6% terhadap APBN 2024. Adapun, realisasi belanja negara hingga Semester I-2024 baru mencapai Rp 1.398 triliun atau setara 42% dari APBN 2024.

Dengan begitu, belanja negara tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3.412,2 triliun, atau bengkak dari pagu sebesar Rp 3.325,1 triliun.

"Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas belanja (spending better), melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna," tulis pemerintah dalam prognosis APBN Semester II-2024.

Bengkaknya belanja negara pada tahun ini dipengaruhi terutama dengan adanya percepatan pencairan belanja yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri/Dalam Negeri serta peningkatan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi seiring dinamika asumsi makro tahun 2024.

Selanjutnya, belanja negara akan digunakan untuk menjaga daya beli dan membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi energi, serta penyaluran transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Belanja negara akan terus dioptimalkan guna mencapai prioritas pembangunan nasional, terutama penyelesaian program strategis nasional dengan tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja negara dalam pelaksanaan APBN," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah perlu menggenjot serapan belanja negara pada Semester II-2024 terutama pada anggaran belanja produktif agar pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada 2024 bisa tercapai.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani mengatakan, belanja yang bersifat produktif seperti belanja infrastruktur harus tetap digenjot.

Dia mencontohkan, program seperti Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rumah (MBR) harus tetap dijalankan sehingga kuotanya bisa tercapai.

"FLPP itu kan memang perlu sekarang ini pembangunan itu tetap bisa jalan. Jadi perlu ada perhatian dari pemerintah jangan sampai kuotanya itu tidak bisa tercapai. Ini ada biaya-biaya yang perlu terus didorong," ujar Shinta kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/7).

Shinta menilai, dengan kondisi ekonomi saat ini memang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan untuk diarahkan kepada industri-industri yang bisa menghasilkan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi.

"Kita juga melihat ada dasar-dasar yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa lebih mengembangkan produktivitas melalui nilai tambah," katanya.

Dari sisi belanja daerah juga perlu dipercepat sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

"Harus kita terus dorong seperi e-Katalog, tapi belanja daerah ini juga harus terus diakselerasi karena jelas mempengaruhi perekonomian daerah tersebut," imbuh Shinta.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja negara hingga Semester I-2024 baru mencapai Rp 1.398 triliun atau setara 42% dari APBN 2024. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan tahun sebelumnya terutama didukung oleh akselerasi kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).

Pada prognosis belanja negara Semester II-2024 diperkirakan akan melampaui dari alokasinya di dalam APBN 2024. Hal ini dipengaruhi terutama dengan adanya percepatan pencairan belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri/dalam negeri serta peningkatan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi seiring dinamika asumsi makro tahun 2024.

Selanjutnya, belanja negara akan digunakan untuk menjaga daya beli dan membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi energi, serta penyaluran transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja negara akan terus dioptimalkan guna mencapai prioritas pembangunan nasional, terutama penyelesaian program strategis nasional dengan tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja negara dalam pelaksanaan APBN.

Bisnis.com, JAKARTA — Urungnya Presiden Joko Widodo untuk segera berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), hingga dolar AS yang kian perkasa tidak terpisahkan dari dinamika belanja negara. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperkirakan akan melebar, memengaruhi berbagai kebijakan negara.

Jokowi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti akses air, listrik, hingga lokasi, yang membuatnya batal untuk berkantor di sana pada bulan ini. Padahal, Jokowi sempat optimistis bisa segera IKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Urungnya Presiden Joko Widodo untuk segera berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), hingga dolar AS yang kian perkasa tidak terpisahkan dari dinamika belanja negara. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperkirakan akan melebar, memengaruhi berbagai kebijakan negara.

Jokowi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan infrastruktur di IKN, seperti akses air, listrik, hingga lokasi, yang membuatnya batal untuk berkantor di sana pada bulan ini. Padahal, Jokowi sempat optimistis bisa segera IKN.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bukan belana modal, belanja pemerintah pusat mayoritas digunakan untuk pembayaran bunga utang dan belanja pegawai.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, komposisi belanja pemerintah pusat masih didominasi pembayaran bunga utang dan belanja pegawai. Sedangkan belanja modal terus menurun setiap tahunnya.

Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini menilai, seharusnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah paling banyak disalurkan melalui belanja modal, sebab akan besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, pada 2023 lalu, proporsi anggaran belanja pegawai tercatat sebesar 18,8%, pembiayaan bunga utang sebesar 19%. Sedangkan proporsi belanja modal hanya sebesar 11,3%.

“Untuk 2024 dan 2025 ketika kita tau akan ada banyak utang jatuh tempo, dan ini dirasa masih cukup tinggi dibandingkan belanja pegawai atau belanja modal,” tutur Eisha dalam agenda diskusi publik Indef, Kamis (4/7).

Indef mencatat, pada tahun ini jumlah proporsi pembayaran bunga utang juga meningkat yakni dari 19% pada 2023 menjadi 20,3% pada 2024. Sedangkan belanja modal turun menjadi 10% dibandingkan 11,3% pada 2023.

Untuk diketahui, pemerintah akan membayar bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun. Pembayaran bunga utang itu meningkat 11,55% dari realisasi pembayaran bunga utang di 2023 yang sebesar Rp 439,88 triliun.

Sebelumnya, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, beban bunga utang tersebut sudah cukup membebani ruang fiskal yang semakin terbatas, di samping adanya kewajiban pemerintah membayar utang jatuh tempo.

Jika dibandingkan dengan anggaran belanja negara, pembayaran bunga utang tersebut setara 14,96% dari anggaran belanja negara tahun ini yang nilainya mencapai Rp 3.325,1 triliun.

“Di sisi lain, upaya meningkatkan penerimaan negara juga semakin tidak mudah di saat ekonomi global melambat dan harga komoditas melesu,” tutur Eko.