Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) atau SIG berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan melalui penyediaan semen hijau dan solusi hijau.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, mengatakan Semen hijau SIG memiliki keunggulan ramah lingkungan dengan emisi karbon lebih rendah hingga 38% dibandingkan semen konvensional.

Selain itu, produk ini mengandung lebih dari 90% komponen dalam negeri (TKDN), melebihi ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 yang menetapkan TKDN minimal 40%.

“Semen hijau SIG hadir dengan rentang spesifikasi lengkap yang telah tersertifikasi SNI untuk menyesuaikan karakteristik berbagai aplikasi dan kebutuhan, sehingga lebih tepat guna,” ujar Donny dalam siaran pers, Sabtu (9/112024).

SIG terus berinovasi, salah satunya dengan memperkenalkan precise interlock brick (PIB), produk turunan semen hijau.

PIB menawarkan solusi pembangunan rumah yang efisien, ramah gempa, dan mempercepat durasi konstruksi. PIB telah diterapkan di berbagai proyek, seperti di Sulthan Residence, Kabupaten Pasaman Barat, dan pada hunian ramah lingkungan tipe 36 di IKN (Ibu Kota Nusantara) yang dibangun dalam 15 hari.

Donny berharap inovasi ini dapat mendukung pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia. “Kami ingin mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat,” kata Donny.

SIG menyambut baik penyelenggaraan KI 2024 sebagai momentum untuk memperkenalkan produk semen hijau dan solusi hijau kepada publik, terutama pemangku kepentingan sektor konstruksi.

“Event ini sangat penting bagi SIG untuk memperkenalkan produk inovatif terkait solusi perumahan,” ujar Donny.

KI 2024 merupakan ajang pertemuan pemangku kepentingan sektor konstruksi di Indonesia. Mengusung tema Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing, acara ini dimeriahkan dengan pameran, penghargaan, kompetisi, dan berbagai kegiatan lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya sektor konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

“Pembangunan infrastruktur dan perumahan akan mendukung itu semua,” kata AHY.

AHY menilai tema KI 2024 sangat relevan dengan tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global. Ia mendorong pemangku kepentingan untuk meningkatkan kompetensi dan adaptasi terhadap dampak urbanisasi serta perkembangan teknologi untuk memperkuat ketahanan industri.

“Disrupsi akan terus terjadi. Kita harus siap menghadapi kemajuan pesat teknologi konstruksi,” tegas AHY.

Sejalan dengan arahan Menko AHY, SIG siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahun.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Maruarar dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito bilang, hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” terang Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Maruarar melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut.

Merespons pernyataan tersebut, Nixon menyampaikan, pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH, dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Lebih lanjut, Nixon menerangkan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non-subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976.

Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50 persen masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedangkan di sisi suplai, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Oleh karena itu, menurut Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja.

"Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya," tutup dia.

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan Indonesia menghadapi masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup berat.

Salah satunya terkait kompetensi penduduk Indonesia yang rendah. Padahal, kompetensi SDM menjadi salah satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju.

“Bapak-Ibu yang saya hormati, kita menghadapi permasalahan sumber daya manusia dan kebudayaan yang cukup berat, yaitu pertama kita punya masyarakat kita penduduk Indonesia yang mayoritas masih low quality, masih punya kompetensi yang rendah,” ujar Pratikno dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dikutip Jumat (8/11/2024).

Pratikno mengatakan jika kompetensi SDM rendah, tentu tidak akan produktif, tidak kompetitif, bahkan tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Pratikno mengatakan bahwa masalah kesehatan juga menjadi kunci agar menjadi negara maju.

“Walaupun kompetensinya tinggi, kalau tidak sehat ya tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas,” katanya.

Selanjutnya, masalah Pendidikan yang relevan. Menurut dia, jika pendidikannya tinggi, tetapi tidak relevan maka tidak akan kontributif. Oleh karena itu, dia menilai relevansi menjadi sangat penting.

“Jadi bagaimana kita kompetensinya tinggi, kesehatannya baik, dan relevansinya tinggi,” ujar Pratikno.

Pada kesempatan tersebut, Pratikno memaparkan beberapa quick win (percepatan) yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam jangka pendek, seperti renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, pengembangan talenta unggul, penguatan sains dan teknologi, serta kebudayaan keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak.

“Di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak/Ibu Kepala Daerah, juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” katanya.

Pratikno menambahkan, Presiden Prabowo sudah memberikan arahannya dalam rangka penguatan SDM Indonesia yakni melalui sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender, pemuda, dan disabilitas, serta tentang penyelenggaraan kehidupan harmonis yang selaras dengan alam dan lingkungan.

“Ini saya tidak ingin mendetilkan secara detail, tetapi Bapak Presiden Prabowo, sebagaimana sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk pada saat kampanye, ada beberapa program prioritas dan juga quick win yang harus kita capai,” ujarnya.

Dia mencontohkan, salah satu percepatan yang memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah hingga tingkat desa adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pemerintah Daerah, lanjut Pratikno, dapat melakukan revitalisasi puskesmas untuk screening serta memberikan berbagai dukungan bahan medis.

“Mari kita bersama-sama pusat dan daerah untuk menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo,” kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto, mengatakan pihaknya tengah mengajukan revisi Undang-Undang Otonomi Daerah.

Revisi dilakukan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah. Perubahan regulasi tersebut secara garis besar untuk memberikan kemudahan bagi para pengembang melakukan ekspansi pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.

"Pemda harus terlibat (menyukseskan program 3 juta rumah). Oleh sebab itu kita sedang mengajukan revisi UU Otonomi Daerah. Bagaimana pemda bisa memiliki peran yang lebih aktif untuk penyediaan rumah MBR," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu malam (7/11/2024).

Iwan menilai selama ini regulasi terkait otonomi daerah masih menjadi bottleneck dalam membangun hunian di daerah. Terutama yang menyangkut masalah perizinan hingga pemungutan pajak daerah atas pembangunan properti.

"Selama ini menjadi bottleneck, kedua kemudahan perizinan, kita pernah dengar juga masalah Persetujuan Bangun Gedung (PBG) SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di beberapa daerah masih ada kendala," ujar Iwan.

Harapannya dengan perubahan regulasi tersebut bisa memberikan keringanan dari sisi pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pengenaan retribusi lainnya di daerah.

"Di samping itu kita berharap ada skema insentif, bagaimana ada keringanan, kita tahu ada biaya BPHTB, kemudian ada biaya lain yang kemudian diharapkan tidak membebani masyarakat," kata Iwan.

(NIA DEVIYANA)

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dua kuartal sebelumnya, yakni 5,11% untuk kuartal I dan 5,05% pada kuartal II.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, berpendapat pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III mengalami pelemahan merupakan hal yang wajar dan sudah diperkirakan sebelumnya. Sebab laju pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"(Ekonomi di bawah 5%) ya, nggak apa-apa. Ya memang kondisinya seperti itu, memang sudah diperkirakan pertumbuhan kita akan menurun di triwulan tiga," kata Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Berbeda dengan kondisi pada kuartal I dan II yang selama periode tersebut banyak agenda yang mampu meningkatkan kinerja perekonomian seperti berbagai hari raya dan libur nasional maupun keagamaan hingga Pilpres.

"Semua indikator-indikator perekonomian kan menunjukkan hal tersebut (penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi) mulai dari menurunnya daya beli, turunnya angka PMI, purchasing management index. Ya berarti kan kondisi perekonomian itu mengalami perlambatan," terang Piter.

"(Pada kuartal III) memang tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lebih tinggi," ucapnya lagi.

Di sisi lain, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat pertumbuhan ekonomi RI yang berada di bawah 5% ini merupakan tanda pelemahan daya beli masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Sebab menurutnya meski pertumbuhan ekonomi RI secara musiman memang turun pada kuartal III dari tahun ke tahun, namun biasanya penurunan yang terjadi tidak separah ini. Artinya ada faktor lain yang mendorong angka pertumbuhan ekonomi RI jauh di bawah dua kuartal sebelumnya.

"Memang ada siklus pengaruh Tapi kalau itu aja Biasanya naik growth-nya (penurunan pertumbuhan ekonomi dibanding kuartal sebelumnya) hanya nol koma sekian. Harusnya masih bisa di atas 5%," ucapnya.

Dalam hal ini Tauhid menyoroti dua faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja saat ini adalah melemahnya daya beli masyarakat dan rendahnya konsumsi pemerintah. Sebab menurutnya ini merupakan dua faktor paling berpengaruh dalam angka pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada persoalan daya beli yang kemudian membuat ekonomi kita nggak bergerak naik. Bahkan kalau daya beli masih 4,9% ya pertumbuhan ekonomi pasti rendah. Jadi persoalan daya beli cukup kuat di situ," terangnya.

"Kedua menurut saya yang kurang begitu baik adalah konsumsi pemerintah. Itu hanya tumbuh 4,62%. Artinya bahwa anggaran pemerintah yang sudah dibelanjakan ternyata belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi," sambung Tauhid.

Selain itu ada juga faktor lain seperti pelemahan sektor industri yang pertumbuhannya hanya 4,72%. Padahal sektor ini mempengaruhi sekitar 19% kondisi ekonomi nasional. Kemudian ada juga dari sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,69% dan pelemahan kinerja di sektor-sektor lain.

Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2024 yang tercatat hanya 4,95% menunjukkan perlambatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga hingga melemahnya ekspor dibandingkan impor.

"Perlambatan aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh masih terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga serta kenaikan impor yang lebih besar dari ekspor, terutama untuk barang modal dan bahan baku yang diperlukan oleh sektor industri, sehingga menekan kontribusi ekspor netto pada pertumbuhan," jelasnya.

Menurutnya kondisi perlambatan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya potensi permasalahan ekonomi lebih jauh. Namun ia mengkhawatirkan kondisi perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah yang masih rendah. Sebab dua faktor ini merupakan salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi RI.

"Meskipun kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan masalah struktural, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran sosial pemerintah yang tertunda menandakan pemerintah perlu fokus mengeluarkan kebijakan sisi permintaan yang dapat mengungkit daya beli masyarakat," terang Josua.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan jika pembangunan 3 juta rumah akan berfokus pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Dia mengatakan, hal tersebut termasuk Aparatur Sipil Negara atau ASN yang turut memiliki pendapatan di bawah rata-rata.

"Misalnya ada ASN yang berpenghasilan rendah, ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpenghasilan rendah, ada polisi yang berpenghasilan rendah, kemudian ada guru, ada milenial, ada yang bergerak di jaringan usaha," ujar Maruarar Sirait ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 November 2024.

Dia mengatakan, pembangunan 3 juta rumah itu diwacanakan berasal dari banyaknya rumah yang tidak ditempati. Maruarar berujar, penentuan lokasi pembangunan rumah disebut-sebut akan berdekatan dengan tempat daerah perkantoran.

"Jadi kan konsep sederhananya itu harus menjadi rumah pertama. Kemudian artinya juga harus bisa berdekatan antara rumah dan tempat kerja. Itu mengurangi kermacetan dan inefisiensi," ucap dia.

Maruarar Sirait menginginkan program pembangunan 3 juta rumah itu dilakukan secara terbuka tanpa ada suatu hal yang ditutup-tutupi. Hal tersebut, kata dia, agar masyarakat bisa menilai dan mengetahui kementeriannya bekerja secara transparan.

"Karena kami (Kementerian PKP) mau yang terbuka, tidak eksklusif, jadi juga tampak dari situ ekosistem yang produktif," tutur Maruarar Sirait.

Sementara itu, dia berencana 3 juta rumah yang akan dibangun dapat membentuk ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Maruarar berujar, hal tersebut seperti masyarakat pada umumnya yang sama-sama mengelola keamanan hingga kebersihan.

"Sehingga kami berpikir, tentu mereka (penghuni 3 juta rumah) nanti mesti iuran keamanan, sama kebersihan, bayar listrik, sehingga nanti mereka juga berapa ratus orang keluarga yang ada di sana bisa berinteraksi secara positif," ujarnya.

Maruarar Sirait membayangkan jika program 3 juta rumah itu berjalan lancar justru dapat menggerakkan sektor ekonomi baru. Dia mengatakan, hal tersebut harus memiliki ekosistem yang sehat.

"Misalnya bisa, siapa tahu ada yang bisa bisnis bareng. Ya produktiflah, ekosistemnya itu kan harus sehat. Saya pikir itu yang kita mau capai," tutur Maruarar Sirait.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan jika pembangunan 3 juta rumah akan berfokus pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Dia mengatakan, hal tersebut termasuk Aparatur Sipil Negara atau ASN yang turut memiliki pendapatan di bawah rata-rata.

"Misalnya ada ASN yang berpenghasilan rendah, ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpenghasilan rendah, ada polisi yang berpenghasilan rendah, kemudian ada guru, ada milenial, ada yang bergerak di jaringan usaha," ujar Maruarar Sirait ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 November 2024.

Dia mengatakan, pembangunan 3 juta rumah itu diwacanakan berasal dari banyaknya rumah yang tidak ditempati. Maruarar berujar, penentuan lokasi pembangunan rumah disebut-sebut akan berdekatan dengan tempat daerah perkantoran.

"Jadi kan konsep sederhananya itu harus menjadi rumah pertama. Kemudian artinya juga harus bisa berdekatan antara rumah dan tempat kerja. Itu mengurangi kermacetan dan inefisiensi," ucap dia.

Maruarar Sirait menginginkan program pembangunan 3 juta rumah itu dilakukan secara terbuka tanpa ada suatu hal yang ditutup-tutupi. Hal tersebut, kata dia, agar masyarakat bisa menilai dan mengetahui kementeriannya bekerja secara transparan.

"Karena kami (Kementerian PKP) mau yang terbuka, tidak eksklusif, jadi juga tampak dari situ ekosistem yang produktif," tutur Maruarar Sirait.

Sementara itu, dia berencana 3 juta rumah yang akan dibangun dapat membentuk ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Maruarar berujar, hal tersebut seperti masyarakat pada umumnya yang sama-sama mengelola keamanan hingga kebersihan.

"Sehingga kami berpikir, tentu mereka (penghuni 3 juta rumah) nanti mesti iuran keamanan, sama kebersihan, bayar listrik, sehingga nanti mereka juga berapa ratus orang keluarga yang ada di sana bisa berinteraksi secara positif," ujarnya.

Maruarar Sirait membayangkan jika program 3 juta rumah itu berjalan lancar justru dapat menggerakkan sektor ekonomi baru. Dia mengatakan, hal tersebut harus memiliki ekosistem yang sehat.

"Misalnya bisa, siapa tahu ada yang bisa bisnis bareng. Ya produktiflah, ekosistemnya itu kan harus sehat. Saya pikir itu yang kita mau capai," tutur Maruarar Sirait.

Pemerintah terus berupaya memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyebab aktivitas ilegal tersebut masih menjamur di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," terang Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel.

Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma masalahnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardlessgender-nya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" tutur Djoko.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti pinjol ilegal.

Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untuk orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," jelas Djoko.

Judi online hingga pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu penyebab kedua aktivitas ilegal tersebut masih berkembang di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti judol ataupun pinjol ilegal. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mengetahui rata-rata skor IQ bisa memberikan kita wawasan tentang faktor sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi perkembangan kognitif penduduk di suatu negara.

IQ adalah rasio kemampuan kognitif individu terhadap kelompok usianya. Biasanya diukur menggunakan tes standar yang dirancang untuk menilai berbagai kompetensi kognitif seperti pemecahan masalah, penalaran, memori, dan pemahaman.

Skor kemudian dinormalisasi untuk membuat distribusi dengan rata-rata 100.

Negara-negara dengan IQ rata-rata terendah biasanya menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang besar. Ini termasuk tidak memiliki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, serta nutrisi yang layak, ketidakstabilan politik, atau bahkan konflik.

Ini 10 negara dengan IQ terendah di dunia menurut World Population Review 2024:

1. Nepal

Nepal memiliki IQ rata-rata terendah yaitu 42,99, sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya gizi yang baik, dan sekolah yang kekurangan sumber daya. Ketidakstabilan politik dan bencana alam semakin mengganggu pendidikan dan infrastruktur.

2. Liberia

IQ rata-rata Liberia sebesar 45,07 dipengaruhi oleh perang saudara dan ketidakstabilan politik selama puluhan tahun. Faktor-faktor ini telah sangat mengganggu sistem pendidikan dan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas.

3. Sierra Leone

Sierra Leone juga memiliki IQ rata-rata 45,07, dipengaruhi oleh perang saudara, Ebola, dan kemiskinan. Tantangan-tantangan ini menyebabkan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

4. Guatemala

Rata-rata IQ Guatemala sebesar 47,72 terhambat oleh kemiskinan, kekurangan gizi, dan kurangnya sumber daya pendidikan. Daerah pedesaan, khususnya, mengalami kekurangan dana sekolah.

5. Gambia

Gambia memiliki IQ rata-rata 52,98, dipengaruhi oleh kemiskinan, kekurangan gizi, dan sistem pendidikan yang kekurangan dana. Pandangan budaya terkadang tidak memprioritaskan pendidikan formal.

6. Nikaragua

IQ rata-rata Nikaragua sebesar 52,69 dipengaruhi oleh kemiskinan dan pengangguran. Banyak anak bekerja alih-alih bersekolah di sekolah yang sumber dayanya terbatas, terutama di daerah pedesaan.

7. Guinea

Guinea memiliki IQ rata-rata 53,48 karena kemiskinan, kekurangan gizi, dan sistem pendidikan yang belum berkembang. Faktor budaya juga memengaruhi akses ke sekolah formal.

8. Ghana

Rata-rata IQ Ghana sebesar 58,16 dipengaruhi oleh kemiskinan dan kesenjangan antara sistem pendidikan perkotaan dan pedesaan. Meskipun ada perbaikan, banyak sekolah masih kekurangan sumber daya.

9. Pantai Gading

Pantai Gading memiliki IQ rata-rata 58,16, dengan kemiskinan yang meluas, kekurangan gizi, dan sekolah yang kekurangan dana. Daerah pedesaan khususnya terkena dampaknya.

10. Sudan Selatan

Rata-rata IQ Sudan Selatan sebesar 58,16 berasal dari konflik yang sedang berlangsung, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Faktor-faktor ini berdampak besar pada perkembangan kognitif.

Berdasarkan data tersebut pula, Indonesia menempati urutan ke-96 dari 110 negara yang terlacak dengan rata-rata skor IQ 93,95. Peringkat tersebut masih berasal di atas Thailand dan Laos untuk negara lain di Asia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa tanda jika KTP Anda disalahgunakan orang lain untuk pinjol. Anda wajib waspada.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan edukasi agar masyarakat tak tertipu dari aktivitas investasi ilegal, pinjaman online (pinjol), atau gadai online.

Bahkan, dalam rangka mengantisipasi semakin maraknya aktivitas investasi berbasis digital ilegal, OJK telah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI). Tujuannya agar masyarakat terlindungi.

Meski demikian, ada baiknya masyarakat juga mengantisipasi sendiri dengan rajin membaca tanda-tanda apakah KTP Anda disalahgunakan pinjol atau tidak.

Sebab seperti diketahui, kejahatan online semakin banyak ditemukan. Modusnya juga bermacam-macam.

Salah satunya yakni dengan menggunakan KTP orang lain untuk melakukan pinjaman online. Namun biasanya, hanya pinjol ilegal yang tidak ketat menyeleksi nasabahnya.

Buat Anda yang khawatir KTP disalahgunakan orang lain, ada baiknya Anda mengenal tanda-tanda KTP digunakan pinjol orang lain.

Tanda yang paling utama adalah Anda sering mendapatkan notifikasi perbankan atau aktivitas apapun yang tidak Anda lakukan.

Selain itu, Anda kemungkinan juga akan mendapat telepon penagihan apabila orang yang menyalahgunakan KTP Anda tidak tepat waktu membayar tagihan.

Nah buat Anda yang ingin cek KTP disalahgunakan orang lain atau tidak, Anda bisa mengeceknya di SLIK OJK.

Namun pengecekan juga sudah bisa dilakukan secara online melalui situs idebku.ojk.go.id. Karena bisa secara online, jadi kita tidak perlu harus antre di kantor OJK.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara mudah cek apakah KTP dan NIK Anda dipakai orang lain untuk pinjol atau tidak.

Sebagaimana diketahui, KTP dan bahkan NIK menjadi salah satu syarat yang akan diminta ketika Anda mengajukan pinjaman.

Akan tetapi saat ini, ada banyak sekali kejahatan online yang memungkinkan oknum tak bertanggung jawab menggunakan KTP orang lain untuk mendapatkan pinjaman.

Tentu saja, hal tersebut hanya bisa didapat dari pinjaman ilegal.

Sebab tanpa disadari, ada sejumlah penyedia pinjol ilegal yang tidak memeriksa berkas dengan seksama. Hal itu menyebabkan penggunaan NIK tidak diawasi.

Akibatnya, bisa terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Nah, buat Anda yang sedang cari cara cek apakah KTP Anda disalahgunakan orang lain untuk pinjol atau tidak, simak tutorial di bawah ini.

Cara Cek KTP Dipakai Pinjol oleh Orang Lain

• Buka situs idebku.ojk.go.id
• Pilih "Pendaftaran" dan mulai isi data seperti jenis debitur, identitas, kewarganegaraan, nomor identitas
• Setelah itu masukkan kode captcha dan klik "Selanjutnya" untuk melanjutkan mengisi formulir SLIK OJK
• Anda akan diminta untuk mengunggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto
• Klik tombol "Ajukan Permohonan". Apabila berhasil, pemohon akan mendapatkan nomor pendaftaran
• Pemohon kemudian dapat melakukan pengecekan status permohonan di menu "Status Layanan" dengan mengisi nomor pendaftaran yang telah didapatkan
• Setelah semua step dilalui, OJK akan memproses permohonan iDeb melalui email pemohon paling lambat 1 hari kerja setelah pendaftaran dilakukan

Jika ada pinjaman mencurigakan yang bukan dari anda, segera laporkan ke OJK melalui melalui telepon 157, [email protected] atau WhatsApp 081-157-157-157.