Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto membesut Badan Penerimaan Negara kemungkinan tidak akan terlaksana. Pembentukan badan baru yang mengurus penerimaan negara itu kabarnya mendapatkan pertentangan dalam kabinet yang akan diumumkan Prabowo.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda. Pria yang juga Ekonom Senior INDEF dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Seperti diketahui, Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira ikut bicara soal wacana ini. Menurutnya rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya.

"Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara presiden dan tim ekonomi kabinet," ungkap Anggawira ketika dihubungi detikcom.

Anggawira menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusulkan oleh Prabowo adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menolak ide tersebut, Anggawira menilai tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya," tutupnya.

Respons Sri Mulyani

Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat sebelum acara makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani enggan berkomentar soal Badan Penerimaan Negara. Dia cuma diam mendengar pertanyaan soal Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk dan langsung berjalan cepat masuk ke Istana Negara.

Saat keluar dari Istana Negara, Sri Mulyani kembali ditanyai soal hal ini. Responsnya tetap sama, tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Setelah ditanya, dia langsung bergegas masuk ke mobilnya, melempar senyum ke awak media, dan mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih ya," ujar Sri Mulyani sambil melempar senyum kepada para awak media di Istana.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

Sementara itu, beberapa menteri kabinet Indonesia Maju lainnya juga buka suara soal nasib Badan Penerimaan Negara. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sampai saat ini Prabowo terlihat akan menempatkan 3 wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan.

Salah satu wakil menteri itu, Suharso bilang, akan ditugaskan mengurus penerimaan negara. Maka dari itu dia memperkirakan Prabowo tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu (tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara)," ungkap Suharso ditemui di tempat yang sama.

Ketika ditanya apakah instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional diajak membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara, Suharso enggan menjawab. Dia bilang hal itu bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti. "Nanti tanya sama menteri yang baru ya," katanya singkat.

Menko Perekonomian Airlangga juga buka suara soal kabar Badan Penerimaan Negara yang batal dibentuk. Menurutnya tunggu saja keputusan Prabowo nanti, karena memang Sri Mulyani sudah diberikan 3 Wakil Menteri Keuangan. Tambahan Wakil Menteri Keuangan dijabat Anggito Abimanyu, mantan orang Kementerian Keuangan juga.

Sementara dua Wakil Kementerian Keuangan lainnya adalah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," beber Airlangga.

Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara nampaknya tidak akan terealisasi. Rencana sebelumnya, bakal ada Badan Penerimaan Negara sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda.

Pria yang juga merupakan Ekonom Senior Indef dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani juga sebelumnya sudah pernah bicara soal wacana ini ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Saat itu, dia dipanggil Prabowo karena mendapatkan tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia cuma menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) yang lalu.

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira ikut bicara soal wacana ini. Menurutnya rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya.

"Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara Presiden dan tim ekonomi kabinet," ungkap Anggawira ketika dihubungi detikcom.

Anggawira menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusulkan oleh Prabowo adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menolak ide tersebut, Anggawira menilai tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini.

"Pemerintahan baru memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonomi ke depan, termasuk potensi reformasi institusi," ungkap Anggawira.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya," tutupnya.

Saksikan Live DetikSore:

Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) menggelar Repnas National Conference & Awarding Night di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10), menegaskan komitmen mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk menjaga ketahanan energi nasional, dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berkeadilan.

Terlebih, saat ini Repnas telah menciptakan ekosistem berupa 2 juta pengusaha muda yang dilaksanakan lewat Pengurus Daerah Repnas di Indonesia, di mana Repnas memberikan pendampingan pada tahap konsultasi hingga pendanaan bagi para pengusaha muda pemula.

"Kami memastikan dukungan peran pengusaha muda dalam penciptaan lapangan kerja menuju kemandirian mandiri dan pangan sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2024," ujar Ketua Umum Repnas, Anggawira.

Anggawira memaparkan, Repnas pada masa kampanye telah menginisasi berbagai gerakan kewirausahan pengembangan ekonomi, diikuti kolaborasi dengan organisasi mahasiswa serta kampus sebagai salah satu relawan teraktif dan memiliki tingkat influence tinggi.

"Kita tidak berhenti pasca kampanye, melainkan terus melakukan inovasi dan transformasi hadirkan pemberdayaan untuk masyarakat," katanya.

Dalam kurun waktu kampanye hingga hari ini, Anggawira menyampaikan keaktifan Repnas mendukung visi ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, serta pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

"Kami percaya bahwa dengan kolaborasi erat, kita dapat mendorong ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air sebagai fondasi yang kuat untuk mencapai Indonesia Emas 2045," katanya.

Kolaborasi yang dimaksud antara lain lewat kehadiran beberapa Ketua Umum Pengurus Daerah HIPMI yang menyatakan siap bergerak bersama.

Menurut Anggawira, Repnas tidak bisa dipisahkan dari HIPMI, karena Repnas adalah implementasi gerakan dari ideologi HIPMI Bersinergi dan Berkolaborasi untuk menjadi tuan di rumah sendiri.

Dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, Repnas akan terus memperkuat peran pengusaha muda dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi daerah, dan menjadikan Indonesia mandiri dalam pangan, energi, dan air.

"Repnas akan selalu berusaha menjadi Garda Terdepan untuk mendukung Pemerintahan Prabowo Gibran dengan inisiatif, Kreatifitas dan SDM yang berkualitas," kata Anggawira

Menteri ESDM sekaligus Ketua Dewan Pembina Repnas, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Repnas berperan penting dalam kampanye Prabowo-Gibran dalam menggalang suara pemilih pemula dan pemilih muda.

"Saya rasa memang Repnas ini adalah relawan yang konkrit dan berperan penting, sehingga peranannya sangat dibutuhkan untuk mendukung emerintahan Prabowo-Gibran dalam 5 tahun," kata Bahlil.

Sebagai Subholding Gas PT Pertamina Persero, dua jalur pengembangan bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sejalan dengan Asta Cita Pemerintah 2024-2029 di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Baik itu berkaitan dengan peran strategis gas bumi sebagai energi transisi maupun energi baru terbarukan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, mengungkapkan dua jalur pengembangan bisnis PGN dimaksud terdiri atas pertama berjalan di legacy business yaitu gas bumi dan kedua adalah menuju Low Carbon Business. Seluruhnya tergabung dalam 6 program strategis yang telah ditetapkan.

"Dari 6 program strategis dimaksud, pertama adalah pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas. Tujuannya untuk konektivitas antar wilayah gas bumi dan meningkatkan akses gas bagi pengguna baru," ungkap Rosa dalam REPNAS National Conference, Senin (14/10/2024).

Peningkatan infrastruktur gas bumi ini sejalan dengan poin kedua dari Asta Cita Prabowo-Gibran yaitu swasembada energi dan ekonomi hijau. Pada upaya swasembada energi, terdapat sejumlah poin penting seperti pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, serta memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor.

"Gas bumi menjadi sangat penting dalam Visi Emas Indonesia 2045 karena merupakan energi paling bersih dibandingkan sumber energi fosil lainnya. Maka gas bumi juga sangat strategis sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060," jelasnya.

Ditambah lagi, Indonesia adalah salah satu produsen gas bumi sehingga perannya akan sangat membantu keuangan negara ketika direalisasikan sebagai pengganti LPG yang notabene bersumber dari impor.

"Jargas (Jaringan Gas) untuk rumah tangga mendukung kemandirian energi. Karena kemampuan kita untuk mensupply LPG untuk kebutuhan domestik itu lebih kurang hanya 30%. Sementara kebutuhannya semakin meningkat. Apa bedanya dengan kemudian menggunakan gas bumi? Sehingga ini akan mengurangi import LPG dan memberikan penghematan devisa negara," Rosa memaparkan.

Pengembangan Jargas ini menjadi poin ketiga dari Program Strategis PGN. Adapun poin kedua adalah pembangunan Terminal Penerima LNG & LNG Hub. Sedangkan Program Strategis keempat adalah Optimalisasi Aset SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) sebab BBG tetap dibutuhkan baik untuk kendaraan pribadi maupun transportasi massal berdampingan dengan kendaraan listrik di era transisi ini.

"Artinya akan ada peranan sangat penting oleh gas bumi yang kemudian akan membentuk satu ekosistem penyediaan energi bersih," tegasnya.

Di poin kelima dan keenam dari Program Strategis PGN adalah berkaitan dengan Program Dekarbonisasi dengan Carbon Capture dan Program Energi Baru Terbarukan. "Tentu saja yang relate dengan bisnisnya PGN dan kami membuka kemitraan untuk ini," ujar Rosa.

Program Strategis PGN di jalur kedua ini sejalan dengan arah Ekonomi Hijau pada Asta Cita yaitu akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target NZE.

"Atas peranan yang penting ini tidak mungkin dijalankan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi. Semoga kita semua akan bersama terus bergandengan tangan untuk bersama mewujudkan visi kita menuju Indonesia Emas 2045 dengan energi yang ramah lingkungan dan menumbuhkan pertumbuhan yang berkelanjutan," ucap Rosa.

JAKARTA, investor.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak para pengusaha muda khususnya yang tergabung dalam Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) untuk berkontribusi menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

Prabowo mengatakan, mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu misi utamanya sebagai kepala negara baru selama lima tahun ke depan. 

"Saya telah menerima mandat dari rakyat Indonesia dengan tujuan utama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," ujar Prabowo saat memberikan sambutan secara daring dalam acara Repnas National Conference & Awarding Night di Jakarta, Senin (14/10/2024)

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia, menjaga dan mengamankan kekayaan seluruh rakyat Indonesia, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Prabowo juga berkomitmen pemerintahannya akan berupaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini rata-rata berkisar 5%. Salah satu upaya strategis yang akan dilakukan adalah mendorong hilirisasi.

"Saya telah menerima mandat dengan tekad menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Saudara-saudara sekalian bersama-sama kita akan melaksanakan hilirisasi yaitu kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia, kekayaan kita harus kita urus dengan sebaik-baiknya," ucap Prabowo. 

Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan akan memastikan gizi anak-anak di Indonesia terpenuhi melalui program yang dilakukan pemerintah ke depannya.

"Anak-anak kita harus makan dengan bergizi setiap hari saudara-saudara sekalian. Hal ini membutuhkan kerja sama yang baik dan kita menjamin kehidupan rakyat kita lebih sejahtera, lebih adil. Tidak boleh lagi ada kemiskinan di bumi Indonesia," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha muda dan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada banyak program yang bisa dikolaborasikan, salah satunya makan bergizi gratis.

Ketua Umum Repnas Anggawira menyebutkan, pihaknya telah menyerap sederet aspirasi dari para pengusaha muda yang bisa mendukung terwujudnya target pertumbuhan ekonomi 8 persen di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Aspirasi ini siap diusulkan ke Presiden-Wapres terpilih tersebut.

"Kita sudah menyerap aspirasi dari teman-teman dan kita sudah susun, nanti kita sampaikan langsung ke Pak Prabowo. Kita harap sinergi dan kolaborasi di antara teman pengusaha Repnas dengan pemerintah untuk mengakselerasi berbagai program, salah satunya yang utama adalah makan siang bergizi gratis," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Anggawira menyampaikan, rekan-rekan di Repnas memiliki networking yang cukup baik di daerah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Sebab, ada banyak UMKM daerah yang bisa ikut serta dalam menjalankan program tersebut, yang nantinya juga diharapkan bisa mengakselerasi pertumbuhan UMKM di daerah.

"Kita punya networking yang cukup baik dari daerah harapannya bisa mengakselerasi UMKM dari daerah. Dan tentunya bisa menumbuhkan ekonomi lokal. Karena kan kita lihat pertumbuhan kita enggak bisa berbasis di perkotaan saja, tapi juga harus mendorong pertumbuhan yang lebih merata di pedesaan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketum Repnas Fathul Nugroho mengatakan, kolaborasi antar pengusaha muda dan pemerintah bisa melahirkan dua juta pengusaha baru yang bisa memperlancar laju ekonomi nasional. Dengan jutaan pengusaha baru tersebut, akan ada 10-19 juta lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan kembali kelas menengah di Indonesia.

"Yang belakangan lumayan ramai dibicarakan di sektor ekonomi bahwa terjadi deflasi dan kelas menengah kita menurun. Maka kita mendorong kira-kiranya dua juta pengusaha baru nasional Indonesia. Kalau dua juta pengusaha baru itu memiliki karyawan setidaknya lima orang dalam satu perusahaan, maka akan tentunya memberikan lapangan pekerjaan sekitar 10 juta sampai 19 juta lapangan pekerjaan," kata dia.

(Dhera Arizona)

Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan semangat membara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada demi tercapainya Indonesia Emas 2045.

Acara yang dihadiri oleh hampir 1.000 pengusaha muda dari seluruh Indonesia serta tokoh-tokoh nasional yang mendukung agenda pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Besok, REPNAS akan melanjutkan rangkaian acara dengan mengadakan REPNAS National Conference & Awarding Night, yang akan dihadiri oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kemudian, Menteri ESDM sekaligus Ketua Dewan Pembina Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum & HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, serta berbagai tokoh penting lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum REPNAS, Anggawira, menegaskan pentingnya peran pengusaha muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Pertumbuhan ekonomi sebesar 8% adalah target yang ambisius, tetapi bukan tidak mungkin tercapai jika kita dapat bersinergi dengan baik antara pengusaha muda, pemerintah, dan sektor swasta. REPNAS berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya tersebut," ujar Anggawira pada press conference Rakornas REPNAS, Minggu (13/10).

Dalam kesempatan ini, secara resmi REPNAS juga menyusun delapan aksi nyata yang dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah transformasi digital. Menurut Anggawira, percepatan pembangunan jaringan 5G dan pemberian subsidi bagi UKM yang beralih ke platform digital harus menjadi prioritas.

"Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal bagaimana pengusaha muda bisa berinovasi, memperluas pasar global, dan menciptakan daya saing internasional yang lebih kuat. Kami di REPNAS siap mendorong hal ini bersama pemerintah dan perusahaan teknologi global," jelasnya.

Tak kalah penting, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) ini juga menekankan skema kemitraan publik-swasta (PPP) harus melihatkan pengusaha muda bisa berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di luar Pulau Jawa.

"Melibatkan pengusaha muda dalam proyek-proyek infrastruktur ini, distribusi barang dan jasa akan semakin efisien, sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pemerintah harus mendukung dengan insentif pajak untuk investasi di wilayah tersebut," tambahnya.

Di sisi lain, peningkatan akses pembiayaan bagi UKM dan startup juga menjadi agenda utama yang diusulkan dalam forum ini. Pengusaha muda berharap adanya kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Indonesia untuk memperkuat mekanisme peer-to-peer lending yang lebih fleksibel.

Tantangan energi bersih dan perubahan iklim akan menjadi isu utama pada Rakornas Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) 2024 yang diadakan pada 14 Oktober mendatang.

Dengan peningkatan kebutuhan energi terbarukan dan inisiatif hijau, REPNAS berupaya menjadi jembatan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk mempercepat adopsi teknologi energi bersih di Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, per Juni 2024 mencapai US$565 juta, setara 45,9 persen dari target pada 2024, yakni sebesar US$1,232 miliar.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menyampaikan, capaian investasi sektor EBT yang baru mencapai 46 persen pada 2024 adalah dikarenakan aturan pemenuhan ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang kemudian menjadi tantangan untuk menarik investasi terkait pengembangan proyek EBT.

Terlebih, masih ada gap penambahan pembangkit berbasis EBT hingga 7,4 Gigawatt (GW) pada 2025.

Untuk itu, Eniya berharap, kehadiran aturan ketentuan relaksasi TKDN dapat mengakselerasi percepatan investasi berbagai proyek EBT.

Adapun berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, kebutuhan investasi untuk proyek EBT hingga 2030 diperkirakan mencapai US$55,18 miliar atau sebesar Rp876 triliun. Sementara, potensi EBT Indonesia diketahui mencapai 4 Tera Watt (TW) atau sekitar 3.687 GW).

Eniya mengatakan, dari jumlah tersebut, energi surya memiliki potensi yang paling besar, mencapai 3.294 GW.

Melalui forum tersebut, REPNAS berkomitmen membangun sinergi lintas sektor untuk memperkokoh fondasi ekonomi berbasis energi ramah lingkungan. Forum ini akan berisi agenda berupa sesi diskusi dan forum yang membahas peluang dan tantangan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk inisiatif hijau yang bisa diterapkan di sektor bisnis.Selain itu, Rakornas REPNAS 2024 juga akan menganugerahkan penghargaan kepada perusahaan dan individu atas kontribusi dalam transisi energi di Indonesia. Kegiatan Rakornas REPNAS 2024 bertema "Empowering New Energy Resources and Green Initiatives" ini akan digelar pada 14 Oktober, terdiri dari pembukaan Rakornas, Futurepreneur Talks, dan Sustainability Energy Awards.

Rencananya, acara tersebut akan dibuka oleh Ketua Umum REPNAS, Anggawira. Kemudian, akan ada sambutan dari Ketua Dewan Pembina REPNAS, Bahlil Lahadalia dan Keynote Speech Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.Rakornas REPNAS 2024 dijadwalkan dibuka oleh Ketua Umum REPNAS, Anggawira, dengan sambutan dari Ketua Dewan Pembina REPNAS, Bahlil Lahadalia dan Keynote Speech Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Ditegaskan, REPNAS bertujuan utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8 persen melalui program "Gerakan Tumbuh Bersama 8%". Pada saat bersamaan, REPNAS berkomitmen untuk mencetak 2 juta pengusaha baru, diikuti 19 juta lapangan kerja untuk memperluas kontribusi terhadap pertumbuhan sektor bisnis dan ekonomi.

REPNAS sendiri adalah organisasi yang terdiri dari para pengusaha muda Indonesia yang berfokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan visi menjadi penggerak dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan Rakornas REPNAS 2024 akan dapat disaksikan secara langsung melalui CNBC Indonesia TV, streaming di platform CNBCIndonesia.com, serta YouTube CNBC Indonesia.com.