Jakarta: DPR diminta tak memaksakan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) apalagi yang berpotensi memantik masalah. Mengingat, masa tugas DPR periode 2019-2024, bakal berakhir pada 30 September 2024.

"Imparsial mendesak kepada Pemerintah, DPR RI, dan para pimpinan partai politik untuk menghentikan semua proses pembahasan RUU yang bermasalah tersebut," kata Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, dalam keterangan yang dikutip Minggu, 25 Agustus 2024.

DPR, kata Ardi, tengah memaksakan pembahasan sejumlah RUU yang berpotensi menimbulkan masalah. Ardi memerinci contohnya, antara lain RUU Pilkada, RUU Penyiaran, RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Wantimpres.
Menurut dia, seharusnya DPR tak nekat membahas revisi beleid yang berujung penolakan masyarakat. Hal itu tergambar dalam demonstrasi pada Kamis, 22 Agustus 2024, saat DPR hendak mengesahkan revisi UU Pilkada.

"Langkah DPR tersebut nyata-nyata sebagai bentuk pembangkangan Konstitusi dan sarat dengan ambisi kekuasaan. Hal ini merusak negara hukum dan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia," kata dia.

Imparsial, tegas Ardi, meminta pemerintah dan DPR tak membahas RUU bermasalah yang berpotensi berdampak buruk, pada kehidupan bernegara. Apalagi, pembahasan dilakukan secara terburu-buru, tertutup, dan tanpa menyerap aspirasi publik.

Pihaknya mengutuk pembahasan RUU semacam itu, karena sudah jelas jauh dari kepentingan publik. Ardi mencontohkan revisi UU TNI yang dinilai berpotensi memberikan ruang terlalu luas, bagi unsur militer.

"Begitu pula dengan RUU Polri yang memberikan kewenangan penyadapan tanpa terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan," kata dia.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membenahi beberapa kebijakan sektor hulu migas dalam rangka menciptakan daya tarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Salah satunya melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen ESDM) aturan minyak dan gas (migas) terkait pajak dan mekanisme baru untuk skema Gross Split.

"Sehingga kita sedang perbaiki PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan," kata Arifin di Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024).

Arifin mengatakan, penyesuaian kebijakan ini dilakukan agar industri migas dapat lebih tertarik bagi Kontraktor Kontrakt Kerja Sama (KKKS).

Sebab, banyak KKKS lari ke tempat lain seperti Guyana dan Mozambik karena skema yang simple, yaitu tax dan royalti saja.

"Nah kemudian juga apa yang kita lakukan kebijakan agar migas bisa lebih menarik. Ada Indirect Tax, PPN, PDB dan Bea Masuk. Kita sedang memperbaiki PP 27 dan PP 53. PP 53 sepertinya sudah selesai," ujarnya.

Untuk CCS/CCUS, Arifin menyampaikan bahwa nantinya diusulkan sebagai biaya operasi migas. Jika tidak dilakukan, maka proyek CCS di Masela dan CCUS di Tangguh tidak akan berjalan.

Selain itu, dalam aturan baru ini akan menghapus pajak-pajak yang dianggap terlalu banyak dan membebani bagi KKKS melalui penyesuaian.

"Nanti ada pajak-pajak yang dianggap terlalu banyak membebani itu akan disesuaikan Supaya tidak numpuk-numpuk lah pajak ini," ucap Arifin.

Kemudian untuk gross split, Permen yang baru nantinya bakal menyederhanakan komponen di dalamnya dan juga memberikan tambahan split bagi KKKS agar bisa lebih menarik.

"Tadinya dari 13 komponen kita jadi 5 komponen, dan ini sudah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden. Kemudian tambahan split bagi kontraktor bisa lebih menarik," jelasnya.

Jakarta: Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad, menyebut Revisi Undang-Undang (UU) Polri sebuah keharusan dan keniscayaan. Mengingat, sudah 20 tahun lebih UU itu hadir tanpa revisi.

“Revisi UU Polri merupakan sebuah keharusan, keniscayaan, mengingat sudah 20 tahun lebih dan sudah banyak perkembangan hukum, putusan MK, dinamika masyarakat, tantangan hukum, perkembangan informasi dan teknologi yang kemudian itu mendorong perlunya perubahan UU Polri,” kata Suparji di Jakarta, Kamis, 25 Jumat 2024.

Hal itu disampaikan Suparji saat menjadi narasumber dalam diskusi ‘RUU Perubahan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia’. Diskusi digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Suparji menilai permasalahan hukum saat ini berkembang pesat, mulai dari peretasan, penipuan dan perjudian online, serta kasus-kasus hukum lainnya. Sehingga, UU Polri harus direvisi untuk menjawab tantangan dan perkembangan masalah-masalah hukum tersebut.

“Tidak bisa tidak, sehingga perlu sebuah keniscayaan, Polri yang mampu bekerja secara profesional, prosedural dan memiliki landasan hukum yang kuat. Itulah kemudian yang saya maknai sebagai sebuah keniscayaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Suparji mengatakan peran dan fungsi Polri dalam hal intelijen dan penyadapan juga harus diperkuat. Penguatan tersebut, menurut Suparji, dimaksudkan sebagai penegasan tugas dan wewenang Polri dalam hal intelijen untuk keamanan negara hingga penanggulangan ancaman dalam negeri.

“Sementara terkait penyadapan, harus sesuai dengan UU lain yang terkait, yakni UU KPK dan UU Kejaksaan,” katanya.

Suparji menyampaikan revisi UU Polri tersebut akan terbangun sistem dan pola yang terintegrasi antara keamanan dan pertahanan negara. Termasuk dengan TNI.

“RUU TNI dan RUU Polri harapannya mampu mencegah ego sektoral itu. Bagaimana TNI-Polri membangun sebuah kolaborasi yang baik dalam konteks menjaga keamanan, ketertiban dan pertahanan negara,” ujarnya.

Ke depan, Suparji mengatakan ancaman-ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin masif dan dinamis. Sehingga, menurut Suparji, sangat disayangkan jika masih ada ego sektoral dalam konteks keamanan dan pertahanan.

“Harapan saya, UU TNI yang juga sedang direvisi, dan UU Polri, mampu membangun irisan, mampu membangun sebuah perpaduan yang memang RUU Keamanan Nasional sebetulnya juga satu jawaban itu, tetapi kalau memang itu belum ada tanda-tanda konkret, maka momentum perubahan kedua UU ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kolaborasi,” katanya.

(ADN)

Jakarta: Analis militer menanggapi narasi dicabutnya larangan berbisnis bagi anggota TNI. Menurutnya jika larangan tersebut dicabut, akan tercipta tentara yang tidak profesional. Karena kata dia hakikatnya TNI memiliki fungsi menjaga kedaulatan negara.

“Tentara yang profesional itu tentara yang hanya fokus untuk menjalankan fungsi pertahanan negara menghadapi ancaman perang, tidak diperuntukkan untuk berbisnis, dan tidak diperuntukkan untuk berpolitik,” kata Al Araf dalam tayangan Metro TV, Rabu, 17 Juli 2024.

Al Araf menjelaskan, sejak 1998 telah menjadi komitmen bersama bahwa tugas TNI yakni menjaga kedaulatan negara. Itulah yang menjadi semangat mahasiswa dalam melakukan demonstrasi pada 1998.
“Karena itu kehendak-kehendak untuk berpolitik dan berbisnis dilarang di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” ucap Al Araf.

Baca juga: Revisi UU TNI, Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Disorot

Untuk menjaga tugas dan fungsi TNI berjalan dengan baik, kata Al Araf, TNI harus fokus pada tugasnya menjaga pertahan negara. Kalau tidak kontertrasinya akan terpecah dengan urusan bisnis.

Wacana ini muncul dalam revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mana di Pasal 39 huruf C berisi prajurit TNI aktif dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Untuk itu TNI mengusulkan agar pasal tersebut dicabut.

(MBM)

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Terdapat tujuh syarat untuk dapat menjadi anggota DPA yang tertuang pada Pasal 8 revisi UU tersebut.

"Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, seseorang harus memenuhi persyaratan," tulis draf Revisi UU Wantimpres seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Syarat pertama yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua merupakan warga negara Indonesia.
Ketiga setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Keempat, mempunyai sifat kenegarawanan. Kelima, sehat jasmani dan rohani. Keenam jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Ketujuh tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Salah satu usulan perubahannya yakni mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Selain itu, jumlah anggota DPA nantinya akan ditentukan oleh presiden dengan menyesuaikan kebutuhan.

(LDS)

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan progres empat revisi undang-undang yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Pembahasan keempat perubahan beleid itu masih menunggu daftar inventaris masalah (DIM) dari pemerintah.

"Jadi kita masih menunggu DIM dari pemerintah, bagaimana, seperti apa," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Keempat perubahan beleid tersebut, yakni revisi UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Puan mengatakan baru ada surat presiden (surpres) yang diterima DPR. DIM akan melengkapi pembahasan keempat revisi beleid tersebut di DPR.

"Sampai sekarang (DIM) belum ada, nanti kalau sudah ada baru kita akan bahas," ucap Puan.

Baca Juga: Menko Polhukam: Perluasan Tugas TNI Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis

Revisi UU Keimigrasian, revisi UU Kementerian Negara, revisi UU TNI, dan revisi UU Polri sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Hal ini disepakati dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Seluruh fraksi menyatakan setuju keempat revisi UU itu jadi inisiatif DPR. Keempat revisi UU itu awalnya merupakan inisiatif dari Baleg DPR.

(AZF)

Jakarta: Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHE) pada Selasa, 9 Juli 2024. Pengesahan beleid itu disambut baik dalam upaya pelestarian sumber daya alam (SDA) di masa depan.

"Pengesahan UU Perubahan KSDAHE ini adalah hari bersejarah. Kita bergerak hari ini, tidak hanya untuk zaman ini, tapi juga demi anak cucu kita di masa depan," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KSDAHE, Budisatrio Djiwandono, melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi IV itu menuturkan pengesahan Revisi KSDAHE merupakan tonggak capaian dalam upaya menuju tercapainya tiga pilar konservasi. Yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara yang lestari.
Perubahan beleid itu, lanjut Budi, dibutuhkan mengingat penjagaan terhadap kekayaan kekayaan SDA hayati dan ekosistemnya merupakan hal yang strategis serta prioritas. UU yang berlaku sebelumnya juga sudah berusia 30 tahun.

“Sudah ada dinamika perubahan strategis lingkungan nasional dan global dari berbagai sektor, termasuk politik, sosial dan ekonomi. Prioritasnya adalah perlu dilakukan penguatan dan peningkatan dalam pelaksanaan konservasi," ucap Budi.

Baca Juga: Pemenuhan Target Produksi SDA Disebut Butuh Keterlibatan Masyarakat

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan terdapat empat poin utama substansi penguatan dan peningkatan pelaksanaan konservasi di revisi UU KSDHE. Pertama, pengaturan konservasi nantinya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Kedua, revisi ini memperkuat keterlibatan dan peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dalam melaksanakan konservasi. Ketiga, memberikan kepastian penegakan hukum yaitu memperkuat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sekaligus memberikan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan.

"Terakhir yang juga sangat penting, UU KSDAHE yang baru juga mengatur pendanaan konservasi, yang mencakup pengaturan insentif, dana perwalian, bagi hasil berkeadilan, dan biaya pemulihan," jelas Budi.

(AZF)

Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR tiba-tiba merencanakan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Padahal, revisi beleid itu tidak masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

"Hari ini kita merivisi UU tentang Wantimpres," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Dia mengatakan dalam politik setiap peluang pembahasan perubahan UU selalu ada. Termasuk, tiba-tiba membahas UU Watimpres.
"Namanya politik peluang selalu ada," ucap dia.

Baleg DPR sudah membantuk panitia kerja (Panja) penyusunan Revisi UU Watimpres. Panja Baleg akan melakukan penyusunan revisi beleid tersebut dan melakukan pengambilan keputusan atas hasil penyusunan itu.

(ADN)

Jakarta: Tokoh militer Indonesia Mayjen (Purn) Saurip Kadi menilai Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu melihat kebutuhannya. Muatan dalam revisi tersebut harusnya melihat sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan anggota Korps Bhayangkara.

"Apakah masyarakat polisi sendiri yang dibutuhkan itu, kan tidak, yang dibutuhkan bagaimana kesejahteraan semua anggota bukan hanya elite saja," kata mantan Kepala Data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman Ponto dalam diskusi bertajuk 'Dampak Kewenangan Revisi UU TNI dan Revisi UU Polri Terhadap Ruang Demokrasi dan Ruang Kebebasan Berekspresi' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juli 2024.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan pembahasan revisi UU Polri termasuk revisi UU TNI juga harus mendengar masukan publik. Sehingga, produk hukum itu tak terkesan untuk kepentingan pihak tertentu.

"Jadi saya pikir apapun UU apapun subtansinya harus kepentingan publik, jangan sampai sebuah UU dibangun hanya untuk kepentingan kelompok tertentu," ucap Agus.
Dia menekankan pentingnya kajian akademik terhadap kedua revisi UU tersebut. Khususnya DPR selaku pembuat undang-undang.

"Karena ada pasal-pasal ada ayat, kalau pasal ini bekerja ayat ini bekerja kira-kira apa konsukuensinya bagi bangsa ini, dari sisi kelompok ini itu," ucap dia.

Proses pembahasan di DPR juga harus transparan. Termasuk soal uji publik agar aturan tepat sasaran terhadap yang dibutuhkan.

"Itu problem kita sekarang ini banyak sekali undang-undang tanpa melalui proses uji publik yang tepat," ujar Agus.

(ADN)