Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah di pedesaan dan perkotaan dalam lima tahun ke depan.

Program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.

"Kami ingin memberikan pembiayaan bagi rakyat yang belum punya rumah atau memiliki rumah yang tidak layak," kata Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintahan Prabowo nantinya akan mendukung petani dan nelayan dengan menyediakan kredit atau biaya rendah untuk renovasi RTLH. Setiap tahun, Prabowo berencana membiayai pembangunan atau renovasi 20 hingga 30 rumah.

Dengan target pembangunan atau renovasi 70.000 rumah setiap tahun, total yang akan dicapai selama lima tahun adalah sekitar 1,5 hingga 2,25 juta rumah.

Hashim mengungkapkan bahwa program ini muncul berdasarkan data yang menunjukkan bahwa masih ada 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Artinya, ada 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk tinggal di rumah layak huni," ujarnya.

Hashim juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa program perumahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 9%, lebih tinggi dari target pemerintahan Prabowo yang sebesar 8%.

Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menetapkan target pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahun, namun tidak berhasil mencapainya.

"Program perumahan ini belum maksimal, kita harus akui," tambah Hashim.

Untuk mendukung program ini, Hashim menyebut bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa perusahaan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Selain itu, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan asing seperti Housing & Development Board (HBD) dari Singapura, yang akan bertindak sebagai penasihat dalam proyek ini.

Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings dari Singapura, juga akan menjadi konsultan pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Meskipun target ini ambisius, Hashim optimis program ini akan tercapai secara bertahap, terutama di tahun ketiga.

Dia juga menyebut telah bertemu dengan investor asing dari Qatar dan Singapura untuk mendukung program tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengingatkan bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah, permasalahan fundamental seperti bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus diselesaikan.

"Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," katanya.

Melihat Rapor Program Perumahan Jokowi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepuluh tahun era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lama lagi berakhir. Sejumlah program unggulan Jokowi disorot, di antaranya Program Sejuta Rumah (PSR), yang bertujuan menekan selisih kebutuhan rumah dengan rumah yang dibangun (backlog).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai kementerian yang mendapat mandat, optimis mampu menuntaskan PSR yang pada April 2024 ini genap berusia 9 tahun.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, realisasi PSR sepanjang 2015-2023 menghasilkan 9.206.379 unit rumah. Menurut prognosisnya, capaian PSR sepanjang tahun 2024 bakal mencapai 1.042.738 unit.

"Sampai bulan Agustus realisasinya sudah 666.432 unit. Untuk itu, kami optimis bahwa target 10 juta rumah dapat kami selesaikan akhir tahun 2024 ini," tutur Iwan kepada KONTAN (11/9). Program ini menitikberatkan pemenuhan kebutuhan perumahan segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Seperti halnya di tahun 2023, dari total realisasi pembangunan sebanyak 1.217.794 unit, sebanyak 1.010.142 unit atau setara 82,95%-nya berupa rumah bagi MBR. Pembangunannya melibatkan pengembang, Kementerian PUPR, Pemda, masyarakat, kementerian/lembaga lain dan corporate social responsibility (CSR).

Lantaran lebih menyasar segemen MBR, PSR hadir dengan sederet fasilitas subsidi, semisal fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Fasilitas ini merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan, melalui penyediaan dana murah jangka panjang. Sumbernya berasal dari kombinasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan dana bank, penerbit KPR, menggunakan metode blended financing.

Lewat metode ini, pemerintah ingin menekan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya bagi MBR, dengan besaran satu, tetap sepanjang tenor pinjaman.

Merujuk pada data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pemerintah telah menggelontorkan dana FLPP hingga sekitar Rp 136,83 triliun untuk mensubsidi 1.229.341 unit, selama tahun 2014 hingga 6 September 2024.

Regulasi ketat

Selain bantuan subsidi lewat skema FLPP, ada pula bentuk subsidi lain seperti subsidi selisih bunga (SSB) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM). Regulasi pun diranceng ketat bagi pengembang.

Semisal aturan batas harga maksimal, perumahan MBR, lewat Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR. Terbaru, diatur dalam Kepmen PUPR No.689/KPTS/M/2023. Batasan harganya mulai dari Rp 166 juta hingga Rp 240 juta, tergantung di wilayah mana rumah subsidi tersebut dibangun.

Angka-angka batasan harga maksimal ini dibanderol untuk spesifikasi rumah tapak dengan luas tanah 60-200 meter persegi (m2) dengan luas lantai rumah 21-36 m2. Lebih dari batasan luas tersebut, kategorinya sudah bukan rumah MBR lagi.

Di sisi lain, penerima program rumah subsidi juga tidak bisa sembarangan. Bantuan FLPP misalnya, hanya diberikan kepada MBR yang ingin membeli rumah pertama atau belum memiliki rumah, dengan batasan penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta.

Selain itu, penerima bantuan MBR juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, menghuni rumah umum tapak atau satuan rumah susun umum sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah serah terima rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.

Kedua, menghuni sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun untuk rumah umum tapak, atau 20 tahun untuk rumah susun. Ketiga, tidak menyewakan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan, kecuali dalam hal pewarisan.

Kesuksesan PSR, tak lepas dari peran banyak pihak. Perum Perumnas (Perumnas) menjadi pengembang pelat merah yang banyak terlibat aktif menyediakan unit rumah subsidi dalam program sejuta rumah.

Salah satu contoh portofolio mereka adalah Perumnas Dramaga yang beralamat di Jl. Gor Pakansari, Nanggewer Mekar, Cibinong, Bogor.
Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menegaskan bahwa Perumnas merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan program pemerintah, termasuk PSR.

"Jadi kalau keterlibatan beberapa banyak yang sudah dibangun, sebetulnya sudah banyak sekali rumah yang dibangun oleh Perumnas, khususnya untuk MBR ini," tutur Budi kepada KONTAN (4/9).

Pengembang swasta tak ketinggalan. Pada awal kemunculannya, PT Arrayan Bekasi Development, anak usaha dari SPS Group, merilis Villa Kencana Cikarang. Proyek rumah subsidi ini, kemudian diresmikan oleh Presiden Jokowi pada bulan Mei 2017 silam.

Program satu juta rumah per tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjalan hampir 10 tahun. Namun, target menekan backlog atau kekurangan pasokan hunian masih belum tercapai.

Pada 2015 atau awal ide program Jokowi dilontarkan, data backlog mencapai 11,4 juta. Dengan program satu juta rumah per tahun, Jokowi menargetkan bisa menekan backlog menjadi ke level 6,8 juta dalam kurun waktu 5 tahun.

Melihat target tersebut, seharusnya dalam 10 tahun angka backlog dapat ditekan ke level 1 juta. Namun, Jauh panggang dari api, hingga 2023 angka backlog malah naik.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat angka backlog mencapai 12,7 juta pada tahun lalu.

Terkait realisasi program satu juta rumah, Kementerian PUPR mencatat sejak dicanangkan pada 2015 realisasi program ini telah mencapai 9.206.379 unit per akhir 2023.

Adapun selama empat tahun terakhir realisasi program satu juta rumah per tahun bisa dibilang mencapai target secara kuantitas. Lihat saja, pada 2021 realisasi program tersebut mencapai 1.105.707 rumah.

Angka tersebut terdiri dari 826.500 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 279.207 unit sisanya non MBR.

Lalu, pada 2022 realisasi program satu juta rumah terealisasi sebanyak 1.117.491 unit, naik dari tahun sebelumnya. Angka itu terdiri dari 835.597 unit untuk MBR dan 281.894 sisanya non MBR.

Realisasi program itu juga kembali naik pada 2023, yakni menjadi 1.217.794 unit. Angka itu terdiri dari 1.010.142 unit untuk MBR dan 207.652 unit non MBR.

Khusus 2024, telah ditetapkan prognosis sebesar 1.042.738. Sementara, hingga akhir Juli, capaian program satu juta rumah baru mencapai 617.622 unit atau 59.23 persen dari total target nasional.

Angka tersebut meliputi pembangunan bagi MBR sebesar 484.119 unit dan non MBR 133.503 unit di seluruh Indonesia.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian program sejuta rumah telah terbangun sebanyak 9.206.369 (9,2 juta) rumah dengan realisasi anggaran Rp67,11 triliun dalam 10 tahun (2015-2024).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengharapkan, program penyediaan perumahan rakyat harus terus dilaksanakan ke depannya, bahkan target capaiannya ditingkatkan.

"Penyediaan hunian layak di Indonesia tidak hanya dikhususkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan rumah harus kita layani secara baik," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (29/8).

Realisasi program penyediaan perumahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan sejak 2015 hingga 2023, meliputi Pembangunan Rumah Susun sebanyak 65.235 unit, pembangunan Rumah Khusus 37.516 unit, Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya 1.432.278 unit, serta Bantuan Pembangunan PSU 220.665 unit.

"Kita juga menyalurkan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), berupa bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk memiliki rumah," kata Basuki.

Dukungan pembiayaan juga diberikan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada 2015-2024 senilai Rp146,21 triliun melalui program penyaluran FLPP sebanyak 1.119.063 unit, BP2BT sebanyak 30.422 unit, SSB sebanyak 805.511 unit, serta SBUM sebanyak 1.529.585 unit.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menuturkan, capaian pembangunan perumahan dengan jumlah yang cukup besar tersebut tidak lepas dari peran seluruh stakeholder, masyarakat, pemda, pelaku pembangunan atau pengembang maupun CSR yang berkontribusi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, baik MBR maupun non MBR.

Pada 2024, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan melanjutkan pembangunan perumahan dengan penyerapan anggaran hingga 16 Agustus 2024 mencapai Rp4,95 triliun.

Untuk capaian fisiknya sebanyak 1.050 unit pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus sebanyak 447 unit dari target 2.705 unit, Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya sejumlah 18.578 unit dari target 83.039 unit, serta Bantuan Pembangunan PSU sejumlah 12.613 unit dari target 19.650 unit.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Sejuta Rumah (PSR) terus mengalami peningkatan. Tercatat capaian PSR hingga akhir Juli 2024 saat ini telah menembus angka 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya sangat optimis(PSR yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional akan terus meningkat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni.

"PSR juga menjadi salah satu terobosan pemerintah sebagai upaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Agustus 2024.
Iwan menerangkan, PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Program pembangunan perumahan tersebut yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 29 April 2015 di Jawa Tengah dengan capaian dari 2015 hingga 2023 sebesar 9.206.379 unit.

”Capaian PSR Juli 2024 sebesar 617.622 unit atau 59,23 persen dari total target nasional. Angka tersebut meliputi capaian pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 484.119 unit dan non MBR sebesar 133.503 unit di seluruh Indonesia,” jelas dia.

Baca juga: Selama 9 Tahun, Program Sejuta Rumah Tembus 9,2 Juta

Iwan menjelaskan, secara umum kinerja pendataan Program Sejuta Rumah dan geliat realisasi pembangunan sejuta rumah Juli cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dari perbandingan year on year Capaian PSR Juli 2024 sebesar 617.622 unit mengalami peningkatan dibandingkan Capaian PSR Juli 2023 yaitu sebesar 585.604 unit.

“Untuk itu diperlukan dukungan data realisasi pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah dari Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Susun, dan Direktorat Rumah Khusus setiap bulannya,” ungkap dia.

Dari data yang dihimpun Direktorat RUK, progress PSR hingga tanggal 31 Juli 2024 lalu terdiri dari pembangunan rumah untuk rumah MBR sebanyak 484.119 unit. Pembangunan rumahnya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR 121.738 unit, Kementerian/ Lembaga lainnya 8.345 unit, PT. SMF 72.582 unit, pemerintah daerah 11.898 unit.

Selain itu, Pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pengembang non FLPP 266.086 unit, CSR perumahan 66 unit serta Masyarakat 3.404 unit. Sedangkan untuk rumah non MBR sebanyak 133.503 unit dilaksanakan oleh pengembang non MBR sebanyak 129.745 unit dan masyarakat 3.758 unit.

“Kami yakin menjelang akhir tahun 2024 ini jumlah capaian PSR bisa menembus angka satu juta unit. Sebab saat ini proses pembangunan rumah di lapangan juga terus dilaksanakan dan kebutuhan hunian layak oleh Masyarakat juga terus meningkat,” ujar dia.

(KIE)