Lampung Geh, Bandar Lampung - Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dapat dilakukan secara online dengan membuka aplikasi Super Apps Presisi. Kaur Yanmin Satintelkam Polresta Bandar Lampung, Aipda Andika mengatakan cara pembuatan SKCK online itu dapat dilakukan dengan membuka aplikasi Super Apps Presisi. "Buka menu daftar akun Super Apps Presisi dengan mengisi data-data yang diminta, seperti foto KTP, foto wajah, dan alamat," katanya.

Setelah terbuka, lanjut Andika, pilih menu SKCK, kemudian pilih ajukan SKCK. Lalu pemohon membaca ketentuan pembuatan SKCK online dan klik mulai. "Setelah itu isi data yang diminta, seperti keperluan dan alamat sesuai KTP. Lalu pilih metode pembayaran. Jika sudah bayar, pemohon mengunduh barcode yang dikirimkan melalui email," ucapnya. "Cetak bukti pendaftaran dan pembayaran yang dikirimkan melalui email. Setelah itu, pendaftar mendatangi Polresta Bandar Lampung dan tunjukkan barcode agar SKCK dapat dicetak," ungkapnya. Sementara itu, pemohon juga dapat mengajukan pembuatan SKCK melalui offline pada Senin-Sabtu di Polresta Bandar Lampung. "Hari Senin sampai Kamis jam 08.00-14.00 WIB. Kalo Jumat 08.00-14.30 WIB. Sedangkan Sabtu mulai pukul 08.00 WIB-11.00 WIB," ungkapnya. Untuk persyaratan pembuatan SKCK melalui offline dapat dilakukan dengan membawa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Akte Kelahiran dan foto ukuran 4x6 dengan background merah 4 lembar serta melampirkan kartu bpjs dan aktif kepesertaan dalam program JKN (Sesuai Perpol Nomor 6 tahun 2023 tentang penerbitan surat keterangan catatan kepolisian). "Untuk biaya SKCK sebesar Rp 30 ribu sesuai dengan peraturan pemerintah No 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Polri," ungkapnya. Andika pun mengimbau kepada masyarakat yang hendak membuat SKCK bisa datang langsung ke Mapolresta Bandar Lampung. Namun, jika tidak ingin mengantre dapat melalui online. "Untuk pemohon yang memiliki aktivitas dan tidak bisa datang, bisa membuat online melalui aplikasi Super Apps Presisi, karena sangat mudah dan praktis serta tidak antre," pungkasnya. (Yul/Put)

Jakarta -

SKCK adalah singkatan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Dahulu SKCK dikenal dengan nama Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Simak artikel ini untuk mengetahui apa itu SKCK, jenis-jenis dan fungsi, syarat dan cara mengajukan, serta biaya pembuatan SKCK.

Pengertian SKCK

Dikutip dari laman Kepolisian Republik Indonesia (Polri), SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan Polri melalui fungsi Intelkam, baik di tingkat Polsek hingga Mabes Polri. Surat diberikan kepada seorang pemohon atau warga masyarakat yang berisi keterangan ada atau tidaknya catatan orang yang bersangkutan dalam tindakan kriminalitas atau kejahatan.

SKCK biasanya diperlukan sebagai syarat administrasi ketika seseorang mendaftar sekolah atau melamar pekerjaan. SKCK memiliki masa berlaku, yakni hingga 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Ketika dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang ketika sudah melewati masa berlaku.

Jenis dan Fungsi SKCK

Jenis SKCK dibedakan berdasarkan lembaga penerbitnya, mulai dari Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Daerah (Polda), maupun Mabes Polri. Masing-masing memiliki fungsi berbeda. Berikut perbedaannya, seperti dilansir dari Indonesia Baik.

SKCK Polsek

Fungsi SKCK Polsek adalah sebagai syarat untuk:

• Menjadi calon pegawai pada perusahaan/lembaga/badan swasta
• Menjadi calon kepala desa
• Menjadi calon sekretaris desa
• Melanjutkan sekolah
• Pindah alamat

SKCK Polres

Fungsi SKCK Polres adalah sebagai syarat untuk:

• Menjadi calon pegawai pada lembaga/badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang telah ditetapkan oleh pemerintah
• Masuk institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi PNS, TNI, dan Polri
• Menjadi calon pejabat publik
• Melengkapi persyaratan izin kepemilikan senjata api (senpi) non-organik TNI dan Polri
• Melanjutkan sekolah

SKCK Polda

Fungsi SKCK Polda adalah sebagai syarat untuk:

• Menjadi calon pegawai atau calon anggota di lembaga/badan/instansi pemerintah dan perusahaan vital yang telah ditetapkan oleh pemerintah
• Mendapatkan paspor dan atau visa
• Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan bekerja di luar negeri
• Menjadi notaris
• Menjadi calon pejabat publik
• Melanjutkan sekolah

SKCK Mabes Polri

Fungsi SKCK Mabes Polri adalah sebagai syarat untuk:

• Menjadi pejabat negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pemerintah) tingkat pusat.
• WNI yang akan pergi ke luar negeri untuk urusan sekolah atau kunjungan dan atau penerbitan visa.
• WNI dan WNA untuk melaksanakan kegiatan atau kepentingan tertentu, misalnya izin tinggal tetap di luar negeri, naturalisasi kewarganegaraan.

Syarat Pembuatan SKCK

Adapun syarat pembuatan SKCK dibedakan untuk WNI dan WNA. Untuk WNI, ada syarat yang tambahan yang baru diberlakukan per 1 Agustus 2024, yakni pemohon harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

Syarat untuk WNI

• Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.
• Fotokopi KTP dan dapat menunjukan KTP asli.
• Fotokopi Paspor (untuk SKCK) Polda dan Mabes Polri).
• Fotokopi akte lahir atau surat kenal lahir atau ijazah atau surat nikah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.
• Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari.
• Fotokopi kartu identitas lainnya jika belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
• Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah. Foto berpakaian sopan dan berkerah. Foto tidak menggunakan aksesoris wajah, tampak muka. Pemohon yang berjilbab wajib menampakkan muka secara utuh.

Syarat untuk WNA

• Surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung jawab pada WNA.
• Fotokopi KTP dan Surat Nikah apabila sponsor dari suami/istri warga WNI
• Fotokopi Paspor.
• Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
• Fotokopi IMTA dari Kementerian Ketenagakerjaan RI
• Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari kepolisian
• Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari.
• Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah. Foto berpakaian sopan dan berkerah. Foto tidak menggunakan aksesoris wajah, tampak muka. Pemohon yang berjilbab wajib menampakkan muka secara utuh.

Cara Membuat SKCK

Cara membuat SKCK bisa dilakukan secara offline maupun online. Alur atau langkah-langkahnya sebagai berikut:

Membuat SKCK Offline

Cara membuat SKCK offline dilakukan dengan datang ke kantor polisi di tingkat tertentu, sesuai dengan tujuan penggunaannya. Alurnya sebagai berikut:

1. Pemohon membawa Surat Pengantar dari kantor Kelurahan tempat domisili pemohon.
2. Membawa fotokopi KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari Kantor Kelurahan.
3. Membawa fotokopi Kartu Keluarga.
4. Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
5. Membawa pas foto terbaru sesuai aturan persyaratan.
6. Mengisi formulir daftar riwayat hidup yang telah disediakan di kantor polisi.
7. Pengambilan sidik jari oleh petugas.

Memperpanjang SKCK Offline

Setelah 6 bulan, jika masih dibutuhkan, maka bisa melakukan perpanjangan dengan alur sebagai berikut:

1. Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (masa berlakunya maksimal telah habis selama 1 tahun)
2. Membawa fotokopi KTP/SIM.
3. Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
4. Membawa fotokopi Kartu Keluarga.
5. Membawa pas foto terbaru sebanyak 3 lembar.
6. Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi

Membuat SKCK Online

Pemohon juga bisa mengajukan SKCK secara online melalui lama SKCK Polri, yaitu https://skck.polri.go.id/, kemudian mengisi formulir dan mengunggah dokumen di laman tersebut. Atau pemohon juga bisa menggunakan aplikasi POLRI Super App untuk melakukan proses di atas.

Pemohon juga harus terlebih dahulu menentukan tujuan pembuatan SKCK tersebut sebelum mengisi form pendaftaran di laman tersebut.

Biaya pembuatan SKCK

Pemohon dikenakan biaya ketika mengajukan SKCK. Dilansir dari situs Polri, biaya pembuatan SKCK adalah Rp 30 ribu. Hal ini sesuai dengan beberapa peraturan berikut ini:

• UU RI No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
• UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
• PP RI No 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri
• Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nah, detikers sekarang sudah tahu kan apa itu SKCK? SKCK memiliki beberapa jenis dan fungsi. Untuk mengajukan harus melengkapi beberapa syarat dan akan dikenai biaya Rp 30 ribu.

(bai/row)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung kebijakan Polda Sumatra Utara yang tidak memberikan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada anggota geng motor yang terbukti melakukan tindakan pidana dan meresahkan masyarakat. Sebab, geng motor dinilai sebagai cikal kejahatan.

"Tidak boleh dianggap sebatas aksi seru-seruan, lifestyle, atau kenakalan semata. Mereka itu cikal bakal pelaku kejahatan yang lebih serius. Dan jelas-jelas aksinya telah mengganggu kambtibmas,” kata Sahroni melalui keterangn tertulis, Senin, 12 Agustus 2024.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu juga menilai bahwa aksi geng motor merupakan ‘pintu’ bagi tindak kriminal lainnya. Sehingga penanganannya harus tegas sejak dini dan tidak bisa disepelekan.
“Jadi semakin dibikin jera, semakin bisa dicegah, akan semakin bagus. Karena geng motor itu sudah ibarat ‘sekolah dasar’ bagi para kriminal. Setelah ‘lulus’ dari situ, setelah punya validasi, mereka lanjut jadi preman, penjahat, pembunuh, dan lain-lain," ungkap dia.

Baca juga: Duel Maut 'Uji Mental' Anggota Geng, 1 Siswa SMA di Pati Tewas

Sahroni berharap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian memaksimalkan pencegahan terhadap tren geng motor ini. Jika tak bisa dibina, mereka harus ditindak tegas.

“Tapi kalau sudah tidak bisa dibilangin, tidak bisa diarahkan, ya langsung kasih tindakan tegas dan efek jera aja. Yang galak pokoknya,” sebut dia.

Selain itu, Sahroni menyarangkan langkah Polda Sumut diikuti kepolisian di daerah lainnya. Keberadaan geng motor tak boleh dianggap sepele.

“Saya minta semua Polda juga harus punya sikap yang demikian. Karena negara harus menekankan bahwa geng motor ini merupakan kriminal, kelompok penjahat," ujar dia.

Sebelumnya, Polda Sumatra Utara menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan SKCK kepada anggota geng motor yang terbukti melakukan tindakan pidana dan meresahkan masyarakat. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menyebut hal tersebut sebagai langkah tegas polisi untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

(ABK)

KOMPAS.com - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau dulu dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), digunakan dalam berbagai keperluan seperti melamar pekerjaan.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat yang diterbitkan oleh Polri berisikan catatan kejahatan seseorang. SKCK mempunyai masa berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan.

Untuk membuat SKCK baru, Anda bisa melakukannya secara online maupun datang langsung ke kantor kepolisian sesuai domisili.

Lantas, bagaimana cara membuat SKCK, biaya, dan syarat-syaratnya?

Cara membuat SKCK 2024

Pemohon dapat menyesuaikan lokasi penerbitan SKCK sesuai dengan keperluan, seperti melamar kerja sebagai ASN, maka SKCK diterbitkan di Polres sesuai domisili.

Sebelum membuat SKCK, Anda bisa melengkapi berkas persyaratan administrasi sebagai berikut:

• Fotokopi KTP
• Fotokopi kartu keluarga
• Fotokopi akta lahir atau ijazah atau surat nikah
• Foto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar
• Status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan
• Dokumen sidik jari atau rumus sidik jari.

Sebagai informasi, kepesertaan aktif BPJS Kesehatan menjadi syarat terbaru pembuatan SKCK per 1 Agustus 2024.

Dalam hal penerbitan SKCK baru, pemohon akan dikenai biaya Rp 30.000. Biaya tersebut disetorkan kepada petugas kepolisian setempat.

Lebih lanjut, permohonan pembuatan SKCK dapat dilakukan secara online dan offline sebagai berikut:

- Cara membuat SKCK baru secara online

• Akses laman https://skck.polri.go.id.
• Lakukan registrasi dan isi formulir daftar pertanyaan yang ada. Anda akan diminta mengisi data satuan wilayah, data pribadi, keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, lampiran, dan keterangan lain yang diperlukan, termasuk mengunggah file persyaratan.
• Saat mengajukan permohonan pembuatan SKCK secara online, Anda dapat memilih metode pembayaran biaya pembuatan SKCK, baik tunai atau transfer via BRI Virtual Account.
• Setelah melampirkan dan mengunggah file yang dibutuhkan, Anda akan memperoleh kode barcode untuk mencetak SKCK.
• Anda dapat mendatangi loket pelayanan kantor polisi yang telah dipilih saat mengajukan permohonan secara online, dengan membawa barcode dan persyaratan untuk mencetak SKCK.

Sebagai informasi, kode registrasi dapat diserahkan ke petugas SKCK dan mengisi formulir yang tersedia. Petugas akan menerbitkan SKCK setelah berkas administrasi pemohon lengkap.

- Cara membuat SKCK baru secara offline

Pembuatan SKCK baru secara offline, dapat dilakukan dengan mendatangi Polda/Polres/Polsek sesuai keperluan dan alamat KTP sebagai berikut:

• Pemohon membawa persyaratan membuat SKCK baru ke kantor polisi
• Pemohon mengisi daftar pertanyaan di loket pelayanan
• Pemohon menyerahkan kembali formulir daftar pertanyaan yang telah diisi di loket pelayanan.

Setelah pemohon melengkapi persyaratan dan melakukan pembayaran, akan dilakukan penerbitan SKCK.

Itulah rangkuman mengenai cara membuat SKCK 2024, biaya, dan syarat terbarunya. Selamat mencoba!

KOMPAS.com - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau dulu dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), digunakan dalam berbagai keperluan seperti melamar pekerjaan.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat yang diterbitkan oleh Polri berisikan catatan kejahatan seseorang. SKCK mempunyai masa berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan.

Untuk membuat SKCK baru, Anda bisa melakukannya secara online maupun datang langsung ke kantor kepolisian sesuai domisili.

Lantas, bagaimana cara membuat SKCK, biaya, dan syarat-syaratnya?

Cara membuat SKCK 2024

Pemohon dapat menyesuaikan lokasi penerbitan SKCK sesuai dengan keperluan, seperti melamar kerja sebagai ASN, maka SKCK diterbitkan di Polres sesuai domisili.

Sebelum membuat SKCK, Anda bisa melengkapi berkas persyaratan administrasi sebagai berikut:

• Fotokopi KTP
• Fotokopi kartu keluarga
• Fotokopi akta lahir atau ijazah atau surat nikah
• Foto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar
• Status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan
• Dokumen sidik jari atau rumus sidik jari.

Sebagai informasi, kepesertaan aktif BPJS Kesehatan menjadi syarat terbaru pembuatan SKCK per 1 Agustus 2024.

Dalam hal penerbitan SKCK baru, pemohon akan dikenai biaya Rp 30.000. Biaya tersebut disetorkan kepada petugas kepolisian setempat.

Lebih lanjut, permohonan pembuatan SKCK dapat dilakukan secara online dan offline sebagai berikut:

- Cara membuat SKCK baru secara online

• Akses laman https://skck.polri.go.id.
• Lakukan registrasi dan isi formulir daftar pertanyaan yang ada. Anda akan diminta mengisi data satuan wilayah, data pribadi, keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, lampiran, dan keterangan lain yang diperlukan, termasuk mengunggah file persyaratan.
• Saat mengajukan permohonan pembuatan SKCK secara online, Anda dapat memilih metode pembayaran biaya pembuatan SKCK, baik tunai atau transfer via BRI Virtual Account.
• Setelah melampirkan dan mengunggah file yang dibutuhkan, Anda akan memperoleh kode barcode untuk mencetak SKCK.
• Anda dapat mendatangi loket pelayanan kantor polisi yang telah dipilih saat mengajukan permohonan secara online, dengan membawa barcode dan persyaratan untuk mencetak SKCK.

Sebagai informasi, kode registrasi dapat diserahkan ke petugas SKCK dan mengisi formulir yang tersedia. Petugas akan menerbitkan SKCK setelah berkas administrasi pemohon lengkap.

- Cara membuat SKCK baru secara offline

Pembuatan SKCK baru secara offline, dapat dilakukan dengan mendatangi Polda/Polres/Polsek sesuai keperluan dan alamat KTP sebagai berikut:

• Pemohon membawa persyaratan membuat SKCK baru ke kantor polisi
• Pemohon mengisi daftar pertanyaan di loket pelayanan
• Pemohon menyerahkan kembali formulir daftar pertanyaan yang telah diisi di loket pelayanan.

Setelah pemohon melengkapi persyaratan dan melakukan pembayaran, akan dilakukan penerbitan SKCK.

Itulah rangkuman mengenai cara membuat SKCK 2024, biaya, dan syarat terbarunya. Selamat mencoba!

KOMPAS.com - Ada syarat terbaru pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berlaku mulai 1 Agustus 2024 yaitu kepesertaan BPJS Kesehatan berstatus aktif.

SKCK atau yang sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh kepolisian yang berisikan catatan kejahatan seseorang.

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polri tersebut, bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, maupun kepentingan lainnya.

Syarat terbaru pembuatan SKCK

BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu syarat administrasi penerbitan SKCK tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023.

Lebih lanjut, syarat terbaru pembuatan SKCK sebagai berikut:

• Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi akta lahir atau kenal lahir
• Pasfoto berlatar belakang warna merah ukuran 4x6 cm sebanyak lima lembar
• Fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
• Tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN.

Bagi pemohon SKCK untuk keperluan ke luar negeri, maka wajib melampirkan fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan sebelum berakhir.

Sementara itu, bagi pemohon SKCK yang status kepesertaan BPJS Kesehatannya non aktif, maka dapat mengaktifkannya terlebih dahulu.

Nantinya, bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan diberikan dalam bentuk hasil tangkapan layar kepesertaan aktif pada sistem informasi BPJS Kesehatan.

Apabila status kepesertaan masih dalam proses pengaktifan, maka dapat diganti dengan dokumen cetak bukti nomor virtual account pendaftaran, bukti mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN, atau bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan.

Untuk diketahui, kebanyakanan penyebab status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi non-aktif salah satunya dikarenakan adanya tunggakan iuran.

Keterlambatan membayar iuran bulanan membuat status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi non-aktif, sehingga pemohon SKCK yang memiliki tunggakan iuran bisa melunasinya terlebih dahulu.

Pelunasan pembayaran tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan bisa dilakukan dengan metode mencicil melalui Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Pendaftaran REHAB bisa dilakukan melalui aplikasi JKN Mobile atau care center 165. Informasi selengkapnya mengenai syarat dan cara mencicil tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dibaca di sini.

Itulah rangkuman mengenai syarat terbaru pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kantor polisi.

KOMPAS.com - Per 1 Agustus 2024, kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), atau yang sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB).

BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat penerbitan SKCK tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Dalam Pasal 4 Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023, dituliskan bahwa status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan menjadi syarat administrasi penerbitan SKCK.

Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, bagi pemohon SKCK yang status kepesertaan BPJS-nya non-aktif, bisa mengaktifkannya terlebih dahulu.

Lantas, apa saja syarat administrasi penerbitan SKCK terbaru?

Persyaratan penerbitan SKCK

Merujuk Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023, sejumlah syarat administrasi penerbitan SKCK sebagai berikut:

• Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi akta lahir atau kenal lahir
• Pasfoto berlatar belakang warna merah ukuran 4x6 cm sebanyak lima lembar
• Fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
• Tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN.

Bagi pemohon SKCK untuk keperluan ke luar negeri, maka wajib melampirkan fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan sebelum berakhir.

Dijelaskan bahwa tanda bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, dalam bentuk hasil tangkapan layar kepesertaan aktif pada sistem informasi BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, bila status kepesertaan masih dalam proses pengaktifan, maka dapat diganti dengan dokumen cetak bukti nomor virtual account pendaftaran, bukti mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN, atau bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan.

Penyebab status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif

Hal yang menyebabkan status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi non-aktif salah satunya dikarenakan adanya tunggakan iuran.

Terlambat membayar iuran bulanan membuat status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi non-aktif.

Bagi pemohon SKCK yang status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, dapat melakukan pembayaran iuran terlebih dahulu.

Pelunasan pembayaran tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan bisa dilakukan dengan metode mencicil melalui Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Pendaftaran REHAB bisa dilakukan melalui aplikasi JKN Mobile atau care center 165. Informasi selengkapnya mengenai syarat dan cara mencicil tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dibaca di sini.

Jakarta: Masyarakat yang ingin mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) harus terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan aktif mulai 1 Agustus 2024. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri ini berisikan biodata dan catatan pemohon di kepolisian.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK Pasal 4 ayat (1). SKCK biasa diperlukan untuk melamar pekerjaan.

Yuk kita kenali lebih dalam soal SKCK dikutip dari laman polri.go.id:
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (disingkat SKCK) sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB). Ini adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang.

Dulu, SKKB hanya dapat diberikan bagi yang tidak atau belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut.

SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. (Vide Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014).

SKCK memiliki masa berlaku sampai dengan enam bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang oleh yang bersangkutan.

Syarat pembuatan SKCK

Membuat SKCK baru

1. Fotokopi KTP (siapkan KTP asli untuk ditunjukkan)
2. Fotokopi paspor
3. Fotokopi KK (kartu keluarga)
4. Fotokopi akta kelahiran/kenal lahir
5. Fotokopi kartu identitas lain jika belum memenuhi syarat memperoleh KTP
6. Enam lembar pasfoto berwarna (ukuran 4x6 cm; latar belakang merah; foto berpakaian sopan dan berkerah; foto tidak menggunakan aksesoris di wajah; wajah harus terlihat utuh bagi pemohon berjilbab)
7. Bukti kepesertaan JKN/BPJS Kesehatan

Memperpanjang masa berlaku SKCK

1. Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (maksimal telah habis masanya selama 1 tahun)
2. Membawa fotocopy KTP/SIM
3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
4. Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir
5. Membawa pasfoto terbaru yang berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar
6. Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi

Catatan:

1. Polsek tidak menerbitkan SKCK untuk keperluan: melamar/melengkapi administrasi PNS/CPNS; pembuatan visa/keperluan lain yang bersifat antar-negara
2. Polsek/Polres penerbit SKCK harus sesuai dengan alamat KTP/SIM pemohon

SKCK Online

Polri telah menyediakan fasilitas pendaftaran permohonan SKCK secara online. Caranya, mengunggah (upload) dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai dengan urutan.

Biaya pembuatan SKCK

Biaya pembuatan SKCK sebesar Rp30.000. Biaya tersebut disetorkan kepada petugas Polri di tempat.

Sebelum pemberlakuan aturan baru ini, BPJS dan Polri sudah melakukan uji coba. Ada enam Polres yang dilakukan uji coba syarat penerbitan SKCK pemohon wajib memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan aktif.

"BPJS Kesehatan bersama Polri telah melakukan uji coba di enam Polres, yaitu di wilayah Polresta Barelang, Polrestabes Semarang, Polresta Balikpapan, Polrestabes Makassar, Polresta Denpasar, dan Polres Kabupaten Sorong," beber Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah

Selain itu, uji coba juga dilakukan di enam Polsek, yakni Polsek Batu Aji, Polsek Pedurungan, Polsek Balikpapan Selatan, Polsek Rappocini, Polsek Denpasar Selatan, serta Polsek Aimas yang berlangsung dari 1 Maret hingga 31 Mei 2024.

Baca juga: Mudah, Begini Cara Cek Kepesertaan BPJS untuk Pembuatan SKCK

(REN)

Jakarta: Sejumlah pemberitaan di kanal Nasional Medcom.id, pada Kamis, 1 Agustus 2024, menarik perhatian publik. Beberapa di antaranya menjadi populer.

Pertama, presiden terpilih Prabowo Subianto ditegaskan bakal dilantik di Jakarta. Hal tersebut dikonfirmasi Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad.

"Itu sudah hasil keputusan presiden. Selain itu nanti kan banyak tamu dari luar, negara lain datang sudah konfirmasi untuk datang pesawat mau di mana. Mana bisa di IKN," kata Dasco di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Menurut dia, keputusan untuk pelantikan di Jakarta telah berdasarkan pertimbangan matang. Salah satu yang utama, terkait infrastruktur. Termasuk, kesiapan dalam menyambut tamu kenegaraan yang bakal hadir.

Baca selengkapnya di sini: Bukan di IKN, Prabowo Bakal Dilantik di Jakarta

Kedua, upacara peringatan detik-detik proklamasi akan digelar di dua lokasi. Seluruh mantan presiden akan diundang pada upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sedangkan mantan wakil presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers terkait bulan Kemerdekaan. Ia menyampaikan akan mengundang seluruh mantan presiden Republik Indonesia terdahulu di upacara 17 Agustus di IKN bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) .

“Untuk mantan presiden rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden," ujar Pratikno, dikutip dari Antara, Kamis, 1 Agustus 2024.

Baca selengkapnya di sini: Mantan Presiden Diundang Upacara 17-an di IKN, Mantan Wapres di Istana Merdeka

Ketiga, mulai 1 Agustus 2024 masyarakat yang ingin mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) harus terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Saat pembuatan SKCK pemohon wajib melampirkan bukti kepesertaan aktif.

Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan ketentuan itu sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK. Peraturan ini diberlakukan secara nasional mulai 1 Agustus 2024.

"Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam pasal 4 ayat (1) pada peraturan tersebut," kata Rizzky.

Baca selengkapnya di sini: Mulai 1 Agustus, Bikin SKCK Pemohon Wajib Memiliki BPJS Kesehatan Aktif

(LDS)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepesertaan aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi salah satu syarat pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mulai hari ini, Kamis (1/8/2024).

Sebelumnya, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan mulai 1 Juni 2024. Jemaah haji 2024 juga diwajibkan menjadi peserta badan publik penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa persyaratan tersebut tidak hanya akan berhenti disitu saja.“Tentu [ada perluasan],” kata Ghufron kepada Bisnis pada Kamis (1/8/2024).

Terlebih, lanjut Ghufron, menurut Undang-Undang (UU) kepesertaan JKN menjadi wajib. Menurutnya sebagai warga negara yang baik dan berpegang pada nilai bergotong royong, sadar bahwa menjaga kesehatan itu penting, jika memang tidak mampu maka bisa menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ghufron mengatakan kerja sama diperluas melalui kolaborasi dengan Kementerian Desa melalui program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) dan dengan kementerian lembaga lain serta program lainnya.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan SKCK hingga SIM merupakan mandat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 untuk menyesuaikan regulasi dalam rangka optimalisasi program JKN.

“Terdapat kementerian/lembaga untuk menyesuaikan regulasi terkait dengan persyaratan peserta aktif JKN dalam pelayanan publik. Seperti contohnya persyaratan kepesertaan aktif bagi calon jemaah umroh dan haji khusus, pemohon perpanjangan STNK dan lain-lain,” kata Rizzky.

Menurut Inpres Nomor 11 Tahun 2022, disebutkan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) pelaku usaha skala mikro, hingga pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kredit juga didorong menjadi peserta JKN.

Secara rinci Presiden memintaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan upaya agar peserta penerima KUR menjadi Peserta aktif dalam program JKN dan melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan KUR dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Kemudian, mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Berikutnya mendorong Menteri Luar Negeri untuk melakukan diseminasi program JKN kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia.

Serta memastikan seluruh staf di perwakilan negara asing dan organisasi internasional, kecuali staf diplomatik dan non diplomatik beserta anggota keluarganya yang berasal dan ditugaskan dari negara pengirim sesuai asas timbal balik, yang bekerja paling sedikit enam bulan di Indonesia menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Lalu, meminta Menteri Agama untuk mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi Peserta aktif dalam program JKN. Serta mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus untuk menjadi peserta aktif JKN.

Presiden juga meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan peserta aktif JKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga diminta untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan PUPR,yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, merupakan peserta aktif dalam program JKN.

Lalu, Menteri Perhubungan diminta untuk meningkatkan kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian termasuk transportasi dalam jaringan (online) menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Presiden meminta Menteri Pertanian untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan peserta aktif dalam program JKN.

Jakarta: Kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah bahwa ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK, yang diberlakukan secara nasional mulai 1 Agustus 2024, Rabu, 31 Juli 2024.

"Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam pasal 4 ayat (1) pada peraturan tersebut," terang Rizzky.

Menurut Rizzky, langkah ini tidak hanya merupakan bentuk kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.
"Kolaborasi ini memiliki makna penting dalam rangka mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan bahwa setiap warga negara, termasuk para pemohon penerbitan SKCK juga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi," imbuh Rizzky.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan cakupan kepesertaan JKN mencapai hingga 98 persen dari total keseluruhan penduduk.

"BPJS Kesehatan bersama Polri telah melakukan uji coba di enam Polres, yaitu di wilayah Polresta Barelang, Polrestabes Semarang, Polresta Balikpapan, Polrestabes Makassar, Polresta Denpasar, dan Polres Kabupaten Sorong yang berlangsung dari 1 Maret hingga 31 Mei 2024," jelas Rizzky.

Dalam uji coba tersebut, Rizzky menyebutkan bahwa sebagian besar pengajuan SKCK digunakan untuk kepentingan melamar pekerjaan dan pendaftaran pendidikan. Menurutnya uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul, sehingga saat penerapan secara nasional, semua sudah siap dan berjalan lancar.

"Untuk memastikan kelancaran, BPJS Kesehatan telah memperkuat layanan administrasi bagi peserta JKN melalui berbagai kanal. Peserta dapat mengakses layanan melalui Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan mereka untuk memeriksa status kepesertaan dan melakukan pembayaran iuran. Selain itu, terdapat Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165," kata Rizzky.

Rizzky menambahkan juga terdapat layanan Care Center 165 untuk informasi dan bantuan lebih lanjut, atau langsung mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat untuk mendapatkan layanan yang diperlukan.

"BPJS Kesehatan bersama Polri telah melakukan sosialisasi secara masif untuk menyampaikan informasi ini ke seluruh lapisan masyarakat. Harapannya hal ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya kepesertaan aktif JKN tidak hanya untuk kepentingan penerbitan SKCK, tetapi juga untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara," tutur Rizzky.

(ROS)

BPJS jadi syarat wajib pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Aturan ini akan diberlakukan secara nasional, mulai 1 Agustus 2024. Langkah tersebut bukan hanya bentuk kebijakan administratif, tetapi juga bagian kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

Merujuk akun instagram @BPJSKesehatan_ri, uji coba akan dilakukan di enam empat, di antaranya, Polres Batu Aji dan Polres Balerang (Polda Kepulauan Riau), Polsek Pedurungan dan Polrestabes Semarang (Polda Jawa Tengah), dan Polsek Balikpapan Tengah dan Polresta Balikpapan (Polda Kalimantan Timur).

Adapun tempat lain yang melakukan uji coba yaitu, Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan (Polda Bali), Polrestabes Makassar dan Polsek Rappocini (Polda Sulawesi Selatan), dan Polres Kabupaten Sorong dan Polsek Almas (Polda Papua Barat).

Alasan BPJS Jadi Syarat Wajib Pembuatan SKCK

BPJS jadi syarat wajib pembuatan SKCK, sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerbitan SKCK. Namun, Polri bersama BPJS Kesehatan baru akan melakukan uji coba implementasi BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat SKCK untuk memastikan pemohon terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa 30 kementrian/lembaga, termasuk Polri, untuk mendukung terlaksananya implementasi Program JKN.

Puluhan kementerian dan lembaga juga diminta untuk memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat, dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Proses dalam syarat kepesertaan JKN (saat pembuatan SKCK) tidak akan dikenakan biaya.

Syarat dan Ketentuan Pembuatan SKCK Bagi WNI

Mengutip Skck.polri.go.id dan sumber lain, berikut syarat dan ketentuan pembuatan SKCK bagi Warga Negara Indonesia terbaru:

1. Fotokopi KTP dan menunjukkan KTP asli
2. Fotokopi paspor (apabila pembuatan SKCK dilakukan di Polda atau Polri)
3. Fotokopi akte kelahiran atau ijazah.
4. Fotokopi kartu keluarga
5. Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari
6. Fotokopi kartu identitas lain, bagi yang belum memenuhi syarat pembuatan KTP
7. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah. Foto menggunakan pakaian sopan dan berkerah, tidak menggunakan aksesoris wajah, dan tampak muka. Bagi yang menggunakan hijab, muka harus tampak secara utuh.
8. BPJS Kesehatan

Bagaimana Apabila Belum Terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan?

BPJS jadi syarat wajib pembuatan SKCK, berikut beberapa persyaratan yang harus disiapkan apabila belum terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan atau statusnya tidak aktif:

1. Sudah Terdaftar Kepesertaan, Tetapi Status Tidak AKtif

Apabila tidak aktif karena menunggak iuran, silakan membayar tunggakan terlebih dahulu melalui kanal pembayaran iuran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

2. Menunggak dan Belum Mampu Membayar Tunggakan

Daftarkan diri dalam program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN atau Care Center 165. Program tersebut memberikan kemudahan dan memberikan keringanan bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri yang memiliki tunggakan iuran untuk melakukan pembayaran secara bertahap.

3. Tidak Aktif karena Baru Lulus Kuliah dan Sebelumnya Peserta Segmen Pekerja Penerima Upah (PPU)

Silakan alihkan kepesertaannya menjadi peserta mandiri dengan mengakses chat Pandawa di nomor WhatsApp 08118165165.

4. Tidak Aktif karena akan Melanjutkan Pendidikan

Bagi pemohon usia 21-25 tahun dan masih melanjutkan pendidikan, mreka masih jadi tanggungan orang tua di Program JKN. Pemohon bisa chat Pandawa di nomor Whatsapp 08118165165 melalui fitur “Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan”, entri data dan upload dokumen bukti keterangan kuliah atau bukti bayar uang sekolah terakhir. Setelah itu, kepesertaan pemohon bisa aktif.

Apakah Bisa Membuat SKCK Tetapi Belum Menjadi Peserta BPJS Kesehatan?

Masyarakat tetap dapat melanjutkan proses pembuatan SKCK meski belum terdaftar sebagai peserta atau status kepesertaannya sudah tidak aktif. Namun, secara bersamaan harus melakukan pendaftaran atau mengaktifkan status BPJS Kesehatan. Berikut beberapa dokumen yang harus disiapkan di kantor polisi:

• Bagi pemohon yang belum terdaftar JKN, silakan siapkan dokumen cetak bukti nomor virtual account pendaftaran.
• Bagi pemohon dengan status nonaktif, menyiapkan dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan.
• Bagi pemohon dengan status nonaktif, menyiapkan dokumen cetak bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN (Program Rehab).

BPJS jadi syarat wajib pembuatan SKCK sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan baru tersebut mulai berlaku 1 Agustus 2024. Bagi yang sudah terdaftar BPJS tapi statusnya tidak aktif, bisa mengaktifkannya terlebih dahulu dengan mengikuti langkah di atas.