Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah China terkait dengan Deepening Blue Economy Cooperation atau ekonomi biru. Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan di Indonesia.

Adapun penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM) Wang Wentao di Great Hall of the People di Beijing, RRT, Sabtu (9/11/2024). Penandatangan MoU itu turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, blue economy atau ekonomi biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi, dan kerja sama industri.

Airlangga mengatakan sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dia mengatakan implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia.

"Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara," ungkapnya.

Dia menjelaskan melalui MoU ini Indonesia dan RRT sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029," tutupnya.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

(ega/ega)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta agar ritel modern menggandeng UMKM lokal dalam memasarkan produknya. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Mendag meminta agar ritel modern membangun kolaborasi dengan para UMKM lokal untuk mereka bisa mengakses pasar yang lebih besar. Sebab, sektor UMKM sendiri menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen sekaligus untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

"Dengan demikian, ketika jalur marketing atau distribusinya semakin besar, maka ke depan tidak ada masalah lagi bagi industri kecil kita, UMKM produsen untuk berjualan, karena selama ini yang terjadi kan sering memproduksi tapi jualannya susah," ujar Mendag dalam acara UMKM Gathering Indogrosir di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (10/11/2024).

"Kalau jalur marketing, jalur distribusi tumbuh, maka UMKM produsen juga akan tumbuh. Sehingga ketika produsen atau industri dalam negeri tumbuh, maka kita juga akan menggunakan produk-produk dalam negeri," kata dia.

Selain meminta agar ritel modern membangun kolaborasi dengan para UMKM lokal, Budi juga menekankan pentingnya kemitraan antara ritel modern dengan toko kelontong. Menurutnya, kemitraan strategis antar keduanya akan memberikan keuntungan satu sama lain.

Budi menjelaskan, tidak seperti dulu, saat ini ada banyak pola kemitraan yang bisa dijalin antara ritel modern dengan toko kelontong. Dirinya pun mengatakan, jika ini berjalan dengan baik, maka tidak perlu khawatir terjadi persaingan yang tidak sehat antara ritel modern dan toko kelontong.

"Sekarang ada pola kemitraan antara ritel modern dengan toko tradisional sehingga kita ini bisa membuat kemitraan yang strategis, yang saling menguntungkan, bisa men-support satu dengan yang lain," kata Mendag.

"Jadi Bapak-Ibu semua antara ritel modern, toko kelontong harus bekerja sama dan tentu kerja sama yang saling menguntungkan," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Washington DC -

Saat kampanye, Donald Trump berjanji akan mengenakan pajak atas semua barang yang diimpor ke AS jika dia kembali ke Gedung Putih. Kini, setelah Trump dipastikan menang Pilpres AS, para pebisnis dan ekonom di seluruh dunia berusaha keras memahami seberapa serius kebijakan perdagangan Trump ini.

Trump memandang pengenaan tarif impor sebagai cara untuk menggeliatkan ekonomi AS, melindungi lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan pajak.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi jika Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden maka nilai mata uang AS dan suku bunga acuan bank sentral AS bakal menguat.

"Mata uang dollar AS itu akan kuat, suku bunga Amerika itu akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (06/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

Hal ini, menurut Perry, bakal berdampak ke seluruh negara terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Perry bilang, nilai tukar rupiah bakal melemah karena tertekan oleh penguatan dollar AS sehingga arus modal asing juga akan keluar dari Indonesia.

Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, memprediksi kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi "lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia".

Pajak hingga 20% pada semua barang impor

Di masa lalu, Trump menargetkan tarif pada negara-negara tertentu seperti China, atau untuk industri tertentu, seperti baja.

Namun, janji kampanye Trump yang akan mengenakan pajak sekitar 10% hingga 20% pada semua barang impor diperkirakan akan memengaruhi harga di seluruh dunia.

Bulan lalu, ia tampaknya menyoroti Eropa.

"Uni Eropa kedengarannya sangat bagus, sangat menawan, bukan? Semua negara kecil Eropa yang baik, yang bersatu... Mereka tidak membeli mobil kita. Mereka tidak membeli produk pertanian kita," katanya.

"Mereka menjual jutaan mobil di Amerika Serikat. Tidak, tidak, tidak, mereka harus membayar harga yang mahal."

Saham BMW, Mercedes, dan Volkswagen semuanya turun antara 5% dan 7% setelah Trump dipastikan menang. AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi produsen mobil Jerman tersebut.

Aktivitas di pabrik Volkswagen di Wolfsburg, Jerman, pada 2018 (Getty Images)

Dalam kampanyenya, Trump mengatakan tarif adalah jawaban untuk berbagai masalah, termasuk menghalau China dan mencegah imigrasi ilegal.

"Tarif adalah kata yang paling indah dalam kamus," katanya.

Itu adalah senjata yang jelas ingin ia gunakan.

Meskipun sebagian besar retorika dan tindakan ini ditujukan ke China, namun hal itu tidak berakhir di sana.

Beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa saat ini sedang menyusun daftar aksi balasan terhadap AS.

Dalam kampanyenya, Trump mengatakan tarif adalah jawaban untuk berbagai masalah, termasuk menghalau China dan mencegah imigrasi ilegal (Getty Images)

Para menteri Keuangan G7organisasi internasional yang mencakup tujuh negara terbesar di dunia dengan ekonomi maju yang mendominasi perdagangan dan sistem keuangan global, termasuk ASberkata bahwa mereka mencoba mengingatkan Amerika yang dipimpin Trump tentang perlunya sekutu dalam ekonomi dunia karena "idenya bukanlah untuk memulai perang dagang".

Namun, jika "kekuatan yang sangat besar digunakan", Eropa akan segera mempertimbangkan tanggapannya.

Pada masa lalu, Uni Eropa mengenakan tarif terhadap produk ikonik dari AS, seperti motor Harley Davidson, wiski bourbon dan celana jins Levi's sebagai respons atas aturan bea masuk AS terhadap baja dan aluminium.

Pemimpin negara-negara G7, termasuk Trump yang menjabat presiden AS kala itu, dalam KTT G7 di Biarritz, Prancis pada 25 Agustus 2019 (Getty Images)

Seorang bankir bank sentral di zona Euro mengatakan kepada saya bahwa tarif AS sendiri "tidak bersifat inflasi di Eropa tetapi tergantung pada bagaimana reaksi Eropa nantinya".

Bulan lalu IMF menganalisis bahwa perang dagang besar dapat menghantam ekonomi dunia hingga 7%, atau seukuran gabungan ekonomi Prancis dan Jerman.

Selain itu, ada pertanyaan yang sangat besar untuk pemerintah Inggris dalam kemungkinan perang dagang transatlantik ini. Bagaimana Inggris pasca-Brexit harus memposisikan dirinya.

BBC

BBC News Indonesia hadir diWhatsApp,TikTok,X,InstagramdanFacebook.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

BBC

Arah perjalanan Inggris selama ini adalah untuk semakin dekat dengan Uni Eropa, termasuk dalam hal standar pangan dan pertanian. Hal ini akan membuat kesepakatan perdagangan yang erat dengan AS menjadi sangat sulit.

Pemerintahan Biden tidak tertarik dengan kesepakatan semacam itu.

Negosiator perdagangan utama Trump yang masih sangat berpengaruh, Bob Lighthizer, bahkan berasumsi bahwa kedekatan Inggris dengan UE telah menghambat terjadinya kesepakatan ekonomi dengan AS.

"Mereka adalah mitra dagang yang jauh lebih besar bagi Anda daripada kami," katanya kepada saya dalam sebuah wawancara.

Baca juga:

• Hal-hal yang mungkin terjadi saat Donald Trump menjabat presiden AS lagi
• Trump menang Pilpres Amerika: Apa artinya bagi Palestina, Rusia, dan China?
• Apa dampak hasil Pilpres Amerika Serikat terhadap Indonesia?

Inggris dapat mencoba untuk tetap netral dan akan berjuang untuk menghindari dampak langsung, terutama untuk perdagangan barang farmasi dan mobil.

Retorika dari pemerintah Inggris mengisyaratkan negara itu dapat mencoba menjadi pembawa perdamaian dalam perang dagang global, tetapi apakah ada yang mendengarkan?

Inggris dapat memilih satu sisi, dengan mencoba dibebaskan dari tarif Trump yang lebih umum.

Para diplomat merasa gembira dengan penasihat ekonomi yang lebih pragmatis bagi presiden terpilih AS itu, yang menyarankan bahwa sekutu yang bersahabat mungkin akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik.

Seorang pria dengan pena di tangannya dan buku catatan sedang melihat layar komputer di Bursa Efek New York pada 6 November 2024 (Getty Images)

Atau, akankah dunia mendapat manfaat lebih jika Inggris bergabung dengan Uni Eropa untuk mencegah penerapan tarif perdagangan semacam itu?

Di luar AS, bagaimana dampaknya?

Jika ekonomi terbesar dunia melakukan proteksionisme massal, akan sulit membujuk banyak negara ekonomi kecil untuk tidak melakukan hal yang sama.

Semua ini masih bisa ditebak. Peringatan Trump bisa diterima begitu saja. Tidak ada yang pasti, tetapi perang dagang yang sangat serius bisa saja dimulai.

• Trump menang Pilpres Amerika: Apa artinya bagi Palestina, Rusia, dan China?
• Donald Trump menang Pilpres Amerika 2024
• Apa dampak hasil Pilpres Amerika Serikat terhadap Indonesia?

(nvc/nvc)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Lantas, apa alasan Prabowo membubarkan Satgas Undang-undang Cipta Kerja? Dalam bagian menimbang, dijelaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

"Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diganti dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Lalu dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan maka perlu membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 2 Keppres tersebut.

Adapun beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 8 November 2024. Adapun susunan Satgas Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya adalah:

- Ketua Satgas: Mahendra Siregar
- Wakil Ketua I: Suahasil Nazara
- Wakil Ketua II: M. Chatib Basri
- Wakil Ketua III: Raden Pardede
- Sekretaris Satgas: Arif Budimanta

(ily/hns)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap agar tren impor produk yang membanjiri pasar dalam negeri bisa berkurang, seiring dengan upaya pemerintah yang bertekad menjadikan produk UMKM memiliki kualitas ekspor.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (9/11/2024).

Bahkan, Budi pun mengeklaim produk yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan. “Tren impornya ya turun, kita harapkan turun,” kata Budi.

Menurut Budi, jika produk UMKM memiliki kualitas untuk diekspor, maka berdaya saing pula di pasar dalam negeri.

“Kita itu berpikirnya begini, kalau produk UMKM itu punya kualitas ekspor, berarti dia punya daya saing juga di dalam negeri,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi mengaku bahwa menjual produk agar bisa ekspor bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, lanjut dia, Kemendag memberikan fasilitas agar produk UMKM lokal bisa mendunia.

“Ketika dia belum bisa ekspor, berarti dia akan masuk ke pasar dalam negeri. Kalau sudah masuk ke pasar dalam negeri, itu bisa untuk mengurangi barang impor,” terangnya.

Adapun, Kemendag akan memfasilitasi para pelaku UMKM dengan mengadakan pertemuan rutin berupabusiness matchingsebagai ajang mempromosikan produk UMKM agar bisa tembus ke pasar internasional.

Melaluibusiness matching, Kemendag akan secara berkala membahas akar permasalahan UMKM yang kesulitan menembus pasar luar negeri.

Kemendag di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) juga akan melakukan penjadwalan keikutsertaan pameran produk dalam negeri untuk bisa masuk ke pasar luar negeri. Namun, pameran ini juga harus tetap melalui proses kurasi produk.

Di samping itu, Kemendag juga akan memfasilitasi UMKM dengan membahas terkait proses perizinan, promosi, hingga perpajakan. “Karena teman-teman di UMKM kan problemnya macam-macam,” imbuhnya.

Budi menjelaskan pembinaan ini juga dilakukan untuk mengukur daya saing yang dimiliki pasar UMKM dalam negeri. Sebab, jika suatu produk akan diekspor, maka produk tersebut dipastikan harus bernilai tinggi.

Namun, Budi menyebut bahwa daya saing tidak sekadar produk, melainkan juga dari sisi manajemen perusahaan. “Kalau perusahaannya nggak tahu cara ekspor dan sebagainya kan juga itu dari daya saing. Nah itu kamiajarinsemua, kita ada pelatihan,” terangnya.

JAKARTA, Investor.id - IPSO, merek mesin laundry terkemuka di bawah Alliance Laundry Systems (ALS), menampilkan inovasi terbaru yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia. Dengan kapasitas mesin mulai dari 20 hingga 60 pounds, IPSO menjadi menguasai bisnis mesin laundry, berdasarkan jumlah toko.

Melalui authorized dealer, Retrology Ciptamandiri, IPSO menyediakan solusi teknologi laundry yang disesuaikan untuk bisnis laundry di seluruh Indonesia.

“Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap solusi laundry yang efisien dan berkinerja tinggi di Indonesia, IPSO tetap berkomitmen untuk memberikan teknologi dan produk terbaik untuk memenuhi kebutuhan pasar,” ujar Lianto Lee, direktur penjualan Retrologi dan perwakilan distributor IPSO di Indonesia, dalam siaran pers, Jumat (8/11/2024).

Dengan berbagai inovasi terbaru, dia menuturkan, IPSO bertujuan mendukung pebisnis dalam mengoptimalkan operasi laundry, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, dengan fitur-fitur mutakhir dari IPSO, klien kami bisa yang kompetitif. Keunggulan ini membuat Retrologi mendapatkan posisi sebagai distributor laundry koin/vending nomor di Indonesia.

IPSO, kata dia, membawa inovasi unggulan terbaru ke Indonesia, termasuk hardmount washer extractors yang dikenal mampu menghasilkan efisiensi energi, daya tahan terbaik, dan siklus yang dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan penggunaan air.

Ada juga single tumble dryers dengan overdry prevention technology (OPT) yang mampu mengurangi durasi pengeringan dan biaya utilitas, serta memperpanjang usia kain. Selain itu, stacked washer extractor/tumble dryers menawarkan solusi hemat ruang dengan mesin berkapasitas tinggi dan sistem evolis touch control, yang memungkinkan pemantauan berbasis cloud dan tampilan digital yang mudah digunakan.

“Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan laundry komersial di Indonesia, memastikan keandalan dan produktivitas dalam setiap pencucian,” ujar dia.

Sebagian besar model terbaru IPSO, kata dia, juga dilengkapi dengan desain layar sentuh inovatif dan tampilan serba digital, memungkinkan integrasi yang mulus dengan berbagai bisnis laundry. Teknologi ini memastikan kebersihan yang optimal, efisiensi energi, dan opsi yang dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Melalui Retrologi, dia menuturkan, mesin IPSO dilengkapi dengan garansi tiga tahun untuk suku cadang dan dukungan servis yang dapat diandalkan. Pelaku bisnis laundry dapat berinvestasi untuk mengembangkan bisnis laundry IPSO mereka sendiri, dengan biaya investasi mulai Rp 400 juta hingga Rp 2 miliar, tergantung pada ukuran ruangan.

“Dengan lebih dari 30 pocket set yang telah tersedia. IPSO merupakan pelopor sekaligus pemain terbesar dalam bisnis laundry di Indonesia, seperti halnya di Amerika Serikat dan Thailand,” tutup Lianto Lee.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Modus penipuan perbankan masih marak dan meresahkan. Berbagai cara baru digencarkan untuk mengelabui para korban, salah satu modusnya yakni pengiriman tagihan pajak lewat aplikasi WhatsApp. Pelaku kejahatan menyamar sebagai petugas pajak yang
mengirimkan tagihan pajak kepada korban, yang ternyata file tersebut merupakan file berekstensi APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, modus penipuan berbentuk digital atau social engineering ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah. BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha menegaskan bahwa keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan. Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," ujar Arga.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman. Arga menambahkan bahwa masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

? Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun

? Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut.

? Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo

? Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo

? Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting

? Perbarui aplikasi BRImo secara berkala

? Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal. Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang
harus dijaga bersama," kataArga.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku khawatir dengan kebijakan pengenaan bea masuk tambahan, seiring dengan kemenangan Donald Trump yang kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

Kendati demikian, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump.

“Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

“Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu,” tuturnya.

Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa. Tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.

Berdasarkan catatanBisnis, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 53 bulan berturut-turut, dengan surplus neraca dagang senilai US$3,26 miliar pada September 2024. Ini artinya, neraca dagang Indonesia terus mempertahankan tren surplus sejak Mei 2020.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa ekspor per September 2024 tercatat senilai US$22,08 miliar, dengan nilai impor yang lebih kecil sehingga surplus terjaga.

“Total nilai impor mencapai US$18,82 miliar atau turun 8,91% dari bulan Agustus 2024,” kata Amalia dalam konferensi pers pada Selasa (15/10/2024).

Per September 2024, surplus neraca dagang Indonesia tercatat naik US$0,48 miliar secara bulanan. Angkanya lebih tinggi dari Agustus 2024 senilai US$2,89 miliar, namun lebih kecil dari posisi September 2023 senilai US$3,41 miliar.

Adapun, komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

Sepanjang periode Januari–September 2024, ekspor tercatat senilai US$192,85 miliar dan impor senilai US$170,87 miliar, sehingga surplus neraca dagang barang Indonesia periode Januari–September 2024 mencapai US$21,98 miliar.

Terpantau pada Jumat (8/11/2024) malam, harga SOL hari ini mencapai US$203, sebuah angka psikologis penting. Secara teknikal, apakah kripto besar ini mampu menuju US$300 yang sekaligus mencetak rekor barunya?

Dengan pencapaian teranyar di US$203 itu, harga SOL hari ini sejatinya mencetak harga tertinggi selama setahun penuh, dengan besaran mencapai 372 persen. Patut dicatat bahwa harga tertinggi sepanjang masa SOL adalah US$258,52, yang dicapai pada 6 November 2021 silam. Ini juga bermakna harga SOL hari ini hanya berjarak beberapa dolar saja dari ATH itu.

Dalam kacamata indikator Fib Retracement, harga SOL hari ini memang mendapatkan support besar usai beberapa hari lalu memantul dari support level apik golden ratio, US$152,44. Tampak pula SOL sukses merambah level 0 (batas atas indikator) di US$183 sebagai resisten kuat sebelumnya.

Nah, dalam indikator berbeda, harga SOL hari ini hanya perlu mendobrak resistensi US$210.00 yang mungkin terjadi beberapa jam berikutnya untuk menemui kembali ATH US$258,52.

Harga SOL Hari Ini dan Analisis dari Peter Brandt

Lonjakan penting harga SOL hari ini, pada analisis sebelumnya sudah dibahas oleh trader veteran Peter Brandt di X pada Kamis.

“Kedua aset ini siap untuk breakout ke atas mengikuti momentum Bitcoin. Namun, perhatikan bahwa SOL sedang mencapai titik tertinggi baru, sementara ETH berhadapan dengan resistensi overhead (supply). Sebagai seorang trader, saya selalu memilih aset dengan titik tertinggi baru dan lebih memilih SOL,” tulisnya yakin.

Standard Chartered: Bisa Naik 5 Kali Lipat

Pada Awal Oktober 2024 lalu, Standard Chartered harga SOL bisa melonjak hingga lima kali lipat pada akhir 2025, terutama jika Donald Trump berhasil memenangkan pemilihan Presiden AS yang akan datang.

Kendrick, analis dari bank asal Inggris itu juga menyebutkan bahwa SOL memiliki valuasi yang sangat tinggi dibandingkan Ethereum, dengan rasio market cap-to-fees sebesar 250 kali, sementara Ethereum hanya 121 kali.

Teknologi yang terus berkembang di ekosistem Solana, seperti validator Firedancer, disebut-sebut akan meningkatkan kecepatan transaksi Solana secara drastis.

“Metrik menunjukkan pasar memperkirakan masa depan pertumbuhan yang sangat cerah untuk Solana, dengan peningkatan throughput yang diharapkan sebesar 100 hingga 400 kali lipat,” ujar Kendrick kala itu, dilansir dari The Block.

Dengan mengacu pada harga saat itu adalah US$140 per SOL, dan prediksi dapat naik 5 kali lipat alias 500 persen, maka harga SOL bisa menjadi US$840.

Solana Masih Kalah dengan Ethereum

Namun pendapat keunggulan besar Solana, mendapatkan tantangan dari kelompok pembela Ethereum.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ethereum (dengan native crypto-nya ETH) telah menjadi landasan sistem keuangan global baru dengan kehadiran aplikasi Layer-1 (L1) dan Layer-2 (L2). Pada akhir Oktober 2024, Ryan Berckmans, tokoh berpengaruh di komunitas Ethereum, menyebut Ethereum masih sebagai tulang punggung keuangan berbasis teknologi blockchain ini. Menurutnya, tidak ada blockchain lain yang mampu menandingi peran Ethereum sebagai fondasi utama keuangan global.

Solana, yang juga popular, baru-baru ini menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti jejak Ethereum dengan pendekatan serupa. Namun, Berckmans memberikan lima alasan mengapa Solana tidak akan mampu menjadi tulang punggung global. Salah satunya adalah kurangnya desentralisasi Solana, yang dinilai kurang menarik bagi investor besar. Selain itu, meski Solana menawarkan kecepatan dan biaya rendah, Berckmans menilai ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan global yang terus berkembang.

“Tidak ada monolit yang dapat melayani seluruh dunia,” kata Berckmans, menyiratkan bahwa tak ada satu sistem yang mendominasi dan bisa menjawab semua persoalan. Berckmans berpendapat bahwa pendekatan ini justru menjadi kelemahan.

Harga SOL hari ini memang secara teknikal cukup meyakinkan akan mencetak di ketinggian apik US$300, namun dari segi fundamental, khususnya bersaing dengan Ethereum, pengembang blockchain Solana sepertinya perlu strategi lain. [ps]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).