Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji skema pembatasan kriteria penerima BBM Pertalite dan Solar subsidi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendalaman agar rencana pembatasan ini tepat sasaran.

“Kita sedang dalami. Untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Minggu (29/9/2024).

Agus menjelaskan bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme yang tepat terkait dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi ini.

Mekanisme penyaluran, kata Agus, perlu diperhatikan agar dalam pendistribusiannya tidak ada kesalahan dan tidak timpang sebelah.

“Untuk menuju ke sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar distribusinya rapi lah di lapangan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat memberi sinyal bahwa pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Pada Agustus 2024, Bahlil menuturkan, aturan terkait kriteria pengguna yang berhak membeli kedua jenis BBM tersebut masih dibahas oleh pemerintah. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan tersebut.

“Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil saat ditemui di komplek Parlemen Senayan, Selasa (27/8/2024).

Bahlil mengungkapkan bahwa pengaturan pembatasan kriteria penerima BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, rencana pembatasan kriteria penerima Pertalite dan Solar subsidi menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan, pemerintah bakal melakukan rapat dengan Presiden Jokowi mengambil keputusan terkait dengan rencana pengetatan kriteria konsumen BBM subsidi di Indonesia.

“Ini lagi mulai [sosialisasi], nanti kita mau rapat sekali lagi dengan presiden, baru nanti diputuskan oleh presiden,” kata Luhut saat ditemui usai agenda Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Luhut menegaskan, kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi ini ditujukan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran sehingga ke depan masyarakat yang mampu atau kaya tidak akan bisa lagi membeli Pertalite dan Solar subsidi.

Dirinya pun berharap rencana pengetatan konsumen BBM subsidi bisa mulai dijalankan pada Oktober 2024 mendatang.

Jakarta -

Kijang Innova Reborn diesel harusnya tak menggunakan solar subsidi. Berikut rekomendasi BBM yang tepat untuk Innova Reborn diesel.

BBM subsidi jenis solar masih digunakan oleh mobil-mobil diesel, salah satunya Kijang Innova Reborn. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, pernah mengungkap pengguna mobil sekelas Innova Reborn Diesel hingga Fortuner itu bahkan mendapat 'keuntungan' tersendiri. Rachmat mengungkap pengguna mobil diesel itu bahkan menerima subsidi 4,3-13,1 kali lebih besar dibandingkan pengendara motor.

"Yang menarik lagi kalau dia diesel, karena dia lebih gede. Walaupun dia lebih hemat, asumsinya 30% lebih hemat, dia bisa dapat 11 sampai 13. Padahal nggak ada mobil diesel yang LCGC. Mobil diesel mau beli yang mana, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser. Nggak ada Agya diesel kan. Jadi orang yang naik itu dapat 11 sampai 13, itu yang terus terang mengusik rasa keadilan," kata Rachmat belum lama ini.

Sejatinya, Kijang Innova Reborn diesel tak sepatutnya menggunakan BBM subsidi seperti solar. Untuk menjaga performa mesin, Aftersales Support Dept. Head Auto2000 Yusuf Bahtiar menyarankan Innova Reborn diesel harusnya menggunakan Pertamina Dex.

"Saran saya Pertadex (Pertamina Dex)," kata Yusuf ditemui belum lama ini.

Dikutip detikOto dari buku panduan manual Innova Reborn diesel, MPV tersebut dianjurkan menggunakan BBM dengan angka cetane 48 atau lebih tinggi. Angka cetane 48 tersebut ditemui pada Biosolar. Namun ada catatan tersendiri yang perlu diperhatikan. Dijelaskan kendaraan tanpa DPF sistem (untuk model Euro4), dianjurkan menggunakan bahan bakar diesel mengandung 50 ppm atau kurang sulfur.

Selanjutnya disebutkan juga kendaraan dengan sistem DPF, bahan bakar diesel mengandung 10 ppm atau kurang sulfur.

Penggunaan BBM yang sesuai dengan spesifikasi mesin memang sangat dianjurkan. Selain menjaga performa, ruang bakar juga jadi lebih bersih. Kamu juga tidak akan sering-sering mengganti filter bahan bakar lantaran BBM yang digunakan lebih bersih.

"Karena spek bahan bakar berbeda otomatis di ruang bakar, pembakaran nggak efisien, banyak jelaga karbon," pungkas Yusuf.

(dry/rgr)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah mempersiapkan peluncuran bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur melalui standar Euro 5 untuk BBM jenis gasoline atau bensin dan Euro 4 untuk diesel.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peluncuran BBM rendah sulfur tersebut masih dalam tahap pembasan dan akan diluncurkan secara bertahap oleh Pertamina.

"[BBM baru] rendah sulfur juga sudah mulai bertahap akan diluncurkan, karena Pertamina mengubah sedikit dengan kilang minyak nya untuk meluncurkan itu," kata Luhut kepada wartawan di JCC Senayan, Jumat (6/9/2024).

Luhut menilai urgensi BBM baru rendah sulfur ini penting untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan karbon yang dihasilkan sehingga berimplikasi pada pengurangan polusi udara dan emisi gas buang kendaraan.

"Kita harus mendukung ini karena ini kepentingan ramai-ramai, karena kalo tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit-penyakit kepada anak cucu kita," terangnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menerangkan bahwa 99% BBM yang disediakan Pertamina belum memenuhi standar sulfur Euro 4.

Setidaknya baru tiga produk dari Pertamina yang memenuhi, yaitu Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Tubo 98. Sementara itu, distribusi ketiga produk tersebut di pasar masih rendah.

"Unfortunately, hampir semua BBM kita, yang kita sediakan, itu kualitasnya lebih buruk daripada standar Euro 4. Jadi, Pertalite harusnya Euro 4 itu 91 oktan dan 50 sulfur. Kemudian, kalau Solar oktannya 51, sulfurnya 50 juga. Pertalite itu 500, saat ini standarnya, solar lebih dahsyat lagi," kata Rachmad, Senin (5/8/2024).

Diberitakan sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menargetkan onstream dan operational acceptance (OA) proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bisa dikejar pada September 2025. Kilang ini nantinya akan memproduksi BBM jenis gasoline atau bensin dengan standar Euro 5.

Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, perseroannya tengah mengejar mechanical completion untuk unit Residual Fluid Catlytic Cracking (RFCC) dan gasoline block pada sisa tahun ini.

Rencananya, kata Taufik, mechanical completion untuk RFCC rampung pada Oktober 2024. Adapun, mechanical completion untuk gasoline block yang akan memproduksi bensin standar Euro 5 ditargetkan selesai pada Januari 2025.

"Untuk produksi gasoline yang Euro 5 Januari kuartal I [2025], secara kontrak nanti operation acceptance nanti sampai September 2025, kira-kira,” kata Taufik saat ditemui di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Jakarta -

Pemerintah membuka wacana untuk mengatur pembelian BBM bersubsidi. Rencananya, pengaturan BBM bersubsidi ini berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Dari informasi yang diterima detikcom, aturan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Kemudian, pembatasan disebut-sebut akan dilakukan berdasarkan cubicle centimeter (cm3) alias cc.

Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 cc. Sementara itu, untuk yang berbahan bakar diesel maksimal 2.00 cc.

Bila mengacu pada ketentuan tersebut, kendaraan yang bisa membeli BBM bersubsidi dengan bahan bakar bensin antara lain:

Toyota:
Raize 998 cc dan 1.198 cc
Agya 1.197 cc
Calya 1.197 cc
Avanza 1.329 cc

Daihatsu:
Ayla 998 cc dan 1.197 cc
Sigra 998 cc dan 1.197 cc
Sirion 1.329 cc
Rocky 998 cc dan 1.198 cc
Xenia 1.329 cc

Wuling:
Formo S 1.206 cc

Suzuki:
Ignis 1.197 cc
S-Presso 998 cc

Honda:
Brio 1.199 cc

Mercedes-Benz:
A-Class 1.332 cc
CLA 1.332 cc
GLA 200 1.332 cc
GLB 1.332 cc

Kia:
Picanto 1.248 cc
Seltos 1.353 cc
Rio 1.348 cc

Nissan:
Magnite 999 cc
Kicks e-Power 1.198 cc

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat berkomentar mengenai kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM subsidi ini. Dia mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM bersubsidi sedang dibahas.

"Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail itu," katanya di DPR, Selasa (27/8/2024) lalu.

Pemerintah berupaya agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Bahlil mengatakan BBM bersubsidi dialokasikan untuk masyarakat golongan ekonomi menengah bawah.

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita, kayak kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, Bos?" ujarnya.

Bahlil mengonfirmasi ada rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober. Dia mengatakan pembatasan ini akan diatur melalui peraturan menteri (permen).

"Ya memang ada rencana begitu. Karena, begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar aturan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan Pertalite. Saat ini PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga telah membuka pendaftaran untuk kendaraan via websitesubsiditepat.mypertamina.id sebagai upaya agar BBM tepat sasaran dan mendukung kebijakan pemerintah mengatur penyaluran BBM bersubsidi.

Simak Video 'Viral Beli BBM Kena Biaya Admin Rp 5.000, Pengawas SPBU: Inisiatif Operator':

[Gambas:Video 20detik]

(acd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan hanya masyarakat kelas menengah ke bawah yang berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Maka dari itu, kendaraan-kendaraan mewah yang dimiliki orang kaya tidak berhak untuk mengonsumsi BBM subsidi. Adapun BBM subsidi mencakup Pertalite dan solar subsidi.

"Kalau BBM subsidi untuk yang berhak menerima, itu kan masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Kalau kayak kita masih menerima BBM bersubsidi, ya apa kata dunia, bos," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Pemerintah pun bakal memperketat pembelian BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Bahlil bilang, pemerintah berencana menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi berlaku pada 1 Oktober 2024. Adapun BBM subsidi terdiri dari Pertalite dan biosolar atau solar subsidi.

"Ya memang ada rencana begitu (diterapkan 1 Oktober 2024). Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah waktu sosialisasi ini yang saat ini sedang dibahas," ungkapnya saat ditanya kabar pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Menurut Bahlil, ketentuan pembatasan BBM subsidi akan diatur dalam bentuk peraturan menteri (Permen). Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, jumlah kendaraan sejenis Pajero yang menikmati solar subsidi diperkirakan mencapai 800.000 unit.

Ia menjelaskan, kendaraan yang menggunakan solar subsidi, seperti Pajero Sport, Fortuner, maupun Land Cruiser mencapai kisaran 477 hingga 573 liter per unit setiap tahunnya.

Jakarta -

Pemerintah akan segera membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kabarnya, dalam waktu dekat ini pembatasan BBM subsidi akan diberlakukan. Salah satu pembatasannya adalah mobil pribadi seperti Pajero Sport dan Fortuner dilarang mengisi solar subsidi.

Pembatasan BBM subsidi ini akan diterapkan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Arifin Tasrif saat masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi sebelum menerapkan pembatasan BBM subsidi.

"1 September (berlaku pembatasan BBM subsidi), kita kan harus sosialisasi dulu," kata Arifin dikutip CNBC Indonesia.

Menurutnya, pihaknya tengah menyiapkan kriteria kendaraan yang nantinya masih berhak menggunakan BBM bersubsidi tersebut. "Ya sedang disiapkan lah. Nanti yang ngomongin kan bukan saya. Ya dua-duanya lah (Pertalite dan Solar Subsidi)," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyebut mobil-mobil seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport akan dilarang mengisi BBM subsidi. Menurutnya, kedua kendaraan tersebut tidak cocok untuk membeli BBM subsidi.

"Kira-kira layak enggak ya dia (Pajero dan Fortuner)? Sepertinya mobilnya juga kan bagus," kata Dadan.

Dadan menegaskan pemerintah akan mempertajam kriteria pengguna BBM bersubsidi. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan berbagai program untuk mensosialisasikan aturan terbaru yang akan dirilis oleh pemerintah.

"Iya (kriteria pengguna BBM subsidi) lagi dibahas, sudah hampir selesai sih pembahasannya. Kan udah dibahas di rakor Menko (Bidang Perekonomian), waktu itu Pak Menko (Airlangga Hartarto) sudah memberikan penjelasan," imbuhnya.

Dikutip detikOto dari buku panduan manual Mitsubishi, Pajero Sport tahun produksi 2022 dianjurkan menggunakan bahan bakar dengan angka cetane 51 atau lebih tinggi. Perlu diketahui juga bahan bakar tersebut harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 50 ppm.

"Penggunaan bahan bakar diesel dengan tipe yang lebih rendah dari yang direkomendasikan dapat berpengaruh buruk pada nilai emisi gas buang, serta kemampuan dan daya tahan mesin," demikian tertulis pada buku panduan manual Pajero Sport.

Selanjutnya pada model Fortuner, untuk mesin diesel dianjurkan menggunakan bahan bakar dengan kandungan 50 ppm atau kurang sulfur. Angka cetanenya 48 atau lebih tinggi.

Untuk bahan bakar dengan angka cetane 48 dapat ditemui pada jenis Biosolar. Kendati demikian, kalau bicara kandungan sulfur masih terbilang cukup tinggi. Dalam catatan detikcom, kandungan sulfur dari maksimum biosolar bisa mencapai 2.500 ppm. Sementara disebutkan bahwa kandungan sulfur untuk model Euro4 kandungan sulfurnya 50 ppm.

BBM dengan kandungan sulfur 50 ppm (setara Euro4) dapat ditemui pada jenis Pertamina Dex. Shell juga memiliki BBM dengan sulfur ultra rendah yaitu 10 ppm pada jenis V-Power Diesel. Pertamina Dex juga diketahui memiliki varian yang rendah sulfur tersebut yaitu 10 ppm.

(rgr/dry)

Jakarta: Penggunaan bahan bakar bersubsidi kini memerlukan verifikasi melalui kode QR. Untuk mendapatkan kode QR ini, masyarakat diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Subsidi Tepat MyPertamina. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Kunjungi Website MyPertamina.id

Buka situs web resmi MyPertamina di MyPertamina.id.

2. Masukkan Data Kendaraan

Masukkan nomor plat atau nomor polisi kendaraan yang akan didaftarkan.

3. Masukkan Nomor Telepon dan NIK

Selanjutnya, masukkan nomor telepon dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) pemilik kendaraan.

4. Klik 'Cari'

Setelah semua data terisi, klik tombol "Cari" untuk memeriksa status pendaftaran.

Baca Juga: Bangun Toyota 2000 GT, Tuksedo Studio Butuh Waktu 2,5 Tahun?

5. Cek Hasil Pendaftaran

Jika kendaraan telah terdaftar, akan muncul informasi status pendaftaran.

Cara Melihat Kode QR di Aplikasi MyPertamina

Setelah pendaftaran berhasil, pengguna dapat melihat kode QR di aplikasi MyPertamina dengan cara:

• Buka aplikasi MyPertamina.
• Pilih menu "Daftar & Transaksi".
• Kode QR akan ditampilkan pada layar.

Cara Khusus untuk Mendapatkan Kode QR pada 17 Agustus 2024

Pada 17 Agustus 2024, masyarakat dapat memperoleh kode QR langsung di outlet Bright Store pada pukul 06.00–23.00 WIB. Cara mendapatkannya adalah dengan menyebutkan nomor handphone yang telah terdaftar di aplikasi MyPertamina.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengecekan status pendaftaran Subsidi Tepat MyPertamina dan memperoleh kode QR yang diperlukan untuk pembelian bahan bakar bersubsidi.

(UDA)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan penyesuaian bahan bakar minyak (BBM) jenis euro 4 akan menyasar BBM bersubsidi secara bertahap mulai dari solar hingga bensin.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakan penerapan BBM euro 4 ini akan dilakukan secara bertahap.

Di Indonesia terdapat beberapa kilang yaitu solar dan bensin. BBM euro 4 ini nantinya akan menjadi BBM bersubsidi.

“[Euro 4] subsidi juga, karena masyarakat paling banyak pakai subsidi. Paling siap itu solar untuk Jakarta dan sekitarnya jadi euro 4, atau paling tidak sulfurnya sesuai 50 ppm,” kata Rachmat di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Meski akan menyasar BBM subsidi, Rachmat mengklaim pihaknya tidak akan menambah beban subsidi secara total. Dia menyebut akan membuat golongan mampu tidak menjadi pemakai BBM subsidi.

Adapun, data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan sebanyak 60% dari masyarakat mampu mengkonsumsi 90% solar subsidi.

Kemudian masyarakat mampu juga menghabiskan 80% dari bensin subsidi.

Seperti yang diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji kemungkinan penerapan secara bertahap BBM standar Euro 4 untuk produk Biosolar 48 subsidi dalam waktu dekat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, rencananya uji coba itu bakal dilakukan lebih dahulu untuk wilayah Jawa Barat bagian utara dan Jakarta.

Di sisi lain, uji coba yang direncanakan pada 17 Agustus mendatang batal dilakukan. Kemenko Marves mengatakan pihaknya memerlukan waktu untuk pelaksanaan secara teknis.

Jakarta -

Pengguna mobil Toyota Innova, Pajero Sport, hingga Toyota Fortuner disebut menikmati 'untung gede' karena menggunakan BBM subsidi. Padahal harusnya Innova-Fortuner pakai BBM jenis yang berbeda.

BBM subsidi jenis solar disebut banyak dinikmati golongan yang tak seharusnya. Mobil-mobil bermesin diesel sekelas Kijang Innova, Fortuner, hingga Pajero Sport termasuk beberapa jenis kendaraan yang masih menggunakan solar subsidi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, bahkan mengungkap pengguna mobil bisa menerima subsidi BBM 4,3-13,1 kali lebih besar dibanding pengendara motor.

"Nah, kasar-kasarnya bensin Rp 1.800 (subsidi), Rp 2.000-an lah. Solar Rp 7.700-an, Rp 8.000, empat kali lipat. Kalau orang naik motor, kita anggap dengan pola pemakaian tertentu dapat (subsidi) Rp 1 ya, karena kan dia pakai berapa liter, dapat subsidi berapa kita normalize dia Rp 1," ungkap Rachmat.

Dengan perhitungan tersebut, pengguna Pertalite untuk mobil Agya misalnya bisa mendapat Rp 4 sementara Innova Rp 5. Padahal kalau secara peruntukkan, harusnya mobil sekelas Innova lebih kecil atau tak dapat sama sekali.

"Yang menarik lagi kalau dia diesel, karena dia lebih gede. Walaupun dia lebih hemat, asumsinya 30% lebih hemat, dia bisa dapat 11 sampai 13. Padahal nggak ada mobil diesel yang LCGC. Mobil diesel mau beli yang mana, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser. Nggak ada Agya diesel kan. Jadi orang yang naik itu dapat 11 sampai 13, itu yang terus terang mengusik rasa keadilan," ujarnya.

Jenis BBM untuk Toyota Innova, Fortuner, dan Mitsubishi Pajero

Bicara jenis BBM, tentunya harus disesuaikan dengan spesifikasi mesin. Hal ini untuk mencegah mesin rusak. Lalu apa jenis BBM yang seharusnya digunakan Kijang Innova, Pajero Sport, dan Fortuner?

Dikutip detikOto dari buku panduan manual masing-masing model, dianjurkan menggunakan BBM dengan sulfur rendah. Namun bila mengacu pada angka cetane, mobil-mobil itu masih bisa menggunakan solar subsidi. Contohnya Innova Reborn diesel dianjurkan menggunakan BBM dengan angka cetane 48 atau lebih tinggi. Angka cetane 48 tersebut ditemui pada Biosolar. Namun ada catatan tersendiri yang perlu diperhatikan. Dijelaskan kendaraan tanpa DPF sistem (untuk model Euro4), dianjurkan menggunakan bahan bakar diesel mengandung 50 ppm atau kurang sulfur.

Selanjutnya disebutkan juga kendaraan dengan sistem DPF, bahan bakar diesel mengandung 10 ppm atau kurang sulfur.

Pajero Sport pun tak berbeda jauh. Dalam buku panduan manual Mitsubishi, Pajero Sport tahun produksi 2022 dianjurkan menggunakan bahan bakar dengan angka cetane 51 atau lebih tinggi. Perlu diketahui juga bahan bakar tersebut harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 50 ppm.

"Penggunaan bahan bakar diesel dengan tipe yang lebih rendah dari yang direkomendasikan dapat berpengaruh buruk pada nilai emisi gas buang, serta kemampuan dan daya tahan mesin," demikian tertulis pada buku panduan manual Pajero Sport.

Selanjutnya pada model Fortuner, untuk mesin diesel dianjurkan menggunakan bahan bakar dengan kandungan 50 ppm atau kurang sulfur. Angka cetanenya 48 atau lebih tinggi.

Untuk bahan bakar dengan angka cetane 48 dapat ditemui pada jenis Biosolar. Kendati demikian, kalau bicara kandungan sulfur masih terbilang cukup tinggi. Dalam catatan detikcom, kandungan sulfur dari maksimum biosolar B30 bisa mencapai 2.500 ppm. Sementara disebutkan bahwa kandungan sulfur untuk model Euro4 kandungan sulfurnya 50 ppm.

BBM dengan kandungan sulfur 50 ppm (setara Euro4) dapat ditemui pada jenis Pertamina Dex. Shell juga memiliki BBM dengan sulfur ultra rendah yaitu 10 ppm pada jenis V-Power Diesel. Pertamina Dex juga diketahui memiliki varian yang rendah sulfur tersebut yaitu 10 ppm.

(dry/din)

Jakarta -

Pengguna mobil diesel sekelas Kijang Innova hingga Pajero Sport disebut lebih untung karena menggunakan solar subsidi. Bahkan subsidinya yang dirasakan lebih besar dari pemotor.

BBM subsidi rupanya belum sesuai peruntukkan. BBM subsidi itu bahkan lebih banyak dinikmati oleh pengguna mobil dibandingkan motor. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mengungkap pengguna mobil bisa menerima subsidi BBM 4,3 sampai 13,1 kali lebih besar dibanding pengendara motor.

Khususnya bagi pengguna mobil diesel sekelas Kijang Innova, Fortuner, hingga Pajero Sport yang masih ditemui menggunakan BBM subsidi jenis solar.

"Nah, kasar-kasarnya bensin Rp 1.800 (subsidi), Rp 2.000-an lah. Solar Rp 7.700-an, Rp 8.000, empat kali lipat. Kalau orang naik motor, kita anggap dengan pola pemakaian tertentu dapat (subsidi) Rp 1 ya, karena kan dia pakai berapa liter, dapat subsidi berapa kita normalize dia Rp 1," ungkap Rachmat dikutip detikFinance.

Dengan perhitungan tersebut, pengguna Pertalite untuk mobil Agya misalnya bisa mendapat Rp 4 sementara Innova Rp 5. Padahal kalau secara peruntukkan, harusnya mobil sekelas Innova lebih kecil atau tak dapat sama sekali.

"Yang menarik lagi kalau dia diesel, karena dia lebih gede. Walaupun dia lebih hemat, asumsinya 30% lebih hemat, dia bisa dapat 11 sampai 13. Padahal nggak ada mobil diesel yang LCGC. Mobil diesel mau beli yang mana, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser. Nggak ada Agya diesel kan. Jadi orang yang naik itu dapat 11 sampai 13, itu yang terus terang mengusik rasa keadilan," ujarnya.

Menurutnya, BBM subsidi harusnya dinikmati oleh kalangan yang berhak seperti kelompok UMKM, nelayan, pemotor, hingga angkutan umum. Untuk itu dirinya meminta agar kelompok yang tak berhak supaya tidak menggunakan BBM subsidi.

"Tapi di satu sisi, tadi mungkin ada golongan-golongan yang harusnya sudah bisa kita minta keikhlasan mereka, legowo jangan pakai BBM subsidi. Di situ mungkin akan tidak boleh lagi beli, karena memang filosofinya harusnya bukan itu. Ini subsidi tepat menjadi urgensi, kebetulan Solar kan udah mulai," tuturnya lagi.

(dry/din)

IDXChannel - Pemerintah berencana untuk membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Hal ini dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin saat media gathering yang digelar pada Senin (5/8/2024).

Kaimuddin mengungkapkan bahwa BBM subsidi memiliki kualitas yang buruk lantaran kadar sulfurnya tinggi. Penggunaannya akan menimbulkan emisi dan juga polusi sehingga memacu terjadinya pemanasan global.

"Hampir semua BBM kita yang disediakan kualitasnya lebih buruk dari standar Euro 4. Kecuali Pertamax Turbo 98, Pertamax Green 95, dan Pertamax Dex 53. Kita pikir salah satu cara untuk mengurangi angka emisi itu dengan membenahi (kebijakan) BBM," katanya.

Dia menambahkan, selain untuk mengurangi emisi, Kaimuddin juga memaparkan bahwa pembatasan BBM subsidi akan memastikan subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Pasalnya menurutnya, saat ini masih banyak golongan mampu yang turut memanfaatkannya.

Dirinya mencontohkan, banyak pengguna mobil mewah seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero yang menggunakan solar subsidi dengan porsi yang lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang lebih layak menerima BBM subsidi.

"Dengan dilakukannya pembatasan BBM subsidi, diharapkan bahan bakar tersebut bisa dinikmati secara tepat oleh orang yang benar-benar membutuhkan," katanya

"Apakah pantas yang mewah-mewah mendapatkan subsidi? Kita gak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi, kita hanya ingin tepat sasaran, dan golongan yang memang membutuhkan akan kita jaga. Ojol, nelayan, taksi online, kendaraan umum, itu kita jaga," kata Kaimuddin. (Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

Pemerintah berencana mengatur kembali konsumen solar subsidi. Hal itu dilakukan agar solar subsidi tepat sasaran.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya tengah mengkaji langkah tersebut dengan mempertimbangkan harga minyak dunia hingga anggaran subsidi dan kompensasi.

"Kita lagi kajilah terutama memang sekarang, satu, terkait dengan minyak, harga minyak dunia. Kemudian juga demand, dan juga kemampuan kemampuan negara dalam memberikan dukungan, subsidi dan kompensasi," katanya di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Arifin menambahkan, konsumen solar subsidi tersebut akan diatur lewat peraturan presiden (Perpres). "Ya kita nanti lewatnya Perpres," kata Arifin.

Untuk diketahui, konsumen solar subsidi sendiri telah diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perpres ini sendiri dalam proses revisi karena pemerintah juga berencana mengatur konsumen Pertalite.

Rincian konsumen solar tertuang dalam lampiran Perpres 191. Untuk solar diperuntukan kepada usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi,pelayanan umum.

Khusus transportasi, di antaranya, kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih. Lalu, kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.

Selanjutnya, semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah, hingga sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

(acd/rrd)