Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Oktober 2024 mencapai Rp 254,7 triliun. Realisasi itu terdiri dari Rp 139,6 triliun untuk subsidi dan Rp 115,1 triliun untuk kompensasi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi energi itu dimaksudkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik bisa terjaga. "Dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi kita melalui harga listrik dan BBM yang terkendali," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Suahasil menerangkan, realisasi subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 254,7 triliun itu untuk konsumsi BBM sebanyak 13,476 juta kiloliter (KL) atau naik 1,1% dibandingkan realisasi konsumsi pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu untuk konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg konsumsinya mencapai 6.100 kg. Lalu, untuk listrik bersubsidi menembus angka 41,3 juta pelanggan atau naik 4,3% dibandingkan pelanggan tahun 2023.

Di samping itu, Kemenkeu juga telah menyalurkan subsidi non energi Rp 72,3 triliun per Oktober 2024. Dengan begitu total realisasi subsidi dan kompensasi yang telah dicairkan sebesar Rp 327 triliun.

"Untuk KUR yang bunganya disubsidi pemerintah saat ini adalah Rp 246,6 triliun, lebih tinggi 21% dari penyaluran tahun lalu," imbuhnya.

Lihat juga video: Dari PNS Jadi Content Creator, Ferry Irwandi: Saya Melihat Peluang

[Gambas:Video 20detik]

Menteri-menteri ekonomi Kabinet Merah Putih turut serta dalam pembekalan atau retreat yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Semua menteri, kepala badan, hingga utusan presiden melakukan beberapa kegiatan di pagi hari dengan seragam komponen cadangan alias komcad.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunggah sederet foto yang menangkap momen keceriaan para menteri dalam retreat di Akmil Magelang. Momen itu dibagikan Sri Mulyani lewat akun Instagram @smindrawati.

Dia mengunggah beberapa swafoto bersama Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Listyo Sigit, Panglima TNI Agus Subiyanto, dua wakil menterinya Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu, hingga para anggota perempuan Kabinet Merah Putih.

Senyum terpasang di wajah Sri Mulyani dan semua yang hadir di Akmil Magelang. Terlihat dari foto-foto itu semua pihak kompak mengenakan seragam komcad, bahkan Prabowo pun ikut menggunakannya.

Dalam keterangan unggahannya Sri Mulyani mengungkapkan di Akmil Magelang dia merasakan pagi yang indah dengan sinar matahari dan langit biru cerah. Udaranya bersih, pun suhunya sejuk. Katanya, kondisi-kondisi seperti begini sangat cocok untuk digunakan berolahraga.

"Beautiful morning, Beautiful sunlight, Clear blue sky, Clean air, Nice pleasant 24C temperatures.. Good to have a very early morning exercise," ungkap Sri Mulyani dikutip Jumat (25/10/2024).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut mengunggah momen retreat di Akmil Magelang. Dia mengunggah beberapa foto saat kegiatan pembekalan berlangsung, termasuk saat latihan baris-berbaris, dan mendengarkan arahan Prabowo.

Menteri Foto: Dok. Instagram @Airlangga Hartarto

Sama seperti Sri Mulyani, Airlangga menyisipkan satu swafoto. Dia berfoto dengan para Menko juga. Nampak di dalam foto Airlangga berada di tengah, diapit Menko Bidang Pangan Zulkfli Hasan dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra

Dia bilang dirinya mengikuti arahan dan kegiatan pagi hari di Akmil Magelang sejak hari masih subuh.

"Sigap, semangat dan solid seluruh jajaran Kabinet Merah Putih mengikuti pengarahan Presiden Prabowo Subianto, serta rangkaian kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Akademi Militer, sejak Subuh tadi. Kabinet Merah Putih," tulis Airlangga.

Sri Mulyani Indrawati ditunjuk jadi Menteri Keuangan (menkeu) lagi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bendahara Negara itu menilai tidak ada yang berubah dari tugasnya, kecuali target yang semakin tinggi.

Sri Mulyani memohon dukungan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tetap mendukungnya dalam memulai tanggung jawab yang lebih besar bersama tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu) yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.

"Hari ini kita disumpah jabatan dan memulai tanggung jawab baru dengan tiga wakil menteri. Saya mohon untuk Bapak/Ibu sekalian dan pasangan, tetap mendukung kami semuanya membantu maksimal. Nggak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi," kata Sri Mulyani dalam rapat pimpinan Kemenkeu yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (22/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu agar terus bekerja optimal dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan terus bertambah dan semakin kompleks ke depannya.

"Tantangan akan terus bertambah banyak dan semakin kompleks ke depannya. Namun, seluruh tugas dan amanah yang kita emban pasti bisa kita lalui jika kita melangkah bersama. Terus bersinergi dan saling mendukung. Kemenkeu satu. Kemenkeu terpercaya," tutur Sri Mulyani.

Secara simbolis, Sri Mulyani menerima laporan pertanggungjawaban lima tahunan yang telah disusunnya bersama Wamen Suahasil dan Wamen Thomas pada akhir periode jabatan sebelumnya.

"Kalau lihat fotonya ada saya, Pak Wamen Suahasil dan Pak Wamen Thomas memegang buku yaitu pertanggungjawaban 5 tahun. Yang sebelah kanan menyerahkan kepada Sri Mulyani, Wamen Suahasil, Wamen Thomas dan Wamen Anggito sebagai the new incoming. Saya tahu ini adalah satu kerja yang luar biasa untuk kami bisa menyelesaikan tugas di bawah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ucap Sri Mulyani.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama yang masuk dalam kabinetnya. Setelah mengumumkan nama-nama menteri, Prabowo langsung mengumumkan sosok-sosok yang menduduki posisi wakil menteri.

"Sekarang saya bacakan daftar Wamen dalam kabinet merah putih 2024 2029," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Beberapa nama beken masuk dalam daftar kursi wakil menteri di kabinet Prabowo. Seperti Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu dan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, hingga Fahri Hamzah menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut daftar lengkap nama-nama wakil menteri di bidang ekonomi:

Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono
Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu
Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Immanuel Ebenezer Gerungan
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran: Christina Ariani
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran: Dzulfikar Ahmad Tawalla
Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza
Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri
Wakil Menteri ESDM: Yuliot
Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah
Wakil Menteri Perhubungan: Suntana
Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono
Wakil Menteri Kelatan dan Perikanan: Didit Herdiawan Ashaf
Wakil Menteri ATR/BPN: Ossy Dermawan
Wakil Menteri PPN/Bappenas: Febrian Alfianto
Wakil Menteri PAN RB: Purwadi Arianto
Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Menteri BUMN: Aminudin Maruf
Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM: Todo Tua Pasaribu
Wakil Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono
Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza
Wakil Menteri Ekonomi kreatif: Irena Umar

Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto membesut Badan Penerimaan Negara kemungkinan tidak akan terlaksana. Pembentukan badan baru yang mengurus penerimaan negara itu kabarnya mendapatkan pertentangan dalam kabinet yang akan diumumkan Prabowo.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda. Pria yang juga Ekonom Senior INDEF dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Seperti diketahui, Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira ikut bicara soal wacana ini. Menurutnya rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya.

"Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara presiden dan tim ekonomi kabinet," ungkap Anggawira ketika dihubungi detikcom.

Anggawira menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusulkan oleh Prabowo adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menolak ide tersebut, Anggawira menilai tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya," tutupnya.

Respons Sri Mulyani

Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat sebelum acara makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani enggan berkomentar soal Badan Penerimaan Negara. Dia cuma diam mendengar pertanyaan soal Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk dan langsung berjalan cepat masuk ke Istana Negara.

Saat keluar dari Istana Negara, Sri Mulyani kembali ditanyai soal hal ini. Responsnya tetap sama, tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Setelah ditanya, dia langsung bergegas masuk ke mobilnya, melempar senyum ke awak media, dan mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih ya," ujar Sri Mulyani sambil melempar senyum kepada para awak media di Istana.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

Sementara itu, beberapa menteri kabinet Indonesia Maju lainnya juga buka suara soal nasib Badan Penerimaan Negara. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sampai saat ini Prabowo terlihat akan menempatkan 3 wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan.

Salah satu wakil menteri itu, Suharso bilang, akan ditugaskan mengurus penerimaan negara. Maka dari itu dia memperkirakan Prabowo tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu (tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara)," ungkap Suharso ditemui di tempat yang sama.

Ketika ditanya apakah instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional diajak membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara, Suharso enggan menjawab. Dia bilang hal itu bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti. "Nanti tanya sama menteri yang baru ya," katanya singkat.

Menko Perekonomian Airlangga juga buka suara soal kabar Badan Penerimaan Negara yang batal dibentuk. Menurutnya tunggu saja keputusan Prabowo nanti, karena memang Sri Mulyani sudah diberikan 3 Wakil Menteri Keuangan. Tambahan Wakil Menteri Keuangan dijabat Anggito Abimanyu, mantan orang Kementerian Keuangan juga.

Sementara dua Wakil Kementerian Keuangan lainnya adalah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," beber Airlangga.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk tiga orang menempati posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di kabinetnya. Mereka adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

Ketiganya dipanggil Prabowo ke kediaman di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10) kemarin. Usai bertemu Prabowo, Thomas Djiwandono yang keponakan Prabowo, menjadi juru bicara menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Thomas mengatakan, Prabowo meminta mereka bertiga untuk membantu tugas-tugas Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan nanti.

"Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani bertiga. Kami adalah trio dari Wamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Profil 3 Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kabinet Prabowo:

1. Thomas Djiwandono

Mengutip situs resmi Gerindra, Thomas merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Biantiningsih Miderawati, kakak kandung Prabowo Subianto.

Thomas sempat mengawali kariernya di dunia media beberapa tahun. Pria yang akrab disapa Tommy ini pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whitlock NatWest Securities, Hong Kong.

Kemudian pada 2006 kariernya terus meningkat saat pamannya, Hashim Djojohadikusumo memintanya untuk membantu di Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Dalam kesempatan itu, Thomas menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group.

Untuk di bidang politik, Wamenkeu kedua ini terlibat di Partai Gerindra. Dirinya juga tercatat pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini Thomas Djiwandono menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra dan menjadi pengendali keuangan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

2. Suahasil Nazara

Suahasil saat ini menjabat sebagai Wamenkeu I. Dia pun diminta kembali untuk menempati posisi tersebut di era pemerintahan Prabowo.

Mengutip situs resmi Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) pada 1999. Kemudian pada 2009, dia mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi. Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004-2005, Kepala Lembaga Demografi pada 2005-2008, dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009-2013.

Selain itu, dia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011. Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015. Jabatan lain yang pernah diembannya, yakni Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI pada periode 2010-2015, serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Pada 6 Februari 2015, dia menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian pada 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Suahasil resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk mendampingi Menteri Keuangan dalam kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi melantik Suahasil bersama 11 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada 25 Oktober 2019 lalu.

3. Anggito Abimanyu

Anggito bukan orang yang baru di bidang ekonomi. Dia merupakan lulusan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM (1985) dan pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada periode 2003-2010. Dia juga pernah menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 1999-2003.

Mengutip situs resmi UGM, pria kelahiran Bogor, Jawa Barat ini sempat menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama (2012-2014). Dia pun beralih ke bidang ekonomi dengan menempati posisi sebagai Chief Economist BRI pada 2014-2017. Pada saat yang sama, dia juga menjabat sebagai Komisaris BRI Syariah periode 2015-2017.

Kemudian Anggito sempat bertugas sebagai Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017 - 2022. Dari 2022 sampai saat ini dia melanjutkan kariernya sebagai Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM dan Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM.

Saksikan Live DetikPagi:

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu II) Thomas Djiwandono hari ini mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Melalui pertemuan tersebut, Thomas menyatakan akan melanjutkan jabatannya sebagai Wamenkeu di era kepemimpinan sang paman.

Thomas mengatakan Prabowo memintanya untuk membantu tugas-tugas Sri Mulyani sebagai Menkeu.

"Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani bertiga. Kami adalah trio darinWamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," katanya usai ditemui di Kediaman Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Tidak hanya Thomas, Prabowo juga menambah dua posisi Wamenkeu. Keduanya ditempati oleh Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Suahasil sendiri saat ini menjabat sebagai Wamenkeu I.

Suahasil mengatakan ke depan Prabowo ingin mendorong pembangunan, menciptakan investasi, hingga mendorong sektor-sektor yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Kita akan menjaga keuangan negara, di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya," terangnya.

Kemudian, posisi Wamenkeu selanjutnya ditempati oleh Anggito Abimanyu. Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017-2022 mengatakan salah satu fokus tugasnya nanti yakni, optimalisasi penerimaan negara.

Untuk itu, pihaknya harus punya program-program strategis dalam waktu dekat. Selain itu, Prabowo ingin penerimaan negara Indonesia setara dengan beberapa negara lain, misalnya Kamboja yang sebesar 18%.

"Kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi, dan tata acara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan," imbuhnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono merapat ke kediaman Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan hari ini. Hasilnya, Thomas menyebut ada tiga Wamenkeu di era pemerintahan Prabowo.

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan pertemuan tersebut kembali untuk melanjutkan tanggung jawabnya sebagai Wamenkeu saat ini. Dia juga menyebutkan Wamenkeu saat ini bertambah menjadi tiga orang, yakni dirinya, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

"Beliau memberikan kita tugas sebetulnya tugas yang sangat penting sangat tanggung jawab yang besar kami disuruh membantu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bertiga Kami adalah Trio dari Wamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," kata Thomas, Selasa (15/10/2024).

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan mereka bertiga akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan, menciptakan investasi hingga mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat kedepannya.

"Jadi kami ini three in one bertugas untuk membantu tugas-tugas dari kementerian keuangan jadi pesannya cukup banyak salah satunya adalah investasi, penerimaan negara," tambah Anggito.

Dia menambahkan dalam waktu segera, pihaknya harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain, seperti Kamboja 18%

"Kita diminta untuk menciptakan segala upaya dan strategi cara maupun kebijakan," jelas Anggito.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara melakukan pertemuan dengan Wamenkeu China Liao Min. Pertemuan itu terjadi dalam rangkaian kunjungan kerja ke Samarkand, Uzbekistan pada Rabu (25/9).

Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menyampaikan bahwa transisi pemerintahan Indonesia dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto yang saat ini sedang berlangsung berjalan dengan baik.

"Kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto akan membawa keberlanjutan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Indonesia ke depan," kata Suahasil dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (29/9/2024).

Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengusulkan untuk melakukan High Level Policy Dialogue (HLPD) antara Indonesia dengan Tiongkok. Saat ini Indonesia memiliki forum dialog dengan berbagai negara seperti Australia, Jepang dan Arab Saudi.

Menurutnya, forum tersebut menjadi penting karena kedua negara dapat membahas tantangan ekonomi bersama dan mengeksplorasi bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama seperti perdagangan, investasi dan pembangunan berkelanjutan.

"HLPD ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memperkuat stabilitas regional dan pembangunan ekonomi di Asia Tenggara dalam mendukung integrasi dan pertumbuhan ASEAN melalui koordinasi kebijakan dan proyek-proyek kolaboratif," tutur Suahasil.

Indonesia sebagai pemegang saham terbesar di Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Tiongkok diharapkan dapat memberikan dukungan dalam beberapa hal seperti perluasan operasional AIIB di Indonesia. Dalam pertemuan sebelumnya, Presiden AIIB mengatakan ingin meningkatkan jumlah proyek, program pembiayaan dan pembentukan perwakilan negara AIIB di Indonesia.

"Tentunya Indonesia terbuka dengan ide-ide tersebut. Sebagai pemegang saham terbesar ke-8 di AIIB, Indonesia memiliki jaringan infrastruktur yang luas dan berbagai inovasi digital sebagai aset yang tak ternilai untuk pembentukan pusat regional AIIB. Pembentukan perwakilan AIIB di Indonesia juga dapat meningkatkan pengaruh dan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN, yang berpotensi pada kemitraan dan proyek baru," ujar Suahasil.

Di sisi lain, Suahasil juga mengapresiasi dukungan Tiongkok kepada Indonesia dalam seleksi Deputy Director 3 di ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Dukungan tersebut memperkuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dalam kerja sama keuangan regional.

"Ini merupakan bentuk komitmen bersama terhadap tujuan AMRO untuk memastikan stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN+3," kata Suahasil.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu Liao Min menyampaikan apresiasi atas transisi pemerintahan Indonesia yang berjalan dengan lancar. Ajakan HLPD juga disambut baik yang kemudian akan dikomunikasikan lebih lanjut.

"Harapannya, kedua negara bisa terus saling memberi dukungan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta memperkuat stabilitas kawasan ASEAN dan hubungan kerja sama ASEAN+3," tutup Suahasil.

Pemerintah telah merilis RAPBN 2025 dan sedang menunggu persetujuan DPR agar dapat disahkan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan peran APBN sebagai shock absorber, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19, di mana pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran.

Selain itu, pengelolaan utang yang bijaksana juga akan menjadi prioritas bagi pemerintahan yang baru. Suahasil menjelaskan tentang profil jatuh tempo utang yang akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang.

"Menjaga pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi akan membantu menjaga level rasio utang Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging," ungkap Suahasil dalam BRIDS Roundtable dengan tema "Kupas Tuntas APBN 2025: Strategi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia", Rabu (11/9/2024).

Dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, Pemerintah meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada 5% akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran.

Suahasil juga menyinggung tentang isu kelas menengah yang sedang ramai dibahas oleh publik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.

"Fokus dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah untuk mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun yang rentan miskin, menuju ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah," jelas Suahasil.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodomenyampaikan Perusahaan menilai bahwa anggaran yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi, yang memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama.

"Jelas bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat," kata Laksono.

Laksono mengungkapkan bahwa dengan menghadirkan Suahasil Nazara, perusahaan diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjawab pertanyaan investor seputar implementasi RAPBN 2025 dan kebijakan Pemerintahan yang akan datang.

"Semoga acara ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kebijakan Pemerintah ke depannya, salah satunya terkait apakah ada perubahan yang signifikan baik dalam belanja, pendapatan, maupun asumsi makro antara RAPBN dan APBN 2025, serta apa saja risiko yang dapat mengganggu stabilitas fiskal Indonesia di tahun 2025," jelas Laksono.