Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID, mencetak laba bersih sebesar Rp3,23 triliun serta pendapatan sebelum bunga, pajak dan amortisasi (EBITDA) Rp5,65 triliun hingga triwulan III 2024.

Pencapaian tersebut didukung oleh pendapatan Perseroan yang meningkat 11 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp30,66 triliun.

“Total aset perusahaan per 30 September 2024 sebesar Rp40,15 triliun,” kata Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Niko menyampaikan, total penjualan batubara PTBA pada Januari-September tahun ini mencapai 31,28 juta ton, naik 16 persen secara tahunan. Sebagai pembanding, penjualan ekspor pada periode yang sama tahun lalu sebesar 11,25 juta ton.

Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) sebesar 16,98 juta ton, tumbuh 8 persen dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang sebesar 15,76 juta ton.

Adapun sampai dengan September 2024, produksi batubara PTBA mencapai 32,97 juta ton atau tumbuh 3 persen secara tahunan. Realisasi angkutan dengan kereta api 26,42 juta ton, meningkat 11 persen secara tahunan.

"Kinerja baik dapat dicapai meski terdapat berbagai tantangan, di antaranya koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar,” ujar Niko.

Rata-rata indeks harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 14 persen secara tahunan dari 86,32 dolar AS per ton hingga triwulan III 2023, menjadi 74,59 dolar AS per ton pada triwulan III 2024.

Sedangkan rata-rata indeks harga batubara Newcastle terkoreksi 28 persen secara tahunan menjadi 133,89 dolar AS per ton sampai dengan triwulan III 2024, dari 185,45 dolar AS per ton hingga triwulan III 2023.

“Oleh karena itu, PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja dengan baik. Perseroan juga konsisten mengedepankan cost leadership di setiap kinerja perusahaan , sehingga penerapan efisiensi secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.

Hal ini tercermin dari penurunan cash cost per ton secara tahunan dari Rp853 ribu menjadi Rp835 ribu.

Selain itu, ia menambahkan, Perseroan berharap agar pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera terealisasi dan memberikan dampak baik bagi kinerja keuangan PTBA.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti proses penerbitan perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam melalui Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Hal tersebut tercantum dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I 2024, bahwa setidaknya ada 88 IUP yang terdaftar dalam MODI mengalami permasalahan. BPK juga mengungkap temuan ada 4 wilayah tambang yang berpotensi ilegal.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyebutkan belum menerima laporan BPK tersebut. Namun, dia memastikan akan menindaklanjuti sesuai dengan catatan BPK.

"Terus terang kami sih belum tahu laporannya, tapi tentunya kita akan menghormati dan kalau ada hal yang harus ditindaklanjuti dari kementerian pasti kita akan tindaklanjuti," katanya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (25/10).

Ditemui terpisah, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq, menilai penerbitan IUP melalui MODI sudah dilakukan dengan ketat dan sesuai prosedur.

Ketatnya persyaratan penerbitan IUP tersebut, menurut Julian, membuat prosesnya cenderung lama. Hal ini yang kemudian dikeluhkan pula oleh para pengusaha.

"Setahu saya ketat, saya belum baca data BPK-nya apakah itu ada data yang belum selesai, tapi kami melakukan selama ini sesuai dengan aturan makanya sedikit agak lama dan itu akhirnya dikeluhkan pengusaha kan karena kita berusaha ketat," jelasnya.

Berdasarkan catatan BPK, belum sesuainya proses penerbitan IUP yang terdaftar di aplikasi MODI Kementerian ESDM yang pertama adalah ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan.

Kemudian, ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi, maupun operasi produksi tidak terdapat dalam database Pemda atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada SK Bupati.

"Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara," kata laporan tersebut, dikutip Jumat (25/10).

Selain itu, lanjut BPK, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI juga kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK pun merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melengkapi dokumen pengajuan dan pendaftaran atas 61 IUP Mineral Logam yang kurang lengkap.

Selanjutnya, melakukan rekonsiliasi data terhadap 27 IUP dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta melakukan tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif terhadap perizinan usaha pertambangan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Tidak hanya ketidaksesuaian IUP di MODI, BPK juga mencatat terdapat potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah IUP (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," kata BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bahlil agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan.

Hi!Pontianak - Calon Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji menyebut solusi dari masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pernyataan ini disampaikan Sutarmidji saat menanggapi pertanyaan dari Calon Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 2, Krisantus, saat debat perdana Pilgub Kalbar, Rabu malam, 23 Oktober 2024.

"Solusi PETI, tidak lain WPR. Saya ketika jadi Gubernur sudah menyurati Bupati yang daerahnya sangat marak PETI agar mengajukan wilayah-wilayah mana yang diusulkan WPR," kata Sutarmidji.

"Tidak bisa provinsi langsung ini, ini, ini, karena yang punya wilayah itu Bupati. Dia (Bupati) yang paling tahu (wilayahnya) melalui kajian-kajian, silakan ajukan (izin WPR)," sambung Sutarmidji.

Sutarmidji menyebut kabupaten yang mengajukan WPR hanya Kapuas Hulu dan Ketapang. Masing-masing kabupaten tersebut mengajukan 3 izin WPR.

"Mereka mengajukan ke provinsi, kita urus ke Kementerian ESDM dan alhamdulillah turun (izin) semuanya, 3 di Kapuas Hulu, 3 di Ketapang. Tapi yang lain seperti Sintang dan lainnya sudah kita minta untuk mengajukan, tidak (ada)," tutur Sutarmidji.

Dengan menggelar Festival 1.000 Mie Lethek, Progo Sarang Artfest mendorong transformasi ekonomi masyarakat Bendo, dari mayoritas penambang pasir, menuju sektor UMKM.

Dusun Bendo, Kalurahan Srimukti, Srandakan, Bantul, kembali menyelenggarakan acara tahunan Progo Sarang Artfest, yang tahun ini memasuki gelaran keduanya.

Digelar pada 24-27 Oktober 2024, acara ini mengangkat tema “Gumbregah Nyawiji Anggayuh Mukti,” yang berarti semangat kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan.

Selain merayakan tradisi lokal, festival ini diakui menjadi ajang penting untuk mendorong transformasi ekonomi masyarakat Bendo, yang mayoritas sebelumnya berprofesi sebagai penambang pasir, menuju sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

Dukuh Dusun Bendo, Partono, menerangkan Progo Sarang Artfest ini pertama kali digelar pada tahun 2023, dan meski saat itu belum terstruktur, acara tersebut langsung menarik perhatian warga dan pengunjung.

“Ini kan tahun ke-2 kita mulai Genduri Sarang ini. Dan pengennya itu menjadi ikon kami di Bendo dan menjadi destinasi wisata,” jelas Partono.

Ia menambahkan bahwa tahun depan acara ini akan kembali diadakan sebagai agenda tahunan yang akan terus berkembang.

Salah satu daya tarik utama tahun ini adalah Festival 1.000 Mie Lethek, sebuah perayaan kuliner lokal di mana mie khas setempat akan disajikan gratis kepada pengunjung. Mie lethek, yang diproduksi oleh Cap Garuda—pabrik mie lethek tertua di Dusun Bendo sejak 1940—akan disediakan dalam 1.000 porsi pada hari Minggu, 27 Oktober.

“Nanti akan kita bagikan mie lethek yang sudah dimasak itu sekitar 1.000 porsi. Nanti akan kita bagikan pada seluruh pengunjung yang ada di pada hari Minggu,” ujar Partono.

Berbagai acara lainnya juga akan memeriahkan Progo Sarang Artfest, termasuk senam massal dan jalan sehat yang terbuka untuk umum dengan hadiah utama berupa kambing dan alat elektronik. Partono menjelaskan bahwa rute jalan sehat akan melintasi kampung Bendo dengan jarak sekitar 2-3 kilometer.

Lebih dari sekadar festival budaya, Progo Sarang Artfest bertujuan untuk mendorong transformasi ekonomi warga Dusun Bendo.

“Tujuan dari kami destinasi ini adalah mengubah mindset masyarakat dari penambang menjadi UMKM, bergerak di UMKM,” jelas Partono.

Acara ini menjadi momentum bagi warga setempat untuk mulai beralih dari sektor penambangan pasir ke sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui produk-produk lokal yang diperkenalkan kepada pengunjung.

Setelah dibuka pada Kamis malam 24 Oktober Bantaran Sungai Progo, Bendo, Trimurti, Srandakan Bantul, dengan pertunjukan seni dan doa, esok harinya pada Jumat, 25 Oktober, diselenggarakan Genduri Sarang sebagai wujud rasa syukur warga Bendo. Dalam acara tersebut, sarang yang berisi makanan akan dibagikan kepada seluruh pengunjung sebagai simbol kebersamaan dan keberkahan.

“Sarang ini adalah salah satu wujud rasa syukur warga Bendo dengan mengadakan Genduri ini. Dan nanti Genduri itu juga akan membawa sarang itu. Isi sarang itu kan kita bagikan kepada seluruh pengunjung yang hadir juga di hari Jumat itu,” tambah Partono.

Partono menyampaikan bahwa dengan semangat kebersamaan dan kearifan lokal, Progo Sarang Artfest menjadi simbol penggabungan tradisi dan ekonomi kreatif, serta menciptakan peluang baru bagi warga Dusun Bendo untuk meraih kesejahteraan bersama.

Ia berharap festival ini dapat menarik lebih banyak pengunjung dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian lokal.

Selain itu, Partono menekankan pentingnya peralihan dari penambangan pasir ke sektor UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut, mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam mencapai tujuan bersama.

KOLAKA - Industri nikel di Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjalankan transisi energi guna mencapai target Net Zero Emmission (NZE) 2060. Hal ini sejalan dengan program hilirisasi komoditas yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto .

Sebagai Proyek Strategis Nasonal (PSN) di hilirisasi nikel, PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group) yang sedang dalam tahap akhir pembangunan smelter Merah Putih berkomitmen dan mendukung penuh program pemerintah tersebut. Karena itu, Ceria Group telah menetapkan pengggunaan energi hijau di seluruh rantai industrinya.

Salah satu sumber energi hijau yang siap menyuplai smelter Merah Putih Ceria Group dipasok dari Kapal Pembangkit Listrik Terapung atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara II-60 MW. Di mana salah satu kapal pembangkit tersebut telah bersandar di Terminal Khusus (Tersus) Wolo milik Ceria Group di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara sejak Minggu (20/10/2024). Sedangkan BMPP kedua akan menyusul kemudian.

BMPP Nusantara II-60MW merupakan salah satu amanat yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Tercakup dalam 1 rangkaian BMPP yang terdiri dari 2 unit BMPP 60 MW.

BMPP Nusantara II ini menggunakan 100% bahan bakar gas dengan kapasitas 60 MW, memiliki panjang 72 meter, lebar 27,4 meter dan tinggi 6,5 meter yang dikembangkan oleh PT PAL Indonesia dan PT Indonesia Power. Dirancang dengan desain yang efisien dan kompleksitas teknologi yang canggih, ditunjang dengan 6 x Dual Fuel Engine 20V34DF, yang dapat beroperasi dengan diesel dan LNG sehingga sejalan dengan komitmen Ceria terhadap transisi menuju energi bersih.

CEO Ceria Group Derian Sakmiwata mengatakan, kedatangan BMPP yang akan dioperasikan di area Terminal Khusus (Tersus) Wolo, semakin memperkuat ketahanan pasokan energi untuk pengoperasian Smelter Merah Putih yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

?Kedatangan BMPP ini merupakan langkah strategis Ceria Group dalam memastikan bahwa Smelter Merah Putih dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan dengan sumber energi yang andal dan ramah lingkungan,? katanya, Selasa (22/10/2024).

Menurut Derian, fasilitas pembangkit listrik terapung ini didukung dengan infrastruktur Jetty Wolo dan fasilitas pendukung lainnya yang dibangun oleh PT PLN Indonesia Power (IP). Fasilitas ini dirancang untuk berfungsi maksimal dalam memenuhi kebutuhan listrik saat ini, sehingga mendukung operasional smelter di masa depan.

?BMPP ini akan terhubung langsung dengan Gardu Induk Smelter PLN Kolaka sehingga keandalan pasokan listrik ke Smelter Ceria dapat terus terjaga,? tambahnya.

Sejak 2018, PT PLN (Persero) telah menjadi mitra strategis Ceria Group dalam penyediaan pasokan energi bersih dan ramah lingkungan bagi Smelter Merah Putih. Hingga saat ini, PLN berhasil memasok listrik sebesar 100 MVA, dengan target peningkatan kapasitas hingga 414 MVA atau 352 MW dengan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

Dukungan PLN juga mencakup penyediaan layanan Renewable Energy Certificate (REC), yang memungkinkan Ceria mendapatkan pengakuan internasional atas penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedatangan BMPP ini kata Derian, menjadi bukti konkret bahwa Ceria Group terus bergerak maju dalam mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau.

?Sumber energi utama yang digunakan oleh Ceria Group berasal dari pembangkit listrik tenaga air, angin, dan mesin gas, yang sejalan dengan visi perusahaan untuk mengutamakan keberlanjutan serta energi bersih dalam setiap operasionalnya,? tandasnya.

Hadi Tjahjanto, eks Menkopolhukam telah menyerahkan jabatannya pada Budi Gunawan (BG). BG sendiri akan menggantikan Hadi, pada Kementerian diubah jadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan itu.

Pada acara pisah sambut itu, Hadi menyampaikan beberapa PR yang mesti dikerjakan BG saat ia menjabat. Salah satunya adalah masalah tambang pasir liar di Merapi.

"Beberapa hal lainnya adalah seperti permasalahan-permasalahan penambangan liar, baik di Miangas, penambangan emas, karena itu sudah ditutup, namun masih ada oknum yang bermain di sana, termasuk juga penambangan pasir di Merapi, Jogja," kata Hadi, di Gedung Kemenkopolkam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

Masalah tambang liar di Merapi ini jadi masalah menahun yang tak kunjung usai. Beberapa kali pemerintah telah menutup tambang pasir liar itu, tapi mereka kembali muncul karena adanya oknum.

"Juga itu oknum juga bermain di sana, sehingga masyarakat sekitar hanya menerima akibatnya saja, debu dan sebagainya, ini supaya juga diselesaikan," ucap Hadi.

Masalah oknum yang bermain bahkan punya bekingan juga sebelumnya sempat dikeluhkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pada 2022, kala Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, ia sempat mencuit adanya tambang pasir ilegal yang tak bisa ia berantas.

"Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan nya ngeri," cuit akun resmi Gibran, @gibran_tweet, pada 27 November 2022.

Saat itu, Gibran merespons salah satu keluhan warga yang minta dirinya menyampaikan masalah tambang pasir ilegal di Merapi ke Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel telah menetapkan seorang bos batu bara asal Muara Enim bernama Bobi Candra (BC/33 tahun) sebagai tersangka atas kasus tindak pidana illegal mining. Selain itu, yang bersangkutan juga dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, mengatakan tersangka BC diketahui melakukan aktivitas illegal mining atau penambangan dan penampungan batu bara illegal di wilayah Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim.

“Lokasi tersebut diketahui area hak guna PT Bumi Sawindo Permai dan masuk dalam area izin usaha penambangan PT Bukit Asam,” katanya, Senin, 21 Oktober 2024.

Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Ditreskrimsus Polda Sumsel kemudian meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan BC sebagai tersangka. Kemudian, penyidik mencari keberadaan asset milik yang bersangkutan yang diduga dibeli dari hasil kejahatan yang dilakukannya kurun waktu 2021-2014.

“Penyidik sejauh ini telah mengamankan sejumlah asset yang bergerak maupun tidak bergerak dari tersangka senilai Rp 13 miliar,” jelasnya.

Adapun asset yang disita tersebut meliputi:

Kemudian sejumlah rekening koran:

Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan pemeriksaan Ahli TPPU, berkoordinasi lanjutan dengan PPATK, melakukan pencarian terhadap asset bergerak dan tidak bergerak lainnya serta berkoordinasi dengan JPU.

"Potensi kerugian negara akibat kegiatan ilegal yang dilakukan tersangka selama kurang lebih 5 tahun sebesar 36 juta dollar AS atau sekitar Rp 556,88 miliar," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM untuk memberantas tambang ilegal.

Bahlil mengungkapkan usulan ini disampaikan karena masih banyak ditemukan pelanggaran di sektor pertambangan yang tidak sesuai kaidah norma dan melenceng dari dokumen awal.

Tak hanya ilegal, Bahlil mengungkapkan alasan mengusulkan pembentukan direktorat baru ini karena masih ditemukan dokumen tambang yang tumpang tindih.

"Ada yang dicurigai izinnya backdeck (di balik meja atau ilegal). Banyak itu. Ada juga dicurigai tumpang tindih. Semuanya selama ini kan lewat PTUN. Itu bagus juga. Tapi alangkah lebih bagusnya secara komprehensif kalau kita punya ada satu Ditjen Gakkum untuk melakukan penegakan aturan," kata Bahlil dikutip dari Antara, Jumat (18/10).

Bahlil menuturkan tugas dari Ditjen Gakkum tersebut nantinya tak hanya sebatas menegakkan hukum saja, tetapi juga turut melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran di sektor pertambangan.

"Jadi penyidik selama ini bukan di kami, makannya banyak sekali angin masuk di kantor ini. Kalau penyidiknya di kami, orang ini kan yang ngerti peta, tender, dan izin," tutur Bahlil.

Muhammadiyah sudah menyiapkan tim untuk mengelola lahan tambang batu bara. Namun, Muhammadiyah belum memilih lahan tambang yang akan digarap.

Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengungkapkan pihaknya sudah survei ke lokasi tambang yang ditawarkan pemerintah.

"Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil Menteri Investasi (ESDM) itu sudah kami survei, kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," kata Muhadjir di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10).

Muhadjir memperkirakan Muhammadiyah bakal menambang tidak hanya di satu titik saja. Sehingga segala persiapan harus dilakukan dengan baik.

Muhadjir menjelaskan proses pengelolaan tambang ini juga melibatkan Universitas Muhammadiyah.

"Untuk memastikan, tambang itu kan rumit ya, kami akan punya lima fakultas program studi pertambangan di Muhammadiyah itu dan rata-rata sudah berpartner, sudah kerja sama dengan perusahaan-perusahaan penambang," ujar Muhadjir.

"Dan kampusnya juga dekat dengan tambang, misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmount kan. Kemudian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu kan dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal," tambahnya.

Muhadjir menegaskan Muhammadiyah serius memaksimalkan izin tambang yang didapatkan. Tidak menutup kemungkinan ke depan Muhammadiyah juga bisa menambang selain batu bara.

"Jadi kita memang sudah masuk tambang ya sampai kapan pun kita akan bergerak di situ bahkan mungkin akan trus diperluas batu bara, mungkin bisa di nikel dan yang lain. Jadi kami akan bergerak juga di sektor tambang," terang Muhadjir.

Jakarta -

Holding BUMN pertambangan MIND ID meyakini bisa mencetak laba hingga Rp 30 triliun. Saat ini, MIND ID telah mengantongi laba Rp 27 triliun.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo menerangkan, MIND ID telah mencetak laba Rp 27 triliun di 2023. Kemidian, aset MIND ID tercatat hampir Rp 400 triliun.

"MIND ID mencatat laba Rp 27 triliun di akhir tahun 2023, total asetnya kira-kira hampir Rp 400 triliun. Di perjalanan 2024 ini sampai dengan tahun eh bulan Agustus ya, Agustus-September itu kita sudah mencatat laba 2024 sampai Agustus September ini Rp 27 triliun," katanya di Sarinah, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dia mengatakan, dengan laba Rp 27 triliun, MIND ID memberikan kontribusi ke negara dalam bentuk dividen Rp 18,5 triliun. Hal ini menjadikan MIND ID berada di urutan kedua BUMN penyetor dividen terbesar.

"Kalau kemarin Rp 18,5 triliun itu dividen nomor dua terbesar di BUMN setelah BRI. Nah saya nggak tahu nih nanti kebijakannya pemerintahan ini terhadap MIND ID terhadap laporan keuangan 2024 ini berapa," terangnya.

Lebih lanjut, ia berharap pada tahun ini MIND ID bisa mencetak laba sekitar Rp 30 triliun.

"Kalau tahun kemarin labanya Rp 27 triliun tahun ini aja sudah Rp 27 triliun, kita harap bisa tembus ke Rp 30 triliunan sih," katanya.

(acd/das)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan terbaru penyelesaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PP Muhammadiyah.

Bahlil menyebutkan, sebelumnya lahan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang disiapkan untuk ormas keagamaan tersebut adalah bekas PT Arutmin Indonesia dan PT Adaro Energy Tbk.

Namun ternyata, kata Bahlil, pihak Muhammadiyah mengusulkan lahan tambang eks PKP2B lain. Meski tidak membeberkan lebih lanjut lahan yang mana, dia menyebut pemerintah sedang mempertimbangkannya.

"Ya kita kasih Muhammadiyah, kita kasih antara eks Arutmin dan Adaro, tapi ada permohonan ke tempat yang lain, kita coba bertimbangkan," ungkapnya saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (13/10).

Bahlil juga belum bisa menyebutkan ada berapa buah opsi lahan tambang untuk Muhammadiyah. Pasalnya, pemerintah sudah menyiapkan 6 lahan tambang batu bara eks PKP2B.

"Mintanya sekitar itu (eks Arutmin dan Adaro). Tapi ada yang dipertimbangkan yang lain lagi," tandasnya.

Adapun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang sudah lebih dulu memproses Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), dipastikan mendapatkan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Adapun selain KPC, eks PKP2B lainnya yaitu PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung. Seluruhnya adalah PKP2B generasi I yang mengalami penciutan lahan.

Sebelumnya, Bahlil mengaku telah menyiapkan sejumlah lahan tambang eks PKP2B untuk diserahkan dan dikelola oleh PP Muhammadiyah, akan diutamakan lahan eks Adaro dan Arutmin.

"Kemungkinan besar adalah Adaro. Eks Adaro atau eks Arutmin ya. Dua itu, opsi itu," kata Bahlil usai rapat bersama komisi VII DPR, Senin (26/8).

Namun Bahlil tidak menyebutkan luasan tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah. "Luasnya saya lupa ya, tapi yang jelas luasnya juga cukup gede. Tambang itu kan bukan persoalan luas, yang penting cadangannya. Nanti saya cek lagi," ungkapnya.

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menyiapkan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tb dan PT Arutmin Indonesia untuk dikelola Muhammadiyah. Namun, Bahlil menyebut ada permintaan lahan tambang di wilayah lain untuk dikelola Muhammadiyah.

"Kita kasih Muhammadiyah, kita kasih. Yang kita sudah siapkan itu kan antara KPC sama...Oh, sorry, bukan KPC. Arutmin sama Adaro," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

"Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain. Nanti kita lagi pertimbangkan ya," sambungnya.

Bahlil belum menyebut wilayah tambang lain yang diminta. Namun, dia menyebut di sekitar lahan yang telah ditawarkan.

"Nah, mintanya sekitar itu. Tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Muhammadiyah akan menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah mendapat izin tambang.

"NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga dapat. Tetapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti. Perkembangannya sudah sejauh mana nanti saya akan kabarin," kata Bahlil di DPR, Jakarta, Senin (26/8) lalu.

Dia mengatakan, tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah eks PKP2B. Ada dua opsi tambang yang akan dikelola ke Muhammadiyah yakni eks PKP2B PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin. Kita bikin yang bagus, dua itu opsi itu," ujarnya.

(acd/rrd)