Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump mengatakan, akan mengenakan tarif hingga 200% pada kendaraan yang diimpor dari Meksiko. Hal ini dikatakan sebagai janji kampanye untuk sisi meningkatkan proteksi perdagangan AS.

"Kami akan mengenakan tarif sebesar 200% jika memang harus. Kami tidak akan membiarkan mobil-mobil itu masuk ke Amerika Serikat," kata Trump, dikutip dari Reuters, Senin (7/10/2024).

Mantan Presiden AS itu mengatakan hal tersebut saat berkampanye di Wisconsin. Tujuannya untuk mendukung industri otomotif AS. Namun, para ahli mengatakan rencana itu tentu dapat meningkatkan harga kendaraan.

Meksiko sendiri merupakan mengekspor sekitar 3 juta kendaraan ke Amerika Serikat pada 2023, dengan Detroit Three sebagai produsen mobil yang menyumbang sekitar setengah dari ekspor tersebut.

"Kemungkinan akan menaikkan biaya kendaraan bermotor, baik domestik maupun impor, mobil bekas maupun baru," kaga Lembaga pemikir Tax Policy Center.

Saingannya yakni Calon Presiden AS Dari Demokrat, Kamala Harris juga telah berjanji, jika terpilih sebagai presiden, ia akan mengenakan bea masuk 100% untuk mobil dan truk impor. Hal itu dengan tujuan membantu industri otomotif dalam negeri.

Baik Harris maupun Trump telah menghabiskan banyak waktu, uang, dan sumber daya untuk kampanye di Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin. Negara bagiam itu dianggap sebagai kunci kemenangan di electoral college AS.

Indonesia akan memberlakukan prinsip pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025. Kebijakan ini sebelumnya diusulkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) dengan tarif 15%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan penerapan GMT di Indonesia agar semua hak pemajakan terpungut kepada perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia.

"Hak pemajakan itu memang akhirnya kalau tidak kita ambil, akan diambil oleh negara asal dari investornya. Jadi, kita tidak mau kondisi itu terjadi," kata Febrio kepada wartawan saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Febrio menyebut, karena alasan itu banyak negara yang sepakat untuk menerapkan GMT di wilayahnya masing-masing. Hal itu agar insentif pajak yang diberikan tidak sampai menghilangkan hak pemungutan pajak penghasilan (PPh) dari suatu perusahaan.

"Semua negara paham akan hal itu, makanya semua negara mulai 2024 dan mayoritas di 2025 akan mengimplementasikan minimum tax itu tadi, termasuk Indonesia," tutur Febrio.

Dalam waktu bersamaan, pemerintah berencana mengubah kebijakan insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Meski begitu, kebijakan itu dipastikan tidak akan sampai mencabut secara keseluruhan pemberian tax holiday karena ketentuan tax holiday akan diperpanjang.

"Dengan Menteri Investasi, kita pastikan itu tidak ada disrupsi. Jadi kita perpanjang dengan existing terms. Jadi tidak akan ada disrupsi," kata Febrio.

Tax holiday yang akan diberikan, tidak akan membebaskan pengenaan PPh yang sebesar 22% sampai 0% karena ada kewajiban GMT 15%. Opsinya tax holiday yang diberikan maksimal sebesar 7%.

"Seluruh dunia memang juga akan melakukan adjustment terhadap tax holiday-nya dengan adanya konteks minimum tax 15%. Jadi dengan demikian kalau untuk konteks Indonesia berarti kalau PPh Badan kita adalah 22%, maka tax holiday-nya maksimum sampai 15%. Jadi kita bisa berikan 7%, yaitu 22% dikurang 15%, itu konteks tax holiday ke depan," tegasnya.

Sebagai informasi, negara-negara G20 dan OECD sepakat untuk menerapkan prinsip pajak minimum global sebagai langkah kritis untuk menanggulangi praktik perpajakan agresif dan perpindahan laba ke tempat dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Sesuai kesepakatan, terdapat dua mekanisme pajak minimum global, pertama yaitu tingkat pajak minimum dan keduatop-up tax.

Tingkat pajak minimum telah disepakati dalam Pilar Dua OECD oleh negara-negara peserta. Hal ini bertujuan untuk mencegah perusahaan multinasional menghindari pajak dengan menempatkan laba mereka di negara-negara dengan tarif pajak yang sangat rendah.

Kedua, top-up tax adalah kondisi jika perusahaan membayar pajak di negara dengan tarif pajak di bawah tingkat minimum yang disepakati, negara-negara lain dapat mengenakan "top-up tax" atau pajak tambahan untuk mencapai tingkat minimum tersebut.

Sesuai kesepakatan negara-negara G20 dan OECD, besaran tarif pajak minimum global ditetapkan sebesar 15%. Aturan pajak minimal ini dikenakan kepada perusahaan multinasional (MNE) dengan penghasilan lebih dari 750 miliar euro atau setara Rp 12,7 triliun dalam satu tahun fiskal.

Saksikan Live DetikSore:

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak bisa dilakukan dengan menambah jumlah pembayar pajak. Bukan justru menambah objek pajak atau menaikkan tarifnya.

"Kenapa ya, semua itu dibebankan kepada pengusaha. Jadi memang tambahan pajak maupun iuran, ini akan menjadi beban buat kita, Indonesia ini salah satu negara yang punya high cost ekonomi," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Shinta menilai strategi yang kerap dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan tarif pajak atau menambah objek pajak dinilai kurang optimal.

"Makanya saya katakan, solusinya itu adalah ekstensifikasi, menambah pembayar pajak, bukan hanya menambah rate pajaknya," kata Shinta.

Sehingga menurutnya, kedisiplinan yang harus ditekankan pemerintah kepada warga negara sebagai wajib pajak, bukan justru menambah beban pajak yang justru bisa berpengaruh terhadap daya beli masyarakat karena adanya peningkatan biaya.

"Kita tahu di Indonesia itu masih banyak yang belum punya NPWP, jadi bayangin saja, disiplin membayar pajak ini yang harus ditingkatkan kepada seluruh warga negara," kata dia.

Mulai 2025, beberapa pos pajak akan mengalami kenaikkan, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta peninjauan ulang pajak karbon dan pajak digital yang sebelumnya telah diusulkan.

Secara rinci pajak penghasilan bagi individu berpenghasilan tinggi diperkirakan akan naik sekitar 2-3 persen, sementara tarif PPN akan meningkat secara bertahap dari 11 persen menjadi 13 persen pada akhir 2025.

Selain itu, pajak karbon akan mulai diterapkan secara lebih luas kepada industri yang berkontribusi besar pada emisi gas rumah kaca.

"Terus juga siap-siap ada pajak warisan, kalau ini terjadi akan banyak pengaruhnya, kemudian PPN naik menjadi 12 persen, memang yang kena konsumen, pemerintah juga harus melihat pengaruhnya terhadap daya beli konsumen," kata Shinta.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan belum akan menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2025 mendatang. Di sisi lain, keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan masih menunggu keputusan pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% akan diserahkan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, karena akan terjadi pada 2025.

“Sekali lagi, PPN, biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dahulu ya. Pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk,” ungkap Thomas dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Jauh sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kenaikan tarif pajak yang direncanakan pada tahun depan tersebut berada di tangan Paman dari Thomas Djiwandono tersebut. Di mana nantinya Prabowo akan membahas hal tersebut, dan nantinya dapat meminta persetujuan Komisi XI DPR.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers pada akhir Juni lalu.

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan dalam Rapat Paripurna pekan lalu (19/9/2024) menggunakan asumsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Asumsi ini sejatinya belum memenuhi mandat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam regulasi yang disahkan pada era Covid-19 itu, besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.

Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.

Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.

"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).

Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.

"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.

Cukai Rokok Batal Naik

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu mengungkapkan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 belum akan dinaikkan alias batal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyampaikan, sampai dengan akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah diketok pada pekan lalu, pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok.

“Posisi pemerintah untuk kebijakan penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan belum akan menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2025 mendatang. Di sisi lain, keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan masih menunggu keputusan pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% akan diserahkan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, karena akan terjadi pada 2025.

“Sekali lagi, PPN, biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dahulu ya. Pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk,” ungkap Thomas dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Jauh sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kenaikan tarif pajak yang direncanakan pada tahun depan tersebut berada di tangan Paman dari Thomas Djiwandono tersebut. Di mana nantinya Prabowo akan membahas hal tersebut, dan nantinya dapat meminta persetujuan Komisi XI DPR.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers pada akhir Juni lalu.

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan dalam Rapat Paripurna pekan lalu (19/9/2024) menggunakan asumsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Asumsi ini sejatinya belum memenuhi mandat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam regulasi yang disahkan pada era Covid-19 itu, besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.

Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.

Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.

"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).

Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.

"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.

Cukai Rokok Batal Naik

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu mengungkapkan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 belum akan dinaikkan alias batal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyampaikan, sampai dengan akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah diketok pada pekan lalu, pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok.

“Posisi pemerintah untuk kebijakan penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki senjata baru untuk mencegah penghindar pajak di Indonesia. Masalah itu menjadi salah satu tantangan pada ekonomi makro.

Untuk itu Indonesia melalui Sri Mulyani telah menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) bersama dengan pimpinan dari 42 negara dan yurisdiksi lainnya. Penandatanganan ini dilakukan pada 19 September 2024 lalu.

Komitmen ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan investasi dan penyediaan ruang fiskal yang sehat, untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Dengan begitu, bergabungnya Indonesia dalam inisiatif ini sejalan dengan persiapan proses keanggotaan Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting bagi suatu negara dan STTR menyediakan jalan bagi negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip, Selasa (24/9/2024).

MLI STTR adalah salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. STTR sendiri berperan memperkuat ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

Partisipasi Indonesia dalam MLI STTR menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam kerja sama ekonomi global. STTR juga mendorong penciptaan level playing field antara perusahaan lokal dan multinasional, sehingga memastikan perusahaan lokal mampu bersaing di pasar. Selain itu,

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyebut partisipasi Indonesia dalam MLI STTR juga untuk mengatasi persaingan tarif pajak yang tidak sehat.

"Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah kompetisi tarif pajak yang tidak sehat," tulisnya di Instagram @smindrawati, Jumat (20/9).

Sebagai salah satu organisasi internasional yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan sosial di seluruh dunia, terang Sri Mulyani, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dari berbagai negara di seluruh dunia untuk menjawab persoalan itu.

"Salah satunya adalah melalui Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) yang semalam saya tandatangani bersama-sama dengan 42 negara dan yurisdiksi lainnya. MLI STTR ini merupakan salah satu instrumen dalam Pillar Two yang merupakan bagian kesepakatan global untuk meminimalisir kompetisi tarif pajak yang tidak sehat," paparnya.

Dalam keterangannya, MLI STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu, seperti royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika memberlakukan tarif pajak kurang dari 9%.

Namun, ketentuan ini hanya berlaku atas penghasilan intragrup dengan nilai diatas 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Sementara, untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Ketentuan MLI STTR akan dilakukan secara sistematis dan serentak tanpa melalui negosiasi bilateral. Namun dalam penerapannya, instrumen ini diperkirakan akan berdampak terhadap 29 P3B Indonesia dengan negara mitra, sehingga pemberlakuan MLI STTR masih memerlukan proses ratifikasi oleh Pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia secara resmi menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) pada Kamis (19/9/2024) lalu. Dengan demikian, Indonesia ambil andil dalam meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada dasarnya kompetisi tarif pajak yang tidak sehat di negara-negara mitra dagang menjadi permasalahan serius.

"Perjanjian penting ini merefleksikan fakta bahwa MLI STTR menjadi prioritas penting bagi banyak negara berkembang yang menjadi anggota Inclusive Framework of Base Erosion and Profit Shifting [BEPS]," ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, beberapa hari lalu.

Untuk diketahui, BEPS adalah istilah untuk menjelaskan praktik usaha yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional (Multi National Entities/MNEs) untuk memindahkan keuntungan usahanya melalui skema transfer pricing ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Dengan demikian, kesepakatan ini akan memulihkan hak-hak pemajakan atas beberapa tipe transaksi lintas batas intra-group, termasuk bunga, royalti, dan pembayaran atas jasa lainnya.

Bukan hanya Indonesia, Sri Mulyani menyampaikan 42 negara dan yurisdiksi lainnya juga menandatangani MLI STTR yang merupakan salah satu instrumen dalam Pillar Two Pajak Internasional.

Sri Mulyani menyampaikan, bagi negara berkembang, mobilisasi sumber daya menjadi sangat penting, dan MLI STTR ini menjadi salah satu solusi tambahan bagi negara berkembang untuk melindungi basis pajak korporat mereka.

Tercatat saat ini, sudah lebih dari 1.000 perjanjian perpajakan. Sementara kurang lebih 1/4 dari perjanjian perpajakan di seluruh dunia, ter-cover oleh komitmen ini.

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada @mathiascormann [Sekjen OECD] dan para penandatangan hari ini. Mari bersama menindaklanjuti proses ratifikasinya demi meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan sosial dunia," tuturnya.

Pada dasarnya, STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu (royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa) yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika negara mitra tersebut mengenakan pajak kurang dari 9%.

Namun demikian, STTR hanya diterapkan atas pembayaran penghasilan intragrup yang nilainya melebihi 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Keuntungannya bagi Indonesia, terutama untuk keuangan negara, STTR menguatkan ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia alias menutup pintu pengusaha dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Alhasil, pendapatan negara akan semakin pulih dan bertambah, serta menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

Pemerintah tengah menggenjot penerimaan pajak dari sektor properti, salah satunya adalah dengan menetapkan pajak untuk pembangunan rumah sendiri. Segini besarannya

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang sudah berlaku sejak April 2022.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022, besaran pajak PPN KMS dihitung dari hasil perkalian 20% dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Jika mengikuti aturan tersebut, maka tarif pajak membangun rumah sendiri pada saat ini adalah 2,2%. Angka itu berasal dari hasil perkalian 20% dengan besaran PPN yang berlaku saat ini yaitu 11%.

Bagaimana dengan tahun depan?

Mulai 2025 besaran PPN secara umum naik dari yang sebelumnya 11% menjadi 12%. Hal itu sejalan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pada Pasal 7 HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Jika ada kenaikan PPN, maka besaran PPN bangun rumah sendiri juga akan meningkat.

Jika besaran PPN tahun depan 12%, maka tarif pajak bangun rumah sendiri naik menjadi 2,4%. Hal itu merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai 12%.

Namun, jika tidak ada kenaikan PPN maka tarif pajak untuk bangun rumah sendiri sebesar 2,2%.

Sebagai informasi, PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) telah ada sejak UU 11/1994 yang berlaku pada 1 Januari 1995. Tarif yang disesuaikan hanya tarif PPN dari 10% menjadi 11%, untuk rumah dengan luas bangunan paling sedikit 200 m2.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

3 Tips Bangun Rumah Anti Mangkrak

3 Tips Bangun Rumah Anti Mangkrak

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa potensi dana yang masuk ke dalam negeri melalui family office sangatlah besar.

Dia mengatakan, berdasarkan laporan Wealth Report dari Knight Frank, jumlah orang super kaya di dunia mencapai 626.619 orang, dengan jumlah aset di atas US$30 juta.

Sementara itu, Asia, kata Josua, menjadi kawasan yang memiliki jumlah orang super kaya terbesar kedua setelah Amerika, yaitu sebanyak 165.442 orang pada 2023. Pertumbuhan jumlah orang super kaya dunia di Asia hingga 2028 juga diperkirakan yang tertinggi, yaitu mencapai 228.849 orang, atau tumbuh 38,3%.

“Dengan demikian, potensi dana dari pengelolaan harta kekayaan para orang super kaya ini sangat besar,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Namun demikian, Josua mengatakan bahwa Indonesia harus bersaing dengan negara-negara yang selama ini menjadi tujuan pengelolaan dana tersebut, seperti Singapura dan Hong Kong.

Dia berpendapat, Indonesia memang memiliki prospek pertumbuhan yang relatif baik ke depan, sejalan dengan transformasi struktural yang Indonesia lakukan, sehingga secara fundamental Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi yang berpotensi menguntungkan.

Akan tetapi, untuk bisa memanfaatkan potensi tersebut, menurutnya, berbagai insentif harus disediakan pemerintah agar dapat menarik dana-dana tersebut, terutama dari sisi insentif perpajakan.

“Secara spesifik, aturan pajak terkait penghasilan atas investasi serta pajak peralihan aset/inheritance tax,” jelasnya.

Selain itu, regulasi dan kepastian hukum, terutama terkait hak kepemilikan aset orang kaya itu juga dinilai perlu untuk dipersiapkan.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas aturan terkait pembentukan family office di Indonesia.

Beberapa hal yang dikaji diantaranya minimal dana yang harus ditempatkan, kewajiban investasi, dan jumlah tenaga kerja yang harus dipekerjakan.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani INdrawati juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa opsi terkait pemberian insentif perpajakan terkait dibentuknya family office.

Dia menyampaikan bahwa, selama ini pun, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance, termasuk insentif dalam rangka menarik investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan aturan terkait pembentukan family office di dalam negeri rampung sebelum Oktober 2024.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperhatikan sejumlah faktor dalam menetapkan regulasi tersebut.

Pertama, yaitu pemerintah dinilai perlu mengantisipasi atau jangan sampai terjebak perang tarif pajak dengan negara-negara lainnya yang telah mengadopsi konsep family office untuk mendatangkan investor dari luar.

“Hal ini karena bertentangan dengan gerakan global yang sebenarnya menghindari penggunaan insentif tarif pajak secara agresif yang justru akan merugikan negara berkembang seperti Indonesia dalam upaya menarik investasi,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Kedua, menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan pemberian insentif dengan besaran nilai investasi yang akan masuk, juga mengukur dampaknya terutama ke sektor riil yang terpengaruh langsung dengan masyarakat.

Ketiga, penetapan jangka waktu pemberian insentif harus dilakukan secara bijak, misalnya pemerintah bisa menawarkan insentif pajak dalam jangka waktu yang lebih pendek, yang dapat diperpanjang dengan syarat tertentu.

“Jika di kemudian hari setelah investasi itu masuk dan memberikan dampak ke investasi di sektor riil, pemerintah kemudian bisa memberikan tambahan insentif terhadap investor tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah membahas aturan terkait pembentukan family office di Indonesia.

Beberapa hal yang dikaji diantaranya minimal dana yang harus ditempatkan, kewajiban investasi, dan jumlah tenaga kerja yang harus dipekerjakan.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa opsi terkait pemberian insentif perpajakan terkait dibentuknya family office.

Dia menyampaikan bahwa, selama ini pun, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance, termasuk insentif dalam rangka menarik investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri,” kata dia.