Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU) melihat, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 masih berada di bawah rata-rata industri.

Adapun TWP90 industri fintech lending tercatat sebesar 2,38% per September 2024. Chief Executive Officer UKU Tony Jackson mengatakan, TWP90 UKU sebesar 2,13% per Oktober 2024.

"TWP90 UKU itu berada dalam posisi yang terkendali," katanya kepada Kontan, Kamis (7/11).

Untuk memastikan dan menjaga TWP90 tetap pada level yang sehat, Tony menyebut pihaknya akan melakukan sejumlah upaya. Salah satunya, yakni mengedukasi borrower UKU mengenai pentingnya menjaga kesehatan finansial secara bertanggung jawab.

Selain itu, dia bilang UKU juga mengingatkan para borrower mengenai kedisiplinan dalam melakukan pembayaran untuk mendukung kesejahteraan finansial mereka.

Berdasarkan situs resmi UKU, fintech lending tersebut telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp 706 miliar hingga Oktober 2024. Adapun sepanjang Oktober 2024, penyaluran pendanaan UKU mencapai Rp 39,9 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat membaik dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, TWP90 industri tercatat stabil atau memiliki nilai yang sama pada Agustus 2024 dan September 2024 sebesar 2,38%.

Meskipun demikian, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ada potensi TWP90 industri akan kembali meningkat.

Dia mengkhawatirkan TWP90 akan kembali naik pada periode Oktober 2024 hingga Desember 2024.

"Tren itu kemungkinan akan terus berlanjut pada Januari 2024 hingga Februari 2024," ucapnya kepada Kontan, Minggu (3/11).

Nailul beranggapan hal itu bisa saja terjadi karena adanya efek dari daya beli masyarakat yang masih melemah di tengah meningkatnya penyaluran pembiayaan secara industri. Adapun outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus meningkat mencapai Rp 74,48 triliun pada September 2024. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% secara Year on Year (YoY).

"Dengan demikian, akan membuat kredit macet berpotensi meningkat," ujarnya.

Meskipun demikian, Nailul mengatakan seharusnya industri fintech lending sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dengan memperbaiki kualitas penyaluran.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang memiliki TWP90 di atas 5% bertambah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan terdapat 22 penyelenggara fintech lending yang memiliki TWP90 di atas 5% per September 2024. Adapun jumlah tersebut bertambah 3 penyelenggara, dibandingkan bulan sebelumnya.

"Terdapat sebanyak 19 penyelenggara fintech P2P lending yang memiliki TWP90 di atas 5% per Agustus 2024," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman menyampaikan OJK telah memberikan surat peringatan kepada fintech lending yang memiliki TWP90 di atas 5% tersebut. Selain itu, dia bilang OJK juga meminta penyelenggara tersebut membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaan.

"OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending. Ditambah akan melakukan tindakan pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," kata Agusman.

Sebagai informasi, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%.

Sementara itu, TWP90 industri pada September 2024 terbilang stabil, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lender atau pemberi pinjaman institusi lebih mendominasi ketimbang perorangan di industri fintech peer to peer (P2P) lending.

Secara rinci, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menerangkan pendanaan yang diberikan lender institusi porsinya mencapai 89,98% per September 2024.

"Adapun pendanaan yang diberikan lender perorangan sebesar 10,02%," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman menyebut outstanding pembiayaan fintech P2P lending per September 2024 mencapai Rp 74,48 triliun. Pencapaian itu tumbuh sebesar 33,73% Year on Year (YoY).

Agusman mengatakan pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para lender terhadap industri fintech lending. Dia menyampaikan OJK akan terus mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri fintech lending ke depannya agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Sementara itu, OJK menyebut tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat dalam kondisi terjaga.

Catatan OJK, TWP90 pada September 2024 sebesar 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%. TWP90 pada September 2024 terbilang stabil, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 sebesar 2,38%. TWP90 pada September 2024 terbilang sama, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang sebesar 2,38%.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai stabilitas TWP90 pada September 2024 merupakan indikasi positif bahwa industri fintech lending makin sehat dan terkendali.

Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan TWP90 industri stabil. Salah satunya disebabkan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar utang tepat waktu.

"Hal itu juga tak terlepas dari upaya edukasi intensif AFPI dan OJK," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (3/11).

Selain itu, Tiar menganggap platform fintech P2P lending yang meningkatkan kualitas penyaluran pinjaman dengan menerapkan sistem penilaian kredit lebih ketat juga menjadi faktor penyebab TWP90 stabil. Dia menerangkan kondisi ekonomi saat ini juga relatif stabil, sehingga dapat memengaruhi tingkat pengembalian pinjaman.

"Ketika kondisi ekonomi membaik, masyarakat cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi sehingga mampu memenuhi kewajiban keuangannya," ungkapnya.

Tiar menyampaikan semua hal itu juga tidak lepas dari peran OJK dalam mengawasi industri fintech lending untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA.Fintech peer to peer (P2P)lending PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran) menyampaikan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 hanya naik tipis.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan TWP90 perusahaan per 1 November 2024 berada di level 0,34%.

"Terbilang stabil, dibandingkan 1 Oktober yang berada di level 0,25%," ucapnya kepada Kontan, Jumat (1/11).

Ivan menyebut TWP90 konsisten stabil rendah di bawah 1% dalam 3-4 tahun terakhir. Sementara itu, dia mengungkapkan ada sejumlah faktor yang bisa membuat TWP90 menjadi meningkat. Salah satunya, yakni asesmen pinjaman yang tidak prudent.

"Faktor lainnya bisa juga dari makro ekonomi. Apabila ekonomi memburuk, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, tentu kemampuan bayar debitur pada umumnya akan menurun," tuturnya.

Oleh karena itu, Ivan mengatakan penting bagi perusahaan fintech lending untuk selalu adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ditambah penting juga untuk disiplin selalu prudent dalam melakukan asesmen pinjaman.

Lebih lanjut, Ivan memproyeksikan TWP90 Akseleran masih berada di bawah 1% hingga akhir tahun ini.

Sebagai informasi, TWP90 industri fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. TWP90 pada September 2024 terbilang sama, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. TWP90 pada September 2024 terbilang sama, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

Menanggapi hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan stabilnya angka TWP90 industri pada September 2024 merupakan hal wajar.

"Sebab, secara teknikal, setelah Lebaran dan Ramadan, memang kualitas penyaluran pinjaman akan membaik. Artinya, jika ditarik mundur untuk penyaluran periode Agustus 2024 hingga September 2024, pengembalian utang borrower periode Mei 2024 hingga Juni 2024 itu membaik," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (1/11).

Meskipun TWP90 masih terbilang stabil, Nailul mengkhawatirkan TWP90 pada Oktober 2024 hingga Desember 2024 akan kembali terjadi kenaikan.

Dia memperkirakan tren itu akan terus naik pada Januari 2024 hingga Februari 2024. Nailul beranggapan hal itu karena adanya efek dari daya beli masyarakat yang masih melemah sehingga akan membuat kredit macet berpotensi meningkat.

"Seharusnya industri sudah bisa mengantisipasi hal itu dengan memperbaiki kualitas penyalurannya," ujar Nailul.

Sebagai informasi, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus meningkat mencapai Rp 74,48 triliun pada September 2024. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% secara tahunan alias Year on Year (YoY).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terjadi peningkatan jumlah pinjaman pada industri peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pada September 2024, total pembiayaan pada industri pinjol mencapai Rp 74,48 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan jumlah pinjaman pada September 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 33,73% secara tahunan (yoy).

"Untuk pembiayaan industri peer to peer lending September 2024 nilai tumbuh 33,73% secara tahunan menjadi Rp 74,48 triliun. Agustus yang lalu tumbuh sebesar 35,62% yoy," katanya dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu tingkat kredit macet pinjol (TWP90) tercatat terjaga atau sama pada bulan September dibandingkan sebelumnya. Dia menyebut tingkat TWP90 terjaga di 2,38% per September 2024.

Selain jumlah pinjaman pinjol yang melonjak, piutang perusahaan pembiayaan multifinance juga naik 9,35% yoy pada September 2024 menjadi Rp 501,78 triliun. Meski masih tumbuh, piutang pembiayaan tercatat melambat dari bulan Agustus lalu yang tercatat naik 10,18% yoy.

"Rasio pembiayaan macet (NPF) gross September sebesar 2,62%, di Agustus lalu 2,66%. NPF net 0,81% di September, sedangkan bulan Agustus lalu 0,81%. Gearing ratio turun jadi 2,33 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali," imbuhnya.

Secara spesifik, pembiayaan modal ventura hingga akhir September 2024 turun 8,10% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 16,25 triliun. Nilai kontraksi bulan September melambat dibandingkan periode Agustus yang kontraksinya mencapai 9,03%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp 72,03 triliun per Agustus 2024 ini. Utang tersebut belum dilunasi.

Tercatat nominal pinjol warga RI tersebut tumbuh sekitar 35,62% dari periode sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan tingkat risiko kredit macet atau tidak terbayar lebih dari 90 hari (TWP90) masih tergolong rendah, yakni 2,38%. Hal itu menunjukkan masyarakat masih membayar cicilan pinjol dengan cukup baik.

"Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% atau sebesar Rp 72,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat TWP90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%," kata Mahendra dilansir detikFinance, Sabtu (19/10/2024).

OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang belum dilunasi mencapai Rp 72,03 triliun per Agustus 2024 ini. Jumlah ini tercatat tumbuh sekitar 35,62%

Namun, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan tingkat risiko kredit macet atau tidak terbayar lebih dari 90 hari (TWP90) masih tergolong rendah, yaitu 2,38%.

Artinya pembayaran cicilan pinjol masyarakat tercatat masih berjalan dengan baik.

"Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% atau sebesar Rp 72,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat TWP90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Mahendra menjelaskan di sektor asuransi total aset per Agustus 2024 mencapai Rp 1.132,49 triliun, tumbuh 1,32% year-on-year. Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi meningkat di agustus mencapai Rp 218,55 triliun atau tumbuh 5,82%.

"Permodalan industri asuransi komersial pada agustus 2024 ini masih solid dengan risk-based capital industri asuransi jiwa tercatat 457,02% dan asuransi umum reasuransi sebesar 323,74%, terjaga jauh di atas ambang batas 120%," terangnya.

Kemudian untuk dana pensiun, total aset dana pensiun tumbuh 9,07% year-on-year dengan nilai sebesar Rp 1.485,43 triliun dengan aset dana pensiun sukarela sebesar Rp 378,45 triliun tumbuh 4,83%.

"Adapun pada perusahaan penjaminan outstanding penjaminan tercatat tumbuh 11,25% dengan nominal mencapai Rp 418,13 triliun dan aset tumbuh sebesar 7,26% sebesar Rp 47,90 triliun," jelas Mahendra.

Mahendra menambahkan, penyaluran dana perusahaan pembiayaan juga tumbuh double digit di level 10,18% pada Agustus 2024, dengan pembiayaan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan tumbuh 10,76%.

Menurutnya hal ini sejalan dengan intermediasi di perbankan yang menentukan tingkat tumbuhan yang baik.

"Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan non-performing financing NTF Net tercatat 0,83% dan NTF Gross 2,66%," terangnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech peer to peer (P2P) lending pada Agustus 2024 sebesar 2,38%.

Adapun TWP90 pada Agustus 2024 tercatat membaik atau menurun secara drastis dari posisi Agustus 2023 yang sebesar 2,88%. Nilai Agustus 2024 terbilang juga membaik, jika dibandingkan dengan posisi Juli 2024 yang sebesar 2,53%.

Menanggapi membaiknya angka TWP90 fintech lending, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan perbaikan itu tak terlepas dari adanya upaya penyelenggara dalam meminimalisir gagal bayar.

"Perusahaan fintech P2P lending mengharuskan mitigasi risiko yang ketat dalam kasus gagal bayar. Gagal bayar di fintech P2P lending cukup tinggi belakangan ini, yang menjadikan mereka cukup memperhatikan terhadap isu itu," katanya kepada Kontan, Rabu (2/10).

Selain itu, Nailul beranggapan fintech lending sudah mulai fokus dalam memperbaiki sistem credit scoring. Alhasil, hal itu berdampak terhadap angkat TWP90 secara industri yang membaik.

"Jadi, memang prospek industri fintech lending masih ada. Terlihat bukan hanya dari sisi kualitas, tetapi dari sisi potensi pasarnya juga cukup tinggi," ujarnya.

Nailul mengatakan selama ada masyarakat yang membutuhkan pendanaan tetapi tidak dapat dilayani oleh perbankan, mereka tentu akan mencari pembiayaan alternatif seperti fintech P2P lending. Oleh karena itu, dia menyebut prospek industri fintech lending masih cerah ke depannya.