Harga Bitcoin (BTC) kembali mencapai rekor tertinggi atau All Time High (ATH) pada harga US$76.000, atau sekitar Rp1,2 Miliar yang didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya, kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden AS, serta meningkatnya minat dari kalangan institusional.

Hal ini disebabkan oleh sentimen positif yang menguat di pasar kripto. Ekspektasi investor terkait hasil Pilpres AS di mana Donald Trump mengungguli Kamala Harris.

Trump dikenal memiliki sikap mendukung kebijakan yang pro terhadap aset digital dan sektor teknologi, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pasar kripto.

Selain itu, Trump juga berencana untuk membentuk cadangan Bitcoin nasional dan menjadikan Amerika sebagai pemimpin global dalam hal aset Bitcoin. Selain faktor politik, pergerakan dana institusional di pasar juga menjadi salah satu pendorong utama kenaikan harga Bitcoin belakangan ini.

Data dari Farside Investors menunjukkan bahwa pada 6 November 2024, ETF Bitcoin mencatat arus masuk sebesar US$621,9 juta pasca kemenangan Trump meningkat. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh peristiwa politik AS terhadap harga Bitcoin.

"Ketika Bitcoin mencapai rekor harga tertingginya, ini menunjukkan kepercayaan dan harapan yang besar dari para investor. Faktor politik, seperti kemenangan Trump yang pro kripto pada Pilpres AS, memberikan dorongan psikologis yang signifikan di pasar," ungkap Oscar. Oscar juga menggarisbawahi peran penting institusi besar dalam adopsi Bitcoin.

"Adopsi Bitcoin bukan hanya didorong oleh para investor ritel, tetapi juga semakin kuat di kalangan institusi keuangan, terutama setelah adanya pengajuan ETF Spot Bitcoin dari perusahaan besar seperti BlackRock. Hal ini menunjukkan perubahan persepsi institusi terhadap aset kripto yang kini dilihat sebagai instrumen investasi jangka panjang," tambah Oscar.

Oscar menguraikan bahwa permintaan dari kalangan institusional, yang cenderung lebih stabil dan berjangka panjang, memberikan dampak terhadap keberlanjutan harga Bitcoin di level tinggi. "Ketika institusi mulai berinvestasi dalam Bitcoin, mereka membawa likuiditas yang lebih besar dan legitimasi ke pasar kripto. Ini menjadi bukti bahwa Bitcoin semakin diterima di kalangan mainstream dan bukan sekadar aset spekulatif semata," jelas Oscar.

Sebagai platform perdagangan aset digital terbesar di Indonesia, Indodax mengingatkan para investor untuk tetap berhati-hati dalam berinvestasi dan mempertimbangkan risiko yang ada akibat volatilitas pasar kripto. Indodax terus berkomitmen untuk menyediakan akses mudah ke aset digital serta memastikan keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi bagi para pengguna

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Kerja Sama Mineral Hijau dan Kerja Sama Sumber Daya Mineral dengan China. Hal itu dilakukan di sela kunjungan kenegaraan delegasi Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok," kata Bahlil di Great Hall of the People, China dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (10/11/2024).

Adanya kerja sama ini juga disebut menunjukkan keseriusan Indonesia dan Tiongkok dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan. "Kita bersama-sama berkontribusi dalam mencapai tujuan global untuk transisi energi yang adil dan insklusif," sambungnya.

MoU dilakukan dengan Menteri Perdagangan (MOFCOM) H.E. Wang Wentao dan Ketua National Development and Reform Commission (NDRC) H.E. Zheng Shanjie. Keduanya merupakan badan penting pemerintah Tiongkok yang berwenang memberikan persetujuan investasi outbond oleh perusahaan-perusahaan dari negara tersebut ke luar negeri.

MoU Kerja Sama Mineral Hijau dengan MOFCOM yang ditandatangani bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim. Istilah mineral hijau mengacu pada produk mineral yang diperlukan untuk pengembangan industri hijau dan rendah karbon, serta eksplorasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di semua tahapan.

"Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," tegasnya.

Sementara itu, MoU Bidang Mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern, membuka kesempatan kedua belah pihak untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasinya, serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan.

"Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia," tuturnya.

Indonesia dan RRT sendiri memiliki forum bilateral rutin dua tahunan yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF), yang ke-7 baru saja diselenggarakan di Bali pada 3 September 2024. Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan dan energi bersih.

Di samping itu, pihak Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT. Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

Salah satu raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan di seluruh dunia. Langkah PHK massal ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hybrid yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hybrid.

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS usai unggul dari kompetitornya di Pilpres, Kamala Harris. Kemenangan Trump tersebut tentu berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan dampak kemenangan Trump tersebut terhadap perekonomian RI. Ia mengatakan pengaruh pertama yang akan dirasakan adalah dari sisi kebijakan. AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia akan mengalami perubahan sejumlah kebijakan karena adanya perbedaan pandangan Trump dengan pemerintahan Joe Biden.

"Itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republik, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024) dilansir dari detikFinance.

Menurutnya, perang perdagangan antara AS dengan China juga menjadi perhatian. Dikhawatirkan perang antar dua negara raksasa ekonomi tersebut akan meningkat. Apalagi tensi geopolitik di beberapa negara juga belum usai.

"Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan-kenaikan dari tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi," terang Sri Mulyani.

Ia menyebut salah satu pandangan Donald Trump yang berbeda dengan Biden adalah tentang perubahan iklim. Trump disebut Sri Mulyani lebih berkomitmen untuk penurunan CO2. Perbedaan kebijakan dan pandangan tersebut diprediksi akan mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia.

"Terutama dari energi tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap trend ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi," ungkapnya.

Selain terhadap kebijakan, bendahara negara tersebut juga mengatakan, kemenangan Donald Trump akan memberikan sentimen yang cukup kuat. Yang akan langsung terasa adalah pengaruhnya terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk rupiah.

Nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024, lanjutnya, telah menguat di level Rp 15.200. Meski sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed), namun kini dollar AS kembali perkasa.

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," tuturnya.

Sentimen-sentimen tersebut akan membuat rupiah tertekan. Rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Video: Akankah Elon Musk Masuk Kabinet Donald Trump?

Video: Akankah Elon Musk Masuk Kabinet Donald Trump?

Honda PCX 125 2025 telah meluncur untuk konsumen di Eropa. Skuter matik bongsor tersebut menawarkan sejumlah keunggulan, mulai dari fiturnya yang 'segambreng' hingga mesinnya yang irit bahan bakar.

Dilansir dari laman Motorcycle News, Sabtu (9/11), Honda PCX 125 2025 menggunakan mesin eSP+ SOHC 125cc dengan teknologi PGM-FI. Pembekalan tersebut membuat motor mampu menghasilkan tenaga maksimum 12,3 dk dan torsi puncak 11,7 Nm.

Konsumsi BBM-nya termasuk irit. Honda mengklaim angkanya mencapai 47,6 km/liter. Sementara kapasitas tangkinya mencapai 8,1 liter. Itu tandanya, dalam kondisi full tank, kendaraan bisa dipakai untuk menempuh jarak 386 km!

New Honda PCX 125 2025 Foto: Dok. Honda

Jarak tersebut setara dengan Jakarta-Purwokerto atau Jakarta Pekalongan via jalan umum. Bahkan, jika dipakai untuk pulang-pergi Bandung, bensinnya masih sisa cukup banyak!

Namun, perlu dicatat, angka tersebut hanya hitung-hitungan kasar. Sementara untuk mengetahui angka pastinya, kita perlu melakukan penghitungan melalui skema fuel to fuel.

Pembaruan di Honda PCX 2025

Honda PCX 125 2025 kini memiliki tampang lebih agresif dengan model dual headlamp. Selain itu bagian fairing dibuat lebih lebar dan agresif dengan tambahan lekukan-lekukan. Sama seperti generasi sebelumnya, generasi PCX 125 terbaru juga memiliki fitur lampu DRL LED.

Geser ke bagian belakang, ada sedikit perubahan desain pada lampu rem dan lampu sein. Kini lampu remnya berbetuk huruf 'V', berubah dari sebelumnya yang bentuknya mirip huruf 'X'. Sementara lampu seinnya menjorok ke bawah, jadi seperti taring.

New Honda PCX 125 2025 Foto: Dok. Honda

Nah, yang menarik, area setang yang biasanya telanjang mirip setang motor sport, kini menggunakan cover seperti Honda Forza. Ini tentunya menghilangkan identitas Honda PCX yang sebelumnya selalu menggunakan setang model telanjang. Cover setang PCX 125 2025 menggunakan paduan warna hitam dan silver.

Honda PCX 125 2025 juga ditawarkan dalam varian DX. Varian DX ini memiliki panel instrumen atau speedometer baru. Menggunakan layar TFT ukuran 5 inci, panel layar ini bisa menjalankan fungsi konektivitas smartphone Honda RoadSync.

Honda PCX 125 juga dilengkapi beberapa fitur penting lainnya, seperti Idling Stop System (ISS) dan juga Honda Selectable Torque Control (HSTC), untuk mencegah roda belakang tergelincir saat kehilangan traksi.

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara soal kabar pergantian jajaran direksi Garuda lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB Garuda dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2024.

Irfan menjelaskan, RUPSLB tersebut memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).

Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.

"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara soal kabar pergantian jajaran direksi Garuda lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB Garuda dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2024.

Irfan menjelaskan, RUPSLB tersebut memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).

Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.

"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Salah satu Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan secara global. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hibrida yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hibrida..

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

Salah satu Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan secara global. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hibrida yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hibrida..

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

Proses Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) dengan Bank Lampung memasuki babak baru. Kedua BPD tersebut telah melakukan penandatanganan perjanjian antara pemegang saham pengendali (Shareholder Agreement) dan penandatanganan akta kepatuhan di Ballroom Golden Tulip Hotel, Batu, Malang.

Penandatanganan Shareholder Agreement dilakukan oleh Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman dan Pj. Gubernur Lampung Samsudin. Sedangkan, penandatanganan akta kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Lampung, Mahdi Yusuf.

Acara yang digelar pada Jumat (8/11) ini juga dihadiri juga oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan/Anggota Dewan Komisioner OJK Pusat, Dian Ediana Rae, serta jajaran Komisaris serta Direksi bankjatim dan Bank Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Adhy Karyono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait atas langkah-langkah strategis yang telah diambil guna memfasilitasi terwujudnya perjanjian ini.

Menurutnya, Penandatanganan tersebut bukan sekadar formalitas saja, tetapi wujud komitmen bersama untuk bekerja keras dan bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi KUB antara bankjatim dengan Bank Lampung. Andy juga menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Timur pada triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 1,72% (q to q). Capaian impresif ini, mencatatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara kuartalan di antara seluruh provinsi se-Pulau Jawa.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 4,91% (YoY) dan secara kumulatif sebesar 4,90% (C to C). Selain itu, Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua, dengan kontribusi sebesar 14,52% terhadap PDB Indonesia dan sebesar 25,55% terhadap PDRB Pulau Jawa. Hal ini mengukuhkan Jawa Timur sebagai lokomotif perekonomian nasional.

"Selain pertumbuhan ekonomi yang impresif, tingkat inflasi Jawa Timur juga terkendali. Pada bulan Oktober tahun 2024 inflasi Jawa Timur terkendali sebesar 1,66% (y on y) dan secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,15% (m to m). Secara historis, dalam 10 bulan terakhir, Jawa Timur mengalami inflasi 5 bulan dan deflasi sebanyak 5 bulan yang menunjukkan daya beli masyarakat Jawa Timur tetap terjaga," papar Adhy dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Adhy berpendapat pembangunan ekonomi di Jawa Timur sangat bergantung pada sektor perbankan yang sehat dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Pembentukan KUB ini diharapkan bisa mendorong peningkatan aksesibilitas keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan layanan perbankan di Jawa Timur.

"Untuk itu, dengan adanya KUB, kita dapat memanfaatkan keunggulan sinergi antara bank- bank yang tergabung untuk menciptakan inovasi baru dalam produk dan layanan perbankan. Salah satunya yaitu dengan menghadirkan layanan perbankan digital yang mudah diakses dan merata penggunaannya. Kami optimis, keberadaan KUB dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, baik dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur, pemberdayaan ekonomi daerah, maupun peningkatan akses layanan keuangan kepada masyarakat," tegas Adhy.

Pihaknya optimistis, dengan semangat kebersamaan, transparansi, dan integritas tinggi, KUB antara bankjatim dan bank Lampung ini mampu menjadi contoh baik dalam dunia perbankan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi, baik di Jawa Timur maupun di Lampung.

Di sisi lain, Busrul Iman mengungkapkan, rencana pembentukan KUB bankjatim dengan Bank Lampung sebenarnya sudah dimulai sejak lama.

"Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada tahap penandatanganan shareholder agreement. Kami rasa Pemprov Lampung dan Bank Lampung telah tepat memilih kami sebagai mitra KUB," ucapnya.

Hal ini karena kinerja BJTM tercatat selalu tumbuh positif. Pada triwulan ketiga tahun 2024 saja, nilai aset kami mencapai Rp 106,63 triliun. Kemudian untuk kredit yang berhasil disalurkan bankjatim pada triwulan tiga sukses berada di angka Rp 62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

Adapun portofolio kredit konsumtif sebesar Rp 31,74 Triliun atau meningkat 8,82% YoY pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 33,79 Triliun atau meningkat 13,20% YoY pada Triwulan 3 Tahun 2024. Selain itu, portofolio Kredit produktif sebesar Rp26,32 Triliun atau meningkat 31,37% YoY pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 28,40 Triliun atau meningkat 29,57% YoY pada triwulan 3 tahun 2024.

"Sehingga kami sangat yakin dan optimis apabila bankjatim dan bank Lampung ber-KUB tentu akan semakin memperkuat kinerja kedua belah pihak. Sebab, manfaat KUB ini sangat banyak, salah satunya terwujudnya sinergi bisnis dan kolaborasi kedua bank yang saling menguntungkan," tegas Busrul.

Pj Gubernur Lampung Samsudin mengatakan penandatanganan SHA ini adalah bagian penting dalam memenuhi persyaratan KUB antara Bank Lampung dan Bank Jatim yang menurut ketentuan POJK no.12/POJK.03/2020 harus memenuhi Modal Inti Minimum Rp 3 triliun.

"Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pemprov Jatim dan bankjatim. Ini adalah sejarah yang luar biasa antara Provinsi Lampung dengan Jawa Timur sehingga detik ini bisa bekerja sama melakukan KUB untuk memenuhi peraturan OJK. Sinergitas ini harus terus kita jalin bersama," ungkapnya.

Menurut Samsudin, dengan adanya sinergitas ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Bank Lampung. Dia berharap pengalaman positif dari bankjatim dapat menular kepada kinerja Bank Lampung. Sehingga nantinya akan terjadi local hero yang mampu menggerakkan pembangunan di Lampung serta memperluas aliansi pembangunan ekonomi dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Lampung itu sendiri.

"Semoga akan ada perubahan- perubahan positif di Bank Lampung terutama dalam hal digitalisasi. Ke depannya kami berharap dapat lebih memaksimalkan potensi dari sinergi ini sehingga bisa semakin kuat dalam menghadapi tantangan yang ada," pungkasnya.

Ruang Tumbuh Ekosistem Perbankan Menjelang Akhir Tahun

Ruang Tumbuh Ekosistem Perbankan Menjelang Akhir Tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

"Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani.

Kode Penerbitan APBN-P 2025

Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

DPR Dorong APBN-P 2024

Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

“Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).