Alumni SMA BOPKRI 1 Yogyakarta yang tergabung dalam Alumni BOSA Bersatu (ABB) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 pada Sabtu, 7 Desember 2024, di Ballroom Loman Park Hotel, Yogyakarta. Munas ini diharapkan menjadi momen penting untuk memperkuat ikatan alumni dengan suasana yang lebih damai dan bersatu, berbeda dari Munas sebelumnya yang sempat diwarnai isu politik.

Menurut Ketua Panitia Munas ABB ke-2, Ardy Nurdin, Munas sebelumnya berlangsung cukup panas karena banyak alumni yang kini terlibat dalam dunia politik. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat yang tajam selama diskusi dan kegiatan. Namun, untuk Munas kali ini, panitia berharap suasana bisa lebih kondusif dan mengarah pada persatuan di antara para alumni.

“Tantangan terbesarnya adalah karena banyak alumni yang kini menjadi tokoh-tokoh, terutama di bidang politik. Ini membuat beberapa kegiatan sebelumnya menjadi sangat panas, dengan pro dan kontra yang tajam. Namun, kali ini suasananya mulai berubah. Senior-senior dan adik-adik mulai lelah dengan situasi itu. Mereka berharap hasil Munas kali ini bisa merangkul semua pihak,” ujar Ardy Nurdin saat diskusi jelang Munas ABB ke-2 di Resto Ndalem Poenakawan, Kamis (10/10).

“Harapan kami, Munas kali ini jangan panas, tapi jangan dingin juga, cukup anget saja. Sebelumnya terlalu panas, jadi kali ini kami ingin lebih sejuk dan damai,” lanjut Ardy.

Ardy juga berharap alumni BOSA dapat semakin berkontribusi bagi masyarakat Jogja, tidak hanya di bidang politik tetapi juga sosial dan ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen alumni BOSA adalah pengusaha besar yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perubahan di Jogja.

“Sekitar 30 persen dari mereka adalah pengusaha besar. Namun, kepengurusan yang baru nanti akan menghadapi tantangan yang lebih berat, karena harus lebih agresif dan mapan dalam menggerakkan organisasi. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi kekuatan besar untuk berbagi dan memperkuat hubungan di antara alumni,” jelas Ardy.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 4.000 alumni BOSA yang terdaftar di seluruh Indonesia, dan lebih dari 200 alumni sudah mengonfirmasi kehadiran mereka di Munas ke-2. Ardy juga mendorong alumni lain yang belum mendaftar untuk segera bergabung atau mengikuti proses voting online jika tidak bisa hadir langsung.

“Saya harap semua alumni BOSA mendukung Munas yang akan diadakan tanggal 7 Desember. Jika bisa hadir, segera daftarkan diri. Jika tidak bisa hadir, nantikan pengumuman untuk voting online,” kata Ardy.

Munas ini dipandang sebagai momen penting bagi ABB untuk memperkuat jaringan alumni serta meningkatkan kontribusi mereka dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi di Yogyakarta. Dengan suasana yang lebih sejuk dan fokus pada persatuan, para alumni diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang nyata bagi masa depan Jogja.

Di Resto Ndalem Poenakawan, Kamis (10/10), Alumni SMA BOPKRI 1 (BOSA) Yogya mengundang perwakilan alumni SMA 3 Yogyakarta (Padmanaba), dan SMA Katolik Kolese De Britto untuk berbagi bagaimana mengelola organisasi alumni. Termasuk di dalamnya bagaimana menyelenggarakan pemilihan calon ketua alumni, bentuk organisasi, iuran alumni, hingga bagaimana menghubungkan alumni gen z dengan alumni yang jauh lebih senior seperti Angkatan 50-70an.

JAKARTA, investor.id - Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan (SP BPJS Ketenagakerjaan) telah menyelenggarakan musyawarah nasional dengan agenda pemilihan ketua umum periode 2024-2027. Acara yang diselenggarakan di Tangerang, Banten dengan tajuk “Satukan Langkah Nyalakan Asa” ini telah menetapkan Achmad Fatahuddin menjadi ketua umum menggantikan Pj Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya Andhika Catur Putra.

Achmad Fatahuddin dalam sambutannya usai dilantik menjadi ketua umum menyampaikan amanah yang diberikan anggota Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan kepadanya akan dirinya emban sebaik mungkin agar visi dan misi Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan terwujud.

“Terima kasih untuk kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya. Pemilihan ketua umum sudah usai, apapun dinamika yang terjadi, kini saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama membawa serikat pekerja ini yang tujuannya adalah membesarkan institusi BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Achmad.

Senada dengan Achmad, Andhika Catur Putra juga menyampaikan bahwa kemajuan institusi BPJS Ketenagakerjaan akan berimbas langsung pada kesejahteraan seluruh anggota serikat pekerja.

“Penting bagi kita untuk berkolaborasi erat, antara serikat pekerja BPJS Ketenagakerjaan dengan manajemen institusi, untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, kondusif dan produktif, seluruhnya akan berimbas langsung pada kesejahteraan seluruh anggota serikat pekerja,” ucap Andhika.

Diketahui, Munas yang diselenggarakan kali ini merupakan munas ke-9 sejak Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan dibentuk. Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Albert Tampubolon, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo serta Direktur Human Capital dan Umum Abdur Rahman Irsyadi. 

Selanjutnya, Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo dalam sambutannya menyampaikan, seluruh anggota SP BPJS Ketenagakerjaan untuk terus menjaga dan mengawal institusi BPJS Ketenagakerjaan menjalankan amanah yang telah diberikan undang-undang.

“Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan adalah mitra strategis direksi dan manajemen. Selain berperan untuk mengawal proses internal agar tetap berjalan sesuai dengan prosedur, Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi mitra strategis dalam menjaga soliditas institusi dan mendukung tercapainya amanah mulia Negara,” tutup Anggoro.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANDUNG, iNews.id - Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (IKA FH Unisba) digelar di Aula Utama Unisba, Gedung Hj Kartini Kridhoharsojo, Sabtu (28/9/2024). Kegiatan tersebut mengangkat tema, 'Dari Alumni Untuk Ummat'.

Munas IKA FH Unisba ini digelar setelah periode sebelumnya dilaksanakan pada masa Covid-19 di mana ruang bersilaturahmi hanya terjangkau oleh daring. Munas Kali ini dilaksanakan dalam suka cita dan hampir setiap alumni bersilaturahmi mengenang masa-masa perkuliahan dahulu dengan kebanggaan terhadap perkembangan Unisba luar biasa.

"Hari ini menjadi catatan sejarah bagi IKA FH Unisba karena telah berhasil mengumpulkan dan mempersatukan seluruh angkatan dengan sistem pimpinan kolektif dengan harapan adanya kesinambungan komunikasi dan eratnya hubungan setiap periode angkatan 70" 80" 90" 2000" dan menjadi dukungan bagi seluruh alumni," ujar Tonny Irawan selaku demisioner Ketua IKA FH Unisba 2021-2024.

Selain itu, Intan Permatasari selaku Ketua Pelaksana Munas menilai momen ini merupakan luar biasa dan di luar dugaan karena dihadiri oleh angkatan yang menjadi ajang silaturahmi.

Dalam munas itu terpilih 5 orang pimpinan presidium, yakni

1. Dr. Sobandi S.H.,M.H.

2. Irfan Arifian,S.H.

3. Denden Imadudin,S.H.M.H 

4. Dr. Fadhil Muhamad, S.H.,M.H. 

5. Deky Rosdiana,S.H.M.H

Sobandi selaku ketua presidum pertama merupakan lulusan FH Unisba angkatan 1989 yang merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas MA Periode 2024-2029

Harapan ke depannya untuk IKA FH Unisba, Ikatan alumni yang jaya artinya adalah IKA FH Unisba mampu memberikan kontribusi bagi umat dan ikut serta membangun bangsa.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN --Di kehidupan di dunia, hal yang wajar jika sesama manusia melakukan praktik hutang piutang. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga praktik hutang piutang terjadi, sehingga Alquran mengatur praktik utang piutang yang benar dan adil.

Nabi Muhammad SAW juga pernah berutang, artinya kegiatan utang piutang boleh dilakukan asalkan sesuai dengan aturan syariat. Tapi perlu diingat, Islam juga tegas melarang praktik riba.

Ada sebuah doa yang bisa dipanjatkan oleh seorang Muslim yang ingin dapat melunasi utangnya. Berikut ini adalah doanya.

اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak’.

Artinya, "Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki-Mu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. Kayakanlah aku dengan kenikmatan-Mu (hingga aku tidak minta kepada) selain-Mu."

Bisa juga dilengkapi dengan membaca doa ini.

اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْھَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّیْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazni wal a'jzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhola'id dain wa qholabatir rijaal.

Artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari cengkraman utang dan laki-laki yang menindas-(ku)."

Dalam buku Kumpulan Doa Berdasarkan Alquran dan Sunnah karya Sa'id Ali bin Wahf al-Qahthoni dijelaskan bahwa ada doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika seseorang tertimpa kesulitan. Doa tersebut sumbernya dari hadits Nabi Muhammad SAW.

اَللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Allahumma la sahla illa maa ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan.

Artinya, "Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau mudahkan. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah, apabila Engkau menghendakinya."

Hadits ini merupakan hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya. Ketika seorang Muslim sedang mengalami kesulitan atau tertimpa musibah, doa ini bisa dibaca.

Para ulama mengajarkan agar seorang Muslim jangan ragu dan jangan khawatir, yakinlah Allah SWT senantiasa bersama hamba-Nya.

BANDUNG, iNews.id - Partai Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih calon ketua umum yang baru menyusul mundurnya Airlangga Hartarto. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, setiap DPD memiliki hak satu suara dalam Munas tersebut.

Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat (Jabar) MQ Iswara menyebut nama Bahlil Lahadalia untuk diusung sebagai calon ketua umum dalam Munas.

"Sebagian besar memang DPD provinsi sebagian besar sudah memberikan dukungan kepada Pak Bahlil Lahadalia, termasuk Jabar," ujar Iswara di Kantor DPD Golkar Jabar, Kamis (15/8/2024).

Dia menuturkan, Agus Gumiwang yang sekarang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar secara tegas telah menyatakan tidak akan ikut dalam kontestasi di Munas.

"Yang kita ketahui bahwa, pertama Pak Agus Gumiwang tidak maju dan dukungan memang para teman-teman ketua DPD provinsi itu sebagian besar sudah memberikan dukungan kepada Pak Bahli," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Program studi Doktor Ilmu Politik FISIP UNAS menggelar bedah buku karya Dr. Irma Indrayani, M.Si. Buku ini berjudul “Pengaruh Asing Dalam Kebijakan Nasional Studi Kasus Pengembangan Industri Pesawat Terbang”.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik FISIP UNAS, T.B. Massa Djafar menyampaikan selamat dan apresiasi kepada penulis yang telah menyelesaikan penulisan bukunya. Ia melanjutkan, judul buku karya dosen FISIP UNAS ini merupakan judul yang menarik.

Menurutnya, judul buku yang ditulis bukan sesuatu yang asing, mengingat adanya pengaruh negara luar dalam industri pesawat. Buku yang ditulis, kata Massa Djafar, juga merupakan bagian dari spirit perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.
Massa Djafar juga mengatakan, negara yang berdaulat tidak terlepas dari intervensi asing. Intervensi asing bisa masuk ke berbagai sektor salah satunya adalah industri pesawat.

“Oleh karena itu, kita harus lebih membangun negara yang lebih berdaulat agar tidak diintervensi oleh asing dan hal ini bisa terjadi jika kita memiliki satu spirit nasionalisme,” ujar Massa Djafar dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan bedah buku.

Dosen Program studi Doktor Ilmu Politik FISIP UNAS, Eddy Guridno didaulat memandu diskusi. Kemudian Prof. Dr. Didin S Damanhuri dan Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D turut menjadi pengulas dalam diskusi buku.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pakar dan akademisi yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Periode 2014-2016/Guru Besar UNAS Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, S.H., S.E., M.E., Guru Besar UNAS yang juga sebagai Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Syarif Hidayat, para Dosen di lingkungan UNAS serta mahasiswa.

Didin S. Damanhuri sebagai pembedah pertama menyatakan, Industri Pesawat Terbang di Indonesia merupakan Reverse Engineering (RE). Pilihan Habibie yang mempertimbangkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dalam praktiknya merupakan perakitan dan pengembangan dari CASA Spanyol.

PT DI berkembang dengan dukungan penuh dari Presiden Suharto yang sangat kuat dan memerintah selama 32 tahun. Reverse Engineering yang merupakan pelopor yang spektakuler adalah yang dilakukan Jepang dengan pilihan industri manufaktur (Otomotif, Elektronik, Telekomunikasi dst) dengan ditopang oleh peran negara yang aktif tapi demokratis dan keberhasilan menguasai pasar ekspor.

Namun juga ada Partai LDP sebagai partai pelopor yang sangat kuat serta adanya konstruksi Japan Incorporated (baik Industri maupun Politik). Kemudian menjadi raw model yang juga sukses besar dari Korea Selatan.

Dalam pengembangan industri substitusi impor di Indonesia (terutama berasal dari Jepang) tidak berhasil mengulang sukses Jepang maupun Korsel, selain sebagai Perakit. Sementara industri pesawat terbang sebagai Proyek RE-nya Habibie berhasil dalam produksi CN 235.

"Tapi karena yang over subsidised dan belum sempat jadi unggulan expor serta belum menciptakan backward and foreward linkage dengan sub-sub industri lainnya, keburu Presiden Suharto lengser karena krismon (krisis moneter)," kata Didin.

Sayangnya di era reformasi yang berparadigma sangat liberal, kata Didin, tidak mampu memanfaatkan warisan industri yang dikembangkan Habibie yang menurut Buku Irma Indrayani, karena terlalu banyak kepentingan elit politik.

Menurut Didin, hampir semua elit itu kurang punya visi dan kebijakan industri. Pembedah kedua, Aleksius Jemadu menyatakan pembangunan teknologi tidak berlangsung dalam ruangan yang kosong, tetapi sangat ditentukan oleh struktur ekonomi politik global; networks, configurations, atau webs – pengaturan kompleks yang berfungsi sebagai landasan ekonomi politik internasional.

Setiap struktur berisi sejumlah lembaga negara dan non-negara, organisasi, dan aktor lain yang menentukan aturan dan proses yang mengatur akses terhadap perdagangan, keuangan, pengetahuan dan keamanan. Struktur ekonomi politik global menentukan the rules of the game.

Menurut Didin, setiap struktur menghasilkan kompetisi dan ketegangan karena ketergantungan teknologi biayanya mahal dan pertanda kelemahan dan kerentanan (vulnerability). The Global North tidak akan memberikan teknologinya kepada The Global South.

"Kemajuan teknologi harus dibangun dari dalam negeri. Berharap pada generosity negara maju hanyalah ilusi," tegas Didin.

Lebih lanjut Aleksius mengatakan, buku ini telah menawarkan eksplanasi tentang hakekat pembangunan teknologi di negara berkembang dari perspektif ekonomi politik. Pengalaman industri pesawat terbang di Indonesia menunjukkan resiko kegagalan atau kemandekan terjadi bila teknologi disubordinasikan kepada kepentingan politik para elit pemimpin.

Selain itu, pembangunan teknologi perlu dipahami dalam konteks struktur ekonomi politik global khususnya yang berkaitan dengan struktur produksi dan perdagangan serta struktur pengetahuan dan teknologi.

Irma Indrayani mengatakan, buku yang ia tulis adalah hasil dari disertasi yang dielaborasi menjadi buku agar lebih mudah dibaca untuk khalayak luas. “Jadi pada dasarnya saya ingin memberi suatu wawasan bahwa dalam berbangsa dan bernegara, dalam membuat kebijakan, tidak lepas dari pengaruh dari luar dalam hal ini: asing. Sebagai suatu bangsa harus mampu melihat positioning kita agar nantinya dapat bernegosiasi atau berdiplomasi terhadap apa yang ingin kita capai dalam menghadapi tekanan-tekanan dari luar,” kata Irma.

Ia berharap, dengan lahirnya buku ini adanya kesadaran dan pemahaman mengenai politik global dan pengaruhnya terhadap politik nasional. “Dengan begitu kita bisa mengambil atau membuat kebijakan yang berpihak pada bangsa sendiri sehingga dapat memajukan negara kita,” ucapnya.

Buku yang ditulis oleh Dr. Irma Indrayani, M.Si. mengkaji mengenai studi ekonomi politik terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap industri pesawat terbang nasional periode pasca Orde Baru. Buku ini menganalisis kontestasi para aktor dalam negeri yang memiliki pengaruh dalam kebijakan pengembangan industri pesawat terbang nasional.

Tujuan buku ini, utamanya, adalah untuk menunjukkan bahwa industri pesawat terbang merupakan industri strategis yang melibatkan rancang bangun sarana/prasarana, manufaktur, teknologi, finansial yang tinggi, serta menuntut adanya kerja sama antarnegara, baik secara bilateral maupun multilateral. Kemampuan suatu negara membangun industri pesawat terbang adalah indikator utama kemajuan ilmu pengetahuan dan kekuatan ekonomi negara tersebut.

Negara yang sudah sanggup memproduksi pesawat terbang bisa dipastikan sanggup memproduksi alat lain seperti mobil dan kapal laut. Namun, dalam konteks Indonesia, tidak adanya political will dari pemerintah dalam mengembangkan industri strategis ini, menjadikan industri pesawat terbang nasional menjadi terhenti atau tidak berkembang.

Baca juga: Perpusnas Gandeng 2 Perpustakaan Rusia, Ini Benefitnya

(CEU)

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Didin S Damanhuri, membeberkan alasan industri pesawat terbang tidak lanjut berkembang di Indonesia. Menurut dia, hal itu tak lepas dari sejarah perekonomian nasional yang sempat merasakan krisis moneter pada tahun 1997-1998 silam.

Didin menyebutkan, saat krisis moneter terjadi, Dana Moneter Internasional atau IMF menjadi pihak paling membantu negara dalam hal pemulihan perekonomian Indonesia. Namun, saat itu Indonesia tidak memiliki kedaulatan yang cukup atas penggunaan dana dari IMF.

"Kenapa industri pesawat terbang tidak berlanjut di Indonesia karena pada masa krisis moneter Indonesia tidak memiliki perekonomian yang baik, walaupun dapat bantuan dari IMF, indonesia tidak memiliki kuasa penuh dalam penggunaan dana tersebut, kondisi sedang sulit untuk memenuhi sandang ataupun pangan, sehingga industri pesawat terbang terhiraukan," kata Didin pada Kamis, 25 Juli 2024.

Pernyataan Didin disampaikan di saat memberikan penjelasannya dalam acara bedah buku bertajuk "Pengaruh Asing Dalam Kebijakan Nasional, Studi Kasus Pengembangan Industri Pesawat Terbang" di Universitas Nasional yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Hubungan Internasional pada Kamis, 25 Juli 2024.

Buku yang dibedah tersebut adalah karya Irma Indrayani sebagai hasil disertasi S-3 pada saat menempuh kuliah di Universitas Nasional.

Lebih jauh, Didin menjelaskan, bahwa sejak era reformasi hingga saat ini, industri pesawat terbang di Indonesia juga tidak terlihat berkembang.

Pasalnya, sejak BJ Habibie diangkat menjadi Presiden usai Soeharto lengser, menurut Didin, pakar keilmuan pesawat terbang secara tak langsung menjadi hilang.

Hal ini seiring dengan peralihan fokus BJ Habibie dari mengembangkan teknologi ke kebijakan lain, yakni untuk memakmurkan rakyat kembali pascakrisis moneter.

Walhasil, kata Didin, momen pengembangan industri pesawat terbang di Tanah Air menjadi terlewatkan. "Indonesia tidak hanya gagal dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, namun juga gagal dalam membangunkan kembali industri pesawat terbang pada eranya," ujarnya.

Acara diskusi bedah buku itu awalnya dibuka oleh Wakil Koordinator Program Doktoral Ilmu Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Eddy Guridno.

"Saya dan guru besar Unas lainnya telah menjadi saksi bagaimana Ibu," kata Eddy.

Adapun dalam buku yang bertajuk "Pengaruh Asing Dalam Kebijakan Nasional, Studi Kasus Pengembangan Industri Pesawat Terbang" Irma menerangkan bahkwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan sarana transportasi yang dapat mendukung sirkulasi nasional untuk kelancaran distribusi barang dan jasa maupun mobilitas orang.

Atau dengan kata lain, menurut Irma, sirkulasi nasional yang terdiri atas transportasi, komunikasi, dan informasi memiliki posisi strategis terhadap kelancaran dan kelangsungan pembangunan nasional.

Di sisi lain, pada kenyataannya industri pesawat terbang jalan di tempat pada periode usai Orde Baru. "Pada Orde Baru, pembangunan industri pesawat terbang dijalankan oleh Soeharto, yang ia dikenal sebagai sosok yang kurang mempertimbangkan saran dari para teknokrat atau para pakar dibidangnya masing-masing," kata Irma yang juga merupakan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional, seperti dikutip dari bukunya.

Kendati demikian, Irma menambahkan, pada era Soeharto, industri pesawat terbang ikut ditangani oleh BJ Habibie dan dapat mencapai puncaknya pada produksi prototype pesawat N250 di Paris Airshow pada tahun 1995.

Namun, usai Orde Baru, Indonesia mengalami krisis moneter pada 1998. Akibatnya, industri pesawat terbang tidak lagi menjadi prioritas negara karena minimnya dukungan dari berbagai pihak mulai dari kelompok elit, pemerintah, maupun para teknokrat.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Padang menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional ke-10 Forum Zakat (FOZ) pada 17-18 Juli 2024. Acara yang dihadiri oleh para pemimpin lembaga zakat dari seluruh Indonesia ini bertujuan untuk membahas perkembangan dan tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dalam sambutan yang disampaikan di Istana Wakil Presiden menekankan pentingnya penyaluran zakat yang tepat sasaran dan berbasis data yang akurat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. “Pastikan penyaluran zakat tepat sasaran dan bermanfaat dengan data yang akurat, terutama pada program pengentasan kemiskinan,” kata Wapres. Ia juga mendorong peningkatan tata kelola dan regulasi penyaluran zakat.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghofur, yang mengingatkan pentingnya pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel “Zakat adalah amanat umat dan hak mustahik. Dana ini harus digunakan sesuai dengan ketentuan Al Quran,” tegas Waryono dalam sambutannya.

Dalam Munas FOZ ke-10 ini, berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat diidentifikasi, termasuk tata kelola kelembagaan, peran signifikan lembaga zakat dalam program pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya di masa depan. Ketua Umum Forum Zakat, Bambang Suherman, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan tersebut.

Ade Abdurachman Direktur Amanah Takaful berharap Munas yang diselenggarakan tiap tiga tahun sekali ini tak hanya memilih ketua yang baru akan tetapi diharapkan mampu mengarahkan gerakan zakat dan memperkuat posisi Indonesia dalam arena zakat global.

"Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, Munas FOZ diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi zakat sebagai sumber kekuatan ekonomi inklusif bagi bangsa Indonesia" ungkap Ade.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 1 triliun. Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dana tersebut bertujuan memperkuat permodalan dalam pemenuhan modal kerja untuk penugasan pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Perumnas mengajukan PMN tunai 2025 sebesar Rp 1 triliun dengan klasifikasi PMN dalam menjalankan penugasan," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Budi memerinci penggunaan PMN akan digunakan untuk pembangunan di lahan pada area backlog, perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, dan penyelesaian persediaan yang dimiliki oleh Perumnas.

"Alokasi unit yang akan dibangun (dari PMN Rp 1 triliun) itu 3.180 unit dengan rincian 2.600 rumah tapak dan 580 rumah susun," ucap Budi.

Budi menyampaikan 3.180 unit tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Jabodetabek sebanyak 702 unit, Sumatera dengan 424 unit, Jawa Tengah dengan 814 unit, Jawa Timur sebanyak 51 unit, dan pembangunan rumah susun milenial Kemayoran sebanyak 580 unit.

Budi berharap langkah Perumnas dapat membantu mengurangi tingkat backlog yang berdasarkan data Susenas 2023 masih terjadi backlog sebesar 9,9 juta unit. "Kalau kita lihat, pertumbuhan rumah tangga baru mencapai 800 ribu per tahun. Hal ini tentu menambah jumlah backlog di Indonesia," kata Budi.

Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku siap masuk arena kontestasi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Bamsoet akan bertarung dengan beberapa kader lain untuk menjadi Ketum Partai Golkar.

"Saya masuk gelanggang untuk bertarung menjadi Golkar satu (ketum)," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Bamsoet menjelaskan lima tahun lalu, dirinya belum mendapat kesempatan masuk bursa calon ketum. Bamsoet mengaku memberikan jalan untuk Airlangga Hartarto.
"Untuk kali ini, kita berharap gelanggang dibuka, sehingga kita terjadi proses pergantian kepemimpinan secara demokratis," harap Bamsoet.

Ketua MPR ini pun mengungkap tidak hanya dirinya yang masuk bursa calon ketum. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dipastikan maju kembali, berikut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Ada pak Airlangga, ada Agus Gumiwang, ada Bahlil, mungkin ada banyak lainnya di Golkar," pungkasnya.

Bamsoet sempat mengutarakan niatnya untuk menjadi Ketum Partai Golkar. Namun, ia mengatakan langkah itu akan ditempuh melalui musyawarah nasional yang diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Golkar.

"Saya akan maju pada saatnya, ketika betul-betul Munasnya terjadi. Ya sesuai dengan periodiasasi, pilhan waktu yang ada, yang disepakati oleh seluruh stakeholder Partai Golkar," kata Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 14 Juli 2023.

(ADN)