Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan optimisme dan langkah antisipatif menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan baru. Ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan strategis dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong transisi menuju ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Lestari mengatakan bahwa kepemimpinan baru yang terpilih mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat, yang merupakan modal baik untuk langkah-langkah ke depan. Pernyataan ini disampaikan saat membuka diskusi daring bertema Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2025 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (6/11).

Lestari mengungkapkan bahwa dalam pidato perdana Presiden Prabowo (20/10) menekankan empat prioritas utama dalam pembangunan ekonomi: swasembada pangan, swasembada energi, pembenahan subsidi, dan hilirisasi. Realisasi program-program ini, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Rerie, legislator dari Dapil II Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pada akhir September lalu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 4,8% hingga 5,6% pada 2025. Optimisme ini, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, ini merupakan modal yang baik untuk menggerakkan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan.

Rerie berharap tantangan di sektor ekonomi tidak menghalangi langkah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Optimisme diperlukan dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan lupa mempersiapkan langkah antisipasi sambil terus berproses mencari solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi," ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, David Sumual, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika global seperti hasil Pemilu AS dan melambatnya perekonomian Tiongkok.

Menurutnya, dunia saat ini penuh ketidakpastian, termasuk utang AS yang mencapai 120% PDB dan konflik geopolitik di berbagai kawasan. David berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan tabungan domestik jika ingin mencapai lebih dari 5%.

"Kalau perekonomian Indonesia mau tumbuh 6%-7% harus mampu menyerap investasi asing 3-4 kali lipat lebih besar daripada tahun ini," tegas David.

David menyayangkan bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi, sementara negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia justru menerima aliran investasi asing di berbagai sektor.

David berharap bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dalam 10-15 tahun mendatang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ni Made Sukartini, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan Universitas Airlangga, menyatakan bahwa prioritas aktivitas ekonomi pemerintah berbeda dengan prioritas individu, rumah tangga, dan perusahaan.

Upaya pemerintah mencapai targetnya mendorong peningkatan belanja, menyebabkan defisit anggaran. Ni Made berharap kebijakan pengeluaran tinggi dalam 10 tahun terakhir dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga untuk memperkuat daya beli.

Ni Made menyatakan bahwa upaya pemerintahan baru untuk mencapai swasembada pangan melalui ekstensifikasi pertanian harus mempertimbangkan kapasitas masyarakat di luar Jawa dalam menanam padi. Di masa Orde Baru, ekstensifikasi pertanian di luar Jawa diawali dengan program transmigrasi dari Jawa ke daerah-daerah tersebut.

"Ada proses asimilasi budaya dalam hal menanam padi dari masyarakat Jawa ke masyarakat tujuan transmigrasi, yang merupakan bagian dari terealisasinya swasembada pangan di masa itu," ujarnya.

Jadi, tegas Ni Made, catatan untuk upaya ekstensifikasi pertanian di luar Jawa harus disiapkan terlebih dahulu tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

Shohibul Imam, Anggota Komisi XI DPR RI, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global saat ini melambat. Berdasarkan pengamatannya terhadap pidato Presiden Prabowo saat mengucapkan sumpah jabatan, Shohibul melihat optimisme dalam mewujudkan sejumlah program. Menurutnya, optimisme ini penting untuk mencapai target pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.

Shohibul juga mengamati bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru adalah ekonomi kerakyatan, dengan rencana penghapusan utang macet di sektor UMKM.

Wakil Sekretaris Dewan Pakar Partai NasDem, Sonny Y. Soeharso, menyatakan bahwa kesesuaian program andalan pemerintahan baru dengan postur anggaran yang ada sangat penting untuk kesuksesan. Menurutnya, prioritas program dan postur anggaran harus sesuai, sehingga diperlukan politik anggaran yang tepat.

Sonny berpendapat bahwa jika penanganan sektor ekonomi nasional hanya biasa saja, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai sekitar 5%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%-8%, diperlukan kebijakan, strategi, dan program kerja yang tepat.

Sonny juga menyarankan pemerintah untuk mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar global sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputy Editor In Chief CNBC Indonesia, Muchamad Ghufron menyatakan bahwa Indonesia lemah dalam menarik investor asing di sektor teknologi dan turunannya. Para calon investor mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan kemudahan investasi dan pembebasan lahan, sehingga memilih Johor, Malaysia, untuk membangun pabrik.

Ghufron menyarankan pemerintah merevisi peraturan yang menghambat investasi. Di sisi lain, kebijakan impor pemerintah terkesan sangat terbuka, terutama di sektor industri tekstil dan fashion. Ghufron menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi produk lokal.

Wartawan senior lain Saur Hutabarat menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, pemerintah harus meningkatkan investasi langsung ke dalam negeri hingga 3-4 kali lipat. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari Singapura yang memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan pengusaha lokal.

Saur menyoroti bahwa di Indonesia masih ada diskriminasi harga tiket antara wisatawan asing dan domestik, seperti di Candi Borobudur. Ia menekankan bahwa modal tidak mengenal kewarganegaraan, sehingga perlakuan yang berbeda terhadap investor asing dapat membuat mereka memilih negara lain.

(akn/ega)

Jakarta -

Pegadaian kembali menggelar The Gade Sociopreneurship Challenge (TGSC) 2024. Dibuka sejak 10 September hingga 29 Oktober 2024, acara ini menjadi wadah kompetisi bagi mahasiswa Indonesia untuk mempresentasikan ide-ide bisnis inovatif mereka sekaligus mendorong pertumbuhan kewirausahaan berkelanjutan.

TGSC 2024 juga merupakan bagian dari inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG) PT Pegadaian yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya nomor 4 dan 8, yakni Pendidikan Berkualitas dan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Kegiatan ini akan berlangsung melalui beberapa tahapan penting.

Nantinya, para ahli akan memilih 10 tim terbaik melalui proses seleksi ketat. Mereka akan mendapatkan mentoring serta bimbingan langsung dari praktisi industri dan akademisi di bidang kewirausahaan sosial. Para finalis ini kemudian akan mempresentasikan ide bisnis mereka dalam sesi pitching yang akan digelar pada November 2024.

"Melalui tantangan ini, PT Pegadaian ingin memberdayakan generasi sociopreneur berikutnya. Kami percaya bahwa ide-ide kreatif dari pemuda dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Program ini tidak hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik dan inklusif bagi Indonesia," ujar Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Foto: Pegadaian

Eka menjelaskan sejak dimulai pada tahun 2023, TGSC telah menjaring 516 peserta dari berbagai universitas di Indonesia, dengan cakupan 75 perguruan tinggi dan 46 kota/kabupaten. Proyek-proyek yang diajukan pun mencakup berbagai sektor penting, seperti kesehatan, lingkungan, dan pengembangan ekonomi, dengan lebih dari 54% proyek berfokus pada inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pegadaian juga akan menggelar Roadshow TGSC 2024 di berbagai kampus di seluruh Indonesia, termasuk di Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Airlangga. Roadshow ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menjaring lebih banyak peserta potensial dari kalangan mahasiswa.

Dalam roadshow ini, Pegadaian menggandeng berbagai narasumber yang terdiri dari sociopreneur lokal, akademisi, serta perwakilan dari Pegadaian. Mereka akan berbagi pengetahuan mengenai wirausaha sosial dan bagaimana bisnis dapat menjadi solusi atas masalah sosial yang ada di masyarakat.

Mahasiswa yang tertarik mengikuti TGSC 2024, dapat mendaftar melalui situs resmihttps://portal.gadesociopreneur.id/registeratau mengunjungi The Gade Creative Lounge yang tersebar di 20 universitas di Indonesia. Pendaftaran dibuka hingga 29 Oktober 2024, dan para peserta diharapkan mengirimkan proposal bisnis sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi laman instagram@pegadaian_iddan @tjslpegadaian.

(anl/ega)

Bisnis.com, SURABAYA — Rektor sekaligus Pimpinan Sidang Prof. Dr. Muhammad Nasih memastikan gelar doktor yang diterima Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam ujian doktor terbuka merupakan gelar yang sesungguhnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang sekaligus juga Ketua Umum Partai Demokrat itu telah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Airlangga, Surabaya.

“Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor, ini doktor beneran ya. Nggak, maksudnya bukan doktor universal studio gitu kan. Kalau ada perguruan tinggi namanya universal studio,” kata pimpinan sidang di Aula Garuda Mukti Univeritas Airlangga, Surabaya, Senin (7/10/2024).

Pimpinan sidang menyampaikan bahwa AHY diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hal dan kewajiban. Serta, kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu.

Adapun, pimpinan sidang menjelaskan bahwa AHY merupakan doktor ke-88 dari program studi pengembangan sumber daya manusia di Universitas Airlangga.

Pimpinan sidang menyampaikan bahwa gelar doktor yang diterima AHY memperhatikan segala peraturan dan wewenang yang ada pada sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga.

Lebih lanjut, pimpinan sidang memutuskan disertasi AHY diterima, sehingga putra sulung dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi pengembangan sumber daya manusia.

Menteri AHY juga dinyatakan lulus dalam waktu masa studi 3 tahun 1 bulan 2 hari dengan predikat cumlaude alias dengan pujian.

“Dan dengan demikian sekaligus karena nanti ada proses berikutnya, saudara dinyatakan sebagai doktor lulusan universitas Airlangga yang excellence with morality,” terangnya.

Pimpinan sidang menyatakan bahwa Menteri AHY lulus dengan pujian. Menurutnya, hal ini berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain prestasi yang telah dicapai dalam pendidikan seperti ketekunan, kesungguhan kerja dalam melakukan penelitian; ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan. Lalu, kemampuan dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, serta etika dan keberadaban.

Nilai cumlaude yang diterima Menteri AHY juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Doktor Tertutup yang dilaksanakan pada 12 September 2024.

Perlu diketahui, AHY mengambil disertasi berjudul Transformational Leadership And Human Resource Orchestration Towards Indonesia Emas 2045. Dia menyebut visi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud begitu saja dan perlu kerja keras bersama dari semua pihak.

"Perlu kerja keras bersama yang luar biasa, kuncinya berada di pundak para pemimpin yang transformasional, para orkestrator sumber daya manusia bangsa karena mereka yang akan mampu membangun sinergi dan kolaborasi sekaligus merobohkan tembok-tembok ego sektoral," terang Menteri AHY dalam orasi ilmiahnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Rektor sekaligus Pimpinan Sidang Prof. Dr. Muhammad Nasih memastikan gelar doktor yang diterima Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam ujian doktor terbuka merupakan gelar yang sesungguhnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang sekaligus juga Ketua Umum Partai Demokrat itu telah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Airlangga, Surabaya.

“Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor, ini doktor beneran ya. Nggak, maksudnya bukan doktor universal studio gitu kan. Kalau ada perguruan tinggi namanya universal studio,” kata pimpinan sidang di Aula Garuda Mukti Univeritas Airlangga, Surabaya, Senin (7/10/2024).

Pimpinan sidang menyampaikan bahwa AHY diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hal dan kewajiban. Serta, kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu.

Adapun, pimpinan sidang menjelaskan bahwa AHY merupakan doktor ke-88 dari program studi pengembangan sumber daya manusia di Universitas Airlangga.

Pimpinan sidang menyampaikan bahwa gelar doktor yang diterima AHY memperhatikan segala peraturan dan wewenang yang ada pada sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga.

Lebih lanjut, pimpinan sidang memutuskan disertasi AHY diterima, sehingga putra sulung dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi pengembangan sumber daya manusia.

Menteri AHY juga dinyatakan lulus dalam waktu masa studi 3 tahun 1 bulan 2 hari dengan predikat cumlaude alias dengan pujian.

“Dan dengan demikian sekaligus karena nanti ada proses berikutnya, saudara dinyatakan sebagai doktor lulusan universitas Airlangga yang excellence with morality,” terangnya.

Pimpinan sidang menyatakan bahwa Menteri AHY lulus dengan pujian. Menurutnya, hal ini berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain prestasi yang telah dicapai dalam pendidikan seperti ketekunan, kesungguhan kerja dalam melakukan penelitian; ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan. Lalu, kemampuan dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, serta etika dan keberadaban.

Nilai cumlaude yang diterima Menteri AHY juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Doktor Tertutup yang dilaksanakan pada 12 September 2024.

Perlu diketahui, AHY mengambil disertasi berjudul Transformational Leadership And Human Resource Orchestration Towards Indonesia Emas 2045. Dia menyebut visi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud begitu saja dan perlu kerja keras bersama dari semua pihak.

"Perlu kerja keras bersama yang luar biasa, kuncinya berada di pundak para pemimpin yang transformasional, para orkestrator sumber daya manusia bangsa karena mereka yang akan mampu membangun sinergi dan kolaborasi sekaligus merobohkan tembok-tembok ego sektoral," terang Menteri AHY dalam orasi ilmiahnya.

SURABAYA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) aplikasi crypto all-in-one berlisensi penuh Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) terus menjalankan komitmennya dalam edukasi aset crypto. Melalui program Pintu Talks Campus Edition, PINTU kembali hadir untuk kedua kalinya di Universitas Airlangga ( UNAIR ) untuk memberikan edukasi mengenai fundamental aset crypto .

?Pada bulan Mei lalu, kami hadir memberikan edukasi di UNAIR bersama Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI) yang membahas dasar-dasar crypto dan blockchain serta perspektif aset crypto dari sisi akuntansi. Antusias yang sangat tinggi tersebut membuat kami kembali lagi ke UNAIR untuk memberikan lagi pemahaman lebih mendalam tentang fundamental aset crypto,? ujar Community Lead PINTU, Nafila Tri Hutami.

Nafila menambahkan, ?Kami percaya edukasi harus dilakukan secara konsisten dan bertahap sehingga teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di UNAIR ini bisa mendapatkan informasi yang menyeluruh sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada aset crypto,?



Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNAIR, Aulia Thaariq Akbar menyambut positif kegiatan yang diadakan PINTU, ?Menurut saya kegiatan ini sangat insightful dan kebetulan juga saya sudah konsisten menabung di Bitcoin (BTC) sejak tahun 2023 lalu,".

"Awalnya investasi Fear of Missing Out (FOMO) juga seperti teman-teman yang lain karena melihat besarnya perkembangan dari nilai aset crypto. Untuk itu, dengan adanya kegiatan ini benar-benar menambah banyak wawasan mengenai strategi nabung aset crypto yang tepat serta apa saja fundamental aset crypto,? sambungnya.

Edukasi dan literasi mengenai aset crypto menjadi bagian yang penting di tengah pesatnya pertumbuhan investasi crypto dalam negeri. Catatan terbaru dari Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI), hingga Agustus 2024 jumlah investor crypto naik menjadi 20,9 juta. Terdapat peningkatan sebesar 400 ribu dari bulan Juli dengan jumlah investor 20,5 juta.

?Tanggung jawab terhadap edukasi akan terus kami jalankan agar peningkatan jumlah investor ini dapat sejalan dengan tumbuhnya literasi dan pemahaman yang matang mengenai aset crypto dan teknologi blockchain serta berbagai risiko yang ada. Selain itu, penyediaan platform investasi yang mudah, aman, dan terdaftar resmi juga penting untuk memastikan kegiatan investasi dapat berjalan dengan aman,? tutup Nafila.

Jakarta: Berat dan peliknya persoalan hidup, kerap menjadi pemicu bagi sebagian orang untuk mengakhiri hidupnya atau dikenal dengan bunuh diri. Keinginan untuk bunuh diri pun, menurut pakar Unair, gejalanya dapat dikenali.

Damba Bestari Sp KJ, dokter spesialis kejiwaan Universitas Airlangga (UNAIR), memberi penjelasan lebih lanjut terkait gejala ini. Menurut Damba perilaku bunuh diri ini terjadi tidak hanya pada orang yang sedang depresi saja.

Penyebab orang memiliki kecenderungan bunuh diri bisa berasal dari berbagai sebab dan faktor. ia juga menyampaikan bahwa orang yang paling rentan untuk melakukan bunuh diri adalah mereka yang memiliki riwayat bunuh diri sebelumnya.
“Jumlah kematian karena bunuh diri secara global lebih rentan terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan,” jelas Damba dalam Podcast Fakultas Kedokteran (FK) dengan tajuk Dokter Edukasi Pencegahan Ide Bunuh Diri, dikutip dari laman Unair, Sabtu, 14 September 2024.

Damba Bestari mengungkapkan, ide bunuh diri biasanya muncul pada usia belasan hingga 20 tahunan. Kendati demikian, Ia juga menjelaskan, terjadi banyak peningkatan ide bunuh diri pada orang-orang lanjut usia.

Terlebih pada mereka yang berusia di atas 75 tahun. “Pengaruh usia dalam usia bunuh diri juga dipengaruhi basic insting sebagai manusia, yakni keterhubungan dan orang di atas 75 tahun cukup kesepian dan mungkin lebih banyak teman-temannya sudah pergi dahulu atau mungkin mereka juga memiliki penyakit kronis,” ungkapnya.

Dokter spesialis kejiwaan itu juga menyampaikan, di Asia sendiri rasio kerentanan bunuh diri antara laki-laki dan perempuan tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan. ”Di Asia dan hanya di asia sendiri, rasio kerentanan laki-laki dan perempuan bunuh diri tidak terlalu beda jauh,” ungkapnya.

Riwayat Keluarga dan Genetik

Selain faktor usia dan gender, Damba juga mengungkapkan, terdapat penelitian yang menunjukkan gejala ide bunuh diri dapat muncul dari riwayat keluarga dan genetik. Memang terdapat beberapa kasus satu keluarga semua meninggal karena bunuh diri.

Namun, teori ini masih menjadi perdebatan banyak kalangan. Oleh karena itu, Damba menilai bahwa teori ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan masif. “Namun, hal ini masih menjadi perdebatan apakah itu memang genetik, secara biologis sudah terekam dalam DNA atau memang yang menurun gangguan mentalnya atau mungkin malah proses belajar, seperti bunuh diri jadi sebuah Coping Mechanism,” tegasnya.

Baca juga: Penelitian BRIN Ungkap Gen Pemicu Risiko Percobaan Bunuh Diri

(CEU)

JAKARTA, iNews.id - Mohammed Ahmed Qasim Saleh Aljunaid mahasiswa asal Yaman menjadi wisudawan terbaikS3 Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair). Dia sebelumnya juga menjadi wisudawan terbaik program S2 FKG Unair pada Desember 2020.

Aljunaid merupakan mahasiswa asing asal Yaman. Sejak menginjakkan kaki di Indonesia, dia mengalami kendala bahasa namun tak patah semangat dan terus belajar.

“Saya sempat mengikuti kelas khusus bahasa Indonesia di Pusat Bahasa Unair,” ujar Aljunaid dikutip dari laman Unair, Rabu (14/8/2024).

Bagi Aljunaid belajar bahasa Indonesia sangat menyenangkan sebab susunan gramatikal tidak jauh beda dari bahasa ibu di negaranya. Tak heran jika dalam kurun waktu 6 bulan dia sudah bisa memahami bahasa Indonesia.

“Saya juga menyukai bahasa Indonesia, karena susunan gramatikalnya tidak ribet. Kondisi itu yang memudahkan saya dalam belajar,” katanya.

Selain itu menurut Aljunaid, Indonesia merupakan negara yang kaya keberagaman budaya dan kepercayaan. Unair menjadi perguruan tinggi pilihannya untuk melanjutkan studi lantaran reputasinya di kancah dunia.

“Saya memilih Unair karena kampus ini salah satu institusi yang terbesar di dunia dan reputasinya tidak perlu diragukan lagi,” katanya.

Dosen Taiz University

Selain sebagai mahasiswa S3, Aljunaid juga seorang dosen dari Taiz University. Kondisi yang sedang berjauhan dengan keluarga, membuatnya jarang pulang ke Yaman. Bahkan beberapa perayaan seperti hari raya idul fitri, dia habiskan di Surabaya.

“Selama ini saya kurang tidur dan jarang pulang ke Yaman,” ujar Aljunaid.

Setelah merampungkan studi S3, Aljunaid akan kembali ke negara asalnya. Dia akan kembali mengabdikan diri, melanjutkan penelitian dan terus menghasilkan publikasi ilmiah.

“Setelah ini saya akan pulang ke Yaman bersama anak dan istri,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

TEMPO.CO, Jakarta - Potensi energi fosil di Indonesia –yang sering digembar-gemborkan pemerintah dalam wacana hilirisasi untuk meningkatkan perekonomian, sejauh ini menuai banyak pro dan kontra. Apalagi semakin meningkatnya konflik antara oligarki dan masyarakat yang terdampak industri pertambangan nikel semakin memunculkan berbagai penolakan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Surabaya menggelar nonton bareng (Nobar) sekaligus diskusi film dokumenter Kutukan Nikel pada Senin, 29 Juli 2024, tepatnya di kantor LBH Surabaya. Acara tersebut dipandu dua perwakilan dari LBH, Ika Putri Rahayu dan Taufiqurochim sebagai moderator serta pemantik.

Dalam pembukaannya, Ika mengungkapkan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke kendaraan yang berbahan bakar listrik.

"Caranya dengan menggenjot produksi mobil listrik. Kita tahu pemerintah akan memberikan insentif untuk membeli mobil listrik, pajak nya direndahkan, dan kemudian harganya juga tidak ada penambahan-penambahan yang signifikan seperti kita beli mobil-mobil yang masih pakai bahan bakar fosil.” kata Ika.

Ika menjelaskan jika transisi energi dengan beralih menggunakan kendaraan listrik bukanlah solusi. Tren saat ini, para pengusaha yang dulunya memulai bisnis tambang batu bara mulai beralih untuk membuka bisnis baru di tambang nikel. Para pengusaha ini memulai ekspansinya ke wilayah yang menjadi sumber nikel, seperti yang banyak ditemui di Indonesia bagian Timur.

Padahal para pengusaha batu bara ini sebelumnya telah menyebabkan banyak kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat adat ketika mereka menginvasi wilayah Kalimantan yang sebagian besar menjadi produsen batu bara terbesar. Akibatnya, banyak hutan yang akhirnya mengalami deforestasi dan berdampak kepada krisis iklim.

Berbagai kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang membuat semakin mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan di sini.

“Apakah itu sebenarnya lebih untuk kepentingan bisnis atau menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai target mereka menggunakan energi yang lebih bersih dalam artian transisi energi?” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) ini.

Tufiq sebagai pemantik dalam diskusi ini menjelaskan untuk siapa sebenarnya program hilirisasi nikel ini dilakukan.

“Sebenarnya kita berada dalam posisi dilematis, bagi yang pro akan mengatakan soal pembangunan, keberlanjutan dan seterusnya. Seolah-olah ada yang dikontradiksikan antara pembangunan dan menjaga keberlangsungan alam,” ujar pengacara LBH Surabaya.

Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan akan mengatakan jika hilirisasi nikel ini akan memiliki manfaat seperti meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, untuk membantu transisi energi dan sebagainya. Namun, itu semua tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan apalagi bagi masyarakat di sekitar area tambang.

Nyatanya memang hilirisasi ini hanya menguntungkan para pemodal dan pemilik perusahaan. Masyarakat yang akhirnya harus tergusur dan hutan yang mereka jaga selama ini hilang oleh aktivitas tambang.

“Nikel itu ya hanya untuk pebisnis saja, kalau simpelnya begitu. Faktanya tadi (dalam film) sudah terungkap kok banyak masyarakat yang menolak dan banyak masyarakat yang tergusur karena perusahaan tambang itu,” katanya.

“Ketika alam itu rusak 20 tahun lagi, tidak akan pernah ada yang namanya ekonomi atau lebih dari yang kita cita-citakan sekarang ini. Bahwa rezim hari ini atau negara hari ini bergantung pada ekonomi berbasis ekstrak yang sumbernya ada di alam-alam, tetapi kalau umpama alam itu dihabisi 20 tahun kemudian aku yakin Indonesia tidak akan bisa (lagi) bergantung pada pertumbuhan ekonomi melalui alam itu,” ujarnya.

Sejalan dengan polemik pada paparan diskusi ini, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui jika masyarakat di sekitar area tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Bahlil menyebut jika hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Meskipun begitu, Bahlil menyangkal jika hal tersebut bukan salah pemerintah. Menurutnya, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. "Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.

SAVINA RIZKY HAMIDA | HAN REVANDA PUTRA

HIDUP, kata Aristoteles, ialah pilihan yang sulit antara kesulitan dan kenikmatan. Tak banyak orang memilih jalan kesulitan saat berada di puncak kekuasaan. Melepaskan segala kenikmatan, seperti gaji, tunjangan, fasilitas, satus sosial, dan privilese lainnya sebagai pejabat.

Melepaskan segala kenikmatan, keluar dari zona nyaman (comfort zone), dan membentur tembok kekuasaan, membutuhkan mental baja seorang pejuang. Mental yang didasari prinsip bahwa kekuasaan ialah sarana untuk menciptakan kemaslahatan bangsa, bukan aji mumpung untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek.

Dalam arus pragmatisme, materialisme, hedonisme, feodalisme, dan asal bapak senang (ABS) yang terus menyala pada birokrasi, termasuk dalam dunia pendidikan nasional, sikap pemimpin yang memilih jalan 'menderita' (leiden is lijden) sangat langka. Salah satunya ialah Prof Dr dr Budi Santoso SpOG FER atau dikenal dengan sapaan Prof Bus.

Dia ditendang dari singgasananya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga oleh Rektor Unair Prof Dr Mohammad Nasih. Pencopotan itu diduga karena Prof Bus bersuara lantang menolak rencana Kementerian Kesehatan mendatangkan dokter asing untuk mengisi kekurangan dokter spesialis di Tanah Air. Ibarat tak ada angin dan tak ada hujan, pemecatan Prof Bus sontak menimbulkan keriuhan, tanda tanya publik, khususnya sivitas akademika Unair. Apa yang mendasari pemecatan Prof Bus, adakah kesalahan besar, seperti asusila, narkoba, terorisme, korupsi, atau plagiarisme? Kenapa tidak ada mekanisme surat peringatan?

Alhasil, sejumlah guru besar, termasuk mantan Rektor Unair Prof Dr dr Med Puruhito, dosen, dan dokter muda berunjuk rasa memprotes pemberhentian Prof Bus di halaman Gedung FK Unair, Kamis, 4 Juli 2024. Demikian pula ratusan karangan bunga keprihatinan atas pencopotan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) yang menjabat sebagai dekan FK Unair sejak 2020 itu menghiasi halaman FK Unair. Tulisan 'Save Prof Bus' terlihat di mana-mana.

Baca Juga:Pemecatan Dekan FK Unair Disebut Titipan Menkes, Ini Tanggapan Eks Rektor Puruhito

Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Martha Kurnia Kusumawardani berdalih bahwa pelengseran Prof Bus untuk menerapkan tata kelola kelembagaan yang lebih baik.

Walakin, pemberhentian pejabat kampus semestinya tidak perlu menimbulkan rumor atau kegaduhan apabila kembali kepada statuta kampus, peraturan dasar pengelolaan kampus. Unair yang memiliki reputasi nasional dan internasional sudah memiliki rule of the game yang terang benderang terkait hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Unair, disebutkan bahwa dekan dan wakil dekan diberhentikan apabila berakhir masa jabatannya, meninggal dunia, mengundurkan diri, sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen, sedang studi lanjut, dan/atau dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Dengan demikian, pencopotan Prof Bus yang misterius tidak sesuai dengan semangat membangun tata kelola universitas yang baik (good university governance), yakni akuntabilitas, transparansi, responsif, dan partisipasi.

Terlebih kampus yang telah berusia 70 tahun itu memiliki slogan Excellence with morality. Artinya, segenap sivitas akademika harus menjunjung tinggi nilai moral. Moralitas itu juga harus menjadi dasar Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika. Selain itu, berprinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Iklim pendidikan di perguruan tinggi harus sehat. Mustahil kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan tercipta apabila atmosfer pendidikan di kampus berkabut, mendung, bahkan gelap karena intervensi kekuasaan.

Silang pendapat soal rencana pemerintah membuka pintu bagi dokter asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebaiknya diselesaikan secara bermartabat, yakni dengan berdialog dalam panggung akademis.

Forum tersebut bisa menghadirkan sivitas akademika, pakar, dan pemerintah. Penyelesaian konflik secara beradab itu tentu dirindukan oleh kita semua, khususnya Ksatria Airlangga, sebutan untuk sivitas akademika dan alumni Unair.

Prof Bus, tetaplah menjadi guru besar yang autentik di tengah kuasa gelap dunia pendidikan tinggi, obral gelar besar-besaran untuk guru besar. Tabik!

Jakarta: Mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Puruhito harap pemecatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG.(K) dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair dibatalkan. Rektor Unair Prof Mohammad Nasih diharapkan dapat mempertimbangkan ulang keputusannya itu.

"Kami bermaksud agar seyogyanya rektor mempertimbangkan kembali pemecatan atau pemberhentian itu, mungkin harus dikembalikan lagi jabatannya," kata Puruhito dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Puruhito mengaku belum mengetahui bisa atau tidak Budi Santoso dikembalikan ke jabatannya. Dia juga berandai-andai bila masih menjabat rektor, tak mungkin memecat seseorang tanpa memenuhi syarat pemberhentian.
Kelima syarat pemberhentian itu meliputi yang bersangkutan sudah sudah selesai masa jabatannya, mengundurkan diri dengan sukarela, dan sakit atau tidak mampu lagi secara fisik melakukan tugasnya. Berikutnya, karena tugas atau belajar lanjutan dan masuk penjara.

"Saya sih enggak akan mecat gitu mungkin gitu ya, kemudian tidak mungkin menjawab soalnya ada syarat-syarat tadi yang (mestinya) dipenuhi," ucap Puruhito.

Bagi Puruhito, Budi Santoso telah membawa nama harum Unair di bidang akademik kedokteran. Budi juga dianggap membawa kemajuan Unair.

"Kami menganggap Prof Bus (Budi Santoso) sampai sekarang membawa kami Unair ke level yang cukup terkenal di dunia internasional, dan justru membawa kemajuan untuk Unair. Jadi kedokteran Unair termasuk fakultas yang sama di tempat lain, Universitas Indonesia makin moncer mgkn ada ekonomi, kalau Unair kedokterannya," ujar Puruhito.

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi Santoso beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300-an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

Budi Santoso telah membenarkan pernyataan dirinya menolak program dokter asing di Indonesia berkaitan dengan hal tersebut.

Ia meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

(ADN)

Jakarta: Mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Puruhito merespons kemungkinan pemecatan seorang pengajar di kampus bermuatan politis. Hal ini direspons saat membahas pemecatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG.(K) dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair.

"Wah itu jawaban politis ya, yang bisa jawab mungkin rumput yang bergoyang aja," kata Puruhito dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pemberhentian Budi Santoso. Alasannya disebut berkaitan dengan ranah internal Unair.

Puruhito berharap polemik pemberhentian Budi Santoso tak berdampak pada Unair. Karena, Unair telah menorehkan berbagai prestasi di kancah internasional, khususnya di bidang kedokteran.
"Menjadi keberlanjutan yang destruktif gitu, jangan sampai itu terjadi ya," ucap Puruhito.

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi Santoso beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300-an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

Budi Santoso telah membenarkan pernyataan dirinya menolak program dokter asing di Indonesia berkaitan dengan hal tersebut.

Ia meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

(ADN)

Jakarta: Mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Puruhito mengaku tak melihat lima syarat pemberhentian yang terpenuhi dari pemecatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG.(K) dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair. Sehingga, alasan pemecatan ini masih misteri.

"Lima syarat tidak kami lihat," kata Puruhito dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Kelima syarat pemberhentian itu meliputi yang bersangkutan sudah sudah selesai masa jabatannya, mengundurkan diri dengan sukarela, dan sakit atau tidak mampu lagi secara fisik melakukan tugasnya. Berikutnya, karena tugas atau belajar lanjutan dan masuk penjara.
"Kalau masuk penjara atas putusan pengadilan yang tetap (inkrah)," ucap dia.

Puruhito menambahkan sebagai eks rektor dia paham bahwa untuk memberhentikan dekan harus dengan persetujuan. Mulai dari senat hingga majelis wali amanat.

"Saya tahu kalau rektor mau memecat itu tentunya ada persetujuan dari senatnya, akademik, khusus ada majelis wali amanat atau dewan penyantun gitu ya, yang tentunya belum kami dengar, kok mendadak," ucap dia.

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi Santoso beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300-an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

Budi Santoso telah membenarkan pernyataan dirinya menolak program dokter asing di Indonesia berkaitan dengan hal tersebut.

Ia meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

(ADN)