JAKARTA, iNews.id - Khutbah Jumatuntuk pelajar bertemakan menghormati guru sangat relevan disampaikan dalam pelaksanaan shalat Jumat.

Guru merupakan sosok yang mendidik dan mengajarkan atau mentransfer ilmu pengetahuan. Mereka mengajarkan manusia untuk beriman, bertakwa, memahami baik dan buruk, berakhlak mulia, dan bertanggungjawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara. 

Berkat didikan guru, manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan Allah Swt terdapat pada orang yang berilmu. Karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk berbakti kepada guru. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi fenomena murid yang menganiaya guru hingga memerkarakannya ke masalah hukum. Padahal, seorang murid semestinya menghormati guru yang mendidiknya.

Nah, berikut ini contoh khutbah Jumat bagi pelajar tentang bagaimana seharusnya menghormati guru dilansir dari laman Lirboyo.

اَلحَمدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّلَ بَنِي آدَمَ بِالعِلمِ وَالعَمَل
أَشهَدُ أَن لَا إِلهَ إلَّا اللهُ العَليمُ الجَمَال
وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ الهَادِي إلَى دَرَجَاتِ الْعيَاْل
أللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأصحَابِهِ وَمَن تَبِعَ هُدَاهُ إِلَى يَومِ القِيَامَة
أَمَّا بَعدُ. فَيَا عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُم وَإِيَّايَ بِتَقوَى اللهِ. فَقَد فَازَ المُتَّقُونَ.  وَقَالَ تَعَالى وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah

Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Saya sebagai khatib mengajak hadirin sekalian untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah Swt berikan kepada kita, karena dengan anugerah dan karunia-Nyalah kita semua masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun peradaban yang tinggi di dunia ini. Dengan adanya pendidikan, ilmu-ilmu yang sudah terdahulu disampaikan bisa dikembangkan. Pendidikan yang berhasil akan melahirkan generasi-generasi yang berpengetahuan luas dan bertakwa. Nabi Saw. bersabda:

إِذَا أتَى عَلَيَّ يَومٌ لَا أَزْدَادُ فِيهِ عِلْمًا يُقَرِّبُنِي إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا بُورِكَ لِي فِي طُلُوعِ شَمسِ ذلِكَ اليَومِ

Artinya: Jika suatu hari mendatangiku sedangkan di hari itu ilmuku tidak membuatku dekat kepada Allah, maka aku tidak diberkahi sepanjang hari itu.”

Nabi SAW memberi tahu kepada kita bahwa tujuan akhir dari proses pendidikan adalah untuk mencapai derajat ketaqwaan. Salah satu hal yang menjadi faktor keberhasilan pendidikan adalah menghormatinya murid kepada sang guru. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Az-Zarnuji dalam kitab Ta’limal Muta’allim:شراء الكتب الأكثر مبيعًا على الإنترنت

اِعْلَمْ بِأَنَّ طَالِبَ العِلْمِ لَا يَنَالُ العِلْمَ وَلَا يَنتَفِعُ بِهِ إِلَّا بِتَعظِيمِ العِلمِ وَأَهلِهِ وَتَعْظِيمِ الأُسْتَاذِ.

Artinya: Ketahuilah bahwasannya seorang pencari ilmu tidak akan bisa memperoleh ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali dengan menghormati ilmu, ahli ilmu, maupun guru.”

Begitu berjasanya seorang guru, sampai-sampai sahabat ‘Ali mengungkapkan:

أَنَا عَبْدُ مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا وَاحِدًا إِنْ شَاءَ بَاعَ وَإنْ شَاء استَرَقَ.

“Aku adalah hamba seseorang yang mengajariku satu huruf. Jika dia mau dia menjualku, dan jika dia mau dia menjadikanku budak.”

Dengan kita mempunyai ilmu, maka kehidupan kita menjadi semakin terasa hidup. Karena ada pepatah mengatakan:

“Orang-orang berilmu akan tetap hidup dan abadi setelah wafatnya, meski tubuhnya telah berkalang debu menjadi serpihan tak berarti. Sementara orang yang tak berilmu tak ubahnya bangkai yang berjalan di atas tanah, ia dianggap hidup padahal ia telah mati.”

Allah SWT berfirman dalam Surat AL Mujadalah ayat 11. 

 يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Latin: yarfa‘illāhul-la؟īna āmanū minkum, wal-la؟īna ūtul-‘ilma darajāt(in), wallāhu bimā ta‘malūna khabīr(un). 

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Mujadalah ayat: 11).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Perwujudan berbakti kepada guru dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Rendah hati, sopan, dan menghargai guru karena guru adalah orangtua di sekolah.
Kedua, Mengucapkan salam apabila bertemu dengannya.  Ketiga, Memerhatikan dan mendengarkannya, baik di dalam maupun di luar kelas. Keempat, melaksanakan serta mematuhi perintah dan nasehatnya dengan ikhlas.

Jamaah Jumat rahimakumullah

Oleh karena begitu berharganya ilmu, maka sudah selayaknya kita menghormati guru-guru kita. Semoga dengan begitu kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Aamiin, aamiin, yaa Robbal ‘alamin.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِى القُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِى وَإِيَّاكُمْ  بِمَا فيهِ مِن آيَةٍ وَذِكرِ الحَكِيمِ. وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا  وَمِنكُم تِلَاوَتَهُ وَإنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ. وَأَقُولُ قَولِي هذَا فَاستَغفِرُوا اللهَ إنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

اَلْحَمْدُ للهِ عَلىَ إِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلىَ تَوْفِيْقِهِ وَاِمْتِنَانِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى إلىَ رِضْوَانِهِ. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كِثيْرًا

أَمَّا بَعْدُ فَياَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوااللهَ فِيْمَا أَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَثَـنَى بِمَلآ ئِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعاَلَى إِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَنْبِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلآئِكَةِ اْلمُقَرَّبِيْنَ اللّهُمَّ وَارْضَ عَنِ اْلخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِى وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اَللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ اَلاَحْيآءِ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ اللهُمَّ أَعِزَّ اْلإِسْلاَمَ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَاْلمُشْرِكِيْنَ وَانْصُرْ عِبَادَكَ اْلمُوَحِّدِيَّةَ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ اْلمُسْلِمِيْنَ وَ دَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّيْنِ وَاعْلِ كَلِمَاتِكَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اللهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ وَاْلوَبَاءَ وَالزَّلاَزِلَ وَاْلمِحَنَ وَسُوْءَ اْلفِتْنَةِ وَاْلمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَّا خآصَّةً وَسَائِرِ اْلبُلْدَانِ اْلمُسْلِمِيْنَ عآمَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ. رَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ اْلخَاسِرِيْنَ. عِبَادَاللهِ ! إِنَّ اللهَ يَأْمُرُنَا بِاْلعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيْتآءِ ذِي اْلقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ اْلفَحْشآءِ وَاْلمُنْكَرِ وَاْلبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاذْكُرُوا اللهَ اْلعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلىَ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أكبر

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Dalam era modern ini, banyak anak pelajar SMP dan SMA mencari cara untuk memanfaatkan waktu luang mereka dengan lebih produktif.

Selain mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan belajar, mereka juga mulai mempertimbangkan berbagai jenis pekerjaan paruh waktu yang dapat membantu mereka mendapatkan pengalaman berharga serta sedikit penghasilan tambahan.

Memilih pekerjaan yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka sangat penting agar mereka dapat menjalani pekerjaan tersebut dengan baik sambil tetap fokus pada pendidikan mereka.
Kita akan membahas beberapa jenis pekerjaan yang ideal untuk anak pelajar, mempertimbangkan aspek-aspek seperti fleksibilitas waktu, tingkat kesulitan, dan potensi pengembangan keterampilan, dilansir laman OCBC.

Rekomendasi pekerjaan untuk pelajar SMP dan SMA

1. Menjadi content creator

Saat ini, profesi pembuat konten semakin diminati oleh banyak orang, termasuk pelajar. Sebagai pembuat konten, seseorang harus mampu menciptakan materi yang kreatif dan menarik. Konten yang dihasilkan perlu berkualitas tinggi agar dapat menarik perhatian audiens. Content creator dapat menghasilkan pendapatan melalui monetisasi di platform seperti YouTube, TikTok, dan podcast.

2. Membuka bimbingan belajar online

Bagi pelajar yang memiliki pengetahuan mendalam dalam berbagai mata pelajaran, membuka bimbingan belajar online bisa menjadi peluang bisnis yang menarik. Pelajar dapat memanfaatkan keahlian mereka dengan menawarkan jasa bimbingan secara virtual. Alternatif lainnya, mereka juga dapat bergabung dengan platform bimbingan online yang sudah ada dan memilih mata pelajaran yang mereka kuasai untuk diajarkan.

Baca juga: Mahasiswa, Ini 10 Kerja Freelance untuk Tambah Uang Saku

3. Menjadi freelancer

Pelajar dapat menjajal karier sebagai freelancer berkat fleksibilitas waktu dan lokasi yang ditawarkan. Freelancer sering kali terkait dengan bidang kreatif, seperti desain grafis, fotografi, dan penyuntingan video. Freelancer ini merupakan salah satu opsi bisnis online yang ideal untuk pelajar tanpa memerlukan modal besar, cukup dengan memanfaatkan platform seperti Upwork, Fiverr, dan College Recruiter.

4. Menjadi affiliate marketer

Sebagai pilihan usaha online untuk pelajar, bergabung dengan program affiliate marketer bisa menjadi opsi menarik. Affiliate marketer bertanggung jawab untuk mempromosikan produk melalui berbagai platform media sosial. Setiap kali produk yang dipromosikan berhasil terjual, kamu akan menerima komisi. Oleh karena itu, semakin banyak produk yang berhasil terjual, semakin besar pula komisi yang dapat diperoleh.

5. Menjadi dropshipper

Sebagai dropshipper, kamu dapat menjual produk dari pemasok tanpa harus menangani pengiriman atau menyimpan stok barang. Ini menjadikannya sebagai salah satu opsi bisnis online yang cocok untuk pelajar karena tidak memerlukan modal besar. Namun, untuk meningkatkan pendapatan, penting untuk memastikan promosi dan penjualan dilakukan melalui platform online yang efektif.

Baca juga: Dunia Kerja Keras, Gen Z Wajib Tahu 3 Hal Ini

6. Menjadi influencer media sosial

Menjadi influencer di media sosial adalah pilihan bisnis online yang sedang populer di kalangan pelajar. Tugas seorang influencer adalah memanfaatkan pengaruh mereka untuk mempromosikan produk kepada pengikut di media sosial. Untuk berhasil, penting untuk memiliki strategi promosi yang menarik dan membangun citra diri yang positif.

7. Menjual barang preloved

Salah satu peluang bisnis online untuk pelajar adalah memulai usaha penjualan barang preloved. Kamu dapat menghasilkan uang dengan menjual barang-barang yang tidak terpakai namun masih dalam kondisi baik. Biasanya, barang yang dijual mencakup pakaian, buku, perabot rumah, hingga perangkat elektronik.

8. Menjadi streamer

Menjadi streamer adalah peluang bisnis online yang populer di kalangan pelajar. Seorang streamer menyajikan konten langsung, seperti bermain game atau bernyanyi, dan harus memiliki keterampilan menarik perhatian. Pendapatan diperoleh dari likes, hadiah stiker, dan koi.

9. Menjual kerajinan tangan

Menjual kerajinan tangan adalah bisnis online yang cocok untuk pelajar. Jika Anda mahir dalam membuat barang handmade seperti sulaman atau tenunan, hasil karya tersebut bisa dijual dengan harga yang relatif tinggi. Pastikan kualitas produk kamu tetap terjaga.

Berbagai peluang bisnis online dapat menjadi solusi ideal bagi pelajar SMP dan SMA untuk memanfaatkan waktu luang mereka dengan cara yang produktif. Memilih usaha yang tepat tidak hanya dapat membantu mereka mendapatkan pengalaman berharga tetapi juga memberikan tambahan penghasilan sambil tetap fokus pada pendidikan. (Nanda Sabrina Khumairoh)

(AHL)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menyoroti aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Ia khawatir beleid tersebut dapat berpotensi menimbulkan persepsi ‘pelegalan’ terhadap aktivitas seks bebas atau seks di luar nikah.

Aturan soal penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aturan ini terkait dengan upaya kesehatan reproduksi yang salah satunya melalui upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup.

“Pelaksanaan aturan tentang kesehatan reproduksi remaja harus dipastikan jangan menjadi pintu bagi seks bebas di kalangan remaja,” kata Luqman dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Rabu (7/8/2024).

Luqman menggarisbawahi makna penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja dapat menciptakan persepsi salah mengenai seksualitas di usia remaja.

"Dengan adanya akses langsung ke alat kontrasepsi, ada risiko bahwa remaja akan menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang dapat diatasi dengan mekanisme teknis semata, tanpa memperhatikan aspek emosional, moral, dan sosial yang penting,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.

Luqman juga mengamati Indonesia saat ini menghadapi banyaknya isu tentang reproduksi remaja. Mulai dari kehamilan usia dini, fenomena seks di luar nikah, hingga pernikahan anak. Hanya saja, Luqman menilai seharusnya aturan dibuat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi aspek penting bagi masyarakat Indonesia.

“Program ini harus memastikan bahwa remaja memahami bukan hanya mekanisme teknis dari kontrasepsi, tetapi juga risiko dan konsekuensi jangka panjang dari perilaku seksual prematur,” ujar Luqman.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menanggapi kontroversi soal penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 terkait pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut dia, lebih baik memberikan edukasi untuk perlindungan kepada remaja terkait seksualitas dan kesehatan ketimbang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Dia menjelaskan, seharusnya pemerintah memperkuat edukasi kesehatan reproduksi.

"Jadi daripada membagikan alat kontrasepsi itu lebih baik edukasi kesehatan reproduksi pada remaja. Itu harus kita perkuat menurut saya. Itu yang menjadi PR kita," ujar Tri saat dihubungi Republika, Rabu (7/8/2024).

Dia mengatakan, rendahnya pengetahuan anak-anak dan remaja tentang hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) saat ini menjadi salah satu problem terbesar di Indonesia. Karena itu, menurut dia, sekolah dan keluarga berperan penting untuk melakukan edukasi tentang masalah ini kepada mereka.

"Mungkin di kelompok-kelompok pengajian kita untuk anak-anak remaja itu tuh juga jarang sekali. Justru bicara tentang HKSR itu seringkali dianggap tabu. Justru dianggap mengajarkan seks bebas. Itu akarnya sebenarnya," ucap Tri.

Selain itu, menurut dia, program-program pemerintah untuk edukasi terkait HKSR itu juga tidak kontinyu. Sehingga, anak-anak dan remaja di Indonesia pun mencari informasi soal itu di media sosial, yang belum tentu mereka akan mendapatkan pengetahuan komprehensif. "Jadi itu beberapa hal yang membuat rendahnya pengetahuan anak dan remaja terkait HKSR," kata Tri.

"Banyaknya kasus Kehamilan tidak diinginkan (KTD), banyaknya kasus kekerasan seksual, Banyaknya kasus perkawinan anak itu kan muaranya pada lemahnya atau rendahnya edukasi HKSR untuk remaja ini," jelas dia.

Karena itu, menurut dia, seharusnya yang lebih ditekankan dan diformalkan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah tentang penguatan edukasi reproduksi kesehatan. Dia pun meminta kepada masyarakat Indonesia agar tidak terjebak dalam kontroversi soal penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja tersebut.

"Jangan sampai publik kita itu hanya terjebak pada kontroversi itu, karena kita justru sekarang ini kita perlu segera mengedukasi. Energi kita jangan habis karena itu," jelas Tri.

Dia menambahkan, semua kementerian/lembaga terkait harus segera melakukan edukasi soal HKSR ini untuk anak-anak dan remaja. Bahkan, sekolah-sekolah juga harus melakukan hal yang sama.

"Karena, dimana mau bicara tentang Indonesia Emas 2045, sementara angka perkawinan anak masih tinggi, kekerasan seksual tinggi angkanya," kata Tri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk menyediakan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah terus menuai sorotan. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti mengkritik kebijakan itu karena dinilainya melanggar aturan perundang-undangan.

Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019. Ini berkenaan dengan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hingga kini masih berlaku.

Menurut Abdul Mu'ti, pernyataan Kemenkes RI sejauh ini bertentangan dengan aturan legal di Indonesia. Sebab, ada batas minimal usia pernikahan dalam UU Perkawinan maupun terkait UU 16/2019.

"Pernyataan juru bicara Kemenkes tentang alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah menikah itu bertentangan dengan UU Perkawinan. Batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Remaja adalah mereka yang berusia di bawah 19 tahun," kata Sekum PP Muhammadiyah melalui akun X-nya, Rabu (7/8/2024).

Ia pun mengimbau pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Bila tidak demikian, kebijakan bagi-bagi alat kontrasepsi, semisal kondom, untuk kalangan remaja berpotensi pada sikap permisif pada seks bebas. Sekalipun yang menerima itu sudah menikah, lanjut Sekum PP Muhammadiyah, kekhawatiran itu tetap ada.

"Jangan sampai kepedulian akan kesehatan reproduksi merusak kesehatan mental dan moral masyarakat, khususnya remaja. Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja berpotensi menimbulkan terjadinya seks bebas di kalangan masyarakat," tegas Abdul Mu'ti.

Izin atau dispensasi perkawinan di bawah 19 tahun memang dimungkinkan bagi mereka yang sudah hamil di luar ikatan pernikahan yang sah atau kehamilan yang tidak dikehendaki. Menurut Abdul Mu'ti, pemerintah semestinya berfokus pada penguatan pendidikan dan moral para remaja, bukan program bagi-bagi kondom. Di samping itu, dalam pelaksanaannya penyediaan alat kontrasepsi juga akan sulit dikontrol.

Sebelumnya, Kemenkes RI mengklarifikasi terkait pasal tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah. Ini menyusul terbitnya PP 28/2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Juru Bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril MPH menjelaskan, edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.

“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

“Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil,” lanjut Syahril.

Jakarta: Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menilai penyusunan norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak jelas. Ketentuan tersebut memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja paling sedikit di antaranya menyediakan alat kontrasepsi.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut “cukup jelas," ujar Tholabi dalam keteranagn tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 7 Agustus 2024.

Tholabi mengatakan norma tersebut akan menimbulkan tafsir beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal, di sisi yang lain, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.
“Pendidikan seks bagi anak sekolah dan remaja merupakan hal yang penting. Tetapi menyediakan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja satu bagian yang tidak pada tempatnya,” tutur Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Tholabi menuturkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opprtunity, Cacapity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” sebut Tholabi.

Tholabi meminta kementerian dan lembaga terkait memberi penjelasan atas norma yang menimbulkan polemik tersebut. Dia juga menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ujar Tholabi.

Baca juga: Menkes Tegaskan Alat Kontrasepsi untuk Remaja yang Nikah Dini

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko buka suara mengenai aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang belum lama ini diteken Presiden Joko Widodo.

Dia mengakui, pro dan kontra yang muncul atas aturan itu adalah hal yang wajar.

Penyediaan alat kontrasepsi dalam aturan turunan itu pun akan membuat perbedaan pandangan dari sisi kesehatan maupun agama.

"Ya memang kan ada pandangan pasti terjadi kontra ya karena satu pandangan dari sisi kesehatan, satu dari sisi etik atau agama. Pasti selama itu tidak akan ketemu," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Kendati begitu, Moeldoko menyampaikan, perlu ada jalan tengah untuk masalah tersebut.

Oleh karenanya, PP 28/2024 yang baru diterbitkan itu turut mengatur kontrasepsi untuk remaja sesuai sebagai solusinya.

"Tapi kan pasti ada jalan tengah. Ya harus ada solusinya, dong," ucapnya.

Sebagai informasi, penyediaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 103 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berdasarkan ayat tersebut, salah satu bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan, penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang menikah dini.

"Bukan (untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah), tetapi kontrasepsi untuk PUS (pasangan usia subur)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah usia muda belum siap sepenuhnya untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Kan banyak anak usia 12 (tahun) atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

Nadia menjelaskan, pasal-pasal dalam PP Kesehatan tidak bisa dimaknai secara terpisah sehingga ia meminta semua pihak untuk memaknai secara lebih komprehensif.

Dia bilang, rincian pasal-pasal itu pun akan diatur lebih jelas melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

"Itu pelayanan kespro berdasarkan siklus kehidupan, jadi merupakan suatu layanan komprehensif dan pasal-pasal dibaca tidak dipisahkan," jelas Nadia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e menimbulkan polemik. Ketentuan tersebut memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja paling sedikit di antaranya menyediakan alat kontrasepsi. Poin ini yang menjadi pemicu polemik di publik.

Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Jakarta Prof Ahmad Tholabi Kharlie mempertanyakan norma yang memberi amanat penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Menurut dia, norma tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang salah di publik.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut “cukup jelas," kata Tholabi dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Menurut dia, norma tersebut akan menimbulkan tafsir yang beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal di sisi yang lain, kata Tholabi, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Padahal, kata Tholabi, dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opprtunity, Cacapity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” sebut Tholabi.

Tholabi menyerukan kementerian dan lembaga terkait dapat memberi penjelasan di tengah publik atas norma yang menimbulkan polemik. Bahkan, Tholabi menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ucap Tholabi.

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menentang penyediaan alat kontrasepsi di sekolah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemeritah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan di Pasal 103 Ayat (4) butir e, yaitu penyediaan alat kontrasepsi.

“Daripada kontradiktif dengan tatanan sosial di sekolah dan juga merusak moralitas anak-anak, sebaiknya aturan ini dicabut dan didiskusikan kembali dengan melibatkan partisipasi yang lebih luas,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dia menuturkan saat ini Indonesia sedang menghadapi kondisi darurat pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak. Data National Centre for Missing Exploited Children (NCMEC) mencatat kasus konten pornografi pada anak di Indonesia merupakan yang terbanyak keempat di dunia dan peringkat dua skala Asia Tenggara.
“Di tengah situasi yang semacam ini, mestinya pemerintah perlu memperkuat pendidikan seksual dan juga pengembangan penyuluhan kesehatan reproduksi pada anak di sekolah, daripada penyediaan alat kontrasepsi,” tegas Ubaid.

Terkait polemik ini, JPPI mendesak PP Nomor 28 Tahun 2024 dicabut karena merusak masa depan anak. Ubaid menilai peraturan ini jelas merusak masa depan anak-anak Indonesia.

"Jika dipaksakan, mereka kian akan terpapar kekerasan seksual dan juga pornografi di lembaga pendidikan. Selain itu, aturan ini juga dibuat diam-diam dan tidak melibatkan publik secara luas. Padahal, beleid ini sangat terkait hajat hidup orang banyak, terutama orang tua dan anak-anak usia sekolah," ujar Ubaid.

JPPI juga menolak penyediaan alat kontrasepsi pada anak di sekolah. Ubaid mengatakan yang dibutuhkan siswa adalah edukasi pendidikan kesehatan reproduksi, bukan kebutuhan alat kontrasepsi.

"Penyediaan alat kontrasepsi yang salah tempat, berakibat pada banyaknya kasus penyalahgunaan alat kontrasepsi pada anak yang berujung pada jebakan kasus kekerasan pada anak," ujar dia.

JPPI juga mendorong penguatan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Anak usia sekolah harus fokus pada proses pendidikan reproduksi di sekolah, bukan malah melakukan kegiatan aktif penggunaan alat kontrasepsi.

Sebab, anak usia sekolah belum dianggap sah untuk memberikan persetujuan seksual (age of consent). Ubaid menuturkan age of consent harus mengikuti usia sah menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yaitu 19 tahun.

"Jadi, penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah harus ditolak karena lebih banyak mengundang bahaya, bahkan tidak ada manfaatnya,” tegas Ubaid.

Baca juga: Bisa Jadi Bumerang, Penyediaan Alat Kontrasepsi Remaja Harus Hati-hati

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan menuai kritik tajam. PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Kesehatan itu dinilai mengandung pasal yang berpotensi menimbulkan penafsiran hukum liar.

Dalam Pasal 103 mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja pada Ayat (4) butir e menyebutkan tengang penyediaan alat kontrasepsi. Klausul utuh dalam satu pasal ini dapat menimbulkan anggapan masyarakat bahwa alih-alih ingin mengeliminasi penyebaran HIV AIDS, pemerintah malah seakan melegitimasi hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja.

Terlebih lagi, berdasarkan isi dari dokumen PP tersebut, bagian “penyediaan alat kontrasepsi” dalam konteks usia sekolah dan remaja tidak dijelaskan lebih lanjut.

"Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) DKI Jakarta, meminta kepada Pemerintah untuk merevisi beberapa klausul pasal yang bias dan liar ini," kata Ketua LP Ma'arif NU DKI Jakarta, Sudarto kepada Republika, Selasa (6/8/2024).

Tidak hanya pada pasal 103 (2) e, LP Ma'arif NU DKI Jakarta juga keberatan dengan klausul pasal di 104 (2) b, tentang memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggung jawab.

"Klausul ini juga harus dipertegas makna seksual yang sehat itu ditujukan kepada siapa?" ujar Sudarto.

Kalaupun pasal bermasalah itu ditujukan kepada remaja yang sudah menikah, maka menurut Sudarto klausul pada pasal tersebut harus dipertegas. Sudarto menyarankannya lebih baik dihilangkan. Hal ini sebagaimana PP Kesehatan yang sudah ada sebelumnya, PP Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi yang mengatur pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Pasal 11 dan Pasal 12.

"Namun, tidak ada yang menyebutkan penyediaan pelayanan kontrasepsi terhadap remaja," ujar Sudarto.

Selain itu, Sudarto mengingatkan Indonesia merupakan negara yang lekat terhadap nilai-nilai agama dan budaya ketimuran yang mengakar sejak lama.

"Seyogyanya pemerintah harus lebih hati-hati dalam merancang sebuah Peraturan agar maksud dan tujuan yang baik tidak terganjal hanya karena salah merumuskan klausul pasal pada peraturan," ujar Sudarto.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan dalam Pasal 103, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi (a) deteksi dini penyakit atau skrining, (b) pengobatan, (c) rehabilitasi, (d) konseling, dan (e) penyediaan alat kontrasepsi.

Poin (e) yakni penyediaan alat kontrasepsi menjadi kontroversi. Hal ini juga yang menjadi alasan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis mengusulkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 direvisi atau dicabut.

"Revisi atau cabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 karena tidak sesuai dengan Pancasila dan agama," kata Kiai Cholil kepada Republika, Selasa (6/8/2024)

Menurut Kiai Cholil, menyediakan alat kontrasepsi itu berarti boleh seks bebas dan hanya menekan penularan penyakit menular menurut medis. Tapi itu abai menurut agama.

Ia menegaskan, semua agama melarang berzina, begitu ruh sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab tidak ada agama yang memperbolehkan seks bebas.

"Akhir-akhir ini terasa banyak kebijakan publik dari pemerintah yang minim melibatkan partisipasi publik dan acap kali mengusik keimanan dan keagamaan umat," ujar Kiai Cholil.

Sebelumnya, diberitakan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai kebablasan. Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dalam derajat tertentu bisa dimaknai sebagai “lampu hijau” dari negara untuk terjadinya pergaulan bebas di kalangan peserta didik.

“Kami menilai pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar sebagai bentuk kebijakan yang sama sekali tidak bijak. Dengan menyediakan alat kontrasepsi seakan memberikan restu bagi pelajar kita untuk berhubungan bebas. Padahal di satu sisi kita ingin sebisa mungkin mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah bagi pelajar kita,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Senin (5/8/2024).

Huda memahami PP 28/2024 terutama pada Pasal 103 tentang kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja bertujuan untuk melindungi pelajar dari tindakan yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Dalam pasal tersebut disebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

“Hanya saja agak mengganjal saat dalam poin pelayanan kesehatan reproduksi salah satunya ada penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar,” ujar Huda.

Huda mempertanyakan kualifikasi atau persyaratan tentang pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar ini. Kapan waktu diberikan, dalam kondisi apa, atau siapa yang berhak memberikan alat kontrasepsi ini.

“Jadi ini pemerintah perlu menjelaskan kepada publik terkait urgensi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar beserta teknis bagaimana pemberian alat kontrasepsi tersebut. Kami khawatir terjadi penyalahgunaan yang malah mendorong para pelajar untuk terjebak dalam hubungan bebas,” katanya.

Politikus PKB ini menyarankan agar upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja ditekankan pada upaya preventif dengan memberikan informasi serta edukasi bahaya seks bebas. Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud Ristek bisa bekerja sama menyusun satu modul bersama sebagai acuan pemberian informasi serta edukasi bahaya seks bebas tersebut.

“Yang paling penting dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi anak usia sekolah dan remaja adalah menjauhkan mereka dari pergaulan bebas baik antar lawan maupun sesama jenis. Jadi informasi dan edukasi yang diberikan baik melalui kegiatan intra maupun ekstrakurikuler harus diarahkan ke ikhitiar tersebut,” ujar Huda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Nomor 17/2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi dinilai kebablasan. Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dalam derajat tertentu bisa dimaknai sebagai “lampu hijau” dari negara untuk terjadinya pergaulan bebas di kalangan peserta didik.

“Kami menilai pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar sebagai bentuk kebijakan yang sama sekali tidak bijak. Dengan menyediakan alat kontrasepsi seakan memberikan restu bagi pelajar kita untuk berhubungan bebas. Padahal di satu sisi kita ingin sebisa mungkin mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah bagi pelajar kita,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).

Huda memahami PP 28/2024 terutama pada pasal 103 tentang kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja bertujuan untuk melindungi pelajar dari tindakan yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Dalam pasal tersebut disebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

“Hanya saja agak mengganjal saat dalam poin pelayanan kesehatan reproduksi salah satunya dalam ada penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar,” katanya.

Huda mempertanyakan kualifikasi atau persyaratan tentang pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar ini. Kapan waktu diberikan, dalam kondisi apa, atau siapa yang berhak memberikan alat kontrasepsi ini.

“Jadi ini pemerintah perlu menjelaskan kepada publik terkait urgensi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar beserta teknis bagaimana pemberian alat kontrasepsi tersebut. Kami khawatir terjadi penyalahgunaan yang malah mendorong para pelajar untuk terjebak dalam hubungan bebas,” katanya.

Politikus PKB ini menyarankan agar upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja ditekankan pada upaya preventif dengan memberikan informasi serta edukasi bahaya seks bebas. Kementerian Kesehatan dan Kemendikbudristek bisa bekerja sama menyusun satu modul bersama sebagai acuan pemberian informasi serta edukasi bahaya seks bebas tersebut.

“Yang paling penting dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi anak usia sekolah dan remaja adalah menjauhkan mereka dari pergaulan bebas baik antar lawan maupun sesama jenis. Jadi informasi dan edukasi yang diberikan baik melalui kegiatan intra maupun ekstrakurikuler harus diarahkan ke ikhitiar tersebut,” ujar Huda.