JAKARTA - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ), Maman Abdurrahman mengungkapkan, pemerintah akan menargetkan nilai penghapusan utang UMKM mencapai Rp10 triliun untuk satu juta orang pelaku usaha kecil di sektor perkebunan, pertanian dan perikanan.

Maman menjelaskan, kebijakan yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan orang, kurang lebih nanti ada (hutangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," terang Maman di kompleks istana negara, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, proses pembebasan utang tersebut, diungkapkan Maman, bukan melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dia mengatakan, mekanisme yang dilakukan tidak melalui bank, namun hanya berupa penghapusan utang piutang di Bank Himbara saja.

"Dan itu nanti proses mekanismenya tidak melalui bank, jadi ini tidak ada sama sekali melalui APBN. Kita itu penghapusan bukan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank," terang Maman.

Lebih lanjut, Maman mengatakan PP tersebut diteken agar bank memiliki legitimasi hukum untuk menghapus utang piutang bagi UMKM sektor pertanian, perkebunan dan pertanian. "Jadi PP ini dibuat, agar pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus," terang Maman.

"Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar dalam penghapusbukuan di bank masing-masing, ini yang mau coba kita pulihkan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM bisa sehat lagi. Bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," tutur Maman.

Jakarta: Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan agar pembiayaan atau kredit tidak lagi diberikan kepada individu-individu secara langsung, tetapi harus melalui koperasi. Itu disampaikan Ferry merespons rencana kebijakan penghapusan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ferry mengatakan wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan ini akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga ke depan mereka dapat kembali produktif.

Baca juga: Himbara Siap Hapus Utang Pelaku UMKM?

Ferry juga menekankan program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik. Artinya, tidak semua petani, nelayan, dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman. Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.
"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry dikutip dari Antara, Kamis, 31 Oktober 2024.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM menjadi langkah nyata pemerintah untuk lebih peduli terhadap rakyat kecil.

"Kami harapkan program ini bisa dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan, jadi jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen," kata Sadar.

Disalurkan melalui koperasi

Namun, Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan, dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan harus diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi.

Ini diperlukan untuk mencegah terjadinya moral hazard, di mana penerima manfaat dari program penghapusan utang sebelumnya mungkin akan mengulangi perilaku yang sama dan kembali menunggak pembayaran.

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang kredit macet sedikitnya enam juta petani, nelayan, hingga UMKM di perbankan, melalui penerbitan Peraturan Presiden soal pemutihan utang. Pemutihan utang diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan dan UMKM kepada pembiayaan perbankan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) 2019–2024 Teten Masduki secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (21/10/2024).

Hal tersebut ditandai dengan serah terima jabatan dan pisah sambut yang dihadiri oleh Teten dan Budi Arie di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta pada hari ini. Serah terima jabatan tersebut dilakukan secara langsung setelah Kepala Negara secara resmi melantik Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya, saya yakin semua yang saya lakukan bisa diteruskan oleh beliau. Saya mengucapkan selamat ke Budi Arie, saya harap bapak bisa bekerja sebaik-baiknya untuk ekonomi rakyat Indonesia," kata Teten dalam sambutannya.

Di sisi lain, Budi Arie mengaku akan melakukan beberapa hal untuk Kementerian Koperasi, termasuk melakukan digitalisasi koperasi hingga rebranding koperasi. Dia juga berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang berkoperasi.

Terlebih saat ini baru sekitar 27 orang yang tergabung dalam koperasi atau kurang dari 10% masyarakat. Padahal di Amerika, sudah sekitar 125 juta warganya berkoperasi. Untuk mencapai hal tersebut dia juga menekakan pentingnya kerja sama antar seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Kementerian Koperasi.

Budi juga menyinggung percakapannya dengan Presiden Prabowo sebelumnya akhirnya mengemban tugas sebagai Menteri Koperasi.

"Presiden Prabowo bicara kepada saya, ini [koperasi] warisan kakek saya Margono Djojohadikoesoemo, ayah saya Soemitro Djojohadikoesoemo. Jadi bisa dibayangkan Kementerian Koperasi ini passion harusnya bisa besar. Karena itu enggak akan teori yang penting action termasuk semua relawan semua bikin koperasi karena target saya harus dua kali lipat orang indonesia yang berkoperasi," katanya.

Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkominfo) sejak 17 Juli 2023. Dia menggantikan Johnny G Plate yang terlibat kasus korupsi.

Dia sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak 2019. Budi Arie pernah menjadi pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Joko Widodo pada 2014 lalu.

Perbesar

Jakarta -

Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meniadakan nomenklatur Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebagian tugas Kemenko Marves yang mengkoordinasikan bidang energi, investasi, dan pariwisata akan beralih di bawah kementeriannya.

"Alhamdulillah dapat amanat yang berat jadi kita perlu bekerja lebih keras. Apalagi ada perubahan konsentrasi dari kantor Kemenko karena saat ini energi, investasi juga masuk di bawah Kemenko (Perekonomian) dan pariwisata," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian tugas Airlangga saat ini bertambah mengkoordinasikan pengumpulan devisa hingga peningkatan investasi di Indonesia.

"Pesannya jelas harus mengumpulkan devisa, harus meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," tuturnya.

Perubahan itu akan membuat pergantian cakupan koordinasi di Kemenko Perekonomian sebagaimana dulu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa Kemenko Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

(aid/ara)

Jakarta -

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah membubarkan 82.000 koperasi sepanjang 2014 sampai 2019. Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan pada 2014 koperasi aktif yang tercatat sebanyak 209.000.

"Sekarang 130.119 unit koperasi aktif. Artinya dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada tahap periode 2014-2019 kita melalukan pembubaran 82.000 koperasi," kata Ahmad dalam konferensi pers, di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Setelah pembubaran, jumlah koperasi aktif hingga 2019 tinggal 127.000. Kemudian terjadi kenaikan jumlah koperasi hingga 2024 mencapai 130.119.

"Yang tidak aktif sudah kita bubarkan pada 2019-2024 sehingga jumlah koperasi 127.000. Hari ini tinggal 130.000. Artinya jumlah koperasi lima tahun terakhir terjadi peningkatan," jelasnya.

Menurut Ahmad, selama KemenkopUKM membubarkan koperasi puluhan ribu itu, tidak ada yang protes.

"Artinya yang dibubarkan benar-benar mati. Pada waktu itu, koperasi tercatat tidak berbadan hukum, sebagai koperasi tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap yang masih aktif atau tidak aktif," pungkasnya.

(ada/ara)

KOMPAS.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memboyong sejumlah pelaku ekspor yang dibina, termasuk 11 usaha kecil dan menengah (UKM), debitur, serta Desa Devisa dalam pameran dagang internasional, Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 Tahun 2024.

Partisipasi tersebut merupakan langkah LPEI untuk mendorong pelaku usaha agar dapat meningkatkan kelas dan menembus pasar global. TEI ke-39 sendiri diadakan mulai Rabu (9/10/2024) sampai Sabtu (12/10/2024) di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pelaku ekspor yang dipilih LPEI pun menekankan prinsip pemberdayaan perempuan, serta berorientasi pada lingkungan dan keberlanjutan.

Sebagai special mission vehicle dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), LPEI dalam acara ini bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Lembaga National Single Window (LNSW), berkolaborasi di booth KemenkeuSatu untuk mendukung akses pasar bagi pelaku ekspor agar produk mereka dapat bersaing di pasar global.

Pelaku usaha mitra LPEI menampilkan berbagai produk, seperti rempah-rempah, makanan-minuman, kerajinan, dan furnitur ditampilkan kepada para pembeli dari luar negeri.

Pengunjung dan eksportir juga dapat berkonsultasi langsung mengenai produk dan layanan LPEI, seperti pembiayaan ekspor, asuransi dan penjaminan ekspor, serta jasa konsultasi.

Kepala Divisi SME & Advisory Services LPEI Maria Sidabutar mengatakan bahwa pelaku usaha yang berorientasi ekspor dapat memanfaatkan ekosistem ekspor yang disediakan LPEI melalui produk dan jasanya.

"Di booth KemenkeuSatu, pengunjung dapat langsung berkonsultasi mengenai berbagai kendala ekspor dengan petugas Bea Cukai dan LNSW yang hadir," ucapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (9/10/2024).

Maria juga menekankan bahwa LPEI merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang secara aktif mendukung upaya peningkatan ekspor nasional, termasuk melalui program Jasa Konsultasi.

Sejak 2020 hingga Juni 2024, LPEI telah melahirkan lebih dari 900 eksportir baru dengan komoditas unggulan seperti makanan dan minuman, dekorasi rumah, serta fashion.

Sebelas pelaku usaha binaan LPEI

Seperti diketahui, LPEI menghadirkan 11 pelaku usaha dalam pameran TEI ke-39, yang terdiri dari berbagai inovatif dan berkelanjutan.

Pertama, Hugo Inovasi. Sebagai eksportir dan produsen gula kelapa, UKM ini bermitra dengan lebih dari 1.000 petani untuk meningkatkan kualitas gula kelapa berorientasi ekspor.

Hugo Inovasi juga fokus pada kesejahteraan petani melalui program dan pelatihan seperti pembuatan pupuk organik.

Kedua, Sumber Banyu Biru. Eksportir terkemuka dalam produk kehutanan non-kayu, seperti Oleo Pine Resin dan Terpentin. Mereka mendukung peningkatan taraf hidup petani Indonesia dengan proses produksi yang ramah lingkungan.

Ketiga, Nusantara Segar Global (Java Fresh). Bagian dari SMETA-Sedex Ethical Trade Organization, mereka fokus pada pemberdayaan perempuan, yang mencakup 70 persen tenaga kerja mereka. Produk unggulan mereka termasuk manggis dan kelapa.

Keempat, Haldin Pacific Semesta. Produsen produk organik yang mengubah bahan alami menjadi makanan dan produk kesehatan, berkomitmen pada inisiatif nol emisi.

Kelima, Kelompok Tani (Poktan) Mulyo. Mengelola perkebunan kakao di Jawa Timur (Jatim), UKM ini berkomitmen untuk mendukung petani lokal dan menjaga lingkungan.

Keenam, PT Karya Nusa Raya yang memproduksi kerajinan tangan dari bahan alami, menawarkan produk dekorasi rumah yang aman dan ramah lingkungan.

Ketujuh, CV Kurnia Abadi. UKM ini mengolah kekayaan alam dari sayur, buah, dan umbi-umbian hasil panen petani lokal menjadi produk bernilai tinggi.

Kedelapan, Sabila Multi Kreasindo, yang memproduksi kerajinan dekorasi rumah dari limbah kulit kerang, meningkatkan nilai ekspor.

Kesembilan, Kaula Food Indonesia. UKM ini menawarkan solusi pangan berkelanjutan dengan produk lokal, memberdayakan masyarakat sekitar.

Kesepuluh, Lili Trisada Group yang memproduksi bumbu rendang berkualitas ekspor dan memberdayakan petani lokal.

Terakhir, Temon Argo Lestari sebagai produsen gula aren berkualitas tinggi, yang berfokus pada pemberdayaan petani lokal dan praktik ramah lingkungan

KOMPAS.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memboyong sejumlah pelaku ekspor yang dibina, termasuk 11 usaha kecil dan menengah (UKM), debitur, serta Desa Devisa dalam pameran dagang internasional, Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 Tahun 2024.

Partisipasi tersebut merupakan langkah LPEI untuk mendorong pelaku usaha agar dapat meningkatkan kelas dan menembus pasar global. TEI ke-39 sendiri diadakan mulai Rabu (9/10/2024) sampai Sabtu (12/10/2024) di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pelaku ekspor yang dipilih LPEI pun menekankan prinsip pemberdayaan perempuan, serta berorientasi pada lingkungan dan keberlanjutan.

Sebagai special mission vehicle dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), LPEI dalam acara ini bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Lembaga National Single Window (LNSW), berkolaborasi di booth KemenkeuSatu untuk mendukung akses pasar bagi pelaku ekspor agar produk mereka dapat bersaing di pasar global.

Pelaku usaha mitra LPEI menampilkan berbagai produk, seperti rempah-rempah, makanan-minuman, kerajinan, dan furnitur ditampilkan kepada para pembeli dari luar negeri.

Pengunjung dan eksportir juga dapat berkonsultasi langsung mengenai produk dan layanan LPEI, seperti pembiayaan ekspor, asuransi dan penjaminan ekspor, serta jasa konsultasi.

Kepala Divisi SME & Advisory Services LPEI Maria Sidabutar mengatakan bahwa pelaku usaha yang berorientasi ekspor dapat memanfaatkan ekosistem ekspor yang disediakan LPEI melalui produk dan jasanya.

"Di booth KemenkeuSatu, pengunjung dapat langsung berkonsultasi mengenai berbagai kendala ekspor dengan petugas Bea Cukai dan LNSW yang hadir," ucapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (9/10/2024).

Maria juga menekankan bahwa LPEI merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang secara aktif mendukung upaya peningkatan ekspor nasional, termasuk melalui program Jasa Konsultasi.

Sejak 2020 hingga Juni 2024, LPEI telah melahirkan lebih dari 900 eksportir baru dengan komoditas unggulan seperti makanan dan minuman, dekorasi rumah, serta fashion.

Sebelas pelaku usaha binaan LPEI

Seperti diketahui, LPEI menghadirkan 11 pelaku usaha dalam pameran TEI ke-39, yang terdiri dari berbagai inovatif dan berkelanjutan.

Pertama, Hugo Inovasi. Sebagai eksportir dan produsen gula kelapa, UKM ini bermitra dengan lebih dari 1.000 petani untuk meningkatkan kualitas gula kelapa berorientasi ekspor.

Hugo Inovasi juga fokus pada kesejahteraan petani melalui program dan pelatihan seperti pembuatan pupuk organik.

Kedua, Sumber Banyu Biru. Eksportir terkemuka dalam produk kehutanan non-kayu, seperti Oleo Pine Resin dan Terpentin. Mereka mendukung peningkatan taraf hidup petani Indonesia dengan proses produksi yang ramah lingkungan.

Ketiga, Nusantara Segar Global (Java Fresh). Bagian dari SMETA-Sedex Ethical Trade Organization, mereka fokus pada pemberdayaan perempuan, yang mencakup 70 persen tenaga kerja mereka. Produk unggulan mereka termasuk manggis dan kelapa.

Keempat, Haldin Pacific Semesta. Produsen produk organik yang mengubah bahan alami menjadi makanan dan produk kesehatan, berkomitmen pada inisiatif nol emisi.

Kelima, Kelompok Tani (Poktan) Mulyo. Mengelola perkebunan kakao di Jawa Timur (Jatim), UKM ini berkomitmen untuk mendukung petani lokal dan menjaga lingkungan.

Keenam, PT Karya Nusa Raya yang memproduksi kerajinan tangan dari bahan alami, menawarkan produk dekorasi rumah yang aman dan ramah lingkungan.

Ketujuh, CV Kurnia Abadi. UKM ini mengolah kekayaan alam dari sayur, buah, dan umbi-umbian hasil panen petani lokal menjadi produk bernilai tinggi.

Kedelapan, Sabila Multi Kreasindo, yang memproduksi kerajinan dekorasi rumah dari limbah kulit kerang, meningkatkan nilai ekspor.

Kesembilan, Kaula Food Indonesia. UKM ini menawarkan solusi pangan berkelanjutan dengan produk lokal, memberdayakan masyarakat sekitar.

Kesepuluh, Lili Trisada Group yang memproduksi bumbu rendang berkualitas ekspor dan memberdayakan petani lokal.

Terakhir, Temon Argo Lestari sebagai produsen gula aren berkualitas tinggi, yang berfokus pada pemberdayaan petani lokal dan praktik ramah lingkungan

KOMPAS.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memboyong sejumlah pelaku ekspor yang dibina, termasuk 11 usaha kecil dan menengah (UKM), debitur, serta Desa Devisa dalam pameran dagang internasional, Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 Tahun 2024.

Partisipasi tersebut merupakan langkah LPEI untuk mendorong pelaku usaha agar dapat meningkatkan kelas dan menembus pasar global. TEI ke-39 sendiri diadakan mulai Rabu (9/10/2024) sampai Sabtu (12/10/2024) di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Pelaku ekspor yang dipilih LPEI pun menekankan prinsip pemberdayaan perempuan, serta berorientasi pada lingkungan dan keberlanjutan.

Sebagai special mission vehicle dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), LPEI dalam acara ini bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Lembaga National Single Window (LNSW), berkolaborasi di booth KemenkeuSatu untuk mendukung akses pasar bagi pelaku ekspor agar produk mereka dapat bersaing di pasar global.

Pelaku usaha mitra LPEI menampilkan berbagai produk, seperti rempah-rempah, makanan-minuman, kerajinan, dan furnitur ditampilkan kepada para pembeli dari luar negeri.

Pengunjung dan eksportir juga dapat berkonsultasi langsung mengenai produk dan layanan LPEI, seperti pembiayaan ekspor, asuransi dan penjaminan ekspor, serta jasa konsultasi.

Kepala Divisi SME & Advisory Services LPEI Maria Sidabutar mengatakan bahwa pelaku usaha yang berorientasi ekspor dapat memanfaatkan ekosistem ekspor yang disediakan LPEI melalui produk dan jasanya.

"Di booth KemenkeuSatu, pengunjung dapat langsung berkonsultasi mengenai berbagai kendala ekspor dengan petugas Bea Cukai dan LNSW yang hadir," ucapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (9/10/2024).

Maria juga menekankan bahwa LPEI merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang secara aktif mendukung upaya peningkatan ekspor nasional, termasuk melalui program Jasa Konsultasi.

Sejak 2020 hingga Juni 2024, LPEI telah melahirkan lebih dari 900 eksportir baru dengan komoditas unggulan seperti makanan dan minuman, dekorasi rumah, serta fashion.

Sebelas pelaku usaha binaan LPEI

Seperti diketahui, LPEI menghadirkan 11 pelaku usaha dalam pameran TEI ke-39, yang terdiri dari berbagai inovatif dan berkelanjutan.

Pertama, Hugo Inovasi. Sebagai eksportir dan produsen gula kelapa, UKM ini bermitra dengan lebih dari 1.000 petani untuk meningkatkan kualitas gula kelapa berorientasi ekspor.

Hugo Inovasi juga fokus pada kesejahteraan petani melalui program dan pelatihan seperti pembuatan pupuk organik.

Kedua, Sumber Banyu Biru. Eksportir terkemuka dalam produk kehutanan non-kayu, seperti Oleo Pine Resin dan Terpentin. Mereka mendukung peningkatan taraf hidup petani Indonesia dengan proses produksi yang ramah lingkungan.

Ketiga, Nusantara Segar Global (Java Fresh). Bagian dari SMETA-Sedex Ethical Trade Organization, mereka fokus pada pemberdayaan perempuan, yang mencakup 70 persen tenaga kerja mereka. Produk unggulan mereka termasuk manggis dan kelapa.

Keempat, Haldin Pacific Semesta. Produsen produk organik yang mengubah bahan alami menjadi makanan dan produk kesehatan, berkomitmen pada inisiatif nol emisi.

Kelima, Kelompok Tani (Poktan) Mulyo. Mengelola perkebunan kakao di Jawa Timur (Jatim), UKM ini berkomitmen untuk mendukung petani lokal dan menjaga lingkungan.

Keenam, PT Karya Nusa Raya yang memproduksi kerajinan tangan dari bahan alami, menawarkan produk dekorasi rumah yang aman dan ramah lingkungan.

Ketujuh, CV Kurnia Abadi. UKM ini mengolah kekayaan alam dari sayur, buah, dan umbi-umbian hasil panen petani lokal menjadi produk bernilai tinggi.

Kedelapan, Sabila Multi Kreasindo, yang memproduksi kerajinan dekorasi rumah dari limbah kulit kerang, meningkatkan nilai ekspor.

Kesembilan, Kaula Food Indonesia. UKM ini menawarkan solusi pangan berkelanjutan dengan produk lokal, memberdayakan masyarakat sekitar.

Kesepuluh, Lili Trisada Group yang memproduksi bumbu rendang berkualitas ekspor dan memberdayakan petani lokal.

Terakhir, Temon Argo Lestari sebagai produsen gula aren berkualitas tinggi, yang berfokus pada pemberdayaan petani lokal dan praktik ramah lingkungan

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beredar kabar di media sosial terkait Fazz Financial Group yang akan melakukan sejumlah perubahan bisnis sehingga berdampak terhadap fintech peer to peer (P2P) lending PT Modal Rakyat Indonesia atau Modal Rakyat.

Berdasarkan unggahan akun @ecommurz di Instagram, Fazz dilaporkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menutup lini bisnisnya, tak terkecuali Modal Rakyat. Disebutkan langkah itu dilakukan karena perusahaan ingin memfokuskan beroperasi pada beberapa unit bisnis saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantas merespons terkait isu yang beredar tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut saat ini pihaknya belum menerima rencana penutupan layanan.

"PT Modal Rakyat Indonesia per Agustus 2024 telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan menunjukkan operasional perusahaan yang stabil," kata Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (2/10).

Menanggapi kabar tersebut, manajemen Modal Rakyat sempat mengatakan kepada Kontan bahwa Modal Rakyat yang merupakan bagian dari Fazz Financial Group tengah melakukan perubahan fokus bisnis dengan lebih mendorong pertumbuhan pinjaman untuk agen Fazz.

"Dengan itu, kami berharap kinerja Modal Rakyat bisa bertumbuh di kemudian hari, seiring dengan pertumbuhan Fazz," ungkap manajemen Modal Rakyat kepada Kontan, Jumat (23/8).

Lebih lanjut, manajemen Modal Rakyat menyebut perusahaan tidak mempunyai rencana untuk menutup layanan atau layanan yang lain pada tahun depan. Mereka bilang Modal Rakyat akan terus melayani peminjam yang berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Selama proses tersebut, kami memastikan tanggung jawab untuk seluruh mitra, pengguna, serta kewajiban terhadap regulator akan selalu terpenuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujar manajemen Modal Rakyat.

Hingga saat ini, manajemen Modal Rakyat menyampaikan fokus Fazz adalah mengembangkan seluruh layanan dengan integrasi yang lebih baik dalam naungan Fazz Financial Group.

Sebelumnya, Modal Rakyat yang merupakan bagian dari Fazz Financial Group dikabarkan menjadi salah satu korban langkah tersebut. Akun itu menyebut Fazz akan melakukan PHK yang terjadi dalam tiga tahap, yakni tahap pertama pada Agustus 2024 yang berdampak pada Modal Rakyat, Fazz Capital Finance, dan operasi peminjaman.

Tahap kedua pada September 2024, yang akan memengaruhi Fazz Agen, termasuk Xfers dan Payfazz. Tahap ketiga pada Februari 2025, Fazz dilaporkan akan melakukan penutupan operasional penuh di Fazz Business.

Disebutkan masalah itu muncul karena adanya permasalahan antara tim Singapura dan Indonesia. Adapun pihak Singapura diduga ingin mengambilalih Fazz.

Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengatakan program pendampingan terhadap para pelaku usaha mikro, secara langsung membantu skala bisnis di sektor tersebut meningkat, karena bisa memberikan pengetahuan, serta kedisiplinan bisnis yang efektif.

baca juga: Begini Cara Mempermudah Proses Pembiayaan UMKM

"Jadi proses pendampingan ini memang sudah lazim, kami sendiri dari Kementerian Koperasi dan UKM juga meyakini melalui proses pendampingan lebih efektif dibandingkan dengan model diklat yang sifatnya itu tidak berkelanjutan," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dikutip dari Antara, Rabu, 7 Agustus 2024.

Arif mengatakan berdasarkan pantauan Kemenkop UKM terhadap para pelaku usaha atau komunitas yang melakukan pendampingan, kegiatan itu secara berangsur bisa menaikkan skala bisnis ke level yang lebih tinggi, seperti yang pada awalnya menargetkan pasar di tingkat kabupaten, naik ke level provinsi, serta meningkat kembali ke level nasional.

"Memang pendampingan itu butuh waktu sampai dengan tiga tahun. Jadi tiga tahun itu sudah kemudian ada yang dari usaha mikro menjadi usaha menengah, dan besar," katanya.

Oleh karena itu guna memacu peningkatan skala usaha mikro, pihaknya bersama dengan Danone dan Yayasan Pendidikan Umar Usman menyelenggarakan Damping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyasar para pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan berbisnis dan peningkatan kapasitas.

Memacu pelaku UMKM

Government and External Scientific Affairs Director Danone Indonesia Rachmat Hidayat menyampaikan, program tersebut bertujuan untuk memacu pelaku UMKM untuk bisa memberikan inspirasi, inovasi, dan berdampak positif kepada lingkungan sekitar dari usaha yang dijalankannya.

Pihaknya mencatat sudah ada 8.000 lebih alumni pelaku usaha dari program Damping UMKM yang kini skala usahanya lebih baik dan lebih berkembang.

(SAW)

Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan banjirnya produk impor ilegal di pasar domestik mengakibatkan sektor UMKM kelimpungan bahkan akhirnya mati alias berhenti beroperasi.

"Produk UMKM akan sulit bersaing dari sisi harga karena barang ilegal masuk ke pasar domestik tanpa membayar pajak atau bea masuk sesuai ketentuan sehingga harga jual di pasaran untuk produk tersebut sangat murah," kata Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari.

Ia mengatakan, padahal secara kualitas produk UMKM saat ini sudah semakin banyak yang tak kalah dengan produk buatan luar negeri. Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yang diproduksi oleh UMKM menjadi kalah harga.
"Yang pasti UMKM kita ini sudah digempur baik dari udara, darat, sampai di perbatasan-perbatasan. Pak Menteri Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) sudah pernah menyampaikan bahaya ini sejak 2021. Sebab ada produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah," kata Fiki Satari dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Fiki mengingatkan semua pihak bahwa saat ini pelaku UMKM juga sedang dihadapkan pada ancaman berupa aplikasi marketplace bernama Temu dari China. Aplikasi ini disebut-sebut lebih dahsyat dampaknya bagi UMKM karena bisa mematikan lantaran pabrik dari China bisa bertransaksi langsung dengan konsumen.

Untuk itu, Fiki berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholder terkait bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia. Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM.

"Ada satu platform MtoC (manufacture to customer) 80 ribu pabrik akan masuk (dalam platform ini). Di Amerika, Temu ini mengalahkan Amazon. Harusnya ini dilarang karena saat ini pukulan bagi UMKM itu sudah semakin habis-habisan," kata Fiki.

Demi memastikan UMKM tetap bertahan dari ancaman barang ilegal, Fiki berharap ada kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan aktivitas usaha. Importir harus dapat dipastikan patuh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Dengan jaminan penegakan hukum serta aturan terkait barang impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing.

"Kita harus garis bawahi bahwa jika UMKM kena hit dan kemudian mati maka tidak mudah untuk bangkit lagi karena tidak cukup modal dan kekuatan," kata Fiki.

Selain persoalan impor ilegal, UMKM nasional juga dihadapkan pada persoalan mahalnya biaya dan proses dalam mengurus perizinan. Sebagai contoh ketika satu UMKM membuat brand atau merek, diwajibkan untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan biaya yang cukup mahal. UMKM juga dibebani untuk membuat badan hukum usaha dan dibebani pajak.

"Ini semua kalau diadu dengan produk impor yang murah karena ilegal, maka ini menjadi tidak bisa bersaing. Jadi yang kita inginkan adalah equal playing field," kata Fiki.

Sementara itu Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Hasibuan menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal pada 18 Juli 2024. Tugas dari Satgas ini nantinya akan melakukan penindakan terhadap importir nakal yang sengaja memanipulasi dan menyalahgunakan izin impornya.

Satgas ini dibentuk dari 11 wakil dari Kementerian dan Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan impor. Saat ini, Tim Satgas masih melakukan pemetaan terhadap rencana aksi yang akan segera dijalankan untuk mencegah semakin banyaknya impor ilegal masuk ke NKRI.

"Mudah-mudahan pekan ini ada case (kasus) yang bisa kami ungkap. Satgas telah memiliki data (importir) mengenai barang ilegal yang masif dan dikeluhkan," kata Bara.

Ditegaskan Bara bahwa Satgas tersebut diberi waktu untuk bekerja selama enam bulan ke depan untuk memastikan pelaku usaha di dalam negeri terlindungi dari bahaya impor produk ilegal. Dia juga memastikan penindakan terhadap barang impor ilegal ini hanya berlaku untuk para importir dan bukan menyasar pada penjual di pasar atau di mal.

"Jangka waktu Satgas 6 bulan atau sampai Desember 2024, jadi mereka harus bergerak cepat untuk mengidentifikasi dan menindak kenapa di pasar begitu mudah beredar barang ilegal impor," kata Bara.

(ROS)

Riau: Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak makan merah tidak bakal merugi karena sudah terintegrasi dari perkebunan, produksi (pabrik), hingga beredar di pasaran dengan mendapatkan izin edar.

"Jangan takut tidak laku, karena sudah banyak pengusaha yang mendengar tentang minyak makan merah ini. Di antaranya, pengusaha asal Malaysia," ujar Menkop UKM Teten Masduki, pada acara peletakan batu pertama (Ground Breaking) pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur, Desa Bukit Gajah, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat, 12 Juli 2024.

Bahkan, pemerintah sudah menetapkan bahwa keberadaan pabrik minyak makan merah hanya dimiliki koperasi, bukan oleh usaha besar. "Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk mengelola pabrik secara profesional," jelas Menteri Teten.

Ground breaking pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur. (Foto: Dok. Kemenko UKM)
Menkop UKM menegaskan pihaknya akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi koperasi agar mampu mengelola pabrik secara profesional. "Kalau ada pengurus yang memiliki kemampuan profesional, silakan. Kalau tidak ada, rekrut dari luar," ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menginginkan eksistensi pabrik minyak makan merah harus kompetitif. "Jadi, kita harus menyiapkan SDM yang baik dan kompeten dalam mengelola pabrik," ujar Menteri Teten.

Baca juga: Koperasi Jadi Masa Depan Ekonomi Indonesia

Lebih dari itu, Menteri Teten juga berharap pabrik minyak makan merah milik koperasi ini menjadi sarana petani sawit untuk naik kelas. "Jangan jadi petani terus, tapi harus sudah menjadi industriawan," ujar Menkop UKM.

Menteri Teten mengakui, selama ini kehidupan para petani sawit sudah cukup baik dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS). "Tingkat kehidupan petani akan lebih meningkat lagi jika sudah mampu mengolah menjadi produk hilir," kata MenKop UKM.

Menteri Teten optimistis pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan ini bakal rampung tak lebih dari empat bulan saja. "Pembiayaannya bakal didukung dana bergulir dari LPDB KUMKM. Saya yakin ini tidak akan macet, karena pasti produknya kompetitif, dan kita bikin ini secara terintegrasi, dari kebun sampai pasarnya," kata MenKop UKM.

Dari sisi kesehatan, Menteri Teten menegaskan, minyak makan merah memiliki kandungan vitamin E dan A yang tinggi, sehingga nilai gizinya sangat baik untuk pengentasan stunting. "Sudah teruji sehat dan khasiatnya," ujar Menkop UKM.

Potensi besar

Ground breaking pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur. (Foto: Dok. Kemenko UKM)

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pelalawan H Zukri menyatakan, potensi sawit di Provinsi Riau, terutama Pelalawan, sangat besar. Oleh karena itu, Bupati berharap pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah yang dikelola koperasi bisa lebih dari satu.

"Kami akan mencari koperasi yang mandiri dan sehat seperti KUD Sumber Makmur ini, yang selalu mendapat penghargaan, agar bisa membangun 2-3 lagi pabrik minyak makan merah," kata Zukri.

Dengan semakin banyaknya dibangun pabrik minyak makan merah, Bupati Pelalawan meyakini kejadian minyak goreng langka di Tanah Air, tidak akan terulang lagi. "Saya yakin itu bisa terwujud," kata Zukri.

Sementara itu, Ketua KUD Sumber Makmur Kuntadi menjelaskan, koperasinya sudah berdiri sejak 1993 dengan jumlah anggota 781 orang dan aset sebesar Rp31,4 miliar, memiliki beberapa unit usaha, antara lain Unit Simpan Pinjam (USP), unit Saprodi (sarana produksi), serta unit transportasi dan penjualan TBS.

Bahkan, keunggulan TBS yang dihasilkan koperasi ini di antaranya telah memiliki sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Oleh karena itu, kami sangat berharap bisa mendapat dukungan penuh dari LPDB KUMKM untuk pembiayaan pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan," ujar Kuntadi.

(KIE)