Bisnis.com, JAKARTA — Sahnya revisi Undang-Undang atau UU Kementerian Negara membuat jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto bisa menjadi tidak terbatas. Penambahan kementerian akan mengerek belanja pegawai, menjadi risiko di tengah ruang fiskal yang ketat.

Wacana pembagian jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran mencuat tidak lama setelah pasangan tersebut memenangkan pemilihan presiden (pilpres) 2024. Gerbong besar 10 partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dinilai akan mendapatkan tempat di kabinet maupun pemerintahan.

Beberapa waktu kemudian, muncul rencana 44 menteri di pemerintahan Prabowo, juga wacana pembentukan kabinet zaken, berisi profesional di setiap bidang. Namun, saat wacana itu bergulir, konstitusi masih mengatur bahwa pemerintahan hanya berisi paling banyak 34 kementerian.

Kini, angin berpihak kepada rencana Prabowo itu. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU memberi ruang bagi pemerintah untuk menambah jumlah menteri.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menilai bahwa penyusunan RUU Kementerian Negara itu bertujuan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara.

"[Penyusunan RUU Kementerian Negara bertujuan memudahkan pemerintah] dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif," ujar Achmad, Kamis (19/9/2024).

Terdapat enam perubahan dalam RUU Kementerian Negara yang disetujui dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024—2025.

Berikut daftar perubahan dalam UU Kementerian Negara:

1. Penyisipan Pasal 6A terkait pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan pada sub urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan.
2. Penyisipan Pasal 9A terkait penulisan, pencantuman, dan/atau pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan perubahan oleh presiden. Namun, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Penghapusan penjelasan Pasal 10 sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.
4. Perubahan Pasal 15 dan penjelasannya terkait jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden.
5. Perubahan judul Bab VI menjadi Hubungan Fungsional Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Pemerintah lainnya.
6. Penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di Pasal II.

Poin pertama dan kedua menunjukkan bahwa pemerintah dapat membentuk kementerian baru dan pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan oleh presiden sesuai kebutuhan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa presiden terpilih masih terus memantau perkembangan dinamika politik sebelum merampungkan komposisi kabinet lima tahun ke depan.

Dasco mengakui bahwa sejumlah ketua umum partai politik sudah mengusulkan ke Prabowo nama kader-kader terbaiknya agar diterima menjadi menteri. Kendati demikian, Prabowo belum mengambil keputusan final. Bahkan, sambungnya, komposisi kabinet Prabowo nantinya masih dinamis hingga pelantikan pada 20 Oktober 2024.

"Ya, paling cepat H-7 [sebelum pelantikan, susunan kabinet rampung]. Bisa juga lebih lambat lagi tergantung dinamika pada saat itu," jelas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Sabtu (14/9/2024).

Selain itu, dia mengatakan Prabowo belum sempat mengumpulkan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kendati demikian, Dasco meyakini Prabowo akan memberitahukan kepada para ketua umum partai politik di KIM soal komposisi kabinet ketika sudah rampung. Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan, kabinet pemerintahan Prabowo nantinya belum tentu diisi oleh mayoritas menteri profesional alias Zaken Kabinet.

Adapun, soal penambahan jumlah kementerian, Dasco menjelaskan bahwa kementerian nantinya dilakukan untuk optimalisasi tugas-tugas demi memenuhi janji kampanye atau AstaCita yang digaungkan Prabowo-Gibran.

"Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44 [kementerian], ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kami juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 [jelang pelantikan Presiden]," ungkapnya.

Anggaran Kementerian-Kementerian Baru

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila ada perubahan jumlah kementerian/lembaga dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengakui bahwa pemerintah masih menyusun pagu anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN 2025 sesuai susunan kabinet yang ada sekarang.

Dia tidak menampik pemerintah selanjutnya berpotensi ubah susunan kabinet, terutama usai DPR akan mengesahkan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu poin revisi dalam beleid tersebut yaitu penghapusan batasan jumlah kementerian/lembaga yang sebelumnya maksimal 34.

Oleh sebab itu, Wahyu mengungkapkan Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran dana cadangan yang bisa dialokasikan apabila terdapat kementerian/lembaga baru.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara justru menilai rencana menambah kementerian baru sebagai hal yang membingungkan. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjalankan berbagai program dengan aggaran jumbo, seperti makan bergizi gratis, tetapi menambah beban anggaran lagi dengan adanya kementerian baru.

Menurut Bhima, belanja pegawai dan belanja barang di APBN 2025 mencapai Rp850 triliun. Jumlahnya mencakup sekitar 23,5% dari total belanja APBN 2025 senilai Rp3.621,3 triliun.

"Adanya birokrasi yang semakin kompleks juga akan mempersulit nanti koordinasi dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, karena harus mengumpulkan banyak kementerian/lembaga yang terkait isu yang hampir sama. Misalkan soal pangan, ada Badan Gizi Nasional, ada Kementerian Pertanian, ada Badan Pangan, ada Bulog," ujar Bhima, Jumat (20/9/2024).

Penambahan kementerian juga berisiko menambah panjang rantai birokrasi, dan menurut Bhima bisa berdampak pada pemborosan anggaran karena perlu anggaran rapat yang lebih banyak lagi. Lalu, ada risiko pemborosan juga jika terdapat kementerian/lembaga yang mengerjakan hal sama tetapi terduplikasi.

Bhima menilai bahwa untuk mengejar program-program yang strategis pemerintahan Prabowo, daripada membentuk kementerian lembaga baru, akan lebih baik jika mengefektifkan kementerian/lembaga yang ada. Bahkan, jika perlu, lakukan penggabungan kementerian/lembaga.

"Itu yang harusnya jadi pertimbangan sebelum menambah kementerian lembaga. Kalau hanya untuk bagi-bagi jabatan dari politik ya, itu akan jadi hambatan paling besar justru di era Prabowo," ujar Bhima.
(Dany Saputra, Jessica Gabriela Soehandoko, Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Kamis (19/9/2024).

Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Lodewijk kepada anggota rapat.

Setelah mendapat persetujuan dari anggota rapat, Lodewijk mengucapkan terima kasih dan mengetuk palu sidang.

Sebelum pengesahan itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi alias Awiek menyampaikan penyusunan RUU Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara.

“Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan efektif,” katanya dalam rapat.

Lebih lanjut, Awiek pun memaparkan enam perubahan yang disepakati dalam RUU Kementerian Negara. Pertama, penyisipan Pasal 6A terkait pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan pada sub urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan.

Kedua, penyisipan Pasal 9A terkait penulisan, pencantuman, dan/atau pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan perubahan oleh presiden. Nami, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, penghapusan penjelasan Pasal 10 sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011. Keempat, perubahan Pasal 15 dan penjelasannya terkait jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden.

Kelima, perubahan judul Bab VI menjadi Hubungan Fungsional Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Pemerintah lainnya.

“Perubahan ini sebagai konsekuensi atas penyesuaian terminologi lembaga nonstruktural yang diatur dalam perubahan Pasal 25,” pungkas Awiek.

Terakhir, terkait penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di Pasal II.

“Kami mohon agar diputuskan dalam rapat paripurna yang terhormat ini, sebelum RUU disetujui menjadi undang-undang,” tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) di antaranya RUU Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dalam rapat hadir 48 anggota dan sebanyak 260 orang izin atau hadir dari jauh.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir dalam rapat paripurna DPR hari ini telah di tandatangani oleh 48 orang dan izin 260 orang dari 570 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang sda di DPR RI," kata Lodewijk di rapat.

Dengan demikian, menurut Lodewijk, rapat dinyatakan sudah kuorum dan terbuka untuk untuk umum.

"Kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum," ujar dia.

Lodewijk menjelaskan rapat paripurna hari ini membahas sejumlah hal termasuk penetapan RUU Kementerian Negara dan Wantimpres menjadi undang-undang.

Berikut daftar keputusan yang diambil dalam rapat paripurna hari ini:

1. Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025;

2. Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;

3. Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

4. Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

6. Penetapan Mitra Kerja Badan Gizi Nasional, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

7. Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mengesahkan revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), UU Kementerian Negara, dan UU Keimigrasian pada pagi ini, Kamis (19/9/2024).

Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. Berdasarkan jadwal agenda DPR yang didapatkanBisnis, rapat tersebut diagendakan pada Kamis (19/9/2024) mulai pukul 09.30 WIB.

Diberitakan pada Selasa (17/9/2024), Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi membenarkan bahwa ketiga revisi UU itu akan disahkan dalam rapat paripurna pada hari ini.

“Ya jadwal paripurna itu kalau nggak Selasa, Kamis. InsyaAllah minggu ini dan minggu ini tinggal hari Kamis,” kata Awiek saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Tak hanya Awiek, Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto pun turut membenarkan pengesahan itu akan dilakukan dalam rapat paripurna hari ini.

“Ya, hasil kemarin waktu raker kan sudah jelas bahwa akan dibawa ke rapat paripurna terdekat. Kalau melihat paripurna terdekat, kemungkinan dalam minggu ini,” tutur dia di tempat yang sama.

Sebagai informasi, ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.Kedua, ihwal jumlah keanggotaan.

Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden terpilih.

Adapun, poin terakhir yakni perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun poin tersebut belum dijelaskan lebih lanjut.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan DPR telah menyepakati revisi UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. Hal itu telah dilakukan pada rapat pengambilan keputusan tingkat pertama di Badan Legislasi DPR pada Senin (9/9).

Beberapa poin revisi UU tersebut antara lain penambahan Pasal 6A mengenai pembentukan kementerian tersendiri. Lalu, Pasal 9A mengenai pengaturan bahwa presiden dapat mengubah unsur organisasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Serta Pasal 15 yang menyebut bahwa jumlah kementerian tidak dibatasi maksimal 34 kementerian, tetapi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pengaturan pasal 15 membuat jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak terbatas maksimal 34 kementerian.

Meski begitu, ia meyakini akan ada batasan jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran.

Menurut Ujang, jumlah kementerian Prabowo-Gibran bisa saja berjumlah 44 kementerian. Seperti yang pernah diucapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Penambahan jumlah kementerian tersebut bisa jadi untuk mengakomodasi koalisi pendukung.

"Tetap saja Prabowo akan memiliki batasan-batasan walaupun tidak dibatasi. Karena kalau terlalu banyak akan dikritik oleh publik," ujar Ujang saat dihubungi Kontan, Rabu (18/9).

Ujang mengatakan, penambahan kementerian akan berpotensi pada bertambahnya beban anggaran. Misalnya belanja pegawai, operasional dan lainnya.

Terkait efektivitas pemerintahan, Ujang menyebut efektivitas akan bisa dinilai setelah pemerintahan berikutnya berjalan beberapa waktu ke depan.

"Soal efektif atau tidak, kita tunggu ke depan," ucap Ujang.

Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidowi mengatakan, pengesahan RUU Kementerian Negara menjadi undang-undang menunggu jadwal rapat paripurna DPR.

Yang jelas, lanjut dia, pengesahan revisi UU Kementerian Negara menjadi undang-undang ditargetkan paling lama 30 September 2024. Karena anggota DPR periode 2024-2029 akan dilantik pada 1 Oktober 2024.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, perubahan terbaru dalam revisi UU Kementerian Negara jelas selaras dengan keinginan presiden terpilih yang mau mengakomodasi semua partai. Ia juga kerap mengatakan tak ingin ada oposisi.

"Itu artinya jabatan Kementerian menjadi alat transaksi politik pada waktunya nanti. Parpol atau siapapun yang oleh presiden dianggap mengganggu, selalu nungkin ditawari posisi menteri," ucap Lucius.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu tentang 'kabinet Gemuk' membayangi rencana pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2024.

Teranyar, partai-partai pengusung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebut tengah meracik soal penambahan jumlah menteri dalam kabinet. Hal ini dilakukan setelah DPR RI melakukan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Melalui revisi tersebut, aturan terkait batas maksimal jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang sebanyak 34 rencananya akan dihapus.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, penambahan jumlah kementerian nantinya dilakukan untuk optimalisasi tugas-tugas demi memenuhi janji kampanye atau AstaCita yang digaungkan Prabowo-Gibran.

"Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44 [kementerian], ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kami juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 [jelang pelantikan Presiden]," ungkapnya.

Zaken Kabinet

Selain isu kabinet gemuk, Gerindra juga sempat melontarkan tentang rencana membentuk kabinet zaken alias kabinet yang didominasi oleh para profesional bukan politikus seperti saat ini.

Informasi soal Prabowo bakal membentuk kabinet zaken atau zaken kabinet disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Muzaki menyampaikan kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).

Menurut Muzani, pihaknya atau Gerindra belum tentu akan menjadi partai paling gemuk yang mengantongi kursi menteri paling banyak. "Lagi dihitung, saya kira tidak juga [paling banyak kursi menteri dari Gerindra]," tambahnya.

Di samping itu, Muzani juga menyatakan saat ini partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah ada yang mengusulkan sejumlah nama. Hanya saja, kata dia, hal tersebut masih dalam pembahasan oleh Prabowo-Gibran bersama sejumlah pihak terkait.

Meski belum bisa memastikan apakah Prabowo bakal membentuk kabinet zaken, Sufmi Dasco mengatakan meyakini akan banyak profesional yang mengisi jabatan pembantu Prabowo di kabinet selama 2024-2029.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu tentang 'kabinet Gemuk' membayangi rencana pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2024.

Teranyar, partai-partai pengusung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebut tengah meracik soal penambahan jumlah menteri dalam kabinet. Hal ini dilakukan setelah DPR RI melakukan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Melalui revisi tersebut, aturan terkait batas maksimal jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang sebanyak 34 rencananya akan dihapus.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, penambahan jumlah kementerian nantinya dilakukan untuk optimalisasi tugas-tugas demi memenuhi janji kampanye atau AstaCita yang digaungkan Prabowo-Gibran.

"Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44 [kementerian], ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kami juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 [jelang pelantikan Presiden]," ungkapnya.

Lantas, seperti apa perbandingan kabinet “gemuk” Prabowo-Gibran nantinya dengan negara-negara lain seperti AS, Rusia, dan China?

Amerika Serikat (AS)

Mengutip laman resmi Gedung Putih AS, whitehouse.gov, kabinet AS terdiri dari 15 orang menteri mengepalai departemen eksekutifnya masing-masing. Para menteri AS ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh Senat.

Para anggota kabinet sering kali merupakan orang kepercayaan terdekat Presiden. Selain menjalankan lembaga-lembaga federal yang besar, mereka memainkan peran penting dalam garis suksesi Presiden.

Adapun, ke-15 departemen yang ada pada kabinet AS adalah Departemen Pertanian, Departemen Pedagangan, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, Departemen Energi, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security/DHS).

Selanjutnya, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Ketenagakerjaan, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, serta Departemen Urusan Veteran.

Selain itu, AS juga memiliki beberapa pos yang setara dengan level kabinet meski tidak memiliki departemen tersendiri, seperti Kepala Staf Gedung Putih, Dewan Penasihat Ekonomi, Environmental Protection Agency (EPA), Perwakilan Dagang AS (US Trade Representative), Office of Management and Budget, United States Mission to the United Nations, dan Small Business Administration.

Kabinet Rusia

Berdasarkan informasi pada laman resmi Pemerintah Rusia, government.ru, Rusia tercatat memiliki 21 kementerian dalam kabinetnya saat ini. Nama-nama menteri tersebut diajukan oleh Perdana Menteri yang kemudian akan disahkan oleh Presiden.

Adapun, kementerian yang ada dalam pemerintahan Rusia saat ini adalah Kementerian Pertahanan Sipil, Keadaan Darurat, dan Bantuan Bencana, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Pertanian, Kementerian Konstruksi, Perumahan, dan Utilitas, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pengembangan Timur Jauh dan Arktik Rusia, serta Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa.

Selanjutnya, Kementerian Pembangunan Ekonomi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Energi , Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Olahraga, Kementerian Transportasi.

Pemerintah China

Adapun, dalam laman resminya, China tercatat memiliki 26 menteri dalam kabinetnya saat ini. Masing-masing menteri akan mengepalai sebuah departemen atau kementerian yang dikukuhkan oleh Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) atau Komite Tetapnya atas rekomendasi perdana menteri. Setelah itu, para menteri tersebut secara seremonial ditunjuk oleh presiden.

Adapun, anggota kabinet China adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Nasional, Menteri yang membidangi Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Menteri Pendidikan, Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi, Menteri yang membawahi Komisi Urusan Etnis Nasional, Menteri Keamanan Publik, Menteri Keamanan Negara, Menteri Urusan Sipil, dan Menteri Kehakiman.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, Menteri Sumber Daya Alam, Menteri Ekologi dan Lingkungan Hidup, Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan, Menteri Perhubungan, Menteri Sumber Daya Air, Menteri Pertanian dan Pedesaan, Menteri Perdagangan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri yang membawahi Komisi Kesehatan Nasional, Menteri Urusan Veteran, Menteri Manajemen Darurat, Gubernur Bank Sentral China, serta Auditor Jenderal Kantor Audit Nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengatakan, belum ada keputusan final terkait jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Meskipun, dia mengakui bahwa ada keinginan untuk memisahkan nomenklatur sejumlah kementerian yang ada di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Belum, itu (penambahan kementerian) masih wacananya, masih belum mengerucut ya, masih ada keinginan untuk ada kementerian perumahan sendiri, ada apa segala macam tapi itu masih (belum final),” kata Drajad mengenai calon Menkeu dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.ma

Dradjad mengungkapkan bahwa kementerian yang ada saat ini kerap tidak seharusnya disatukan karena standarnya sebenarnya berbeda.

Dia mencontohkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang seharusnya tidak disatukan. Sebab, kehutanan dan lingkungan hidup tidak identik dari sisi akademis dan ilmiah.

“Kalau kita tarik kembali ke belakang, kehutanan, perikanan, kelautan itu semua bagian dari pertanian. Pertanian dalam arti luas itu adalah semua yang terkait pemanfaatan tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Jadi, termasuk mikroorganisme, bio teknologi itu sebenarnya bisa masuk pertanian. Dulu zaman Pak Harto (Soeharto), itu kementeriannya cuma satu kementerian pertanian,” ujarnya.

Menurut dia, pemanfaatan tanaman, hewan, dan mikroorganisme, tidak selalu berkaitan dengan lingkungan. Sebab, lingkungan juga berurusan dengan bahan beracun dan berbahaya. Lalu, mencakup urusan karbon, sampah, udara dan yang lainnya.

“Pak Jokowi memutuskan digabung, ya itu lebih sifatnya adalah adimistrasi pemerintahan, politik pemerintahan. Kalau nanti diputuskan oleh Pak Prabowo itu dipisah, ya bagus juga karena lingkungan hidup itu luas sekali ya,” katanya.

Apalagi, Dradjad mengatakan, jika Indonesia ingin fokus pada transisi energi hijau dan masuk dalam perdagangan karbon.

“Itu memang harus spesial gitu karena standarnya saja beda. Ini standar dia ramah lingkungan enggaknya itu beda (kehutanan dan lingkungan hidup),” ujarnya.

Demikian juga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang santer isunya bakal dipisah pada masa kepemimpinan Prabowo.

Dradjad mengatakan, kedua bidang tersebut memang berbeda. Sebab, pekerjaan umum itu sebenarnya lebih mengurusi perihal air bersih, sanitasi hingga drainase. Sedangkan perumahan rakyat lebih kepada penyediaan rumah.

“Jadi, ya kalau itu dipisah juga enggak masalah. Kuncinya adalah ruang fiskalnya cukup,” kata Dradjad.

Revisi UU Kementerian Negara

Masih terkait wacana penambahan kementerian, Dradjad lantas menyinggung perihal kemungkinan membuat formal sejumlah posisi atau jabatan yang sebelumnya tidak formal.

Dia mencontohkan soal posisi ketua badan negara, satuan tugas, dan utusan khusus presiden yang bukan jabatan formal tetapi setingkat dengan menteri atau wakil menteri.

Menurut Dradjad, posisi utusan presiden itu lahir karena pembatasan ruang bagi presiden untuk mengurangi atau menambah jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Saya kebetulan ikut di pansus (panita khusus) Kementerian Negara itu (dulu). Jadi, memang di situ kita waktu itu restriktif sekali ngaturnya dan ruangan bagi presiden untuk menambah mengurangi itu enggak banyak,” ujar Dradjad.

“Sehingga, akhirnya kita melihat sekarang ada istilahnya itu utusan khusus presiden. Utusan khusus presiden itu levelnya setingkat menteri. Sekarang sudah ada. Utusan khusus presiden siapa coba? Ketua Umum PPP i(Partai Persatuan Pembangunan),” katanya lagi.

Oleh karena itu, dia menduga bahwa revisi UU Kementerian Negara bertujuan untuk memformalkan posisi atau jabatan seperti utusan untuk presiden tersebut.

“Sehingga, nampaknya mungkin nanti yang sifatnya tadi informal mungkin ada diformalkan dalam UU Kementerian Negara gitu,” ujar Dradjad.

Tantangan anggaran

Namun, dia mengungkapkan, tantangan utama dari menambah jumlah pos kementerian adalah anggaran. Sebab, program tidak akan berjalan tanpa adanya anggaran.

“Ketika nanti Presiden terpilih atau Pak Prabowo sudah jadi Presiden, tentu akan ngitung karena yang membatasi adalah anggaran. Kita mau bikin 100 kementerian juga bisa, tapi kalau anggarannya enggak ada, bisa apa kementeriannya. Ujungnya nanti anggaran,” katanya.

Menurut Dradjad, pemerintah nantinya harus kreatif menjadi sumber penerimaan negara lainnya di luar pajak jika ingin menambah jumlah kementerian.

“Kuncinya anggarannya harus dicari dananya lebih besar. Anggarannya harus lebih besar karena kalau enggak, ya simpel sajalah kayak kita di rumah tangga saja. Kita bisa saja pengen punya a, b, c tapi kalau uangnya enggak ada gimana,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku, bingung jika ada yang menyebutkan jumlah menteri bakal melebihi jumlah menteri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya justru makanya saya juga bingung gitu loh kita aja yang di dalam belum tahu. Yang beredar di luar kayak tadi ada yang ngomong 44 menteri, kami juga bingung,” ujar Dasco pada 12 September 2024.

“Sehingga, jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” katanya lagi.

Dasco pun mengatakan bahwa pihaknya hingga kini masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan.

"Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” ujar Dasco.

Namun, belum lama ini, Dasco mengonfirmasi bahwa susunan kabinet bakal diumumkan langsung usai pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Rencananya begitu," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi Kompas.com pada 16 September 2024.

Hanya saja, dia menyebut, belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah sepakat soal penghapusan batasan jumlah kementerian dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atas Awiek menyampaikan bahwa sesuai revisi Pasal 15 dalam RUU Kementerian Negara, kini jumlah kementerian bakal mengacu pada kebutuhan Presiden.

Dengan adanya perubahan pada Pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian, maka jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 diubah menjadi sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

"Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden," dalam Pasal 15 RUU Kementerian Negara yang dibacakan Awiek di DPR RI, Senin (9/9/2024).

Selanjutnya, DPR dan pemerintah juga sepakat untuk menyisipkan Pasal 6A di antara Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6A ini mengatur tentang pembentukan kementerian dapat dilakukan sepanjang memiliki terkait dengan ruang lingkup urusan pemerintahan sesuai Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Selanjutnya, di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan juga satu Pasal 9A yang pada intinya memberikan kewenangan terhadap Presiden untuk merombak unsur organisasi.

"Dalam hal terdapat Undang-Undang yang menuliskan, mengatur, dan/ atau mencantumkan unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," bunyi Pasal 9A.

Sebagai informasi, kesepakatan itu diambil pada Rapat Pleno pengambilan tingkat I RUU Kementerian Negara bersama pemerintah, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Sebanyak sembilan fraksi dan perwakilan pemerintah Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Menkumham Supratman Andi Agtas telah setuju agar RUU Kementerian Negara bisa disahkan menjadi Undang-Undang.

Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto memimpin pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU Kementerian Negara tersebut.

"Setelah bersama-sama kita mendengarkan pandangan saksi dan dari sembilan fraksi semua menyatakan setuju. Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU Kementerian Negara dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Wihadi dan disetujui oleh peserta rapat.

Wihadi kemudian mengetok palu untuk mengesahkan RUU Kementerian Negara yang nantinya hasil ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, kesepakatan itu diambil setelah rapat panitia kerja atau panja bersama dengan Menkumham Supratman Andi Agtas dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Adapun, kesepakatan itu diambil pada Rapat Pleno pengambilan tingkat I RUU Kementerian Negara bersama pemerintah, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Sebanyak sembilan fraksi telah setuju agar RUU Kementerian Negara disahkan menjadi Undang-Undang. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya dan menyatakan sepakat agar RUU tersebut disahkan menjadi UU.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto memimpin pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU Kementerian Negara tersebut.

"Setelah bersama-sama kita mendengarkan pandangan saksi dan dari sembilan fraksi semua menyatakan setuju. Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU Kementerian Negara dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Wihadi dan disetujui oleh peserta rapat.

Awiek kemudian mengetok palu untuk mengesahkan RUU Kementerian Negara yang nantinya hasil ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Sebagai informasi, terdapat sejumlah revisi RUU Kementerian Negara itu, mulai Pasal 6A yang disisipkan di antara Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6A ini mengatur tentang pembentukan kementerian dapat dilakukan sepanjang memiliki terkait dengan ruang lingkup urusan pemerintahan sesuai Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Selanjutnya, di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan juga satu Pasal 9A yang pada intinya memberikan kewenangan terhadap Presiden untuk merombak unsur organisasi.

"Dalam hal terdapat Undang-Undang yang menuliskan, mengatur, dan/ atau mencantumkan unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," bunyi Pasal 9A.

Adapun, Pasal 15 yang terkait dengan jumlah kementerian kini telah diubah menjadi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah oleh presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan urgensi untuk mengebut pengesahan RUU tentang Kementerian Negara.

Wakil Ketua DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan urgensi pengesahan RUU itu lantaran terkait dengan fleksibilitas dalam mendukung visi-misi presiden.

Contohnya, pada program kerja makan bergizi gratis Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran. Dalam hal ini, perlu ada badan badan baru untuk menaungi program tersebut.

"Jangan sampai visi-misi presiden terbelenggu oleh struktural kelembagaan yang terbatas, contohnya programnya ada makan-makanan bergizi, kan membutuhkan badan, yang seperti itu tidak perlu lagi kita merujuk harus mengubah terus ada kementerian yang dipecah," ujar Awiek di DPR, Senin (9/9/2024).

Dia juga menambahkan, usulan fleksibilitas itu diusulkan dalam Pasal 6A oleh pemerintah dan Pasal 10A DPR RI soal perombakan pada kementerian.

Selanjutnya, Awiek juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya belum menetapkan penambahan jumlah kementerian pada RUU Kementerian Negara. Pasalnya, hal tersebut masih bergantung pada kebutuhan Presiden.

Adapun, politisi asal PPP itu juga mengaku serba salah terkait dengan proses pengesahan RUU yang dinilai terkesan dikebut.

"Ya kita kalau lambat dimarahin, lambat membahas Undang-Undang, kalau cepat dimarahin, dikomplain, nanti dilaporkan lagi," pungkasnya.

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan progres empat revisi undang-undang yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Pembahasan keempat perubahan beleid itu masih menunggu daftar inventaris masalah (DIM) dari pemerintah.

"Jadi kita masih menunggu DIM dari pemerintah, bagaimana, seperti apa," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Keempat perubahan beleid tersebut, yakni revisi UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Puan mengatakan baru ada surat presiden (surpres) yang diterima DPR. DIM akan melengkapi pembahasan keempat revisi beleid tersebut di DPR.

"Sampai sekarang (DIM) belum ada, nanti kalau sudah ada baru kita akan bahas," ucap Puan.

Baca Juga: Menko Polhukam: Perluasan Tugas TNI Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis

Revisi UU Keimigrasian, revisi UU Kementerian Negara, revisi UU TNI, dan revisi UU Polri sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Hal ini disepakati dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Seluruh fraksi menyatakan setuju keempat revisi UU itu jadi inisiatif DPR. Keempat revisi UU itu awalnya merupakan inisiatif dari Baleg DPR.

(AZF)