Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir tiga virtual private network (VPN) atau jaringan pribadi virtual yang digunakan untuk aktivitas judi online alias judol.

Mengutip informasi dari laman Amazon, Kamis (1/8/2024), VPN membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. Koneksi jaringan ini digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik.

Nantinya, VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengenkripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh siapa pun yang tidak berwenang untuk menerimanya.

Adapun, cara kerjanya koneksi VPN akan mengalihkan paket data dari mesin pengguna ke server jarak jauh lainnya sebelum mengirimkannya ke pihak ketiga melalui internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa Kemenkominfo sudah menerapkan kebijakan untuk memblokir VPN.

“Karena judi online ini memakai VPN, jadi kami juga tutup, VPN-nya kita banned, kita blokir, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses judol melalui VPN,” kata Budi dalam acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan data Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), Budi mengatakan bahwa ada sekitar 23–30 perusahaan VPN gratis di Indonesia.

Kemenkominfo akan memantau semua VPN gratis yang digunakan untuk kegiatan judi online dan secara bertahap akan memblokir VPN gratis yang memuat konten negatif.

Alhasil, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan menutup VPN yang memfasilitasi judi online, sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengakses judi online.

“Sampai kemarin, ada 3 [VPN] yang paling banyak dipakai oleh judi online, kita tutup dulu itu, termasuk pornografi, khususnya pornografi anak,” ungkapnya.

Sayangnya, Budi enggan memberikan nama VPN yang telah diblokir Kemenkominfo. Budi berdalih, jika nama tiga VPN ini dipublikasikan akan membuat masyarakat beralih menggunakan VPN lain.

“Namanya nggak usah disebut, tanya Dirjen Aptika namanya. Pokoknya kalau pakai itu sudah nggak bisa. Nanti kalau disebutin itunya nanti yang lain main pakai VPN lain,” ujarnya.

Budi mengatakan bahwa untuk saat ini konsentrasi pemberantasan judi online masih mencakup masyarakat menengah ke bawah melalui VPN gratis. Namun, Budi tak memungkiri bahwa ke depan pihaknya juga akan meringkus VPN berbayar.

“Kami evaluasi kalau memang VPN berbayar itu juga tidak kooperatif, ya, dengan segala hormat kita banned juga, termasuk platform-platform media sosial,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah memulai penutupan pada tiga layanan Virtual Private Network (VPN) gratis sebagai cara untuk menurunkan akses masyarakat kepada situs-situs penyedia judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan uji coba penutupan akses VPN gratis tersebut dilakukan atas dasar ketiga VPN itu sering digunakan oleh para pelaku judi online untuk mengakses situs bandar judi online.

"Per kemarin itu tiga VPN gratis dulu kami uji coba yang terindikasi paling banyak digunakan untuk judi online, nanti bertahap semua VPN gratis yang mengandung konten negatif kita blokir," kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan saat ini penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang menyediakan jasa VPN di Indonesia tercatat ada sebanyak 20-30 perusahaan. Namun dari semua itu, hanya tiga yang baru ditutup aksesnya terkhusus untuk layanan VPN tak berbayar.

Sementara untuk layanan VPN berbayar memang tidak ditutup karena dinilai memiliki segmentasi pasar yang berbeda dan masih ada masyarakat yang membutuhkannya. Meski begitu, apabila hasil evaluasi menunjukkan langkah penutupan tiga VPN tersebut kurang berdampak dan ada masyarakat yang mencari alternatif lain untuk mengakses judi online maka Pemerintah mungkin saja bisa menutup akses VPN gratis lainnya.

"Kami bertahap, nanti kami lihat terus, setiap hari, setiap waktu, kami evaluasi, manakala kita perlu tutup VPN lain ya kita tutup juga," kata Budi.

Sebelumnya, pada Rabu (31/7/2024) Budi Arie mengatakan pihaknya bakal membatasi akses layanan VPN gratis untuk menangkal praktik judi online bertumbuh di Indonesia. Ia menyebutkan pembahasan telah dilakukan oleh dirinya dan dua direktorat jenderal Kemenkominfo untuk memastikan strategi itu bisa dijalankan.

Budi mengatakan, hal itu perlu dilakukan mengingat judi online menjadi salah satu tantangan dalam transformasi digital nasional. Ia berpendapat bahwa judi online merupakan salah satu wujud sisi gelap digitalisasi yang membuat ruang digital menjadi tidak produktif dan harus dikendalikan pertumbuhannya bahkan diberantas.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan akan membatasi akses terhadap jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network (VPN) gratis sebagai langkah untuk mencegah masyarakat mengakses permainan judi online.

Keputusan ini diambil setelah pembahasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Wayan Tony Supriyanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir.

Dalam acara Power Breakfast Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/07/2024), Menteri Budi Arie menegaskan pentingnya membatasi akses VPN gratis untuk mengurangi peluang masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mengakses jaringan yang digunakan untuk judi online.

"Kemarin Pak Hokky (Dirjen Aptika Kominfo) sudah rapat sama Pak Wayan (Dirjen PPI Kominfo), kita akan menutup VPN gratis supaya juga makin berkurang akses ke jaringan bagi masyarakat kecil untuk mengkondisikan (sebaran) judi online," jelas Budi Arie.

Menteri Budi Arie mengakui bahwa judi online adalah salah satu tantangan terbesar dalam mempercepat transformasi digital nasional. Ia menekankan bahwa judi online merupakan bagian dari sisi gelap digitalisasi yang dapat menghambat produktivitas masyarakat.

"Saya sengaja harus masukkan isu judi online supaya jelas bahwa inilah bagian paling sisi gelap dari digitalisasi. Digitalisasi ini kan prinsip paling dasar dan tujuan utama membuat masyarakat paling produktif," tuturnya.

Menkominfo juga menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus terus diintensifkan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku industri telekomunikasi.

"Persoalannya banyak dampak negatif yang harus kita berantas bersama. Dalam persoalan transformasi digital, dampak negatif dari digitalisasi yaitu judi online," ujarnya.

Melalui forum DTI-CX 2024, Menteri Budi Arie Setiadi mengajak seluruh pelaku industri digital untuk bersama-sama melawan judi online di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi dampak negatif digitalisasi yang dapat merusak tatanan masyarakat.

Layanan VPN gratis sering kali memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, termasuk kerentanan terhadap pencurian data pribadi, penyebaran malware, serta memperlambat koneksi internet yang dapat mengganggu kenyamanan dalam mengakses informasi di dunia maya. Langkah pembatasan ini diharapkan dapat membantu meminimalkan dampak buruk tersebut dan mendukung upaya pemberantasan judi online di tanah air.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan membatasi akses jaringan pribadi virtual (virtual private network/VPN) gratis sebagai upaya mencegah masyarakat mandapatkan akses dalam permainan judi online.

Pembahasan terkait dengan hal itu, kata Budi, telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Wayan Tony Supriyanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir.

"Kemarin Dirjen Aptika Kominfo sudah rapat dengan Dirjen PPI Kominfo, kami akan menutup VPN gratis supaya juga makin berkurang akses ke jaringan bagi masyarakat kecil untuk mengkondisikan (sebaran) judi online," kata Budi dalam siaran pers, Rabu (31/7/2024).

Sebab, layanan VPN gratis memiliki risiko kerentanan pencurian data pribadi, penyebaran malware, membuat koneksi internet menjadi lambat, serta mengganggu kenyamanan dalam mengakses internet.

Selain itu, judi online menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat transformasi digital nasional. Menurutnya, ada sisi gelap digitalisasi yang salah satunya berupa praktik nonproduktif seperti judi online.

"Saya sengaja harus masukkan isu judi online supaya jelas bahwa inilah bagian paling sisi gelap dari digitalisasi. Digitalisasi ini kan prinsip paling dasar dan tujuan utama membuat masyarakat paling produktif," ucapnya.

Dia menegaskan pemberantasan judi online harus terus digalakkan dalam berbagai kesempatan. Bahkan melibatkan pelaku industri telekomunikasi.

Melalui DTI-CX 2024, Menteri Budi Arie Setiadi mengajak pelaku industri digital bersama-sama melawan judi online di Indonesia.

"Pertanyaan kita ini adalah bagaimana transformasi digital harus terus berlanjut dengan segala daya dan konsekuensinya. Persoalannya banyak dampak negatif yang harus kita berantas bersama, karena itulah semua ekosistem kita sama- sama memerangi judi online," ujarnya.