Mobil-mobil Mercedes-Benz rupanya sudah menemani perjalanan Presiden Indonesia sejak dulu. Berikut ini deretan mobil Mercy yang digunakan Presiden Indonesia.

Mercedes-Benz punya catatan tersendiri dengan Presiden Indonesia. Mobil Mercedes-Benz rupanya sudah digunakan sejak zaman Sukarno memimpin. Dalam unggahan di akun Instagram mercedesbenzid, pabrikan yang bermarkas di Stuttgart itu memamerkan deretan mobil yang digunakan dari era Sukarno hingga Presiden Joko Widodo saat ini.

[Gambas:Instagram]

Sukarno saat menjadi orang nomor satu di Indonesia diketahui pernah menumpangi Mercedes-Benz 600 (W100). Tak berhenti sampai di situ, Presiden kedua Soeharto juga terlihat menggunakan Mercedes-Benz 500 SEL (W126). Berlanjut ke Presiden ketiga BJ Habibie tampak menumpangi Mercedes-Benz S-Class (W140).

Selanjutnya Presiden keempat Abdurrahman Wahid juga pernah terlihat duduk di dalam Mercedes-Benz S-Class (W116). Kemudian di era Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, modelnya berganti menjadi Mercedes-Benz S-Class W140. Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, modelnya tampak berganti. Adalah Mercedes-Benz S600 Guard (W221). Mobil itu dibekali dengan fitur antipeluru.

Mobil tersebut sempat digunakan Presiden Joko Widodo di awal kepimpinannya. Hingga akhirnya pada tahun 2019, Kementerian Sekretariat Negara, sesuai dengan anggaran yang tersedia mengadakan kendaraan keras VVIP Kepresidenan sebanyak dua unit melalui Sistem Penunjukan Langsung. Sistem penunjukan langsung itu dilakukan mengingat dibutuhkan keamanan tingkat tinggi untuk melindungi presiden dan wakil presiden menjalani tugasnya.

"Kementerian Sekretariat Negara RI memutuskan Mercedes-Benz Indonesia untuk menyediakan dua unit mobil Mercedes-Benz S 600 Guard sebagai kendaraan keras VVIP Kepresidenan," demikian bunyi pernyataan Setneg pada Agustus 2019.

Mercedes-Benz S 600 Guard yang digunakan Jokowi ini merupakan generasi W222. Sebagai mobil kepresidenan, Mercedes-Benz S 600 Guard punya fitur keamanan jempolan. Mercedes-Benz S 600 Guard ini merupakan mobil antipeluru. Mobil S 600 Guard bisa melindungi penumpangnya yang duduk di jok belakang dari serangan senjata mesin M60.

Kaca mobil S 600 Guard lebih tebal beberapa kali dibanding kaca standar. Kaca ini sangat berat sehingga butuh perangkat hidrolik untuk membuka dan menutup kaca. Mobil ini memiliki sistem udara khusus yang bisa menyediakan oksigen sendiri saat di sekeliling mobil ada gas yang berbahaya.

"Sebagai mobil resmi kepresidenan di Indonesia, Mercedes-Benz setia menemani perjalanan kepala negara di setiap periode. Sebuah testimoni kualitas kenyamanan dan kemewahan Mercedes-Benz yang disertai dengan standar keamanan tertinggi," demikian tulis Mercedes-Benz.

Sementara untuk presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka, belum diketahui dengan pasti akan menggunakan mobil dinas apa. Namun tak menutup kemungkinan, Prabowo-Gibran akan menggunakan mobil kepresidenan lungsuran dari Jokowi-Ma'ruf Amin.

Review Mercedes-Benz EQB 250: Mobil Listrik 7-Seater yang Menarik!

Review Mercedes-Benz EQB 250: Mobil Listrik 7-Seater yang Menarik!

Mercedes-Benz siap jika ditunjuk kembali untuk menyediakan mobil dinas presiden dan wakil presiden terpilih. Apa modelnya?

Pihak Mercedes-Benz mengaku belum ada diskusi lebih lanjut dengan pemerintah untuk menyediakan mobil dinas bagi presiden dan wakil presiden terpilih. Seperti diketahui, Mercedes-Benz merupakan penyedia kendaraan VVIP kepresidenan pada tahun 2019.

Kala itu, Kementerian Sekretariat Negara menunjuk Mercedes-Benz Indonesia untuk menyediakan dua unit Mercedes-Benz S 600 Guard sebagai kendaraan keras VVIP Kepresidenan. Mobil tersebut masih digunakan Presiden Jokowi. Mengingat usia mobil yang masih terbilang muda, tak menutup kemungkinan mobil serupa akan digunakan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Sales and Marketing Director PT Inchape Indomobil Distribution Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto menjelaskan saat ini belum ada diskusi lebih lanjut dengan pemerintah terkait penyediaan unit mobil untuk presiden dan wakil presiden terpilih. Kalaupun ditunjuk kembali, Mercedez-Benz sudah menyiapkan amunisi kendaraan yang bisa menemani orang nomor wahid di Indonesia menjalankan tugasnya dengan lancar.

"Model tentu akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya, tapi kalau mengacu dari pengalaman pengalaman sebelumnya kendaraan kepresidenan biasanya dari keluarga S-Class tentu dengan fitur anti peluru (guard) nya," ungkap Kerry saat dikonfirmasi detikOto, Rabu (16/10/2024).

Fitur yang ditawarkan Mercedes-Benz S 600 Guard memang cukup unggul. Terlebih sudah dilengkapi dengan antipeluru yang bisa melindungi presiden dan wakil presiden dari serangan senjata mesin M60. Adapun dari keluarga Mercedes-Benz, fitur antipeluru itu memang baru ada pada model S-Class.

"Untuk saat ini (tahun 2024) kendaraan anti peluru yang di produksi oleh Mercedes ada di S-Class, tapi ke depannya tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan model lain juga," lanjut Kerry.

Bicara performa, Mercedes-Benz S 600 Guard menggendong mesin bensin V12, yang bisa menyemburkan tenaga hingga 530 daya kuda. Torsi mesinnya mencapai 830 Nm. Mesin itu dikawinkan dengan transmisi otomatis 7G-Tronic. Kecepatan tertingginya dibatasi secara elektronik hingga 210 km/jam.

Review Mercedes-Benz EQB 250: Mobil Listrik 7-Seater yang Menarik!

Review Mercedes-Benz EQB 250: Mobil Listrik 7-Seater yang Menarik!

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah melakukan pendaratan perdana di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mendarat menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85. Ia juga mengatakan, pembangunan Bandara IKN ini berjalan baik.

“Ya mulus banget sih turunnya.Landingmulus,” kata Jokowi usai mendarat, pada 24 September 2024, seperti dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Bandara IKN memiliki dimensi landasan pacu 2.200 x 30 meter dengan dimensishoulder7.5 meter dan dimensitaxiway153 meter x 23 meter. Awalnya, bandara ini diniatkan untuk tamu Very Very Important Person atau VVIP HUT RI ke-79 IKN.

Setelah mendarat di IKN, Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, untuk merubah status bandara VVIP di IKN diganti menjadi komersial.

“Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menhub agar segera diubah menjadi bandara komersial. Airport komersial,” ucap Jokowi.

Jokowi mengungkapkan alasan perubahan status Bandara IKN tersebut menjadi komersial. Ia menyampaikan, jika diubah menjadi bandara komersial, maka akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Manfaat untuk masyarakat tersebut dapat berupa pelayanan penerbangan haji hingga umrah.

“Supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, tidak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umrah, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat,” kata dia.

Sebelumnya, Budi Karya dan Jokowi telah mendiskusikan perubahan status Bandara IKN yang akan berganti menjadi bandara komersial. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memaksimalkan fungsi bandara dan memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat.

“Dalam diskusi dengan Pak Presiden ada wacana bahwa kita itu memikirkan bahwa ini (Bandara VVIP) digunakan tidak hanya untuk VIP dan VVIP,” ujar Budi Karya, seperti dikutipAntara, pada 1 Agustus 2024.

Budi Karya menegaskan, perubahan status ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi bandara, sehingga tidak hanya melayani tamu penting, tetapi juga masyarakat luas.

"Supaya apa? Supaya, satu distribusi pergerakan itu lebih merata, yang kedua juga secara ekonomis maksimalisasi daripada utilisasi bandara itu lebih maksimal," ujarnya.

Budi menekankan, perubahan status bandara tersebut bukan untuk tujuan komersialisasi, melainkan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum.

“Menurut saya, agar bandara itu lebih maksimal, pada jumlah pergerakannya dan untuk menambah jumlah pergerakan itu tidak terbatas untuk kepentingan VVIP,” ujar Budi.

Kendati demikian, perubahan status Bandara IKN memerlukan revisi Peraturan Presiden (Perpres). Pasalnya, perpres saat ini menetapkan bandara tersebut berstatus VVIP.

Setelah diubah menjadi publik, Jokowi juga mengungkapkan kemungkinan kapasitas bandara bisa ditambah.

“Ya nanti kalau Perpresnya sudah saya tandatangani, berarti mulai setelah itu,” kata Jokowi.

Jokowi memperkirakan kapasitas awal Bandara Nusantara bisa mencapai 200 ribu penumpang hingga Desember 2024 mendatang. Sementara itu, untuk target jangka panjang mencapai 7 juta penumpang per tahun setelah Bandara IKN dioperasikan penuh sebagai bandara komersial.

RACHEL FARAHDIBA R | DANIEL A. FAJRI | MUHAMMAD RAFI AZHARI

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengubah status Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi komersial. Akibatnya, Bandara IKN akan beroperasi untuk publik yang tidak lagi sebagai bandara VVIP.

“Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menhub agar segera diubah menjadi bandara komersial. Airport komersial,” kata Jokowi, pada 24 September 2024, seperti tertulis dalamAntara.

Jokowi menyampaikan, jika diubah menjadi Bandara IKN diubah menjadi komersial, maka akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti menggunakan untuk penerbangan haji sampai umrah.

“Supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, tidak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umrah, yang mau haji, yang mau terbang ke dan dari IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara VVIP untuk Mendukung IKN. Namun, saat ini, Bandara IKN akan diubah statusnya menjadi komersial. Pasalnya, bandara VVIP dan bandara komersial memiliki perbedaan dalam melaksanakan sistem operasionalnya.

Bandara VVIP

Status Bandara IKN sebagai bandara VVIP tercantum dalam Perpres Nomor 31 Tahun 2023. Berdasarkan Perpres tersebut, Bandara IKN dioperasikan sebagai bentuk pengembangan infrastruktur penerbangan dan pendukung konektivitas IKN.

“Bandar Udara VVIP yang selanjutnya disebut bandara VVIP merupakan bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN,” bunyi Pasal 2 Perpres Nomor 31 Tahun 2023, seperti tercatat dalamjdih.maritim.go.id.

Bandara VVIP dibangun dan diberikan statusnya kepada Bandara IKN untuk melayani pihak-pihak berkepentingan ketika mengunjungi IKN. Bandara ini hanya dikhususkan oleh beberapa golongan tertentu, tidak ditujukan untuk publik secara umum.

Kebutuhan lahan, kebutuhan fasilitas, tata letak fasilitas, dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan bandara VVIP ditetapkan oleh Menhub. Mengacu Pasal 7 Perpres Nomor 31 Tahun 2023, pendanaan untuk penugasan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai perundang-undangan.

Bandara Komersial

Berbeda dengan bandara VVIP, bandara komersial adalah lokasi milik publik tempat berlangsungnya operasi penerbangan. Penerbangan komersial merupakan angkutan penumpang dan barang oleh perusahaan dari jenis pesawat komersial. Merujukfhukum.unpatti.ac.id, ada beberapa penggolongan penerbangan komersial, yaitu:

1. Penerbangan berjadwal, seperti Citilink, Lion Air, Garuda Indonesia, dan Air Japan.
2. Penerbanga tidak berjadwal, seperti Airfast Service, Gatari Hutama Air Service, dan Dirgantara Air Service.
3. Operasi penerbangan tidak untuk pengangkutan penumpang, barang, atau surat, tetapi operasi penerbangan lainnya..

Syarat-syarat penerbangan komersial diatur dalam undang-undang nasional setiap negara dan secara internasional melalui International Civil Aviation Organization (ICAO). Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh Bandara IKN yang akan berubah status sebagai bandara komersial.

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memastikan, konstruksi landasan pacu Bandara VVIP IKN dijadwalkan telah rampung sepanjang 2.200 meter pada pekan ini. Dengan demikian, pesawat kepresidenan sudah bisa mendarat di Bandara IKN saat Presiden Joko Widodo mulai berkantor di IKN.

Pesawat Kepresidenan adalah varian dari Boeing 747-200 yang membutuhkan landasan pacu setidaknya 2.200 meter. Pelaksana Tugas Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden Jokowi dapat mendarat di Bandara VVIP IKN pada pekan ini, Kamis (12/9).

"Namun hal tersebut terganggu hasil pemeriksaan ganda besok, Selasa (10/9). Kami tidak akan berkompromis pada aspek keselamatan," kata Raja Juli di Gedung DPR, Senin (9/9).

Jadwal konstruksi landasan pacu Bandara VVIP IKN telah molor tiga kali. Target awal penyelesaian konstruksi landasan pacu tersebut adalah sebelum 17 Agustus 2024, sebelum mundur menjadi akhir Agustus 2024, dan akhirnya menjadi pekan ini atau pekan kedua September 2024.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencatat, pembangunan landasan pacu Bandara VVIP IKN telah mencapai 1.975 meter hingga akhir pekan lalu, Minggu (8/9). Menurutnya, landasan pacu Bandara VVIP IKN akan mencapai 2.200 meter dalam waktu dekat.

Di samping itu, konstruksi terminal VVIP Bandara IKN telah mencapai 90,16%, itu terminal VIP telah mencapai 77,06%. Pada saat yang sama, pembangunan Menara Pengendali Lalu Lintas Udara telah sebesar 53,71%, gedung administrasi dan operasional sebesar 61,03%, dan gedung Pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran mencapai 68,71%.

Budi mencatat, pengerjaan Bandara VVIP IKN sejauh ini telah mencapai 74,79% secara agregat. Menurutnya, angka tersebut akan mencapai 100% pada 31 Desember 2024.

"Pembangunan Bandara VVIP IKN berjalan dengan baik. Kendala masih pada kondisi cuaca yang tidak menentu dan agak melambatkan pekerjaan, tapi semua masih sesuai jadwal," kata Budi.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga sebelumnya mengatakan, landasan pacu bandara VVIP di IKN dirancang memiliki panjang 3.000 meter.

Pagu paket proyek Bandara VVIP IKN adalah Rp 4,28 triliun. Lokasinya dirancang hanya 15 menit dari IKN dan 25 kilometer dari Bandara Sepinggan, Balikpapan. "Mudah-mudahan bisa kami selesaikan, termasuk akses keluar Bandara VVIP IKN menuju IKN yang maksimum memakan waktu 30 menit," kata Danis.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan Bandara Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur terus dikebut dengan cepat. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kabarnya bakal berkantor di IKN selama akhir masa jabatannya hingga Oktober. Bandara dijamin akan siap untuk menyambut Jokowi.

Sejumlah perkembangan pada kawasan bandara telah terlihat. Di antaranya adalah terminal VVIP yang pembangunannya telah mencapai 90,16%, dibanding bulan lalu yang masih 82,6%. Sedangkan, untuk terminal VIP telah rampung 77,06%.

Untuk fasilitas penunjang, tower ATC per hari ini telah terbangun 53,71%, gedung administrasi dan operasional sudah terbangun 61,03%, dan Gedung PKP-PK sudah rampung 68,71%.

"Hingga saat ini pembangunannya berjalan baik. Kendala masih pada kondisi cuaca yang tidak menentu dan agak melambatkan pekerjaan. Tapi, semua masih on track," kata Budi Karya dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Selain bangunan terminal, untuk pembangunan landasan pacu atau runway saat ini sudah mencapai 1.975 meter dari target 2.200 meter. Pada akhir Agustus lalu, runway masih baru memiliki panjang 1.025 meter.

"Pembangunan runway per hari ini telah mencapai 1.975 meter. Ini masih sesuai target kita. Dalam waktu dekat ini akan rampung hingga 2.200 meter," jelas Budi Karya.

Adapun untuk jalan penunjang akses bandara saat ini sudah terbangun di atas 50%. Jalan akses utama telah siap 98,53%, jalan perimeter barat terbangun 66,96%, dan jalan perimeter timur sudah rampung 50,44%. Seluruh jalan ini nantinya yang akan menunjang akses dari dan menuju bandara.

Secara keseluruhan, progres pengerjaan bandara telah mencapai 74,79% dengan waktu pengerjaan 273 hari. Budi Karya optimis bandara akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.

Presiden Jokowi sendiri direncanakan bakal berkantor di ibu kota baru selama 40 hari, dari 10 September sampai 19 Oktober 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.

Terhitung sejak 10 September hingga 19 Oktober, rencananya Jokowi bakal kerja, menerima tamu, hingga mengadakan rapat-rapat penting di ibu kota baru. Bahkan, menurut Heru Jokowi juga akan melakukan kunjungan kerja ke daerah dari IKN dan pulang kembali ke IKN selama 40 hari.

"Dan ada beberapa di sela-sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin kunker dari IKN ke kota lainnya," ujar Heru kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Bandara Nusantara atau Nusantara Airport di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal melayani penerbangan komersial.

"Airport Nusantara, nanti juga diperuntukan pesawat komersial, jadi bisa turun di Nusantara Airport," kata Jokowi dalam acara Groundbreaking Investasi PT Bank BCA di IKN, Senin (12/8/2024).

Hal ini sekaligus membatalkan rencana awal peruntukan Bandara VVIP di IKN digunakan untuk kegiatan atau aktivitas-aktivitas kenegaraan saja. Seperti yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara.

Menurut Jokowi, pengoperasian Bandara Nusantara tersebut bertujuan untuk mempersingkat waktu mobilitas masyarakat yang hendak mengunjungi IKN. Bahkan dengan beroperasinya bandara tersebut, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Bandara Nusantara ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hanya sekitar 15 menit.

"Kalau dari Medan ke sini, Jakarta ke sini (IKN), Bandung, Surabaya, Papua, langsung ke IKN, turun di Nusantara Airport, itu kesini (KIPP) hanya 15 menit," tambah Jokowi.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Nusantara Airport nantinya akan mampu melayani penerbangan langsung dari Indonesia-Eropa.

Menhub menjelaskan hal ini berdasarkan spesifikasi rancangan konstruksi yang dibuat. Sebab, panjang landasan pacu yang dibangun lebih besar yaitu 3.000 meter dibandingkan spesifikasi bandara pada umumnya di Indonesia 2.200-2.400 meter.

Perbedaan panjang landasan pacu inilah yang menjadi salah satu kriteria untuk menerbangkan pesawat langsung Indonesia-Eropa. Meskipun, masih banyak kriteria lainnya menyangkut jenis pesawat, dan lain sebagainya.

"Kalau yang ada di Balikpapan itu kan 2.400 meter (runway), itu terbangnya bisa paling banter 6-8 jam, kalau ini (Bandara IKN) bisa belasan jam, jadi itu potensial dan kita bangun 3.000 meter," kata Menhub di Jakarta (1/8/2024).

Bandara IKN memiliki luas area 347 hektar dengan dilengkapi ruang VVIP dan VIP seluas 7.352 m2 dan dapat melayani 3 pesawat terbang berbadan besar. Bandara tersebut diharapkan membuat kawasan IKN semakin terbuka, konektivitas semakin baik, dan semakin mudah dijangkau dari daerah lain.

Bandara IKN memiliki panjang runway 3.000 X 45 meter yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga. Dukungan infrastruktur lainnya adalah pembangunan Apron 470 meter dari total luas 102.150 m2, dan taxiway sepanjang 290 meter dengan anggaran Rp4,3 triliun.

Bandara IKN berada di Kecamatan Penajam atau berjarak sekitar 23 km dari Titik Nol IKN atau sekitar 18 menit dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Dukungan konektivitas juga telah dikerjakan Kementerian PUPR dengan menyelesaikan jalan relokasi sepanjang 4 km.

Bandara IKN juga akan terhubung dengan jalan tol segmen Simpang 3 Riko-Jembatan Pulau Balang serta jalan tol akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, yakni Seksi 5B, Seksi 6A, Seksi 6B, dan Seksi 6C.

(Febrina Ratna)

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah terus mematangkan persiapan untuk perayaan HUT RI ke-79 itu.

Pemerintah bakal mengundang seribu lebih tamu untuk mengikuti upacara 17 Agustus atau hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia di IKN, Kalimantan Timur yang tengah dibangun. Mulai hari ini, Sabtu, 10 Agustus 2024, pengerjaan konstruksi atau pembangunan alat berat disetop sementara.

Persiapan yang Rampung

Hotel

Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Penajam Paser Utara, Sandri Ernamurti mengatakan hotel dan penginapan yang berada di wilayahnya sudah penuh dipesan tamu untuk menghadiri Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024.

"Pemesanan kamar hotel dan penginapan cukup tinggi terjadi sejak Maret 2024," ungkap Sandri Ernamurti di Penajam, Senin, 5 Agustus 2024.

Menurut Sandri, sebanyak 10 hotel yang ada di Kecamatan Penajam, semua kamarnya sudah habis dipesan periode 15 sampai 19 Agustus 2024. Pemesanan kamar hotel datang dari kementerian dan tamu yang akan menghadiri HUT RI di IKN.

Lapangan upacara

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan lapangan upacara di IKN sudah berfungsi 100 persen dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI. Selain itu, lapangan upacara di IKN memiliki kapasitas besar sehingga dapat menampung 8.000 orang.

"Lapangan upacara sudah bisa, podiumnya juga sudah selesai gitu, semua sudah berfungsi 100 persen dan siap untuk digunakan untuk Upacara HUT RI," kata dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Paskibraka

Selain itu para paskibraka yang bertugas mengibarkan bendera di IKN juga telah dinyatakan siap. Calon Paskibraka tingkat pusat tahun ini akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan pada tanggal 12 juli sampai dengan 10 agustus. Kemudian selanjutkan akan berangkat ke IKN.

“Iya, kemarin kami sudah melakukan survei lapangan dan hunian juga untuk adik-adik dan semuanya sudah siap”, kata Rima, dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Persiapa yang Belum Rampung

Terbatasnya fasilitas penginapan

Diperkirakan akan ada seribu tamu yang mengikuti upacara 17 Agustus di IKN. Namun, karena keterbatasan fasilitas penginapan tidak semua tamu bakal menginap di IKN, sebagian lainnya akan menginap di Balikpapan.

"Sebagian tamu ada yang (menginap) di Balikpapan," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kantornya pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Adapun sementara ini, yang disiapkan PUPR untuk menjadi tempat penginapan di antaranya adalah 12 tower aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, kata Basuki, hunian pekerja, rumah dinas menteri, serta gedung-gedung Kemenko juga akan dimanfaatkan.

Listrik belum rampung hingga saat ini

Manajemen PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) optimistis bisa merampungkan jaringan kelistrikan berlapis untuk mendukung pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, memastikan sistem setrum tersebut akan menyokong kegiatan di IKN, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“PLN siap all out untuk menyiapkan utilitas jaringan kelistrikan di IKN,” katanya kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, Kamis, 8 Agustus 2024.

Dia menuturkan, PLN sudah merampungkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN Tahap 1 berkapasitas 10 Megawatt (MW); satu unit gardu induk (GI) Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN berkapasitas 2 x 60 mega volt ampere (MVA) yang tegangannya berkisar 150 kilo Volt (kV); serta jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr).

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar seribu undangan tamu ikut merayakan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah menyiapkan dua bandara kedatangan tamu.

"Garuda sudah mengajukan extra flight Jakarta-Balikpapan," kata Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Mokhammad Khusnu, melalui sambungan telepon pada Selasa, 6 Agustus 2024. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, ada Bandara Sepinggan, tempat berhentinya tamu HUT RI tersebut.

Menurut Khusnu, ada dua bandara transit yang disediakan untuk tamu datang ke IKN. Selain Bandara Sepinggan, disiapkan juga Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. "Sebenarnya dua bandara yang dipakai, selain bandara Balikpapan juga di Samarinda," kata dia.

Selain bandara itu melayani penumpang reguler, disiapkan pula penerbangan ekstra pengangkutan tamu. Terakhir penerbangan tamu itu pada 16 Agustus 2024. "Sebelum tanggal 16 sudah ada yang mulai berangkat," tutur Khusnu.

Dia mengatakan penyiapan dua bandara menyambut kedatangan tamu HUT RI sangat cukup. Adapun untuk tamu penting atau very very important person (VVIP), Direktorat Perhubungan Udara menyiapkan empat tempat parkir VVIP. Empat tempat parkir ini disiapkan di Bandara Sepinggan. "Satu untuk pesawat Presiden dan tamu VVIP setingkat presiden," ujarnya.

Sementara tempat parkir tamu VVIP di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda Direktorat Perhubungan Udara menyiapkan dua tempat parkir pesawat tamu VVIP. Para tamu yang berhenti di dua bandara itu akan dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju pusat IKN. "Kalau dari Samarinda (ke pusat IKN) sekitar dua jam," ucap dia.

Skenario ini berubah dari rencana awal. Sebelumnya dikabarkan para tamu yang akan datang ke IKN untuk HUT RI tersebut akan turun di Bandara Nusantara. Namun hingga saat ini pembangunan bandara tersebut belum rampung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sebelumnya menyatakan sedang mempersiapkan dua bandara di Balikpapan dan Samarinda setelah Bandara Nusantara gagal beroperasi.

"Ya, kita lagi selesaikan ya. Nanti mungkin dalam beberapa hari ini ada kabar seperti apa kami mengoperasikan bandara-bandara itu," kata Budi, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin malam, 26 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar seribu undangan tamu ikut merayakan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah menyiapkan dua bandara kedatangan tamu.

"Garuda sudah mengajukan extra flight Jakarta-Balikpapan," kata Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Mokhammad Khusnu, melalui sambungan telepon pada Selasa, 6 Agustus 2024. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, ada Bandara Sepinggan, tempat berhentinya tamu HUT RI tersebut.

Menurut Khusnu, ada dua bandara transit yang disediakan untuk tamu datang ke IKN. Selain Bandara Sepinggan, disiapkan juga Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. "Sebenarnya dua bandara yang dipakai, selain bandara Balikpapan juga di Samarinda," kata dia.

Selain bandara itu melayani penumpang reguler, disiapkan pula penerbangan ekstra pengangkutan tamu. Terakhir penerbangan tamu itu pada 16 Agustus 2024. "Sebelum tanggal 16 sudah ada yang mulai berangkat," tutur Khusnu.

Dia mengatakan penyiapan dua bandara menyambut kedatangan tamu HUT RI sangat cukup. Adapun untuk tamu penting atau very very important person (VVIP), Direktorat Perhubungan Udara menyiapkan empat tempat parkir VVIP. Empat tempat parkir ini disiapkan di Bandara Sepinggan. "Satu untuk pesawat Presiden dan tamu VVIP setingkat presiden," ujarnya.

Sementara tempat parkir tamu VVIP di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda Direktorat Perhubungan Udara menyiapkan dua tempat parkir pesawat tamu VVIP. Para tamu yang berhenti di dua bandara itu akan dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju pusat IKN. "Kalau dari Samarinda (ke pusat IKN) sekitar dua jam," ucap dia.

Skenario ini berubah dari rencana awal. Sebelumnya dikabarkan para tamu yang akan datang ke IKN untuk HUT RI tersebut akan turun di Bandara Nusantara. Namun hingga saat ini pembangunan bandara tersebut belum rampung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sebelumnya menyatakan sedang mempersiapkan dua bandara di Balikpapan dan Samarinda setelah Bandara Nusantara gagal beroperasi.

"Ya, kita lagi selesaikan ya. Nanti mungkin dalam beberapa hari ini ada kabar seperti apa kami mengoperasikan bandara-bandara itu," kata Budi, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin malam, 26 Juli 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mencabut status Very Very Important Person (VVIP) pada Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga bandara tersebut menjadi bandara umum.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, perubahan status Bandara IKN ini dapat menabrak banyak peraturan dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran pembangunan Bandara IKN sejak awal bertujuan untuk mendukung pergerakan VVIP di IKN.

Setidaknya ada lima peraturan yang dilanggar, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022, Perpres Nomor 64 Tahun 2022, Perpres Nomor 31 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM 39 Tahun 2019.

"Jelas regulasinya ini adalah untuk VVIP, dan oleh karenanya ada alokasi, anggaran, dan sumber daya, semuanya mengacu pada Perpres (Nomor 31) ini," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

"Kalau kemudian diubah, ini sudah melenceng dari peraturan perundang-undangan, termasuk melenceng dari perpres, dan tentunya juga melakukan pelanggaran terhadap alokasi anggaran dalam APBN. Karena dari APBN ini biaya yang dikeluarkan adalah pembangunan untuk Bandara VVIP, bukan untuk bandara umum," sambungnya.

Dia melanjutkan, dalam Pasal 38 Permenhub PM 39 Tahun 2018 memang memungkinkan perubahan status bandara khusus menjadi bandara umum. Namun ada syarat yang perlu dipenuhi, seperti kriteria cakupan, peran, hierarki, dan klasifikasi bandara.

Sementara pada Permenhub PM 39 Tahun 2019, pemerintah perlu mengkaji peran dari Bandara IKN ini untuk perekonomian, priwisata, maupun konektivitas daerah jika ingin menjadikan Bandara IKN sebagai bandara umum.

Kemudian untuk menetapkan sebuah bandara umum juga harus melibatkan para pemangku kepentingan termasuk badan usaha angkutan udara alias maskapai, operator bandara, pemerintah daerah, maupun unit-unit pemerintahan terkait.

Pasalnya, dalam menjalankan sebuah bandara, beban investasi, biaya operasional, hingga biaya perawatan bandara akan ditanggung oleh operator bandara baik dari BUMN, swasta, maupun pemerintah.

"Saya khawatir perencanaan Bandara IKN ini sejak awal sebenarnya adalah bandara khusus, kemudian mendadak diubah menjadi bandara umum tanpa melibatkan para pemangku kepentingan. Ini kan menunjukkan bahwa Rencana Induk Ibu Kota Nusantara saja bisa dengan mudahnya dilangkahi, diabaikan," ucapnya.

Dia melanjutkan, dikhawatirkan keputusan mendadak pemerintah ini dapat menjadi sentimen negatif bagi investor lantaran banyak melangkahi aturan yang berlaku.

"Perpres tentang percepatan pembangunan pengoperasian Bandara VVIP ini juga dengan mudahnya diabaikan. Yang dibangun bukan lagi bandar udara VVIP, tapi menjadi bandara umum. Saya khawatir ini menjadi preseden buruk terhadap kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mencabut status Very Very Important Person (VVIP) pada Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga bandara tersebut menjadi bandara umum.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, perubahan status Bandara IKN ini dapat menabrak banyak peraturan dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran pembangunan Bandara IKN sejak awal bertujuan untuk mendukung pergerakan VVIP di IKN.

Setidaknya ada lima peraturan yang dilanggar, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022, Perpres Nomor 64 Tahun 2022, Perpres Nomor 31 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM 39 Tahun 2019.

"Jelas regulasinya ini adalah untuk VVIP, dan oleh karenanya ada alokasi, anggaran, dan sumber daya, semuanya mengacu pada Perpres (Nomor 31) ini," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

"Kalau kemudian diubah, ini sudah melenceng dari peraturan perundang-undangan, termasuk melenceng dari perpres, dan tentunya juga melakukan pelanggaran terhadap alokasi anggaran dalam APBN. Karena dari APBN ini biaya yang dikeluarkan adalah pembangunan untuk Bandara VVIP, bukan untuk bandara umum," sambungnya.

Dia melanjutkan, dalam Pasal 38 Permenhub PM 39 Tahun 2018 memang memungkinkan perubahan status bandara khusus menjadi bandara umum. Namun ada syarat yang perlu dipenuhi, seperti kriteria cakupan, peran, hierarki, dan klasifikasi bandara.

Sementara pada Permenhub PM 39 Tahun 2019, pemerintah perlu mengkaji peran dari Bandara IKN ini untuk perekonomian, priwisata, maupun konektivitas daerah jika ingin menjadikan Bandara IKN sebagai bandara umum.

Kemudian untuk menetapkan sebuah bandara umum juga harus melibatkan para pemangku kepentingan termasuk badan usaha angkutan udara alias maskapai, operator bandara, pemerintah daerah, maupun unit-unit pemerintahan terkait.

Pasalnya, dalam menjalankan sebuah bandara, beban investasi, biaya operasional, hingga biaya perawatan bandara akan ditanggung oleh operator bandara baik dari BUMN, swasta, maupun pemerintah.

"Saya khawatir perencanaan Bandara IKN ini sejak awal sebenarnya adalah bandara khusus, kemudian mendadak diubah menjadi bandara umum tanpa melibatkan para pemangku kepentingan. Ini kan menunjukkan bahwa Rencana Induk Ibu Kota Nusantara saja bisa dengan mudahnya dilangkahi, diabaikan," ucapnya.

Dia melanjutkan, dikhawatirkan keputusan mendadak pemerintah ini dapat menjadi sentimen negatif bagi investor lantaran banyak melangkahi aturan yang berlaku.

"Perpres tentang percepatan pembangunan pengoperasian Bandara VVIP ini juga dengan mudahnya diabaikan. Yang dibangun bukan lagi bandar udara VVIP, tapi menjadi bandara umum. Saya khawatir ini menjadi preseden buruk terhadap kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.