TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, pamit dari tugasnya. Hal tersebut diumumkan Prastowo setelah Presiden Terpilih, Prabowo Subianto memanggil Sri Mulyani Indrawati sebagai calon menteri keuangan dan tiga calon wakilnya.

Dengan berakhirnya masa jabatan bendahara negara di Kabinet Jokowi, usai pula tugas Prastowo sebagai staf khusus. “Saya telah merenung dengan wening dan bening, saya memilih berkarir di luar pemerintahan dan akan melanjutkan kegiatan yang sudah saya rancang jauh-jauh hari,” tulisnya di akun instagram @prastowoyustinus, Kamis, 17 Oktober 2024.

Setelah purna tugas dia berencana mengisi kegiatan dengan menemani anak-anaknya, melanjutkan aktivitas literasi, hingga mengajar. Menurut dia bakal ada pengganti yang tepat dan lebih baik dalam membantu pemerintah. “Saya berdoa dan mendukung penuh Bapak Prabowo, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Pak Sua, Bapak Tommy, Bapak Anggito, dan jajaran Kemenkeu,” ujar Prastowo.

Prastowo telah membantu Menteri Keuangan sejak 2019. Selama ini, ia cukup aktif menjelaskan beberapa isu di kementerian keuangan. Pamitnya staf khusus Menkeu itu bersamaan dengan pemanggilan Sri Mulyani dan tiga calon wakil menteri keuangan oleh Presiden terpilih.

Prabowo Subianto dikabarkan akan menempatkan tiga wakil menteri untuk mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kabinetnya mendatang. Tiga wakil menteri keuangan itu adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

Rencana formasi tersebut disampaikan oleh Thomas Djiwandono saat dia, Suahasil dan Anggito dipanggil Prabowo ke kediaman di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta pada Selasa, 15 Oktober 2024. Thomas menceritakan Prabowo telah memberikan penugasan kepada mereka bertiga sebagai wamenkeu dalam kabinet berikutnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2,4 persen atas kegiatan membangun sendiri (KMS) mulai tahun depan atau 2025. Namun, tidak semua pembangunan rumah menjadi target pengenaan PPN KMS.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pengenaan pajak itu berlaku untuk pendirian bangunan dengan luas minimal 200 meter persegi. Dia menyebut ketentuan PPN KMS bukan hal baru karena telah ada sejak 30 tahun lalu yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Lalu, bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika pada 2025, tarif PPN jadi naik (12 persen), berarti tarif (PPN KMS) menjadi 2,4 persen,” kata Prastowo melalui cuitan di akun X (Twitter) @prastow, Sabtu, 14 September 2024.

Adapun kebijakan PPN KMS tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Sementara besaran tarif PPN umum 12 persen pada 2025 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Lantas, bagaimana ketentuan pembangunan rumah dikenai pajak 2,4 persen?

Kriteria Bangunan Kena Pajak 2,4 Persen

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 61/PMK.03/2022, kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan mendirikan bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam aktivitas usaha, atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya dimanfaatkan sendiri atau dipakai oleh pihak lain.

Bangunan yang dimaksud adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang dilekatkan atau ditanam secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan, dengan kriteria:

- Konstruksi utama terdiri dari kayu, pasangan batu bata, beton, atau bahan sejenisnya, dan/atau baja.

- Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha.

- Luas bangunan yang dibangun minimal 200 meter persegi.

Kegiatan membangun bangunan sendiri dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu. Selain itu, pengenaan PPN KMS juga berlaku bagi pembangunan secara bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang jarak waktu antara tahapan membangun tidak lebih dari dua tahun.

“Termasuk dalam kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain untuk orang pribadi atau badan, tetapi PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain,” bunyi Pasal 2 ayat (7) PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Dalam PMK yang sama, pemerintah juga memberikan contoh kasus kegiatan mendirikan bangunan yang menjadi target PPN KMS. Misalnya, Pak A membangun rumah sendiri. Pembangunan tersebut dilakukan sekali waktu dimulai pada Juni 2022 dengan luas 200 meter persegi. Atas pembangunan rumah tersebut, Pak A dikenai PPN KMS.

Pembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan pembangunan rumah dengan luas kurang dari 200 meter persegi tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri (PPN KMS). Begitu pula dengan renovasi rumah yang tidak menambah luas bangunan hingga 200 meter persegi, bukan menjadi target PPN KMS.

Dwi menyebut kebijakan PPN KMS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 itu bukan jenis pajak baru. Pengenaannya sudah diterapkan sejak 1995 melalui Pasal 16C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Kebijakan ini ditetapkan untuk memberi asas keadilan, supaya aktivitas membangun yang dilakukan sendiri maupun melalui kontraktor ataudevelopersama-sama dikenakan PPN,” kata Dwi di Jakarta, Selasa, 17 September 2024, seperti dikutip dariAntara.

Dwi menjelaskan PPN KMS dihitung berdasarkan besaran tertentu dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 61/PMK.03/2022. Dengan tarif PPN saat ini sebesar 11 persen, maka PPN KMS yang berlaku adalah 2,2 persen (11/100 x 20 persen).

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2,4 persen atas kegiatan membangun sendiri (KMS) mulai tahun depan atau 2025. Namun, tidak semua pembangunan rumah menjadi target pengenaan PPN KMS.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pengenaan pajak itu berlaku untuk pendirian bangunan dengan luas minimal 200 meter persegi. Dia menyebut ketentuan PPN KMS bukan hal baru karena telah ada sejak 30 tahun lalu yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Lalu, bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika pada 2025, tarif PPN jadi naik (12 persen), berarti tarif (PPN KMS) menjadi 2,4 persen,” kata Prastowo melalui cuitan di akun X (Twitter) @prastow, Sabtu, 14 September 2024.

Adapun kebijakan PPN KMS tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Sementara besaran tarif PPN umum 12 persen pada 2025 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Lantas, bagaimana ketentuan pembangunan rumah dikenai pajak 2,4 persen?

Kriteria Bangunan Kena Pajak 2,4 Persen

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 61/PMK.03/2022, kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan mendirikan bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam aktivitas usaha, atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya dimanfaatkan sendiri atau dipakai oleh pihak lain.

Bangunan yang dimaksud adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang dilekatkan atau ditanam secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan, dengan kriteria:

- Konstruksi utama terdiri dari kayu, pasangan batu bata, beton, atau bahan sejenisnya, dan/atau baja.

- Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha.

- Luas bangunan yang dibangun minimal 200 meter persegi.

Kegiatan membangun bangunan sendiri dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu. Selain itu, pengenaan PPN KMS juga berlaku bagi pembangunan secara bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang jarak waktu antara tahapan membangun tidak lebih dari dua tahun.

“Termasuk dalam kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain untuk orang pribadi atau badan, tetapi PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain,” bunyi Pasal 2 ayat (7) PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Dalam PMK yang sama, pemerintah juga memberikan contoh kasus kegiatan mendirikan bangunan yang menjadi target PPN KMS. Misalnya, Pak A membangun rumah sendiri. Pembangunan tersebut dilakukan sekali waktu dimulai pada Juni 2022 dengan luas 200 meter persegi. Atas pembangunan rumah tersebut, Pak A dikenai PPN KMS.

Pembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan pembangunan rumah dengan luas kurang dari 200 meter persegi tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri (PPN KMS). Begitu pula dengan renovasi rumah yang tidak menambah luas bangunan hingga 200 meter persegi, bukan menjadi target PPN KMS.

Dwi menyebut kebijakan PPN KMS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 itu bukan jenis pajak baru. Pengenaannya sudah diterapkan sejak 1995 melalui Pasal 16C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Kebijakan ini ditetapkan untuk memberi asas keadilan, supaya aktivitas membangun yang dilakukan sendiri maupun melalui kontraktor ataudevelopersama-sama dikenakan PPN,” kata Dwi di Jakarta, Selasa, 17 September 2024, seperti dikutip dariAntara.

Dwi menjelaskan PPN KMS dihitung berdasarkan besaran tertentu dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 61/PMK.03/2022. Dengan tarif PPN saat ini sebesar 11 persen, maka PPN KMS yang berlaku adalah 2,2 persen (11/100 x 20 persen).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi masyarakat yang membangun rumah sendiri. Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai kebijakan tersebut bukanlah hal baru.

Prastowo mengatakan, pengenaan tarif PPN untuk membangun rumah sudah diatur sejak 1994. Penetapan PPN itu telah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU No 11 Tahun 1994. Jadi, bukan PAJAK BARU. Umurnya sudah 30 tahun," kata Prastowo dalam cuitan di akun X-nya @prastow, dikutip Senin (16/9/2024).

Dia menjelaskan penetapan tarif itu untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sebab, membangun rumah dengan kontraktor juga dikenakan tarif PPN.

"Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," jelasnya.

Meski begitu, dia bilang tidak semua masyarakat yang membangun rumah dikenakan PPN. Ada syarat-syarat tertentu, misalnya kriteria bangunannya seluas 200 meter persegi atau lebih. Di bawah luas tersebut, Prastowo bilang tidak dikenakan tarif PPN.

Prastowo juga menjelaskan, apabila tarif PPN 2025 naik, maka pengenaan tarif PPN KMS sebesar 2,4% dari sebelumnya 2,2%.

"Lalu bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11%, maka tarif PPN KMS hanya 2,2%. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4%," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Kenaikan PPN ini juga berimbas ke pajak untuk kegiatan membangun sendiri, termasuk bagi yang mau membangun rumah tanpa jasa kontraktor.

Kenaikan PPN pada 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada Pasal 4 UU HPP dijelaskan, beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 diubah. Ketentuan yang diubah itu di antaranya Ayat 1 dan Ayat 3 Pasal 7. Pada Pasal 7 ayat 1 huruf a dijelaskan tarif PPN 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022.

"Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025," bunyi Pasal 7 Ayat 1 huruf b seperti dikutip detikcom, Jumat (13/9/2024) lalu.

Untuk ketentuan PPN membangun rumah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03.2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Rumah Sendiri.

Pada Pasal 2 Ayat 1 PMK tersebut dijelaskan, PPN dikenakan atas kegiatan membangun rumah sendiri. Di Pasal 3 Ayat 1 disebutkan, PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 Ayat 2.

Lihat Video 'Bangun Rumah Pakai Arsitek Bikin Hemat, Biayanya Sekitar Rp 200 Ribu/Meter':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

IDXChannel - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka suara soal isu yang menyebutkan bahwa masyarakat akan dikenakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) apabila ingin membangun rumah sendiri dari yang semula 2,2 persen menjadi 2,4 peraen di 2025.

Dikutip dari cuitan di akun X-nya, @prastow, ia mengatakan bahwa pengenaan tarif PPN untuk membangun rumah sendiri bukanlah hal yang baru. Bahkan penetapan PPN tersebut tersebut telah berlaku sejak 30 tahun lalu.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU No 11 Tahun 1994. Jadi, bukan PAJAK BARU. Umurnya sudah 30 tahun," kata Yustinus dari cuitan di akun X-nya, @prastow, yang dikutip IDXChannel, Senin (16/9/2024).

Pria yang akrab disapa Prastowo itu menuturkan, kebijakan ini sejatinya bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sebab menurutnya, kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama harus mendapat perlakuan sama.

"Apakah semua kegiatan membangun sendiri kena PPN? Tidak. Kriterianya luas bangunan 200 m2 atau lebih. Di bawah itu tidak kena PPN," katanya.

"Lalu bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4 persen," kata Prastowo.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025. Apabila kebijakan ini diberlakukan maka kegiatan membangun rumah tentunya akan mengalami kenaikan pajak dari yang semula 2,2 persen menjadi 2,4 persen di tahun depan.

Hal itupun sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Dimana dalam beleid itu dijelaskan bwha besaran tarif pajak apabila membangun rumah sendiri ditetapkan sebesar 20 persen dari PPN secara umum.

Artinya, dengan tarif PPN yang saat ini berlaku ialah 11 persen, maka saat wajib pajak (WP) membangun rumah sendiri akan dikenakan PPN sebesar 2,2 persen (20 persen x tarif PPN 11 persen). Dengan demikian, jika per Januari nanti pemerintah mengerek PPN menjadi 12 persen, PPN atas KMS akan menjadi 2,4 persen (20 persen x tarif PPN 12 persen).

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 Ayat 1 PMK 61/2022 tersebut.

Kendati demikian, tidak semua rumah yang dibangun atau direnovasi sendiri akan dikenakan tarif PPN 2,4 persen. Sedbab pada Pasal 2 ayat (4) dijelaskan, rumah yang dikenai PPN adalah bangunan yang berdiri di atas bidang tanah dan/atau perairan dengan konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja. Selain itu, bangunan diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

Kemudian bangunan yang akan dikenakan tarif PPN ini adalah bangunan yang memiliki luas paling sedikit 200 meter persegi; konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan baja; dan diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

Sebagaimana diketahui, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 itu telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam pasal 7 beleid itu disebutkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11 persen yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. (Wahyu Dwi Anggoro)

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo angkat bicara terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi masyarakat yang ingin membangun rumah sendiri. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Melansir dari cuitan di akun X-nya, @prastow, pria yang akrab disapa Prastowo ini mengatakan pengenaan tarif PPN untuk membangun rumah sendiri bukanlah hal yang baru. Penetapan PPN tersebut tersebut telah berlaku sejak 30 tahun lalu.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU No 11 Tahun 1994. Jadi, bukan PAJAK BARU. Umurnya sudah 30 tahun," kata Yustinus, dikutip Senin (16/9/2024).

Dia pun menjelaskan penetapan tarif itu untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sebab, membangun rumah dengan kontraktor juga dikenakan tarif PPN.

"Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," jelasnya.

Meski begitu, dia bilang tidak semua masyarakat yang ingin membangun rumah dapat dikenakan tarif PPN. Ada syarat-syarat tertentu, misalnya kriteria bangunannya seluas 200 meter persegi atau lebih. Di bawah luas tersebut, Prastowo bilang tidak dikenakan tarif PPN.

Prastowo juga menjelaskan apabila tarif PPN 2025 naik, maka pengenaan tarif PPN KMS sebesar 2,4% dari sebelumnya 2,2%.

"Lalu bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11%, maka tarif PPN KMS hanya 2,2%. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4%," terangnya.

Sebelumnya, Kenaikan PPN pada tahun 2025 sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada Pasal 4 UU HPP dijelaskan, beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 diubah.

Ketentuan yang diubah itu di antaranya Ayat 1 dan Ayat 3 Pasal 7. Pada Pasal 7 ayat 1 huruf a dijelaskan tarif PPN 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022.

"Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025," bunyi Pasal 7 Ayat 1 huruf b seperti dikutip detikcom, Jumat (13/9/2024).

Untuk ketentuan PPN membangun rumah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03.2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Rumah Sendiri.

Pada Pasal 2 Ayat 1 PMK tersebut dijelaskan, PPN dikenakan atas kegiatan membangun rumah sendiri. Di Pasal 3 Ayat 1 disebutkan, PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 Ayat 2.

Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo merespons soal utang pemerintah sebesar Rp8.444,87 triliun per akhir Juni 2024.

Utang itu bengkak Rp91,85 triliun dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp8.353,02 triliun.

Berdasarkan buku APBN KiTa edisi Juli 2024 yang dikutip Selasa (30/7), rasio utang hingga paruh pertama tahun ini tercatat sebesar 39,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Prastowo, pemerintah bakal tetap proaktif untuk mengantisipasi ketidakpastian global melalui penarikan utang yang berbasis pada fleksibilitas dan opportunistic approach.

Ia menilai dengan pendekatan tersebut penarikan utang dimungkinkan dilakukan lebih awal, demi memitigasi risiko di masa depan.

"Maka pada bulan Juni 2024 pemerintah menarik utang lebih besar dari sebelumnya, sehingga rasio utang terhadap PDB menjadi 39,13 persen. Ini lebih tinggi dibanding rasio utang bulan Mei 2024 sebesar 38,71 persen," tulis Prastowo melalui akun X miliknya, @prastow, Kamis (1/8).

Ia pun mengutip laporan semester I 2024. Dalam laporan itu. pemerintah memproyeksikan rasio utang kita di akhir 2024 sebesar 38,80 persen.

Menurut Prastowo, itu adalah angka yang moderat dan terjaga dengan tren konsisten menurun.

[Gambas:Twitter]

"Sebagai informasi, rasio utang kita sebesar 30,23 persen (2019), 39,39 persen (2020), 40,74 persen (2021), 39,70 persen (2022), dan 39,20 persen (2023)," katanya.

Prastowo menambahkan bahwa pemerintah bersama DPR memastikan perencanaan utang sebagai bagian kebijakan APBN dilakukan dengan baik, berhati-hati, dan memperhatikan dinamika global dan domestik.

"Tata kelola utang yang prudent dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan juga menjadi prinsip yang dipegang teguh," pungkasnya.

Kemenkeu mencatat utang pemerintah tembus Rp8.444,87 triliun per akhir Juni 2024.

Berdasarkan porsinya, sebesar 87,85 persen atau Rp7.418,76 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar 12,15 persen atau Rp1.026,11 triliun berasal dari pinjaman.

Secara rinci, utang SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp5.967,7 triliun yang terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.732,71 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp1.234,99 triliun.

Lalu, utang dari SBN Valas atau mata uang asing sebesar Rp1.451,07 triliun yang terbagi atas SUN sebesar Rp1.091,63 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp359,44 triliun.

Selanjutnya, utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp38,10 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp988,01 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah kabar yang menyebutkan alokasi dana pendidikan Rp 665 Triliun masuk melalui dana desa. Kabar tersebut berawal dari kritik yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR pada Selasa (2/7).

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara. "Beberapa hari ini beredar informasi seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui dana desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Dipastikan hal tersebut tidak benar!" kata Prastowo melalui akun X pribadinya, Senin (8/7).

Dia menjelaskan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau kini disebut Transfer ke Daerah (TKD) menjadi skema transfernya. Hal ini bukan berarti bahwa peruntukannya untuk program tersebut.

Prastowo menuturkan, bahwa dana pendidikan yang dialokasikan melalui TKD non Dana Desa seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan komponen lainnya. Sehingga, tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD.

"Dana Desa dialokasikan untuk keperluan lain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan di desa," ucap Prastowo.

Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang APBN 2024, total anggaran pendidikan mencapai Rp 665 triliun pada tahun 2024. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 241,4 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 346,5 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 77 triliun.

Khusus TKD, alokasi anggaran pendidikan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 212,1 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 132,1 triliun, DAK Fisik Rp 15,8 triliun, dan DAK Non Fisik Rp 116,3 triliun, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 2,2 triliun.

Dia menekankan bahwa anggaran pendidikan ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih layak. "Manfaat nyata yang diterima yaitu seperti bantuan PIP, KIP, BOS, hingga Prakerja," kata Prastowo.

Realisasi anggaran pendidikan melalui TKD mencapai Rp 135,5 triliun hingga 31 Mei 2024. Dana tersebut bermanfaat langsung untuk untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah, bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa, dan bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

"Dalam pelaksanaan dan tata kelolanya, mari kita terus kawal bersama karena APBN itu uang kita untuk kita," ujar Prastowo.

Anggaran Pendidikan Masuk Melalui Dana Desa

Sebelumnya, Muhammad Nuh menyinggung anggaran pendidikan sebesar Rp 665 triliun yang dialokasikan ke Kemendikbudristek Rp 98 triliun, Kemenag Rp 62 triliun, Kementerian dan lembaga lain Rp 32,8 triliun. Lalu, anggaran pendidikan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 47 triliun, pengeluaran pembiayaan Rp 77 triliun.

Selain itu, terdapat transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 346 triliun. Nuh juga menyoroti masuknya dana desa dalam anggaran tersebut. "Saya terus terang dan penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran dana pendidikan, dan isinya apa?" kata dia.

Menurut Nuh, diperlukan penjelasan mengenai peran aparatur desa sehingga alokasi dana desa dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Sebab, hal ini dapat berimbas pada komplikasi dunia pendidikan.

"Kalau Lurah, ngurusi apa di pendidikannya itu? Ini ga bisa kita berargumen secara politik, tetapi argumentasinya adalah argumentasi secara jujur dengan hati nurani. Ini masalah amanat, amanatnya tidak hanya UU, [tetapi] UUD," ujar Nuh.