Sebanyak 61 ribu lebih penindakan telah dilakukan polisi selama 8 hari gelaran Operasi Zebra Jaya yang telah dimulai sejak 14 Oktober lalu. Sanksi tilang status, ETLE mobile, tilang manual, hingga teguran dikenakan terhadap para pelanggar.

"Ada 61.769 penindakan yang dilakukan rekan-rekan lalu lintas di seluruh jajaran Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, di Polda Metro Jaya pada Selasa (22/10).

Jika dirincikan jenis pelanggarannya, pelanggaran paling banyak yang dilakukan oleh pengendara motor yakni tak menggunakan helm SNI. Sementara, bagi pengemudi mobil, pelanggaran yang paling banyak ditemukan yakni tak menggunakan sabuk pengaman ketika mengemudi.

"Jadi kalau kita berkendara ya digunakan itu perlengkapan yang ada di kendaraan kita untuk keselamatan yang lebih baik ya," ucap dia.

Ke depan, Ade berharap masyarakat dapat lebih patuh terhadap aturan lalu lintas demi keamanan bersama. Adapun Ops Zebra Jaya di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih akan berlangsung hingga 27 Oktober mendatang.

"Mohon sama-sama kita tingkatkan, kita ya, berarti saya ajak seluruhnya untuk meningkatkan kedisiplinan, kepatuhan dan meningkatkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas," ujar dia.

MANADO - Sebanyak 2.633 pelanggaran lalu lintas berhasil terjaring saat pelaksanaan Operasi Zebra Samrat 2024 yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara (Sulut) dan jajaran, selang sepekan setelah dilaksanakan. Operasi ini dimulai pada 14 Oktober 2024.

Pelanggaran ini disebut turun dibandingkan dengan pelaksanaan Operasi Zebra Samrat tahun 2023 pada periode yang sama. Tak tanggung-tanggung, penurunan pelanggaran ini terjadi sebesar 56,3 persen, atau turun sebanyak 3.395 kasus dibandingkan tahun 2023.

Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Thamsil, menjelaskan jika jumlah total pelanggaran pada minggu pertama yakni pelanggaran tilang sebanyak 796 dan teguran sebanyak 1.837.

“Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pelanggaran tilang turun sebanyak 634 pelanggaran atau 44 persen. Dan teguran turun sebanyak 2.761 pelanggaran atau sebanyak 60 persen," ujar Michael.

Adapun untuk jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi kenaikan dua kasus dibandingkan tahun 2023, di mana saat ini sudah ada 24 kasus. Dan untuk korban meninggal dunia ada satu orang, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang capai tiga orang.

Adapun Luka berat tercatat menjadi delapan orang, naik dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak empat orang. Sementara untuk yang luka ringan turun dari 38 orang menjadi 20 orang.

"Untuk pelanggaran lalu lintas pada kendaraan roda dua itu didominasi pelanggaran tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, serta kelengkapan kendaraan dan surat. Sedangkan untuk roda empat masih didominasi pelanggaran safety belt, over loading serta kelengkapan kendaraan dan surat," ujarnya kembali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi Zebra 2024 akan berlangsung selama dua pekan, dari 14 hingga 27 Oktober 2024. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menurunkan angka kecelakaan dan menertibkan pelanggaran lalu lintas.

Dalam Operasi Zebra tahun ini, polisi akan memanfaatkan teknologi ETLE secara intensif untuk menindak pelanggar lalu lintas. Selain melalui ETLE, polisi juga akan melakukan penindakan secara langsung dengan penilangan manual.

Namun, menurut Budiyanto, pemerhati masalah transportasi, penekanan dalam pelaksanaan dalam giat operasi seharusnya lebih pada edukasi dan mengedepankan teguran ketimbang tilang.

Satlantas Polresta Surakarta Ilustrasi tilang elektronik. Cara mendapatkan nomor pembayaran tilang elektronik. Cara mendapatkan kode billing tilang.

"Tidak salah, karena dalam SOP penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan cara represif yustisial atau tilang, dan non yustisial atau teguran," ujar Budiyanto dalam keterangan resmi, Jumat (18/10/2024).

Mantan Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya itu menjelaskan bahwa tilang berorientasi pada penegakan hukum pidana, dengan sanksi pidana kurungan dan denda, sementara teguran lebih menekankan pada sanksi sosial.

"Tujuan keduanya sama, yaitu untuk membentuk masyarakat yang disiplin dan tertib berlalu lintas," ujar Budiyanto.

"Disiplin adalah kunci untuk menghindari bahaya kecelakaan lalu lintas, baik yang mengakibatkan kerugian material maupun korban jiwa," katanya.

Dokumentasi Polres Situbondo Foto: Polisi saat melakukan Operasi Patuh Semeru di Situbondo.

Budiyanto menekankan bahwa ETLE harus terus dimaksimalkan, baik yang statis maupun mobile, namun teguran juga perlu diutamakan.

"Teguran terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat non yustisial, untuk menanamkan budaya malu dan sebagainya," ujarnya.

Dasar hukum teguran sebagai bagian dari penegakan hukum, antara lain:

1. Undang - Undang No 8 tahun 1981, Pasal 5 ayat 1 angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf b.
2. UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 18.
3. Undang - Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 264 sampai dengan Pasal 269.

JAKARTA, KOMPAS.com –Razia lalu lintas merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berkendara, menurunkan angka kecelakaan, dan menciptakan ketertiban di jalan raya.

Budiyanto, pemerhati transportasi dan hukum, mengatakan, razia atau pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan sudah diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJO Polisi lalu lintas menilang sejumlah pengendara motor yang melawan arah di Jalan Panglima Polim tepatnya di Stasiun MRT Blok A, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/9/2021) sore.

Kemudian terdapat aturan turunannya, yaitu PP No 42 tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan PP 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

“Petugas dan kewenangannya serta teknis pelaksanaan secara eksplisit sangat jelas. Hal yang perlu kita soroti adalah masalah teknis pemeriksaan ranmor yang kadang-kadang terabaikan,” ujar Budiyanto, dalam keterangan tertulis (16/10/2024).

“Misal tidak memasang pelang pemeriksaan, tidak memasang lampu penerangan saat malam hari dan lupa membawa surat perintah tugas, pengambilan lokasi yang mengganggu arus lalu lintas dan sebagainya,” kata dia.

Seperti diketahui, saat ini sedang berlangsung Operasi Zebra yang digelar pada 14-27 Oktober 2024, yang penekanannya adalah edukasi dan teguran. Namun tidak menutup cara untuk melakukan represif dengan tilang cara manual.

“Walaupun cara ini (tilang manual) sebagai ultimum remedium atau pilihan akhir. Pada saat pemeriksaan secara stasioner atau razia, SOP tetap harus dipedomani,” ucap Budiyanto.

“Petunjuk teknis agar anggota gampang menerjemahkan di lapangan. SOP disusun tetap mengacu pada ketentuan hukum di atasnya. Dalam arti SOP tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya,” ujarnya.

Menurutnya, secara umum razia atau pemeriksaan di jalan tidak boleh berdampak kepada kemacetan, dan tidak menyimpang dari aturan hukum.

Kompas.com/Daafa Alhaqqy 14 sasaran pelanggaran Operasi Zebra 2024.

Berikut ini prosedur razia atau pemeriksaan kendaraan:

1. Surat perintah tugas dari kesatuannya.
2. Penempatan anggota pada lokasi yang mudah dilihat masyarakat dan terlalu berdampak pada situasi kemacetan.
3. Memasang pelang pemeriksaan.
4. Tempatkan pada jarak minimal 50 meter sebelum lokasi pemeriksaan.
5. Apabila lokasi pemeriksaan berada pada jalam yang hanya dibatasi oleh median, penempatan pelang pemeriksaan jarak minimal 50 meter sebelum dan sesudahnya.
6. Saat pemeriksaan dilakukan malam hari dilengkapi dengan lampu penerangan.
7. Pedomani cara menghentikan kendaraan dari aspek keselamatan.
8. 3S (Senyum, Salam, Sapa) menjadi pedoman saat menghentikan kendaraan bermotor.
9. Hindari debat kusir di jalan, ada ruang hukum apabila petugas melaksanakan tugas tidak sesuai ketentuan.
10. Pengawasan internal dan eksternal.
11. Selesai melaksanakan operasi membuat laporan penugasan dan melaksanakan evaluasi untuk dasar perbaikan ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Timur memfokuskan pelaksanaan Operasi Zebra di tiga lokasi utama. Operasi ini digelar di Halim Baru, kolong flyover Pemuda Rawamangun, dan Klender.

"Di jajaran timur, kami punya tiga lokasi Operasi Zebra, yaitu Halim Baru, Kolong Flyover Pemuda Rawamangun, dan Klender," ujar AKP Eko Apriyanto, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Timur, di Kolong Flyover Pemuda Rawamangun, Rabu (16/10/2024).

Eko menegaskan bahwa dalam Operasi Zebra kali ini tidak akan ada pemberian tilang langsung, melainkan hanya teguran bagi pelanggar.

"Pimpinan kami memberikan arahan untuk memberikan tilang teguran saja kepada masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan kendaraan bermotor," jelas Eko.

Dari pantauan Kompas.com, Operasi Zebra dilaksanakan pada pukul 09.10 hingga 09.40 WIB dan menyasar pengendara yang tidak tertib berlalu lintas.

Salah satu insiden yang terjadi adalah seorang pengendara motor yang membonceng istrinya tanpa helm terlihat panik dan berusaha putar balik saat melihat polisi di lampu merah kolong flyover Rawamangun.

Polisi segera menghentikan dan menenangkan pengendara tersebut, memberikan peringatan agar mematuhi aturan berkendara.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memulai Operasi Zebra Jaya 2024 pada Senin (14/10/2024) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Operasi ini akan berlangsung selama dua pekan, hingga 27 Oktober 2024.

"Operasi ini bertujuan mendukung suksesnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas)," ujar Latif.

Sebanyak 768 penindakan dilakukan jajaran Polda Metro Jaya selama tiga hari pelaksanaan Ops Zebra Lodaya yang mulai digelar sejak 14 Oktober. Dari angka tersebut, 250 pelanggar dikenakan sanksi ETLE mobile, sedangkan 518 pelanggar hanya dikenakan teguran simpatik.

"Kami sampaikan bahwa tiga hari pelaksanaan Operasi Zebra ini telah dilakukan 768 penindakan terhadap pelanggaran, artinya ditemukan 768 pelanggaran," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, di Polda Metro Jaya pada Rabu (16/10).

Apabila dirincikan jenisnya, sambung Ade, pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pengendara motor yakni tak menggunakan helm standar SNI sebanyak 314 kasus dan melawan arus sebanyak 261 kasus.

"Yang dilakukan teguran simpatik yang ditegur kan bukan orang yang tidak melanggar, yang ditegur pasti orang melanggar, nanti diedukasi," ucap dia.

Ade menambahkan, pihaknya mengedepankan tindakan simpatik dan edukatif kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Dengan begitu, diharapkan pengguna jalan yang melanggar dapat meningkat kesadarannya dalam berlalu lintas.

"Artinya ada kesadaran, kesadaran harus ditingkatkan, keselamatan harus menjadi kebutuhan," kata dia.

Korlantas Polri kembali menggelar Operasi Zebra 2024. Operasi ini digelar mulai 14 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2024 sehingga pengguna kendaraan perlu mengetahui peraturan apa saja yang perlu ditaati sehingga terhindar dari denda tilang operasi zebra.

Selain itu, pengguna kendaraan juga perlu mengetahui besaran nilai denda. Sehingga pengguna kendaraan dapat menghindari Operasi Zebra jika kendaraan yang dimiliki belum memiliki persyaratan kelayakan jalan.

Mengutip buku Bahasa Indonesia untuk SMK dan MAK Kelas XI, Yustinah dan Ahmad Iskak (2008) Sebagian warga masyarakat belum sadar akan arti pentingnya tertib lalu lintas sehingga ada Operasi Zebra yang manfaatnya banyak dirasakan oleh warga masyarakat.

Denda tilang operasi zebra 2024 mulai Rp250.000 sampai Rp1.000.000, tergantung jenis pelanggarannya. Berikut adalah rinciannya.

Pengguna kendaraan yang melanggar akan dikenakan pasal 287 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250 ribu.

Pengguna kendaraan yang melanggar pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 berkaitan dengan pelat akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengguna kendaraan yang melanggar pasal 287 ini akan diancam dengan ancaman sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Jika pengendara berkendara melebihi batas kecepatan, dianggap melanggar pasal 287 ayat (5) dengan ancaman sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setiap kendaraan wajib dilengkapi dengan STNK. Kalau tidak, maka melanggar pasal 288 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman sanksi denda paling banyak Rp 500 ribu.

Diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 287 ayat 1, pelanggar marka jalan atau bahu jalan terancam hukuman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.00.

Awas! Itulah denda tilang operasi zebra jika melanggar. Untuk itu, pengendara kendaraan wajib mematuhi peraturan lalu lintas agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. (ARD)

PADANG, iNews.id - Polda Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Operasi Zebra Singgalang 2024 yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai 14-27 Oktober mendatang. Target operasi ini untuk menciptkan kamseltibcarlantas dan pengamanan Pemilu Serentak 2024 di wilayah Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, operasi tersebut akan fokus pada penindakan 12 jenis pelanggaran. Seperti menggunakan telepon genggam saat berkendara, tak punya surat izin mengemudi (SIM).

"Kemudian pengemudi di bawah umur, boncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan sabuk pengaman serta mengemudi ugal-ugalan, melawan arus lalu lintas dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol,” ujarnya, Selasa (15/10/2024)

Menurutnya, Operasi Zebra 2024 tidak hanya berfokus pada tindakan pelanggaran pengemudi, namun juga menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan operasional.

Aspek lain yang menjadi sorotan termasuk kelengkapan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penggunaan aksesories kendaraan yang tidak sesuai dengan regulasi, seperti rotator dan pelat nomor tidak standar.

Selain itu, kendaraan yang melebihi kapasitas (overdimension dan overload) serta penggunaan knalpot brong atau yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik juga menjadi titik penekanan dalam operasi ini.

Kegiatan Operasi Zebra Sumbar 2024 ini merupakan bagian dari komitmen yang berkelanjutan dari pihak kepolisian untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum saja, namun juga menjadi tanggung jawab setiap pengguna jalan.

“Dengan sinergi dan kerja sama yang baik antara polisi dan masyarakat, diharapkan akan tercipta situasi kamseltibcarlantas yang selamat dan lancar di Provinsi Sumbar,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Operasi Zebra Candi 2024 resmi dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Jateng mulai Senin (14/10) hari ini hingga Minggu (27/10). Ada 7 pelanggaran lalu lintas yang akan ditindak.

Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Sonny Irawan mengatakan, polisi akan menindak seluruh pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa.

"Pelanggaran ini meliputi berkendara di bawah umur, menggunakan ponsel saat berkendara, melawan arus, melampaui batas kecepatan. Kemudian berkendara di bawah pengaruh alkohol, kendaraan over loading dan over dimension (ODOL)," ujar Sonny, Senin (14/10).

Ia menjelaskan, operasi itu akan lebih mengutamakan tindakan preemtif, preventif dan humanis. Namun, penindakan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik tetap akan dilakukan.

"Ayo bersama-sama kita wujudkan tertib berlalulintas dari diri kita sendiri guna keamanan kenyamanan seluruh pengguna transportasi jalan raya dalam rangka mewujudkan jawa tengah yang tertib berlalulintas," tegas Sonny.

Sementara itu, Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi menambahkan, operasi itu digelar demi menjaga kondusifitas jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kami minta masyarakat untuk memastikan kondisi kendaraan sebelum berkendara, termasuk memeriksa rem, oli, lampu, dan kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK. Kemudian tidak mengemudi dalam kondisi ngantuk atau lelah yang dapat membahayakan di jalan," imbuh Yunaldi.

Ia berharap angka kecelakaan lalu lintas dan jatuhnya korban jiwa dapat berkurang secara signifikan di wilayah Kota Semarang.

“Keselamatan adalah prioritas, dan tertib berlalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama," kata Yunaldi.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Satlantas Polresta Bandar Lampung menyebutkan ada 9 sasaran yang menjadi target selama Operasi Zebra Krakatau tahun 2024, Senin (14/10). Diketahui, Operasi Zebra Krakatau 2024 dilaksanakan selama 14 hari atau 14-27 Oktober 2024. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan tujuan operasi operasi zebra krakatau itu dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan angka fatalitas. "Seperti diketahui bahwa apabila terjadi kecelakaan apalagi korban meninggal itu efeknya bisa seperti efek domino, mengganggu perekonomian keluarga yang bersangkutan atau terlibat sebagai korban, dari kecelakaan itu, sehingga itu yang menjadi perhatian kita bersama dan stakeholder yang lain," katanya kepada Lampung Geh.

Lanjut Kapolres, operasi Zebra Krakatau 2024 itu mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif dengan harapan, timbul kesadaran masyarakat untuk taat terhadap peraturan lalu lintas. "Agar timbul kesadaran dari pribadi masing-masing untuk taat terhadap peraturan lalu lintas, sehingga kita saling bisa menjaga keselamatan masing-masing," ucapnya.

Berikut 9 sasaran yang menjadi target selama Operasi Zebra Krakatau 2024, yakni: 1. Pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara 2. Pengendara yang masih di bawah umur 3. Pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang 4. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi atau pengendara ranmor yang tidak menggunakan safety 5. Pengendara dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol 6. Pengendara yang melawan arus 7. pengemudi atau pengendara yang melebihi batas kecepatan. 8. Kendaraan overloading dan overdimension (ODOL) 9. Kendaraan yang parkir di bahu jalan tol. (Yul/Ansa)

JAKARTA, KOMPAS.com -Operasi Zebra 2024 secara resmi dimulai hari ini, Senin, 14 Oktober 2024 selama dua pekan hingga 27 Oktober 2024.

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin menjelaskan operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas, serta menekan angka fatalitas kecelakaan bermotor.

Menurutnya teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap menjadi senjata utama Polri dalam menjerat pelanggar.

Kompas.com/Daafa Alhaqqy Polisi menindak pengendara motor yang tidak menggunakan helm saat operasi zebra jaya

Tapi khusus pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu, petugas di lapangan akan diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual.

Walau begitu, Polri menegaskan pendekatan utama dalam Operasi Zebra kali ini adalah sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih paham pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi.

“Kami lebih mengutamakan teguran bagi pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan,” ujar dia.

Selama pelaksanaan Operasi Zebra 2024, Polda Metro Jaya akan memfokuskan penindakan pada 14 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan pelat rahasia atau pelat dinas.
3. Pengemudi yang masih di bawah umur.
4. Kendaraan yang melawan arus lalu lintas.
5. Berkendara dalam pengaruh alkohol.
6. Penggunaan ponsel saat mengemudi.
7. Tidak memakai sabuk pengaman.
8. Melebihi batas kecepatan yang ditetapkan.
9. Sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang.
10. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan.
11. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar.
12. Kendaraan roda dua atau roda empat yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah.
13. Pelanggaran marka jalan atau penggunaan bahu jalan yang tidak semestinya.
14. Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diplomatik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2024 di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi mulai hari ini, Senin (14/10/2024).

Operasi Zebra tahun ini digelar sepanjang dua pekan, tepatnya akan berakhir pada 27 Oktober 2024.

"(Pelaksanaan operasi) tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dikonfirmasi, Sabtu (12/10/2024).

Operasi Zebra 2024 ini digelar untuk mendukung prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (20/10/2024).

Selain itu, operasi ini dilakukan guna menciptakan suasana keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif menuju Pemilu Damai 2024.

"Operasi ini mendukung suksesnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terciptanya Kamseltibcarlantas yang aman dan nyaman," jelas Latif.

Setidaknya ada 14 pelanggaran yang menjadi prioritas sasaran Operasi Zebra 2024 ini. Berikut daftarnya:

1. Penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai aturan.
2. Penertiban kendaraan bermotor dengan pelat rahasia atau pelat dinas.
3. Pengemudi di bawah umur.
4. Kendaraan yang melawan arus.
5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol.
6. Menggunakan ponsel saat berkendara.
7. Tidak memakai sabuk keselamatan.
8. Melampaui batas kecepatan.
9. Sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang.
10. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan.
11. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi perlengkapan standar.
12. Kendaraan roda dua atau roda empat yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
13. Melanggar marka jalan atau bahu jalan.
14. Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diplomatik.

Sanksi Operasi Zebra 2024

Sementara itu, Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin sebelumnya menyatakan, pelanggar Operasi Zebra 2024 akan dikenai sanksi berupa teguran hingga penilangan.

Pendekatan utama dalam operasi kali ini difokuskan pada sosialisasi dan edukasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga demi keselamatan bersama.

Sanksi teguran akan diberikan kepada pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan.

Namun demikian, petugas di lapangan tetap diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual terhadap pelanggaran lalu lintas tertentu.

Selama Operasi Zebra 2024 berlangsung, petugas juga akan mengutamakan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menindak pelanggar.