JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur (cagub) nomor urut 3 Pramono Anung menyebut dirinya sebagai kakek dari para generasi Z saat ditanya tanggapannya terkait Ridwan Kamil (RK) yang mengaku sangat dekat dengan generasi tersebut.

"Saya kakeknya Gen Z," ucap Pramono sambil tertawa saat ditemui di Menara Bank Mega, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya RK mengaku dekat dengan para Gen Z usai menghadiri acara yang sama dengan Pramono.

Keduanya, sama-sama diundang di acara Dialog Publik Calon Gubernur DKJ yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi DKI Jakarta.

Namun, keduanya hadir menjadi narasumber di jam berbeda.

Pengakuan RK dekat dengan Gen Z dilontarkan ketika ditanya oleh awak media mengenai pendapatnya soal survei terbaru dari Litbang Kompas.

Menurut survei Litbang Kompas, RK-Suswono banyak dipilih oleh Gen Z.

RK mengaku, hal itu bisa terjadi karena ia aktif bermain sosial media seperti TikTok.

"Ya, karena kami memang sangat dekat dengan Gen Z, kami sangat berkomunikasi dengan Gen Z, kami paling aktif di TikTok, kan Gen Z nongkrongnya di TikTok," ucap RK, Rabu.

RK mengaku, akan ikut nimbrung di tongkrongan para Gen Z untuk memikat hatinya.

Bukan hanya di TikTok, melainkan juga di tempat lain seperti warung atau mal.

Tak hanya dekat, RK juga mengaku sangat menyayangi para Gen Z.

"Gen z sangat kami sayangi karena saya punya anak juga yang Gen Z, jadi saya bapaknya Gen Z kan, jadi paham betul curhatannya apanya-apanya, pasti kita akan bersamai apa pun keinginannya dan tetap menjadikan Gen Z sebagai motor ekonomi," ujar RK.

Proses pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) sudah mencapai tahap perhitungan suara. Untuk saat ini capres Partai Republik Donald Trump masih lebih unggul daripada capres Partai Demokrat Kamala Harris.

Bahkan, media terkemuka Amerika Serikat (AS), Fox News, mengumumkan capres Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, sebagai pemenang pilpres tahun 2024 ini. Fox News dalam proyeksinya menyebut Trump telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi pilpres.

Perlu diketahui, pemilihan presiden AS dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara elektoral (Electoral College). Di luar itu capres atau kandidat membutuhkan sedikitnya 270 suara Electoral College untuk menang, jika tidak ia akan otomatis gugur.

Melansir dari update laporan CNBC, Rabu (6/11/2024) per pukul 02:00 waktu AS atau 14.00 WIB, Donald Trump unggul dengan 266 suara elektoral dibandingkan Kamala Harris yang mendapat 194 suara elektoral. Namun hasil akhir masih belum diumumkan mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung.

Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan hasil pilpres AS bakal memberikan dampak terhadap Indonesia. Sebab tidak bisa dipungkiri hingga saat Negeri Paman Sam masih menjadi pusat ekonomi dan politik global.

Misal jika Donald Trump benar menjabat sebagai Presiden AS periode 2024-2028, maka ada kekhawatiran perang dagang antara Amerika dengan China maupun negara lain akan kembali terjadi. Hal inilah yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi perekonomian RI.

Di sisi lain, Trump juga sudah berjanji akan menengahi berbagai konflik bersenjata atau militer di berbagai daerah. Artinya jika ia benar terpilih maka tensi geopolitik akan berkurang dan beberapa komoditas seperti emas akan stabil cenderung menurun.

"Saat kampanye Trump sendiri mengatakan bahwa setelah saya memenangkan pilpres di Amerika, setelah saya diangkat, disumpah ya sebagai presiden di gedung putih, program utama saya adalah menghentikan perang di Timur Tengah dan di Eropa," jelas Ibrahim.

"Nah dengan cara apa? Dengan cara kemungkinan besar Amerika tidak lagi memasok persenjataan baik ke Israel maupun ke Ukraina. Nah ini yang membuat pasar sedikit tenang," tambahnya lagi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menyebut hasil pemilu AS nanti tidak akan memberi pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. "Belum ada penelitian yang membuktikan ada dampak yang nyata dari pergantian presiden di Amerika ke perekonomian Indonesia," kata Piter.

Kalaupun ada, hasil pilpres AS ini paling hanya memberikan pengaruh tidak langsung, semisal fluktuasi nilai tukar dolar terhadap rupiah. Itupun menurutnya sangat kecil.

"Pengaruhnya tidak besar. Siapapun yang menang di pilpres AS akan sama saja bagi Indonesia. Harga dolar tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang pilpres. Contoh nya saja sekarang rupiah relatif menguat, yang lebih disebabkan oleh pelemahan dollars akibat kebijakan Tiongkok melepas surat utang pemerintah AS," katanya.

Di luar itu, menurutnya yang akan lebih memengaruhi kondisi perekonomian RI adalah kebijakan presiden AS terpilih ke depan. Misalkan saja jika Trump terpilih maka ketegangan geopolitik imbas perang Rusia-Ukraina bisa saja meningkat atau sebaliknya malah melemah.

"Pasar khawatir menangnya Trump akan mengeskalasi ketegangan geopolitik yang pada akhirnya semakin memperpanjang krisis ekonomi global," jelas Piter.

"Tapi sesungguhnya dampak riil ke perekonomian global lebih ditentukan kebijakan yang akan diambil oleh Trump.Saya tidak meyakini bahwa Trump Akan mengeskalasi ketegangan geopolitik, terutama menyangkut perang Russia Ukraina," sambungnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang disahkan tahun 2021 masih dirasa kurang maksimal.

Disampaikan mantan Ketua Perda KTR Rediana Awangga, terbukti masih banyak ditemukan masyarakat merokok di tempat yang tidak semestinya. Padahal Perda ini bukan sekedar aturan namun dibutuhkan untuk membangun kesadaran semua pihak terkait bahaya asap rokok.

"Perda KTR ini tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tapi kan bukan masalah itu, ketika sudah diperdakan semua orang harus mengikuti Perda ini," katanya, Rabu (6/11/2024).

Politisi NasDem ini pun menyampaikan, Perda ini hadir guna memastikan bahwa setiap orang di Kota Bandung menghormati hak dan kewajibannya masing-masing dalam hal ini terkait kenyamanan didalam sebuah ruangan atau kawasan.

Sebelum diatur dalam Perda, masyarakat yang merokok dan tidak merokok dicampur. Hal itu membuat sebagian masyarakat merasa terganggu dengan asap rokok begitupun sebaliknya yang memilih merokok kebingungan mencari wilayah mana saja yang tidak menganggu masyarakat yang tidak merokok.

"Dengan Perda KTR ini tentunya secara detail ditempat mana saja kemudian masyarakat yang merokok ini dapat bebas merokok dan temen-temen tidak merokok pun tidak terganggu asep rokok . Perda ini juga mengatur kewajiban pemilik gedung swasta dan pemerintah agar menyediakan kawasan tanpa rokok," tegas anggota Komisi C DPRD Kota Bandung ini.

Namun yang jadi masalah apakah betul pengawasan Perda tersebut berjalan atau tidak. Pasalnya, ternyata di gedung pemerintah sekali pun masih ada perokok bukan ditempatnya.

"Bicara masyarakat, pemerintah dan DPRD harus memastikan sudah melaksanakan Perda tersebut jangan tidak. Jangan sampai kita bikin regulasi tapi malahan kita yang melanggar," tandasnya.

Menurutnya pengawasan itu harus dilakukan oleh semua pihak, siapapun itu harus saling mengingatkan bahwa di Kota Bandung ada Perda KTR.

"Kalau hanya pemerintah akan sulit melihat jumlah masyarakat yang merokok dan tidak merokok. Maka saya pikir lebih ke sosialisasi, itu penting baik stakeholder, terhadap seluruh bangunan gedung untuk disosialisasikan tempat-tempat tersebut. Fokus pemerintah adalah untuk melihat apakah si bangunan gedung itu sudah menyiapkan KTR atau tidak, fokus pelaksanaan terkait ruang merokok tersebut," ucapnya.

Terkait belum masifnya sosialisi, kata Awang, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum paham Perda KTR. Namun tak dipungkiri memang perlu waktu berapa tahun terus menerus hingga masyarakat paham dan konsistensi.

"KTR sudah ada di DPRD, dan sekarang temen-temen yang mau merokok ya disana diruang bebas merokok, memang butuh proses transisi ini, alhamdulilah terus kami gencarkan," tuturnya.

Disinggung terkait satgas KTR, Awang mengakui sudah menjadi kebiasaan hanya ramai saat seremonial diawal tapi lupa konsisten.

"Saya memahami karena permasalah di Bandung banyak dan KTR ini salah satunya. Bukan hanya pengawasan tetapi gencar mensosialisasikan agar masyarakat pun memiliki kesadaran memiliki hak tidak terkena asap rokok dan perokok pun bisa tetap merokok diruang khusus," ujarnya mengulang.

Untuk terus mendorong pemerintah kota menegakkan Perda tersebut, Awang pun menghimbau pemerintah kota Bandung membuat surat edaran. Sehingga disetiap event mulai tingkat kota hingga kewilayahan atau kelurahan agar mulai membiasakan melaksanakan Perda KTR tersebut.

"Harus diberikan semacam surat edaran, jadi setiap kegiatan disampaikan terkait teknis perda KTR, ini harus selalu diikutkan, mulai dibiasakan baik tingkat kota sampai kelurahan, surat edaran tersebut minimal diingatkan kembali kita punya perda dan disosialisasikan," ucapnya.

Sanksi bagi pelanggar Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Kota Bandung sendiri adalah denda sebesar Rp500.000 dan sanksi sosial. Perda ini mengatur larangan merokok di hampir semua ruang publik, seperti tempat ibadah, sekolah, transportasi umum, dan taman-taman publik.

"Sanksi sudah tegas didalam perda, namun ditegakan atau tidak itu yang menjadi soal. Saya pikir itu contoh-contoh penegakan perlu ada, tapi penting sosialisi kesadaran masyarakat agar punya empati merokok tanpa menganggu hak masyarakat yang tidak mau terpapar asap rokok," tandasnya.

Awang pun berharap perda tersebut dapat menjaga hak dan kewajiban baik itu bagi masyarakat yang merokok ataupun tidak. Pasalnya perokok masih dipersilahkan dengan catatan merokok diruang khusus merokok. Sebaliknya memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat yang tidak ingin terpapar asap rokok.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan pabrik pipa seamless terbesar di Asia Tenggara (ASEAN), yang dibangun oleh kerja sama operasional (KSO) PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International (KSO AEP-IGI) telah diresmikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada hari ini (6/11).

CEO PT Artas Energi Petrogas, Jose Antonio Reyes mengatakan kerjasama pembangunan pabrik ini akan menghasilkanhard rolling milldengan kapasitas 200 ribu ton per tahun danheat treatment linesebanyak 100 ribu ton per tahun. Dengan nilai investasi Rp 2,5 triliun.

"Kalau nilai investasinya sendiri cukup besar. Terus terang mungkin pabrik ini 2,5 triliun lah investasinya. Kita pun juga sudah mulai memikirkan untuk bukan hanya hilirisasinya saja tetapi sampai kehulunya," jelas Jose dalam acara1st Indonesia Seamless Tube Summit, yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (6/11).

Nantinya, pabrik ini akan mulai beroperasi secara resmi antara 2027 hingga 2028 mendatang. Adapun, persentase penyerapan penggunaan pipa seamless ini tambah Jose, mayoritas akan masih berasal dari sektor minyak dan gas (migas).

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus terjadi setiap tahun terbukti tidak efektif dalam menekan jumlah perokok di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi malah beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah bahkan ke rokok ilegal.

Situasi ini juga tercermin dari tingginya angka peredaran rokok ilegal, yang kini pengawasan dan penindakannya tengah digencarkan oleh pemerintah.

Di tahun 2022, Bea Cukai mengamankan 12,43 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp9,42 miliar. Angka ini meningkat pada 2023 menjadi 13,09 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp12,71 miliar. Sementara, hingga September 2024, terdapat 13,69 juta batang rokok ilegal yang telah diamankan oleh Bea Cukai.

Menanggapi hal tersebut, Hasil Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyebutkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi merupakan salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal.

Menurut Direktur PPKE UB, Candra Fajri Ananda, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok. Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi.

"Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri tembakau, di mana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan I sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan CHT," ujar Candra.

Candra menjelaskan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah (downtrading). Hal ini tidak mengurangi konsumsi, namun justru mendorong pergeseran preferensi konsumen. Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum, di mana kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

"Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah (downtrading). Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT," tambahnya.

Laporan PPKE UB tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen konsumen rokok di Indonesia mengaku pernah membeli rokok tanpa pita cukai. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai selama ini telah memperburuk situasi. "Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan cukai yang terlalu ketat dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara," jelas Candra.

Pendapat serupa diutarakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Novat Pugo Sambodo. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai rokok yang tinggi beberapa tahun belakangan justru mendorong downtrading di kalangan konsumen, di mana mereka beralih ke produk rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. "Kebanyakan produk yang dikonsumsi masyarakat bawah pada rokok bersifat inelastis. Tidak mengapa turun kualitas, yang terpenting tetap merokok," ujarnya.

Novat menilai bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT serta melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2025 merupakan langkah yang tepat dalam merespons tren downtrading yang semakin marak. Menurutnya, fenomena downtrading ini terlihat dari penurunan produksi rokok golongan I yang terkena cukai lebih tinggi di mana terjadi penurunan produksi sebesar 14%. Sebaliknya, rokok golongan II dan III, yang lebih terjangkau, mengalami peningkatan produksi masing-masing sebesar 11,6% dan 28,2%.

"Keputusan untuk tidak menaikkan CHT dan melakukan penyesuaian HJE di tahun 2025 merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tren downtrading dan menjaga stabilitas harga, sehingga diharapkan dapat menahan laju perpindahan konsumen ke rokok dengan harga yang lebih rendah," imbuhnya.

Novat memperingatkan bahwa kenaikan tarif CHT yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah baru. "Kondisi ini pada titik tertentu akan mengakibatkan kebanyakan konsumen dengan karakteristik tersebut justru mencari cara agar tetap merokok walau ilegal," tambahnya. Ia menjelaskan bahwa semakin banyaknya rokok ilegal akan mengakibatkan penerimaan cukai yang tidak mencapai target.

Novat menegaskan bahwa pergeseran ini berpotensi mengurangi penerimaan cukai negara, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. "Ini malah membuat transaksinya tidak tercatat dan tidak bisa kita monitor. Dan juga penerimaan cukai kita bahkan malah berkurang," tutupnya.

Selain itu, Novat juga menyoroti pentingnya regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi industri tembakau dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah sebaiknya segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru untuk memberikan kepastian usaha. "Dengan adanya kepastian ini, industri hasil tembakau diharapkan bisa melakukan perencanaan jangka panjang, berinvestasi, serta menjaga daya saing," tutupnya.

PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) meresmikan pabrik hilirisasi dan pemanfaatan limbah kelapa sawit Kernel Crushing Plant (KCP) dan Biogas Power Plant (BPP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (5/11) kemarin.

Direktur Utama TLDN Wishnu Wardhana mengatakan KCP dan BPP merupakan sebuah langkah ekspansi bisnis perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Selain itu, adanya KCP dan BPP sebagai upaya perusahaan dalam mengimplementasikan praktik circular economy dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam rantai produksi.

“Kami terus berkomitmen untuk melakukan ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan dan menjalankan nilai-nilai keberlanjutan. Melalui KCP dan BPP, kami berhadap dapat meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, sekaligus langkah perusahaan dalam menjaga lingkungan."

KCP memproduksi palm kernel oil (PKO) dan palm kernel expeller (PKE) sebagai produk turunan dari palm kernel (PK). Pembangunan KCP dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam rantai produksi, tidak hanya karena mengekstraksi PK, tetapi juga pasokan energinya akan menggunakan energi yang diproduksi dari BPP.

Keberadaan BPP tersebut tidak hanya akan memperkuat segmen usaha energi terbarukan, melainkan juga dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai prime mover turbin gas untuk menghasilkan listrik dan mengurangi ketergantungan pada penggunaan energi fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Adapun KCP TLDN memiliki kapasitas produksi mencapai 100 Ton PK/hari. Sejak beroperasi pada Maret 2024 sampai dengan akhir September 2024 realisasi produksi PKO sebesar 2.422 ton serta PKE sebanyak 3.174 ton.

Ke depan, jumlah realisasi PKO akan terus bertambah dengan memaksimalkan rantai pasok PK dari perkebunan kelapa sawit perusahaan yang tersebar di daerah Kalimantan Timur.

“Dengan adanya PKO dan PKE sebagai produk turunan telah meningkatkan nilai ekonomis hasil perkebunan kelapa sawit TPA. Dengan demikian, margin TPA juga akan tumbuh. Selain itu, KCP juga diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi palm kernel hingga 200%,” ujar Wishnu Wardhana.

Sementara itu, BPP menghasilkan listrik sekitar 1,5 -2 MW yang berasal dari POME atau limbah pemrosesan tandan buah segar (TBS) di Muara Bengkal Mill yang merupakan pabrik pengolahan kelapa sawit TLDN.

“Listrik yang dihasilkan BPP dialirkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di KCP, pabrik pengolahan kelapa sawit dan perumahan karyawan. Ini adalah salah satu upaya perusahaan memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit sebagai komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik sustainability,” kata Wishnu Wardhana.

Sebagai informasi, dana pembangunan KCP dan BPP berasal dari dana hasil initial public offering (IPO) TLDN sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Dari total dana IPO yang dihimpun, sebesar 15% dialokasikan untuk pembangunan KCP melalui anak usaha TLDN yaitu PT Telen Prima Sawit. Kemudian, sebesar 14% untuk mendirikan BPP melalui entitas anak perusahaan yakni PT Daya Lestari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030, Indonesia perlu mendekarbonisasi sektor otomotif sebagai salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap produksi CO2.

Seiring dengan hal tersebut kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sering dianggap solusi utama. Tapi tanggapan berbeda dinyatakan Cyrillus Harinowo dalam bukunya “Multi-pathway for Car Electrification”.

Kesimpula ini dilandasi beberapa faktor, seperti kondisi Indonesia yang berbeda dengan negara maju (dilihat dari pendapatan per-kapita). Sehingga pendekatan lain juga perlu dipertimbangkan.

PIXABAY/MENNO DE JONG Ilustrasi mobil listrik.

Lebih jauh, Cyrillus mengakui bahwa kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi langsung. Namun pengisian baterai masih bergantung pada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara.

Indonesia sendiri sekitar 80 persen energi untuk pengisian baterai berasal dari sumber fosil, sehingga meskipun EV lebih ramah lingkungan pada proses pengisiannya tetap menghasilkan emisi karbon.

Oleh karena itu Cyrillus menyarankan penggunaan teknologi lain, seperti hybrid electric vehicles (HEV) dan plug-in hybrid vehicles (PHEV). Kedua jenis kendaraan ini mengurangi emisi tanpa bergantung sepenuhnya pada infrastruktur pengisian baterai yang masih terbatas.

Selain itu, penggunaan biofuel seperti bioetanol, yang telah dikembangkan di negara seperti Brasil, juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

"Untuk mencapai NDC 2030, Indonesia harus mempertimbangkan berbagai solusi, bukan hanya kendaraan listrik. Mengingat tantangan infrastruktur dan ketergantungan pada energi fosil, solusi seperti kendaraan hybrid dan biofuel perlu diprioritaskan," kata dia dalam keterangannya.

CUTENK Penghitungan konsumsi BBM total 8 mobil hybrid dan PHEV dilakukan di Pulau Bali, hasilnya cukup mengejutkan.

Lebih khusus, pasar mobil listrik sendiri menurut Cyrillus secara global sebetulnya juga masih relatif terbatas. Bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga pasar global.

Jadi dari sisi industri mobil di Indonesia menurut dia, tetap melanjutkan bisnis yang ada saat ini sambil secara bertahap melakukan transisi melalui pengembangn industri mobil yang memiliki pasar yang besar.

Data penjualan mobil di Amerika selama 2023 telah mengkonfirmasi lonjakan signifikan minat masyarakat terhadap mobil hybrid. Kenaikan drastis ini mengindikasikan pergeseran preferensi konsumen menuju kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

"Dengan begitu, maka peluang untuk menghadirkan inovasi baru pun semakin terbuka lebar," katanya.

Chyrillus menyadari kehadiran bukunya tersebut seakan melawan arus, yakni tren mobil listrik dianggap satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan emisi karbon. Namun dia menekankan pentingnya memahami bahwa teknologi otomotif ramah lingkungan tidak hanya terbatas pada mobil listrik.

dok.TMMIN Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid FFV

"Saya awalnya tidak aware dan dogmatis sekali, pokoknya mobil listrik adalah mobil yang ramah lingkungan. Namun akhirnya menjadi paham bahwa mobil LCGC bisa menjadi ramah lingkungan dibandingkan mobil listrik yang ada. Begitu pula mobil hybrid dan mobil flexy,” katanya.

"Kalau kita bicara mengenai NDC 2030, kembali lagi berkaitan dengan pembangkit energinya, itu tinggal lima hingga enam tahun lagi," tutur dia.

"Jadi dari situ sebetulnya mobil non listrik yang ramah lingkungan masih menjadi pilihan yang harusnya preferable untuk pencapaian NDC 2030, karena bisa 50 persen carbon free, tetapi gagasan ini seperti melawan arus,” tutup Chyrillus.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode Agustus s.d. September 2024 menemukan 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak 2017 s.d. 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Pemblokiran Kontak Debt Collector

Satgas PASTI menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

Waspada Penawaran Jasa Pelunasan Utang

Satgas PASTI menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online.

Pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pada pinjaman online sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut. Namun pada kenyataannya pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan, sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru.

Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Waspada Pergadaian Ilegal

Dalam Pasal 106 ayat (1) huruf (e) UU No. 4 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan bahwa “ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian”.

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (1) UU P2SK disebutkan juga bahwa “setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri”.

Satgas PASTI mengimbau kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian. Ciri-ciri pergadaian ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected] atau email: [email protected].

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

BANDUNG, iNews.id - Pj Gubernur Jawa BaratBey Machmudin meninjau langsung lokasi bencana banjir di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Rabu (6/11/2024). Dia didampingi Kepala BPBD Provinsi Jabar dan Pjs Bupati Bandung.

Dalam kunjungannya, Bey Machmudin menyampaikan agar warga bersabar. Pemerintah daerah akan segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat bersama Pjs Bupati Bandung Dickky Achmad Sidik.

Selain itu, pihaknya juga mengupayakan pemulihan termasuk menyediakan pompa penyedot air dan alat untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Di lokasi tersebut, sekitar 500 kepala keluarga (KK) terdampak banjir yang terjadi Selasa (5/11/2024).

"Kami juga akan upayakan kebersihan, kami bantu seperti pompa penyedot air dan pembersihnya. Kami juga akan berkoordinasi dengan BNPB untuk pergantian rumah-rumah yang rusak," ujar Bey di Kampung Muara, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, Bey Machmudin menyebut untuk pemulihan jangka panjang, Pemprov Jabar akan fokus pada kebutuhan logistik yang mendesak.

“Saat ini, kebutuhan utama warga yakni air bersih dan alat pembersih serta pakaian. Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinsos untuk memberikan bantuan,” ucapnya.

Sementara terkait dengan kemungkinan pembangunan tenda darurat, Bey menilai hal tersebut akan diputuskan setelah evaluasi lebih lanjut.

“Kami akan melihat situasinya dulu, kalau diperlukan kita akan bangun tenda darurat. Saat ini, warga sebagian besar mengungsi ke rumah saudara atau keluarga,” ujarnya.

Menurut informasi yang dihimpun, sekitar 500 KK terpaksa mengungsi. Sebagian besar tinggal di rumah warga lain.

“Kami juga meminta bupati, kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan warga,” ucapnya.

Meski situasi cukup memprihatinkan, Bey mengonfirmasi hingga saat ini tidak ada korban jiwa atau korban luka parah dalam bencana ini.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya ada beberapa orang tua yang kaget,” katanya.

Bey juga menekankan pentingnya kewaspadaan karena BMKG memprediksi hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.

“Kami mengingatkan warga untuk tetap berhati-hati, karena berdasarkan BMKG, hujan akan turun lagi dengan intensitas tinggi. Kami juga akan terus mengupayakan bantuan seperti pompa dan air bersih untuk warga,” katanya.

Sebagai langkah preventif, Bey juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk lebih waspada terhadap potensi hujan ekstrem yang diperkirakan akan berlangsung hingga bulan April.

“Kami mengingatkan kepada kabupaten dan kota untuk berhati-hati, terutama dalam melakukan kebersihan pasca-banjir. Jika hujan turun lagi, mohon untuk segera mengamankan diri dan tetap berhati-hati,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

IDXChannel - Mantan presiden Donald Trump berhasil mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris dalam pilpres Amerika Serikat (AS) yang digelar pada Selasa (5/11/2024).

Ini merupakan masa jabatan Trump yang kedua. Dia akan resmi dilantik pada Januari 2025.

Selama masa kampanye, Trump menbeberkan sederet janji ekonomi, terutama di sektor pajak, perdagangan, dan manufaktur. Salah satu janji besarnya ialah meningkatkan tarif impor dari semua negara, khususnya China.

Berikut daftar sejumlah janji ekonomi Trump:

1. Peningkatan Tarif Impor
Trump merencanakan peningkatan tarif impor untuk semua barang yang berasal dari luar AS. Produk buatan China akan dikenakan tarif impor yang jauh lebih tinggi.

Rencana ini merupakan kelanjutan dari kebijakan impor Trump pada masa jabatan pertamanya. Saat itu, dia mengenakan sejumlah hambatan perdagangan terhadap impor asal China.

2. Rivalitas ekonomi dengan China.
Trump berencana melarang perusahaan AS berinvestasi di China dan sebaliknya. Dia juga akan memperluas kebijakan anti-China yang telah diberlakukan selama masa jabatan pertamanya.

Tujuannya adalah untuk melawan pengaruh China dalam ekonomi internasional dan menghapus keunggulan yang dimiliki China atas perusahaan AS.

3. Potongan pajak besar
Trump menjanjikan potongan pajak besar kepada perusahaan, kelompok menengah, dan kelas atas.

Trump belum merinci bagaimana pemotongan pajak barunya akan berjalan. RUU pajak yang ditandatangani Trump pada 2017 memang menurunkan pajak untuk semua kelompok pendapatan, setidaknya pada awalnya, tetapi pembayar pajak yang lebih kaya memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi.

Beberapa pajak yang ingin dihapus Trump antara lain: pajak atas Jaminan Sosial, pajak atas tip, pajak atas kerja lembur, pajak kepada warga AS di luar negeri,

Di sektor korporat, Trump berencana mengurangi tarif pajak perusahaan dari 21 persen menjadi 13 persen untuk perusahaan yang memproduksi produknya di AS

Undang-undang pajak yang diteken Trump pada 2017 sebelumnya memangkas tarif pajak perusahaan dari 35 persen menjadi 21 persen. Rivalnya dalam pilpres, Wakil Presiden Kamala Harris mengusulkan untuk menaikkannya menjadi 28 persen. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, bakal mendukung segala langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian untuk memberantas judi online (judol).

Hal itu disampaikan saat ditanya awak media soal kemungkinan dirinya bakal ikut diperiksa dalam persoalan judol yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

“Kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi singkat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Pasalnya, Budi sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden ke 7 Joko Widodo.

Budi pun menuturkan, mendukung pemberantasan judol yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” sebut dia.

Meski begitu, ia juga menekankan saat ini sudah membidangi pos Kementerian Koperasi.

Sehingga, Budi ingin fokus pada berbagai pekerjaan di kementeriannya.

“Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat,” imbuh dia.

Pegawai Komdigi Bekingi Judi Online

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja.

Sementara, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.