Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menandatangani PMK Nomor 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias pelaksanaan core tax system.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini bersifat sapu jagat karena membatalkan 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, total ada 484 pasal dalam PMK 81/2024 ini.

Secara umum, ruang lingkup beleid ini mengatur tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, hingga layanan administrasi perpajakan.

Total, PMK 81/2024 ini memiliki 11 bagian utama.

Berikut kisi-kisi PMK 81/2024:

• Bab I tentang ketentuan umum, yang menjelaskan pengertian sejumlah istilah yang tercantum dalam PMK tersebut.
• Bab II yang menjelaskan ruang lingkup beleid tersebut.
• Bab III tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik.
• Bab IV menjelaskan tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pendaftaran objek pajak pajak bumi dan bangunan.
• Bab V tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
• Bab VI terkait tata cara penyampaian dan pengolahan surat pemberitahuan.
• Bab VII yaitu mengatur tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan.
• Bab VIII tentang ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
• Bab IX menjelaskan contoh format dokumen dan contoh penghitungan, pemungutan, dan/atau pelaporan.
• Bab X yaitu terkait ketentuan peralihan.
• Bab XI tentang ketentuan penutup.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Rabu (6/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan dan mendukung perekonomian nasional.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Berdasarkan Pasal 483, berikut 42 aturan yang dicabut usai PMK No. 11/2024 berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri;
2. KMK Nomor 282 /KMK. 04 /1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
3. KMK Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan PPh Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham;
4. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);
5. Pasal 6 ayat (2) PMK 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 96);
6. PMK Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan PPN atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
7. PMK 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156);
8. Pasal 5 ayat (3) PMK 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 278);
9. Pasal 6 ayat (3) PMK 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 279);
10. PMK 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36);
11. Pasal 8 ayat (3) PMK 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 307) sebagaimana telah diubah dengan PMK 7/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas PMK 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);
12. PMK 257 /PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran PPh atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Participating Interest (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 946);
13. PMK 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi dan Penghitungan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan PMK-70/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 482);
14. PMK 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13);
15. Pasal 23 dan 24 PMK 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1381);
16. PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah diubah dengan PMK 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN dan PPnBM, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
17. PMK 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah diubah dengan PMK 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN dan PPnBM, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
18. PMK 187 /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1471);
19. Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);
20. PMK 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1964);
21. PMK 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29);
22. PMK 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 341);
23. PMK 37 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 374);
24. PMK 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 637);
25. PMK 147 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1682);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1860);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 354);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 954);
30. Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 359);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan PMK-96/PMK.010/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 839);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1173);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75);
35. Pasal 7 sampai dengan Pasal 13, Pasal 37 sampai dengan Pasal 41, Pasal 62 sampai dengan Pasal 78, Pasal 83 sampai dengan Pasal 102, Pasal 106, Pasal 109, dan Pasal 111 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 591);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 659);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 ten tang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 360);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 361);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 /PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 367); dan
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368).

Jakarta -

Pemungutan suara dalam pertarungan Partai Republik Donald Trump dengan Partai Demokrat Kamala Harris memperebutkan kursi presiden Amerika Serikat (AS) resmi berlangsung. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, jumlah suara yang didapat Trump masih lebih unggul daripada Harris.

Terlepas dari itu, berapa sih perbandingan kekayaan antara Donald Trump dengan Kamala Harris yang saat ini tengah bersaing di Pilpres AS?

Harta Kekayaan Donald Trump

Berdasarkan laporan Forbes Real Time Billionaires, Rabu (6/11/2024), Donald Trump tercatat memiliki pundi-pundi kekayaan senilai US$ 6 miliar atau setara dengan Rp 95,13 triliun (kurs Rp 15.856 per dolar AS).

Jumlah ini tercatat mengalami penurunan sebesar US$ 46 juta atau Rp 729,37 miliar dibandingkan dengan kemarin, Selasa (5/11). Kondisi ini menjadikan Trump sebagai orang ke-549 terkaya di dunia saat ini.

Sementara itu, berdasarkan laporan CBS News dijelaskan sebagian besar kekayaannya ini berasal dari kepemilikan real estate mulai dari lapangan golf hingga hotel hingga sahamnya di Trump Media & Technology Group yang belakangan ini naik sangat drastis.

Lonjakan awal nilai pasar Trump Media pada Maret 2024 kemarin saja berhasil membuat saham calon presiden dari Partai Republik itu naik hingga 57%. Kenaikan ini membuat saham yang dimiliki Donald Trump bernilai US$ 5,2 miliar (Rp 82,45 triliun) atau hampir dari nilai keseluruhan kekayaannya saat ini.

Harta Kekayaan Kamala Harris

Berbeda dengan Donald Trump, calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris bukanlah sosok yang memiliki kekayaan berlimpah hingga masuk dalam daftar orang terkaya di dunia maupun AS. Meski begitu Forbes menaksir kekayaannya bersama sang suami, Douglas Emhoff, sekitar US$ 8 juta atau Rp 126,84 miliar.

Berdasarkan laporan CBS News, jomplangnya perbandingan kekayaan antara Trump dengan Harris ini terjadi mengingat wanita yang masih menjabat sebagai wakil presiden ini merupakan 'PNS' sejak berkarier.

Ia tercatat memulai kariernya sebagai jaksa wilayah di San Francisco, sebelum menjabat sebagai jaksa agung California. Barulah kemudian Harris menjabat sebagai salah satu sebagai senator AS sebelum akhirnya menjadi wakil presiden Negeri Paman Sam mendampingi Joe Biden pada 2020 lalu hingga saat ini.

Namun berkat posisinya di pemerintahan, Harris memiliki catatan pemasukan dan laporan kekayaan yang sangat jelas. Misalkan ketika ia menjabat sebagai jaksa wilayah San Francisco dari 2004 hingga 2010, capres Partai Demokrat itu memiliki penghasilan sekitar US$ 200.000 per tahun pada akhir masa jabatannya

Namun ia besaran gaji yang diterimanya sempat turun saat menjadi jaksa agung California, dengan penghasilan US$ 159.000 per tahun. Kemudian saat Harris terpilih menjadi anggota Senat pada 2016, dirinya tercatat menerima gaji sebesar US$ 174.000 per tahun.

Terakhir sebagai wakil presiden, Harris memperoleh penghasilan sebesar US$ 235.100 per tahun. Sehingga tidak mungkin bagi dirinya untuk menyaingi kekayaan Trump yang berasal dari kalangan pengusaha.

(fdl/fdl)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tampak berada di zona merah pada jeda siang perdagangan Rabu, 6 November 2024. Berdasarkan data RTI Business, indeks Indonesia itu tergerus -0,41% dan kehilangan 30,39 poin sehingga posisinya kini berada di level 7.461,54.

Pergerakan saham pada siang hari ini juga terpantau diambil alih oleh tren negatif. Merujuk dari sumber yang sama, ada 291 saham bergerak turun, 261 saham bergerak naik, dan 222 saham tidak bergerak.

Perlu diketahui bahwa pada perdagangan pagi tadi, IHSG sempat mencetak rapor hijau dan menempati titik tertingginya pada level 7.506,60. Sementara titik terendahnya berada di level 7.451,53.

Sampai pertengahan hari ini, IHSG tercatat telah membukukan nilai transaksi mencapai Rp5,30 triliun. Hal itu diperoleh dari adanya penjualan 13,56 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 732.276 kali.

Sebagai informasi tambahan, jika ditinjau dari segi losers, saham PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) berada di posisi teratas dengan koreksi sebesar -21,57%. Disusul oleh PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) yang melemah -11,27% dan PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) yang menyusut -9,16%.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang pengupahan sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai beraudiensi dengan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Tenaga Kerja Yassierli, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

“Intinya bahwa sesuai dengan keputusan MK, kami DPR menyatakan bahwa memang PP 51 itu sudah tidak berlaku,” katanya.

Dasco melanjutkan, menyikapi keputusan MK mengenai upah dan hal lainnya, pemerintah dan DPR akan mengkaji ulang dan membahas penetapan upah minimum provinsi (UMP) dengan seksama supaya elemen buruh ataupun pengusaha tidak ada yang merasa dirugikan.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR ini optimis bahwa pembahasan tersebut dapat terealisasi dalam waktu yak tidak begitu lama. Hal ini menyusul dari masa tenggat yang paling lama adalah dua tahun.

“Tetapi memang perlu waktu untuk membicarakan karena ini bukan hal yang mudah dan juga tidak harus terburu-buru,” ungkapnya.

Di sisi lain, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengapresiasi dan berterima kasih atas gerak cepat dari DPR yang telah memanggil pihaknya untuk beraudiensi perihal Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang pengupahan. Menurutnya, UMP sudah harus diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

“Tentu ada yang harus cepat disikapi. Beliau sangat respons, Pak Sufmi Dasco langsung mengambil inisiatif untuk segera menjembatani pertemuan pemerintah dan serikat-serikat buruh berkenaan dengan persoalan upah minimum,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa ayah dan adik Ronnald Tannur, Edward Tannur dan Christopher Raymond Tannur, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara penganiayaan yang menjerat Ronald Tannur, Selasa (5/11/2024).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, Edward dan Christopher diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan kasus suap yang melibatkan ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja itu.

"Nah, semua ini tentu dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang perkara ini," kata Harli kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Harli tidak menjelaskan lebih jauh mengenai materi pemeriksaan terhadap Edward dan Christopher.

Ia hanya menjelaskan bahwa penyidik berfokus pada peran tersangka dalam kasus ini dan sejauh mana para saksi mengetahui atau mengalami kejadian yang relevan dengan peran para tersangka.

"Kita tahu bahwa tersangkanya sudah ada, tentu akan dikaitkan dengan bagaimana peran dari para tersangka ini, sejauh mana para saksi tentu memahami, mengetahui, melihat dan merasakan apa yang bisa disampaikan oleh para saksi terkait dengan perannya para tersangka," kata Harli.

Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perkara Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Marpaung selaku hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Ronald Tannur.

Kemudian, eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar yang diduga menjadi makelar kasus; kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat; serta Meirizka Widjaja.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump terpantau masih memimpin dalam perolehan suara pemilihan presiden (pilpres) AS versi hitung cepat (quick count).

Melansir Reuters, Rabu (6/11/2024), Trump terpantau meraih suara elektoral di 24 negara bagian dengan raihan 230 suara. Sementara itu, Kamala Harris dari Partai Demokrat meraih 169 suara elektoral dari 13 negara bagian, menurut hitung cepat Edison Research.

Trump juga telah mengamankan 16 suara elektoral yang diperebutkan di negara bagian North Carolina, salah satu dari 7 negara bagian penentu kemenangan atau swing states.

Adapun penentuaan pemenang Pilpres AS 2024 diperkirakan akan terjadi di tujuh negara bagian 'swing states' yakni Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin.

Basis suara terbesar Trump berada di Texas dengan 40 suara elektoral, sedangkan Harris mengamankan suara terbesar di California dengan 54 suara elektoral.

Sementara itu, negara bagian lainnya termasuk enam swing states belum selesai melakukan perhitungan suara sehingga hasil akhir suara elektoral belum diketahui.

Seperti diketahui, mekanisme dalam Pilpres AS tidak seperti pilpres di Indonesia, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara terbanyak yang akan memenangkan persaingan. Pilpres AS ternyata mengacu pada pemenangan electoral collage.

Electoral college merupakan hasil kompromi antara pemilihan presiden melalui pemungutan suara di kongres dan pemilihan presiden melalui pemungutan suara dari warga negara yang memenuhi syarat.

Proses ini terdiri dari pemilihan para pemilih atau electors, pertemuan para pemilih di mana mereka memilih presiden dan wakil presiden, dan penghitungan suara elektoral oleh Kongres.

Mengutip BBC, ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara pada 5 November mendatang, mereka sebenarnya akan memilih orang-orang yang akan duduk dalam electoral college. Tugas utama anggota electoral college adalah memilih presiden dan wakil presiden.

Anggota electoral college dicalonkan oleh partai politik di tingkat negara bagian. Mereka biasanya petinggi partai atau sosok yang berafiliasi dengan kandidat presiden dari partainya.

Di tempat pemungutan suara, pemilih tidak hanya memberikan suara untuk calon presiden, tapi juga calon anggota electoral college. Pada surat suara, nama mereka biasanya muncul di bawah nama kandidat presiden. Namun ada juga negara bagian yang tidak mencetak nama calon anggota electoral college.

Adapun, jumlah perwakilan setiap negara bagian dalam electoral college disesuaikan dengan total populasi di daerah tersebut. Secara keseluruhan, anggota electoral college berjumlah 538 orang.

Setiap orang dalam electoral college ini memiliki satu hak suara. Untuk memenangkan pemilihan, seorang calon harus mendapatkan suara electoral college sebanyak 270 atau lebih.

KOMPAS.com - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai subholding upstream Pertamina terus membuktikan kinerja cemerlang pada 2024.

Hingga triwulan III-2024, PHE mencatatkan produksi minyak dan gas (migas) sebesar 1,04 juta barrel setara minyak per hari (MBOEPD) dengan rincian produksi minyak sebesar 554.000 barrel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas 2,84 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

Pencapaian produksi migas pada triwulan III-2024 itu tidak terlepas dari implementasi teknologi yang diterapkan, seperti multi stage fracturing, simple surfactant flood, artificial intelligence (AI) untuk program reaktivasi sumur, dan beberapa teknologi lain.

Hingga triwulan III-2024, PHE juga mampu menyelesaikan kerja pengeboran 13 sumur eksplorasi, 585 sumur pengembangan, 769 sumur workover, dan 26.928 well service.

Pencapaian kinerja triwulan III-2024 lebih cemerlang jika dibandingkan periode sama 2023. Pasalnya, secara keseluruhan kinerja mengalami kenaikan, antara lain realisasi pengeboran sumur eksplorasi meningkat 38,5 persen dan sumur workover meningkat 21,7 persen.

PHE juga mencatatkan survei Seismik 2D sepanjang 739 kilometer (km) dan 3D sepanjang 2.322 km persegi pada Triwulan III-2024. Pencapaian itu juga mengalami meningkat dibandingkan realisasi Triwulan III-2023.

PHE akan terus berupaya menggali potensi dari berbagai aspek untuk pencapaian target yang ditentukan.

Dari kegiatan pengeboran eksplorasi yang dilakukan subholding upstream Pertamina berhasil menemukan sumber daya migas big fish, yakni Astrea-1 yang berada di wilayah Rokan Hilir sebesar 40 MMBOE.

Sementara itu, realisasi tambahan sumberdaya contingent resources (2C) hingga Triwulan III-2024 sebesar 312 MMBOE.

Tambahan sumber daya 2C itu terdiri dari minyak sebesar 128 MMBO dan gas 1.067 BSCF.

Hingga Triwulan III-2024, PHE telah menemukan cadangan migas terbukti (P1) sebesar 186 MMBOE.

Temuan cadangan P1 itu terdiri dari cadangan minyak sebesar 89 MMBO serta cadangan gas sebesar 560 BSCF.

Mendukung energi bersih

Dalam mendukung energi bersih, subholding upstream Pertamina terus berkomitmen dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE).

Salah satu program Pertamina adalah injeksi karbondioksida (C02) melalui teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), yang baru-baru ini dilakukan di Lapangan Sukowati.

Implementasi teknologi CCUS itu diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer.

PHE juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan terus berupaya menaikkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga kontrak berakhir.

Hingga triwulan III-2024, realisasi TKDN mencapai 62,94 persen.

Selain itu, perusahaan juga memberikan akses kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui kegiatan pengadaaan barang dan jasa lewat Pasar Digital (PaDi) UMKM Indonesia.

Total transaksi melalui PaDI per Triwulan III-2024 mencapai Rp 27,8 miliar.

PHE juga terus meningkatkan performa aspek Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan serta Lindung Lingkungan (K3LL) atau HSSE.

Per triwulan III-2024, capaian jumlah jam kerja 24.026.502 dengan total jam kerja selamat di angka 18,6 juta.

Capaian itu tidak terlepas dari upaya PHE mengelola strategi utama dalam mengelola baseline produksi, meningkatkan production growth melalui rencana kerja yang masif, serta meningkatkan reserve and resource growth untuk menjaga ketahanan energi nasional dengan selalu mengedepankan aspek environmental, social, and governance (ESG).

Direktur Utama PHE Chalid Said Salim mengaku bersyukur dengan seluruh pencapaian tersebut.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Chalid mengatakan, capaian itu merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh Perwira dan Mitra Kerja yang terlibat sesuai core value Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (AKHLAK).

Kinerja operasional

Pada kesempatan lain, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina mendorong seluruh lini bisnis meningkatkan kinerja operasional untuk mencapai target perusahaan.

"Kinerja operasional PHE mendukung target Pertamina dalam meningkatkan produksi Minyak dan Gas," ungkapnya.

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip ESG.

PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari United Nations Global Compact (UNGC) dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek ESG.

Adapun PHE telah terdaftar dalam UNGC sebagai member sejak Juni 2022.

Dalam mendukung aspek governance, PHE senantiasa berkomitmen zero tolerance on bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan.

Salah satu upaya itu dilakukan melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandarisasi ISO 37001:2016.

PHE juga terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan migas kelas dunia yang environmental friendly, social responsible dan good governance.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi Indonesia, berkomitmen dalam mendukung target NZE 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan ESG di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Bisnis.com,JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut satu di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil menjanjikan untuk membenahi infrastruktur dan harga tiket konser jika terpilih jadi gubernur.

Hal tersebut diungkapkan oleh RK usai menghadiri acara bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Saya mulai dari infrastruktur dulu ya. Infrastrukturnya nanti saya akan cek apa-apa yang membuat konser di Jakarta lebih mudah,” ujar RK.

Kemudian, ia juga menyoroti masalah akses dan parkir yang perku diperhatikan, lantaran dua hal tersebut juga menjadi faktor kelayakan tempat konser internasional.

“Kalau aksesnya susah, parkirnya kecil, kan akhirnya nggak layak dan terbatas kan. Nah, itu dulu akan diperbaiki,” tambahnya.

Soal harga tiket, mantan gubernur Jawa Barat tersebut juga akan melihat apakah pengurangan pajak dapat dilakukan. Ia juga menerima curhatan dari penyelenggara acara (EO).

"Ada juga curhatan EO itu, kalau boleh perizinan satu pintu ya, jangan multi pintu dan angkanya itu nggak jelas kan. Hal-hal begitu tuh yang akhirnya dibuangnya ke tiket, makanya tiket jadi mahal," jelas RK.

Kemudian, ia juga akan mempermudah perizinan dengan kepolisian agar 'ujung-ujungnya' tidak dibebankan ke harga tiket dari peserta

“Karena ini penting ya, supaya ekonomi Jakarta triliunan bisa bergerak selama lima tahun ke depan dengan konser," jelasnya.

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan program 100 hari kerja usai dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya ada tiga program yang akan dicapai.

"Dalam 100 hari ke depan Kementerian Koperasi menargetkan 3 program untuk dicapai," kata BudiArie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Target pertama dalam 100 hari kerja yakni memastikan konsistensi produk minyak untuk rakyat. Produk tersebut kemudian akan didistribusikan ke wilayah sekitar produksi dan sisanya dipasarkan melalui marketplace.

"Salah satu produk koperasi binaan Kementerian Koperasi adalah minyak untuk rakyat. Dalam 100 hari ke depan, Kementerian Koperasi akan fokus menjaga kontinuitas produksi untuk kemudian didistribusikan ke wilayah sekitar lokasi produksi. Surplus dari produksi tersebut akan dipasarkan melalui marketplace," beber Budi Arie.

Target kedua yakni melakukan uji coba atau piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). "Kementerian Koperasi akan melakukan piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat sebagai supplier penyedia bahan pangan untuk mendukung program MBG," imbuhnya.

Target ketiga yakni menyelesaikan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) berupa hapus buku dan hapus tagih. Berdasarkan catatannya, terdapat Rp 5,70 triliun tunggakan KUT di perbankan.

"Berdasarkan pemetaan Kementerian Koperasi dan pihak perbankan, terdapat jumlah tunggakan KUT sebesar Rp 5,699 triliun. Dalam 100 hari kerja kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan Kejaksaan Agung untuk menentukan solusi kebijakan guna memfasilitasi penyelesaian tunggakan KUT," jelas Budi Arie.

Simak juga video: Budi Arie Tak Ingin Makan Bergizi Gratis Ada Barang Impor

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap peningkatan jumlah pekerja paruh waktu (part time) beberapa tahun belakangan membuat pemerintah khawatir.

Airlangga menjelaskan, pemerintah terus memonitor kondisi ketenagakerjaan terutama kategori pekerja paruh waktu. Alasannya, pekerja paruh waktu merupakan kelompok masyarakat yang paling berpotensi turun menjadi kelas miskin.

"Memang ini [pekerja paruh waktu] yang menjadi bagian pekerja dari aspiring middle class [kelompok masyarakat menuju kelas menengah], memang terlihat agak melemah di sana," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan pekerja paruh waktu ke kategori pekerja tidak penuh atau buruh dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu.

BPS mencatat, persentase pekerja tidak penuh mencapai 31,94% per Agustus 2024. Sisanya atau 68,06% merupakan pekerja penuh.

Jika dibandingkan pada Agustus 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 0,86%. Begitu pula jika dibandingkan dengan Agustus 2019, persentase pekerja tidak penuh juga meningkatkan sebesar 2,98%.

Aspiring Middle Class Indonesia Meningkat

Pada kesempatan berbeda, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle clas selama 2019 sampai dengan 2024.

Berdasarkan penjelasan Amalia, kategori kelas menengah adalah penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5—17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262—9.909.844 per bulan.

Dia menunjukkan, pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah yang hilang selama 2019—2024 mengalami turun kasta, bukannya naik kasta. Amalia menilai, pandemi covid-19 pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).

Jakarta: Beredar anggapan di tengah masyarakat untuk mengecas motor listrik tidak boleh dilakukan di dalam ruangan (indoor) karena bisa menimbulkan kebakaran. Lantas apakah anggapan tersebut mitos atau fakta?

Head of Product Polytron Electric Vehicle, Ilman Fachrian Fadly, menjelaskan hal tersebut termasuk mitos. Menurutnya mengecas baterai motor listrik di dalam rumah aman-aman saja selama dilakukan dengan benar.

"Saya setiap hari mengecas di dalam rumah dan tidak ada apa-apa," ujar Ilman kepada Medcom.id.
Ilman menjelaskan untuk mengecas baterai motor listrik sebaiknya menggunakan charger yang direkomendasikan. Kemudian colokannya sebaiknya langsung di colok di lubang yang menempel di rumah dan menghindari kabel roll.

Baca Juga: Toyota Pamer Mobil Terbang eVTOL

"Itu kan watt-nya besar, takutnya kabelnya panas, dan itu berbahaya," lanjutnya.

Ilman juga menekankan untuk memperhatian watt di rumah. Karena untuk model Polytron Fox-S minimal membutuhkan daya listrik 900 watt, dan model Fox-R membutuhkan daya minimal sekitar 1300 watt.

Jadi sudah tahukan bagaimana cara mengecas motor listrik yang baik dan benar. Jangan sembarangan yah!


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

WASHINGTON - Donald Trump sedikit lagi memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.

Untuk sementara, calon presiden dari Partai Republik ini sudah meraih 232 dari 270 electoral vote yang dibutuhkan untuk menang.

Sedangkan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris terus mengejar dengan 216.

New York Times pada Rabu (6/11/2024) bahkan memproyeksikan Trump akan menang dengan 301 dari 270 electoral vote yang dibutuhkan. Laporan media tersebut juga menyebutkan peluang Trump menang kini menjadi 89%.

Trump, lanjut laporan tersebut, kemungkinan besar akan memenangkan negara bagian Georgia dan telah memenangkan North Carolina, sementara Harris harus mengamankan Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin, yang akan sulit karena keunggulan Republikan di ketiga negara bagian tersebut.

Menurut proyeksi surat kabar tersebut, Arizona, negara bagian medan pertempuran lainnya, juga condong ke Trump.

Sejauh ini belum ada suara yang dilaporkan di Nevada, tempat pemungutan suara ditutup pada pukul 22.00 malam pada Selasa waktu setempat.