Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) meraih perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 4,4 triliun hingga Oktober 2024.

Asal tahu saja, TOTL mengantongi pendapatan usaha sebesar Rp 2,22 triliun per kuartal III 2024. Raihan ini naik 6,88% secara tahunan alias year on year (yoy) dari Rp 2,07 triliun per kuartal III 2023.

Secara rinci, segmen jasa konstruksi menyumbang mayoritas ke pendapatan usaha, yaitu Rp 2,2 triliun. Segmen lainnya menyumbang Rp 17,17 miliar pada periode ini.

Seiring dengan kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan perseroan ikut naik ke Rp 1,84 triliun di akhir September 2024, dari sebelumnya Rp 1,81 triliun pada periode sama tahun lalu. Alhasil, laba bruto naik 42,14% yoy ke Rp 374,43 miliar.

Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp 180,33 miliar di akhir kuartal III 2024, naik 64,56% yoy dari Rp 109,58 miliar.

“Kenaikan atas pendapatan dan laba ini dipengaruhi oleh kenaikan kontrak baru yang didapat di tahun 2023 lalu, serta adanya efisiensi dan optimalisasi atas beban operasional di setiap proyek yang sedang berjalan,” ujar Sekretaris Perusahaan TOTL, Anggie S. Sidharta kepada Kontan, Selasa (5/11).

Anggie menuturkan, TOTL sudah menyerap anggaran belanja alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 4,93 miliar hingga Oktober 2024.

“Ini sekitar 49% dari anggaran yang dialokasikan tahun ini,” tuturnya.

Meskipun tak menyebutkan secara spesifik, perseroan sudah menyelesaikan satu proyek hingga kuartal III 2024.

“Sedangkan, proyek yang masih ongoing dan direncanakan untuk selesai di akhir tahun 2024 adalah sekitar tiga proyek,” papar Anggie.

Per 30 September 2024, TOTL punya jumlah aset Rp 3,25 triliun. Ini naik dari Rp 3,13 triliun per 31 Desember 2023.

Jumlah liabilitas perseroan sebesar Rp 2,14 triliun di akhir September 2024, naik dari Rp 2,06 triliun di akhir Desember 2023. Sementara, jumlah ekuitas tercatat Rp 1,11 triliun di kuartal III 2024, naik dari Rp 1,06 triliun di akhir tahun 2023.

TOTL memiliki kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp 874,43 miliar di akhir September 2024, naik dari Rp 697,55 miliar di periode sama tahun lalu.

Melansir RTI, harga saham TOTL saat ini ada di level Rp 720 per saham. Kinerja saham perseroan sudah naik 17,07% dalam sebulan dan 91,49% sejak awal tahun alias year to date (YTD).

JAKARTA, KOMPAS.COM – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menguji coba salah satu program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Di Jakarta, uji coba MBG ini berlangsung di 12 sekolah yang turut didampingi Penjabat (Pj.) Gubernur Teguh Setyabudi.

Adapun uji coba MBG di Jakarta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Teguh menilai, kolaborasi dan komitmen tersebut akan menjadi bentuk dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjalankan MBG di wilayahnya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta terhadap rencana Program Strategis Nasional (PSN) dan Pemerintah Pusat. Sejauh ini. Pemprov DKI Jakarta telah mendistribusikan 10.448 paket MBG kepada peserta didik dengan berbagai menu makanan sehat,” kata Teguh seperti dikutip dari Beritajakarta.com, Senin (21/10/2024).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk melanjutkan uji coba MBG dan memonitor kualitas makanan, untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dengan menu yang variatif serta memiliki kandungan kalori yang dibutuhkan.

“Sambutannya positif. Insya Allah kami akan lakukan juga penyempurnaan dari berbagai evaluasi yang sudah dilakukan ke depannya, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Teguh.

Keberhasilan uji coba MBG di sekolah-sekolah Jakarta berkat andil beberapa BUMD, seperti PT Bank DKI, PT Jakarta Tourisindo, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakpro, dan PT LRT Jakarta (Jakarta Propertindo Group).

Selain itu, bersinergi pula Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi menu makanan. Pemprov DKI Jakarta pun bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk ketersediaan menu, di samping Bank Sampah 68 Kebagusan untuk membantu pengelolaan sampah dari paper box yang digunakan sebagai kemasan.

“Saya juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat untuk mendukung kegiatan MBG. Harapannya, semoga semakin banyak pihak yang bekerja sama untuk menyukseskan program ini. Ke depannya, kami akan terus kembangkan dan saya berharap DKI Jakarta bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” jelas Teguh.

Uji coba MBG di Jakarta dibagikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kualitas makanan juga diperhatikan secara khusus agar siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhan kalorinya.

Monitoring dan dan evaluasi penting

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mendampingi Wapres Gubran Rakabuming Raka saat uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta.

Uji coba pemberian MBG di sekolah-sekolah Jakarta turut mendapat perhatian dari pengamat kesehatan dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Menurutnya, program MBG di Jakarta harus memiliki anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pemprov DKI Jakarta harus menjalin kerja sama dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau donor dari (badan) internasional juga, untuk membantu menutupi kekurangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” tutur Dicky, seperti diberitakan dari Kompas.id, Selasa (22/10/2024).

Ia menambahkan, saat menjalankan pemberian MBG, Pemprov DKI Jakarta sangat mungkin menghadapi kendala. Salah satunya pembiayaan yang tidak mencukupi. Ia khawatir, kendala itu akan berimbas pada pengurangan atau pembatasan jumlah anak atau penerima MBG.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan pelaksanaan program yang lebih mendalam, sehingga konkret untuk diwujudkan. Jangan sampai kendala ini memengaruhi kualitas makanan yang disediakan atau bahkan membatasi jumlah anak yang mendapatkan makanan,” papar Dicky.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta berkomitmen bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi kekurangan gizi pada anak-anak. Dengan demikian, pemberian MBG harus benar-benar dipersiapkan dengan matang.

Dicky memperkirakan pula, jika dilakukan tanpa sistem pemantauan atau monitoring dan evaluasi yang baik, Pemprov DKI Jakarta akan sulit mengetahui apakah MBG berhasil mencapai tujuannya atau tidak, yaitu dalam mengurangi kekurangan gizi.

Apalagi, lanjutnya, MBG bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, serta mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

“Evaluasi dan monitoring sangat penting untuk mengetahui jika masih perlu ada perbaikan. Solusinya, harus ada sistem pemantauan terus-menerus untuk menilai dampak program terhadap status gizi anak-anak. Data yang dikumpulkan secara bertahap dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program,” beber Dicky. (Rindu Pradipta Hestya)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mendapat empat tugas PR dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Pertama, menyiapkan panitia pengadaan lahan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berfokus pada konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, dan penghiliran.

“Kami harus memetakan panitia dan pengadaan tanahnya. Sumber tanahnya, bisa tanah dari negara, tanah yang terlantar, atau kalau dibutuhkan dan kepepet, (pakai) tanah masyarakat dengan ganti untung,” kata Nusron usai rapat bersama AHY di Kementerian ATR, Selasa, 5 November 2024.

Tugas kedua, Nusron melanjutkan, mencari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Sebab, setiap proyek infrastruktur membutuhkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tetapi biasanya urusan ini lambat.

“Jadi, bagaimana kami mempercepat tetapi akurat,” ujar Nusron. Sebab saat ini, bila dicek lebih detail, 80 persen penggunaan lahan belum sesuai tata ruang.

Tugas berikutnya, kata Nusron, menyiapkan bahan baku tentang rencana one-man policy sama satu tata ruang ya kan one special planning policy. Tugas keempat, menyiapkan tambahan sumber daya manusia atau SDM. Tujuannya agar semua kantor wilayah dan kantor pertanahan dilengkapi tenaga yang paham tentang tata ruang. “Supaya tidak tersentralisasi di pusat,” katanya.

ZTE Corporation, penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi terintegrasiglobal melaluianak perusahaannya, ZTE Indonesiaterus memperluas komitmennya dalam mendukung masa depan digital Indonesia.

Sejalan dengan komitmen ini, ZTE Indonesia telah menjalin kemitraan strategis dengan dua institusi akademik terkemuka: Telkom University (Tel-U) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)untuk menyalurkanbeasiswa ZTE dan program 5G Rising Star 2024berupadukungan finansial, pelatihan, dan kesempatan pengembangan karier di ZTE.

Sejak diluncurkan pada tahun 2019, program Beasiswa ZTE dan 5G Rising Star telah berkontribusi pada perkembangan sektor TIK di Indonesia dengan menawarkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan kepada banyak talenta digital, memberdayakan mereka untuk mendorong inovasi digital di Indonesia. Pada tahun 2024, beasiswa telah diberikan kepada sembilan mahasiswa berprestasi dari kedua universitas yang mengambil jurusan Teknik Elektro. Proses seleksi dibagi menjadi tiga tahap: penyaringan administratif, tes tertulis, dan wawancara.

"Di ZTE, kami percaya bahwa masa depan ekonomi digital ada di tangan para mahasiswa saat ini. Kemitraan ini bukan hanya tentang memberikan beasiswa atau peluang pekerjaan, tetapi juga tentang membina generasi inovator yang akan memimpin transformasi digital Indonesia. Dengan mengintegrasikan pendidikan akademik dan pengalaman praktek di industri, kami membantu mahasiswa mengasah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, memberdayakan mereka menjadi generasi unggul dan mengambil peran dalam lanskap teknologi yang terus berkembang. Bersama Telkom University dan ITS, kami membangun masa depan yang lebih cerah di mana dunia akademik dan industri bertemu, mendorong kemajuan teknologi dan pendidikan di era digital,” ujarRichard Liang, Presiden Direktur ZTE Indonesia.

Robby Purbantoro, Direktur SDM ZTE Indonesia, mengatakan, "Program kolaboratif ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan talenta muda untuk memprioritaskan pendidikan mereka sambil memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman berharga yang dapat langsung diaplikasikan untuk memperkuat kompetensi mereka saat memasuki dunia kerja."

Kolaborasi antara ZTE, Telkom University, dan ITS mencerminkan komitmen kuat ZTE untuk memajukan ekosistem digital Indonesia melalui pembinaan generasi profesional terampil masa depan. Kemitraan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan ZTE untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, memastikan bahwa mahasiswa Indonesia memperoleh pengetahuan, pengalaman praktis, serta keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk meraih keberhasilan dalam industri digital dan telekomunikasi yang terus berkembang pesat.

Dida Diah Damajanti, Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, mengatakan “Kemitraan dengan ZTE merupakan langkah penting dalam memberdayakan mahasiswa kami untuk menjadi pemimpin masa depan. Program beasiswa ZTE Indonesia dan 5G Rising Star akan memberikan mereka peluang dan pengalaman berharga, memperkaya perjalanan pendidikan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk peran yang berdampak di sektor TIK."

Sementara ituNurul Widiastuti, Wakil Rektor ITS, menambahkan, "Kemitraan ini memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa kami untuk meningkatkan keterampilan mereka dan memperoleh pengalaman praktis di perusahaan teknologi terkemuka. Penandatanganan MoA dengan ZTE menandai momen penting dalam memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri. Kami percaya bahwa melalui kolaborasi ini, kami dapat membina generasi baru yang akan memberikan kontribusi signifikan bagi masa depan digital Indonesia."

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk sistem pencegahan korupsi di Kementeriannya.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membentuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementerian kami," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, pimpinan KPK menyanggupi permintaannya.

Selain itu, ia meminta personalia KPK untuk mengisi inspektorat khusus di Kementerian PKP.

Ia mengatakan, langkah ini bertujuan untuk adanya keterbukaan publik.

"Sesuai juga dengan asas KPK juga kami bisa langsung duplikasi dengan orang-orang yang memang sudah siap dan selama ini sudah membantu KPK," ujarnya.

Tak hanya itu, Maruarar mendorong agar aset-aset sitaan KPK dari kasus korupsi dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal serupa juga dilakukannya kepada Kejaksaan Agung.

"Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah. Dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaan kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI ramai-ramai mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mewujudkan swasembada pangan.

Hal itu mengemuka saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Firman Subagyo mengaku kecewa lantaran program swasembada pangan selalu gagal meski anggaran ditambahkan.

PIXABAY/HARTONO SUBAGIO Ilustrasi pertanian, petani.

Firman menilai target tersebut tidak tercapai lantaran adanya kesalahan dalam sistem yang digunakan.

Dia pun menyarankan ke Kementerian Pertanian agar sistem yang dibangun harus berdasarkan regulasi yang mendukung tercapainya target tersebut.

“Kami Komisi IV perlu ada patokan penjelasan road mapnya sepeti apa sehinga ada penguatan dan masukan dari kegagalan yang lalu karena pencetakan sawah saja setiap tahun muncul tapi selalu gagal,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Kementan agar tidak fokus pada komoditas beras dan jagung untuk ketahanan pangan. Sebab dia bilang Indonesia memiliki beragam komoditas lain yang bisa ikut mendongkrak ketahanan pangan tercapai.

“Seperti sagu, itu banyak daerah yang memiliki potensi besar untuk mengembang akan sagu, sehingga sagu ini juga bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan,” jelasnya.

Dia juga meminta Kementan ikut memaksimalkan potensi daerah kepulauan dalam program tersebut.

Kemudian Anggota Komisi IV lainnya, Rajiv, meminta penjelasan dari Kementan untuk perkembangan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Menurut dia program tersebut harus dipantau lantaran fungsi dari program itu sangat baik untuk menciptakan kedaulatan pangan.

“Namun meski begitu kami juga ingin tahu bagaimana perkembangannya apakah keberlanjutannya masih berlangsung atau seperti apa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara,” ujar Rajiv.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize mengatakan ada protes dari masyarakat adat di Papua Selatan terkait proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha). Pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana cetak sawah, namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Mentan Bantah Ada Penolakan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Lalu, Edoardus kembali menanggapi bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), subholding dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), mencatatkan pertumbuhan positif pada kinerja operasional hingga kuartal III-2024.

Hingga September 2024, layanan pergudangan, lapangan, dan multimoda mengalami peningkatan masing-masing sebesar 24%, 50%, dan 79% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 menjadi pendorong utama peningkatan volume kargo di berbagai layanan perusahaan. Kenaikan kinerja tercatat pada layanan gudang dan lapangan di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, serta Pelabuhan Tanjung Emas.

Tren positif juga terlihat pada layanan multimoda. Aktivitas industri yang meningkat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan kawasan lain mendorong permintaan di rute Belawan-Sei Mangkei-Belawan, Sei Mangkei-Kuala Tanjung-Sei Mangkei, serta Belawan-Pematang Siantar-Belawan, yang mulai beroperasi sejak 2023.

PT Pelindo Solusi Logistik terus meningkatkan efisiensi rantai pasok dengan mengintegrasikan jaringan logistik di wilayah seperti Belawan, Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Pematang Siantar, dan Padang Halaban.

Solusi multimoda yang diterapkan berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik dan mempercepat waktu pengiriman, sehingga mendukung daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

SPSL berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri logistik nasional melalui berbagai inovasi strategis. Pada tahun 2024, perusahaan akan mengimplementasikan teknologi pemindai kontainer berbasis X-Ray di area umum untuk pemeriksaan peti kemas ekspor dan impor. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan, mempercepat proses pemeriksaan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Kolaborasi SPSL dengan pemangku kebijakan, sektor swasta, BUMN, serta mitra global memperkuat posisinya dalam menyediakan layanan logistik yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Di samping itu, SPSL juga mendorong optimalisasi gedung Pelindo Tower, yang mencapai okupansi 80,4% pada kuartal III-2024, sebagai sarana pendukung logistik modern.

"Peningkatan kinerja ini merupakan hasil dari transformasi, inovasi, dan standardisasi operasi yang konsisten dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah bagian dari upaya kami dalam menyediakan solusi logistik yang terintegrasi," ujar Kiki M. Hikmat, Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Solusi Logistik, dalam keterangan tertulis,Selasa (5/11/2024).

PT Pelindo Solusi Logistik optimis bahwa kinerja positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun, didukung oleh teknologi dan infrastruktur yang semakin kuat. "Pasca tiga tahun merger Pelindo, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi dan pemerasan, serta berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan," tutup Kiki.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diyakini tetap meningkat sesuai yang diharapkan perseroan.

Tingkat pertumbuhan kredit BTN lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di industri perbankan nasional.

Adapun, pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 355,2 triliun.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Adapun pertumbuhan kredit perbankan nasional tercatat mencapai 11,4 persen (yoy) berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan non subsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Nixon mengatakan pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi. Hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6 persen, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi.

Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa para responden survei, dalam hal ini industri perbankan, menunjukkan optimisme mereka karena adanya prospek kondisi moneter dan ekonomi yang baik, disertai relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

Apalagi, BI telah memutuskan untuk memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan.

Untuk itu, Nixon mengapresiasi langkah bank sentral karena akan memberikan tambahan likuiditas bagi BTN yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan.

Nixon mengatakan, dukungan regulator dan pemerintah kepada sektor perumahan sangat penting karena sektor tersebut memiliki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga bersifat padat karya.

“Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya. Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, ekosistem perumahan dapat bergerak terus sehingga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Nixon.

Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

Dalam program tersebut, pemerintah akan membangun dua juta rumah di pedesaan, yang di antaranya termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni.

Menurut Nixon, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

“BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan. Berdasarkan perhitungan yang ada, jumlah rumah tidak layak huni masih mencapai sekitar 25 juta unit di seluruh Indonesia. Jadi, tidak hanya membangun rumah baru, tapi merenovasi rumah dari yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari desa,” terang Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diyakini tetap meningkat sesuai yang diharapkan perseroan.

Tingkat pertumbuhan kredit BTN lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di industri perbankan nasional.

Adapun, pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 355,2 triliun.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Adapun pertumbuhan kredit perbankan nasional tercatat mencapai 11,4 persen (yoy) berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan non subsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Nixon mengatakan pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi. Hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6 persen, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi.

Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa para responden survei, dalam hal ini industri perbankan, menunjukkan optimisme mereka karena adanya prospek kondisi moneter dan ekonomi yang baik, disertai relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

Apalagi, BI telah memutuskan untuk memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan.

Untuk itu, Nixon mengapresiasi langkah bank sentral karena akan memberikan tambahan likuiditas bagi BTN yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan.

Nixon mengatakan, dukungan regulator dan pemerintah kepada sektor perumahan sangat penting karena sektor tersebut memiliki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga bersifat padat karya.

“Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya. Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, ekosistem perumahan dapat bergerak terus sehingga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Nixon.

Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

Dalam program tersebut, pemerintah akan membangun dua juta rumah di pedesaan, yang di antaranya termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni.

Menurut Nixon, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

“BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan. Berdasarkan perhitungan yang ada, jumlah rumah tidak layak huni masih mencapai sekitar 25 juta unit di seluruh Indonesia. Jadi, tidak hanya membangun rumah baru, tapi merenovasi rumah dari yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari desa,” terang Nixon.