Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah memang membuka pintu untuk penyelidikan terhadap praktik perdagangan tidak adil seperti dumping. Namun tidak menyasar negara tertentu, apalagi China.

Penyelidikan itu menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan banjirnya barang impor. Langkah tersebut juga dalam rangka melindungi produk dalam negeri.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," kata Luhut dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Luhut menerangkan China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19," ujar Luhut.

Seperti diketahui saat ini terdapat proses penyelidikan terhadap sejumlah produk impor. Penyelidikan dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Sejatinya pemerintah ingin melindungi produk Indonesia. Untuk itu, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memutuskan agar melakukan upaya perlindungan industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Langkah-langkah perlindungan ini tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," ungkap Luhut.

Selain itu, lanjut Luhut mengatakan Jokowi juga meminta untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga mengatakan saat ini impor sejumlah barang itu tengah diselidiki oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan data impor ketujuh barang itu dalam tiga tahun terakhir. Zulhas mengatakan jika angka impornya melonjak, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pajak tambahan terhadap produk impor yang diselidiki.

"Nanti dilihat tiga tahun terakhir, seperti apa melonjak nggak yang juga mematikan usaha kita, kita boleh mengenakan BMAD," terangnya.

Namun, Zulhas mengatakan saat ini pajak tambahan itu tengah dihitung seberapa besarannya. Selain itu untuk beberapa barang masih dalam proses penyelidikan untuk menentukan pula pengenaan dari BMAD hingga BMTP.

"Kita tunggu dulu, (besaran impornya) bisa 50%, bisa 100%, bisa sampai 200%, jadi tergantung dari hasil KPPI. 200% bisa, 100% bisa," terangnya.

(ada/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Z memiliki sejumlah preferensi saat menentukan pekerjaan. Generasi yang lahir tahun 1997-2012 ini lebih memilih pekerjaan yang fleksibel dan gaji yang sesuai.

Berdasarkan hasil survei Jakpat dan Jangkara pada 2024 yang melibatkan 1.377 responden, gaji menjadi faktor utama Gen Z saat memilih pekerjaan. Faktor ini dipilih oleh 65 persen responden.

Menurut sebagian besar Gen Z (40 persen), besaran gaji yang ideal itu di kisaran Rp 5-10 juta per bulan.

Namun ada juga 31 persen responden Gen Z berekspektasi mendapatkan gaji di angka Rp 1-5 juta, 15 persen berekspektasi gaji Rp 10-20 juta, dan 14 persen berekspektasi gaji di atas Rp 20 juta.

"33 persen responden menyebut gaji mereka saat ini ada di angka moderat, alias tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dari ekspektasi gaji yang mereka harapkan," tulis laporan Jakpat dan Jangkara, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Gen Z Pilih Pekerjaan dengan Fleksibilitas Tinggi

Selain gaji, faktor utama lainnya yang menjadi pertimbangan Gen Z saat memilih pekerjaan ialah fleksibilitas waktu kerja.

Dalam laporan yang sama, sebanyak 48 persen Gen Z tertarik dengan pekerjaan freelancer yang memiliki fleksibilitas jam kerja yang tinggi.

Hal ini diperkuat juga dengan hanya 8 persen Gen Z yang memilih pekerjaan dengan skema work from office (WFO) dan 13 persen memilih pekerjaan dengan skema WFO dan work from home (WFH).

"Pekerjaan yang menekankan pola tradisional seperti WFO tidak banyak dipilih oleh responden," kata laporan Jakpat dan Jangkara.

Sebab menurut Gen Z keseimbangan dalam bekerja dan kehidupan pribadi sangat penting. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dinilai akan berdampak positif secara mental dan fisik.

Hal ini terlihat dari hasil survei yang menyebut sebanyak 95 persen responden menjawab work life balance penting bagi kehidupan mereka.

Selain itu, sebanyak 69 persen responden menyebut pentingnya work life balance untuk meningkatkan kemampuan diri, 67 persen responden untuk menjaga kesehatan mental, dan 55 persen responden untuk menjaga Kesehatan fisik.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, tujuh komoditas impor bakal kena pajak tambahan untuk melindungi industri dalam negeri. Namun, Zulhas mengatakan, besaran bea masuk masih dihitung dan belum tentu mencapai 200 persen.

"Nanti dihitung mereka (Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia). Bisa 10 persen, bisa 20, bisa 30 nanti dihitung," kata Zulhas ditemui wartawan di Bantul, Sabtu (6/7).

Ketujuh komoditas ekspor ini antara lain industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, hingga keramik.

"Akan dilihat oleh KADI, itu Komite Anti Dumping Indonesia. Satu lagi KPPI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia nanti output-nya dia masuk tindakan keamanan. Kalau KADI dia masuk, anti dumping," jelasnya.

Zulhas menjelaskan akan dilihat dahulu selama tiga tahun terakhir apakah impor ketujuh item itu naik secara berlebihan hingga mengganggu industri dalam negeri.

"Kalau itu terjadi akan dihitung kenai bea masuk tindakan pengamanan dan biaya masuk anti dumping," jelasnya.

"Dan itu memang sah diatur dalam Undang-undang kita dan dunia termasuk WTO. Semua negara bisa melindungi industri kita begini dengan memenuhi prosedur yang saya sampaikan ada KADI ada KPPI," jelasnya.

Ketujuh item tersebut kata Zulhas tak hanya daru China. Tetapi juga dari negara lain.

"Lagi dihitung dari negara mana saja, tidak hanya Tiongkok, dari Eropa, dari Asean, dari mana aja. Kalau ada itu tiga tahun melonjak mengganggu industri kita, boleh kita mengenakan bea masuk anti dumping atau bea masuk pengamanan tapi dihitung KADI dan KPPI," pungkasnya.

Sebelumnya, Zulhas mengatakan, ada tujuh komoditas impor dari China yang akan dikenakan bea masuk hingga 200 persen. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan industri dalam negeri.

Ketujuh produk tersebut antara lain produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik. Kemudian kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

“Rapat itu memutuskan ada tujuh komoditas yang harus mendapatkan perhatian khusus. Jadi tujuh itu, tentu kita Kemendag akan melakukan segala upaya sesuai dengan ketentuan dan aturan kita nasional maupun yang sudah disepakati lembaga dunia," kata Zulhas kepada wartawan di kantor Kemendag, Jumat (5/7).

Zulhas melanjutkan pihaknya masih mengkaji besaran biaya masuk yang akan dikenakan untuk produk asal China tersebut. “Nanti dihitung, bisa 50 persen, 100 persen sampai 200 persen, tergantung,” ujar Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendeportasi dan mencekal 13 WNA asal Taiwan yang terbukti melakukan kejahatan di Taiwan dan bersembunyi di Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan 13 WNA asal Taiwan tersebut telah terbukti melakukan kejahatan berupa penipuan, pencucian uang, narkotika, serta melakukan penyerangan di negara asalnya, kemudian melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi.

"Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh petugas imigrasi, 13 WNA itu ternyata adalah pelaku kejahatan berat di Taiwan. Mereka akan menjalani proses projustisia di Taiwan," tuturnya di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Dia menjelaskan 11 dari 13 WNA Taiwan itu juga telah dicabut paspornya, sisanya kini masih dalam proses. Selain itu, Silmy juga mengaku telah menyerahkan sejumlah barang bukti kejahatan kepada pemerintah Taiwan.

“Selain deportasi, mereka kami masukkan juga ke daftar cekal supaya tidak bisa kembali ke Indonesia dan pastinya proses hukum di Taiwan sudah menanti 13 orang ini,” katanya.

Selain itu, Silmy menegaskan Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen melakukan deteksi dini dan deteksi aksi agar Indonesia tidak dijadikan sebagai tempat pelarian para pelaku kejahatan atau DPO dari negara lain.

“Indonesia tidak boleh jadi destinasi pelarian penjahat internasional dan tempat beroperasi kejahatan cyber,” ujarnya.

Sepeda listrik saat ini tengah diminati karena mendukung kendaraan ramah lingkungan dan mudah dioperasikan. Brand Pacific dengan salah satu produk unggulannya yakni Syncros 8.0 patut menjadi pilihan. Spesifikasi Pacific Syncros 8.0 dan keunggulan fiturnya dapat menunjang aktivitas dengan kenyamanan berkendara.

Dengan power 800 watt, sepeda listrik ini mampu melaju dengan kecepatan bertenaga. Syncros 8.0 cocok digunaan di lingkungan perkotaan, perumahan atau tujuan dengan jarak tempuh relatif tidak terlalu jauh.

Informasi tentang spesifikasi Pacific Syncros 8.0 banyak dicari sebelum menentukan pilihan sepeda listrik. Dari berbagai macam pilihan jenis dan brand sepeda listrik, Syncros 8.0 dapat menjadi pilihan yang tepat.

Sepeda listrik ini dapat menjadi solusi transportasi yang praktis, efisien, dan ramah lingkungan. Tampilan depan yang modern dan simpel memberikan pengguna pilihan desain stylish yang menawan. Terdapat empat piliha warna yaitu Denim Blue, Golden Brown, Scarlet Red, dan Raven Black.

Inilah spesifikasi Pasific Syncros 8.0 mengutip laman resminya pasific-bike.com. Agar tidak penasaran, simak penjelasan lengkapnya.

Sepeda listrik Pasific Syncros 8.0 menyematkan motor dengan daya 800 W. Baterai 60V 20 aH yang membuatnya siap berkendara lebih lama. Terdapat empat mode kecepatan yaitu mode ECO, NORMAL, SPORT, BOOST.

Desain Syncros 8.0 dibuat modern dan simple agar memiliki daya tarik bagi pasar konsumen yang menyukai hal yang praktis. Memiliki dimensi panjang 1.730 mm, lebar : 430 mm, dan tinggi 1.100 mm. Panjang pijakan kaki 430mm. Berat sepeda listrik ini 92kg dengan ukuran roda 14″ X 2.75″.

Sepeda listrik ini dilengkapi dengan berbagai fitur menarik yang memudahkan pengguna dan sistem keamanan yang baik. Dilengkapi dengan fitur Security Alert System, Lock Motor, Find Vehicle, hingga Keyless Mode. Daya angkut Syncross 8.0 mencapai 150kg dan jarak tempuh hingga 85km.

Demikianlah spesifikasi Pacific Syncros 8.0 yang dapat menjadi pilihan tepat untuk berkendara praktis, aman, dan nyaman di jalanan tanpa polusi. (DVA)

SOLO, KOMPAS.com - Penggunaan kaca spion pada kendaraan bermotor merupakan keharusan penting untuk memastikan keamanan dalam berkendara.

Namun, beredar video yang memperlihatkan mobil berwarna hitam yang berjalan menggunakan spion sepeda motor.

Video yang diunggah oleh akun TikTok @miratunisaa_, menuai banyak komentar mulai dari yang penting fungsinya hingga dugaan jika pengendara tersebut korban kemalingan spion mobil.

@miratunisaa_ Tapi ini kreativ bgt bjir???? #fyp#soundviral#modif#Car#Riding#drivermuda? suara asli - GeBe - Gebe Studio

“Inget ya gais spion mobil manapun gaada yg murah, salut sama bapaknya mentingin untuk utamakan kebutuhan dirumah, siapa tau dia lagi nabung buat beli spion,” tulis akun @siputkaleng_1.0mt.

“Bisa jdi habis kehilangan spion dripada bahaya di jalan beli spion motor dulu kayanya sehat trus bapk yg di mobil,” tulis akun @faatimaah.azzahraa.

“Utamakan fungsi bukan gengsi,” tulis @putra jawa.

Terlepas dari alasan penggunaan spion sepeda motor pada mobil tersebut, aturan kaca spion kendaraan bermotor baik mobil maupun motor telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 37.

Selain itu, dalam masih dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 35 huruf b, dijelaskan spion kendaraan harus memenuhi dua persyaratan.

“Berjumlah 2 buah atau lebih, dan dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat," tulis peraturan itu.

Adapun jenis kaca spion yang dipakai juga tidak bisa sembarangan karena harus bisa membuat objek belakang terlihat jelas.

Jika memilih spion aftermarket pastikan yang sesuai standar pabrikan. Maksudnya dari bahan yang dipakai dan harus bisa menangkap citra objek belakang secara luas, sehingga tidak menyulitkan pengendara saat ingin melihat kondisi belakang.

Jakarta: Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat, 5 Juli 2024, untuk menampung dan mengelola air sebagai penunjang produktivitas pertanian. Bendungan tersebut dibangun sejak 2017 lalu.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa air merupakan sumber kehidupan yang tidak hanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tetapi juga produktivitas pertanian.

"Semua negara produktivitas pertaniannya turun, produksi berasnya turun, ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia. Dan air menjadi hal yang penting sekali," kata Presiden seperti disaksikan dalam tayangan video Sekretariat Presiden, Jumat.

Presiden merinci Bendungan Pamukkulu telah dibangun sejak 2017 atau memakan waktu penyelesaian hampir 7 tahun. Biaya konstruksi untuk membangun bendungan ini mencapai Rp1,6 triliun dengan daya tampung air 82 juta meter3 dan luas genangan 460 hektare.

"Ini adalah bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali. 1,6 triliun rupiah," kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan Bendungan Pamukkulu dibangun untuk mengelola air agar tidak dibiarkan masuk ke sungai, kemudian menuju ke laut.

Menurut Presiden, air hujan yang ditampung melalui bendungan ini memiliki banyak manfaat, terutama untuk masyarakat Kabupaten Takalar, antara lain sebagai air baku, pembangkit tenaga listrik, mengurangi banjir, hingga irigasi sawah.

"Yang paling penting adalah untuk irigasi kita, mengairi sawah-sawah yang ada di Kabupaten Takalar dan sekitarnya," kata Presiden.

Presiden menambahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Sulawesi Selatan, Pemerintah juga membagikan 80 pompa di Kabupaten Bantaeng, sebagai bagian dari distribusi 20 ribu pompa seluruh Indonesia.

Selain meresmikan Bendungan Pamukkulu, Presiden juga meresmikan Pasar Tempe di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. BPMI Setpres

(WWD)

Syarat terakhir yang perlu dipenuhi ialah keringangan pajak. Family office biasanya dibentuk di suatu negara yang menawarkan pajak jauh lebih rendah atau biasa disebut tax haven country.

"Jadi PR Indonesia masih sangat banyak. Jadi belum tentu segampang itu sebenarnya untuk menarik familiy office untuk pindah ke Indonesia," ucap Bhima.

Terkait dengan persyaratan pajak yang lebih rendah, Bhima menilai, pemerintah harus berhati-hati. Sebab, hal itu justru berpotensi membuat familly office sebagai tempat pencucian uang orang super kaya.

Syarat terakhir yang perlu dipenuhi ialah keringangan pajak. Family office biasanya dibentuk di suatu negara yang menawarkan pajak jauh lebih rendah atau biasa disebut tax haven country.

"Jadi PR Indonesia masih sangat banyak. Jadi belum tentu segampang itu sebenarnya untuk menarik familiy office untuk pindah ke Indonesia," ucap Bhima.

Terkait dengan persyaratan pajak yang lebih rendah, Bhima menilai, pemerintah harus berhati-hati. Sebab, hal itu justru berpotensi membuat familly office sebagai tempat pencucian uang orang super kaya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan cara kerja Family Office di Indonesia. Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Luhut mengatakan, cara kerja Family Office adalah dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia.

"Mereka (orang super kaya raya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagramnya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).

Luhut mencontohkan, orang kaya tersebut menyimpan dana di Indonesia sekitar 10-30 juta dollar Amerika Serikat (AS). Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air.

"Dia taruh duitnya 10-30 juta USD dan investasi dan kemudian dia harus memakai orang Indonesia untuk kerja di Family office tadi," ujarnya.

"Kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan harus diambil peluang ini dan tentu harus menguntungkan Indonesia," sambungnya.

Syarat terakhir yang perlu dipenuhi ialah keringangan pajak. Family office biasanya dibentuk di suatu negara yang menawarkan pajak jauh lebih rendah atau biasa disebut tax haven country.

"Jadi PR Indonesia masih sangat banyak. Jadi belum tentu segampang itu sebenarnya untuk menarik familiy office untuk pindah ke Indonesia," ucap Bhima.

Terkait dengan persyaratan pajak yang lebih rendah, Bhima menilai, pemerintah harus berhati-hati. Sebab, hal itu justru berpotensi membuat familly office sebagai tempat pencucian uang orang super kaya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan cara kerja Family Office di Indonesia. Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Luhut mengatakan, cara kerja Family Office adalah dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia.

"Mereka (orang super kaya raya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagramnya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).

Luhut mencontohkan, orang kaya tersebut menyimpan dana di Indonesia sekitar 10-30 juta dollar Amerika Serikat (AS). Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air.

"Dia taruh duitnya 10-30 juta USD dan investasi dan kemudian dia harus memakai orang Indonesia untuk kerja di Family office tadi," ujarnya.

"Kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan harus diambil peluang ini dan tentu harus menguntungkan Indonesia," sambungnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengambil sikap terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta perihal kasus Kresna Life.

Adapun PTTUN Jakarta memutuskan untuk menggugurkan banding yang dilakukan Pembanding I (Tergugat I) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pembanding II (Tergugat II) Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menyebut pihaknya menghormati keputusan tersebut.

"Selanjutnya, akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Sementara itu, Aman menerangkan bahwa langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat.

Keputusan itu juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang makin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan.

Dia menyampaikan pencabutan izin usaha Kresna Life telah didahului oleh proses pengawasan OJK dalam waktu yang cukup panjang dengan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, yang menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya sehingga menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

Sebelum melakukan pencabutan izin usaha, Aman mengatakan OJK telah memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang untuk mendorong Kresna Life segera memperbaiki kondisi keuangannya. OJK juga secara konsisten menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

Selain itu, dia bilang OJK juga telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi maupun Pemegang Saham untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Namun Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, PSP Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada," tuturnya.

Aman menyebut upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dia mengatakan hasil analisis atas program konversi SOL yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari PSP. Namun, permintaan OJK kepada PSP untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi SOL dijalankan, tidak pernah dipenuhi.

"Pada faktanya, program SOL yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah. Apabila program konversi SOL yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman. Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan," kata Aman.

Atas rencana program SOL yang ditawarkan Kresna Life, Aman mengatakan OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang SOL atas aset Kresna Life berbeda, yang mana pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sedangkan pemegang SOL secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi.

Aman menerangkan pemberian Perintah Tertulis merupakan kewenangan OJK yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut.

Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life.

Mengenai upaya hukum, sebelumnya OJK telah melakukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat, yakni Penggugat I PT Duta Makmur Sejahtera dan Penggugat II Michael Steven, terhadap Tergugat I Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dan Tergugat II Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK terkait perkara cabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Adapun nomor perkaranya, yakni 475/G/2023/PTUN.JKT.

Berdasarkan data SIPP PTUN Jakarta, putusan banding OJK tersebut dinyatakan gugur dan telah ditetapkan pada 14 Juni 2024. Adapun nomor putusan banding 238/B/2024/PT.TUN.JKT.

Amar putusan menerangkan, majelis hakim PTTUN Jakarta menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II. Selain itu, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT pada 22 Februari 2024 yang dimohon banding, serta menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250 ribu.

Artinya, putusan PTUN Jakarta terkait pembatalan cabut izin usaha Kresna Life tetap berlaku dan diperkuat. Dengan demikian, OJK dinyatakan kalah banding atas kasus Kresna Life. (*)

KOMPAS.com - Pengguna mungkin tertarik untuk mengetahui perbandingan iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max, terutama yang tengah berencana membeli salah satu dari kedua model ponsel buatan Apple tersebut.

Untuk diketahui, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max merupakan bagian dari iPhone 14 series yang dirilis pada September tahun 2022. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max sejatinya memiliki sejumlah perbedaan.

Secara umum, perbandingan iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max bisa dilihat dari segi spesifikasi dan harga. Jika berencana membeli, berikut adalah ulasan perbandingan iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan.

Spesifikasi iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max

Bodi

Dimensi

• iPhone 14 Pro: 147,5 x 71,5 x 7,85 mm
• iPhone 14 Pro Max: 160,7 x 77,6 x 7,85 mm

Bobot

• iPhone 14 Pro: 206 gram
• iPhone 14 Pro Max: 240 gram

Layar

Jenis

• iPhone 14 Pro: Super Retina XDR display
• iPhone 14 Pro Max: Super Retina XDR display

Ukuran

• iPhone 14 Pro: 6,1 inci
• iPhone 14 Pro Max: 6,7 inci

Resolusi

• iPhone 14 Pro: 2556 x 1179 piksel
• iPhone 14 Pro Max: 2796 x 1290 piksel

Lainnya

• iPhone 14 Pro: Kerapatan piksel 460 ppi, poni model Dynamic Island, kecerahan hingga 1.000 nits, refresh rate hingga 120 Hz
• iPhone 14 Pro Max: Kerapatan piksel 460 ppi, poni model Dynamic Island, kecerahan hingga 1.000 nits, refresh rate hingga 120 Hz

Hardware

Chipset

• iPhone 14 Pro: Apple A16 Bionic
• iPhone 14 Pro Max: Apple A16 Bionic

CPU

• iPhone 14 Pro: 6 core
• iPhone 14 Pro Max: 6 core

GPU

• iPhone 14 Pro: 5 core
• iPhone 14 Pro Max: 5 core

Memori penyimpanan

• iPhone 14 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
• iPhone 14 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Kamera

Kamera depan

• iPhone 14 Pro: 12 MP (f/1.9)
• iPhone 14 Pro Max: 12 MP (f/1.9)

Kamera belakang

• iPhone 14 Pro: Kamera utama 48 MP (f/1.78), kamera ultra wide 12 MP (f/2.2), kamera telefoto 12 MP (f/1.78)
• iPhone 14 Pro Max: Kamera utama 48 MP (f/1.78), kamera ultra wide 12 MP (f/2.2), kamera telefoto 12 MP (f/1.78)

Baterai

Kapasitas

• iPhone 14 Pro: Tahan untuk memutar video hingga 23 jam
• iPhone 14 Pro Max: Tahan untuk memutar video hingga 29 jam

Fast charging

• iPhone 14 Pro: pengisian daya cepat kabel 20 Watt
• iPhone 14 Pro Max: pengisian daya cepat kabel 20 Watt

Sistem biometrik

• iPhone 14 Pro: Face ID
• iPhone 14 Pro Max: Face ID

Konektivitas

NFC

• iPhone 14 Pro: Ada
• iPhone 14 Pro Max: Ada

Jaringan seluler

• iPhone 14 Pro: Mendukung jaringan 5G
• iPhone 14 Pro Max: Mendukung jaringan 5G

Bluetooth

• iPhone 14 Pro: Bluetooth 5.3
• iPhone 14 Pro Max: Bluetooth 5.3

WiFi

• iPhone 14 Pro: WiFi 6
• iPhone 14 Pro Max: WiFi 6

Sistem operasi

• iPhone 14 Pro: Mendukung iOS 17
• iPhone 14 Pro Max: Mendukung iOS 17

Warna

• iPhone 14 Pro: Space Black, Silver, Gold, Deep Purple
• iPhone 14 Pro Max: Space Black, Silver, Gold, Deep Purple

Harga iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max

Harga iPhone 14 Pro

• iPhone 14 Pro 128 GB: Rp 14.999.000
• iPhone 14 Pro 256 GB: Rp 18.499.000
• iPhone 14 Pro 512 GB: Rp 20.999.000
• iPhone 14 Pro 1 TB: Rp 24.999.000

Harga iPhone 14 Pro Max

• iPhone 14 Pro Max 128 GB: Rp 17.999.000
• iPhone 14 Pro Max 256 GB: Rp 20.499.000
• iPhone 14 Pro Max 512 GB: Rp 24.499.000
• iPhone 14 Pro Max 1 TB: Rp 25.999.000

Itulah ulasan mengenai perbandingan iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max, baik dari segi spesifikasi maupun harga. Dari perbandingan itu, dapat diketahui sejumlah kesimpulan terkait dua ponsel Apple tersebut.

Kesimpulan

• Secara keseluruhan, iPhone 14 Pro Max memiliki dimensi yang lebih besar.
• Di bagian layar, kedua ponsel memakai jenis panel dan fitur yang sama.
• Untuk sektor hardware, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max dibekali chipset yang sama pula.
• Untuk sektor kamera, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max punya spesifikasi yang mirip.
• Untuk sektor daya, iPhone 14 Pro Max memiliki ketahanan baterai yang lebih lama dibanding iPhone 14 Pro.
• Di segi harga, iPhone 14 Pro Max lebih mahal ketimbang iPhone 14 Pro. Dua ponsel ini memiliki selisih harga sebesar Rp 1 jutaan hingga Rp 3 jutaan.

Untuk lebih ringkasnya, perbandingan iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max dapat dilihat lebih lanjut pada gambar di bawah ini.

Perlu diperhatikan, ringkasan spesifikasi dan harga di atas dirangkum dari situs resmi Apple, distributor resmi di Indonesia, dan berbagai sumber lain.

Dari ringkasan itu, sejatinya terdapat beberapa spesifikasi dan fitur yang tidak diungkap secara detail. Untuk spesifikasi iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max yang lebih rinci, penjelasannya bisa disimak di artikel berikut:

• Spesifikasi iPhone 14 Pro
• Spesifikasi iPhone 14 Pro Max