Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Harga minyak mentah naik pada Kamis (11/7). Setelah laporan menunjukkan penurunan stok minyak mentah dan bensin di Amerika Serikat (AS), menandakan permintaan yang lebih kuat.

Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent naik 62 sen atau 0,73% menjadi US$85,70 per barel pada 0620 GMT.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 60 sen atau 0,73% menjadi US$82,70 per barel.

"Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan stok AS yang terus berlanjut seperti yang dilaporkan oleh EIA," kata Suvro Sarkar, pemimpin tim sektor energi di DBS Bank, kepada Reuters, mengacu pada Administrasi Informasi Energi AS (EIA).

Stok minyak mentah AS dilaporkan turun 3,4 juta barel menjadi 445,1 juta barel pada pekan yang berakhir 5 Juli, jauh melebihi ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters untuk penurunan sebesar 1,3 juta barel.

Stok bensin juga turun 2 juta barel menjadi 229,7 juta barel, jauh lebih besar daripada penurunan 600.000 barel yang diharapkan analis selama pekan liburan 4 Juli di AS.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga tetap berpegang pada perkiraannya untuk pertumbuhan yang relatif kuat dalam permintaan minyak global pada tahun 2024 dan tahun berikutnya.

Mereka menyatakan pada hari Rabu (10/7) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan peningkatan perjalanan udara akan mendukung penggunaan bahan bakar pada bulan-bulan musim panas.

"Akan ada lebih banyak faktor bullish daripada bearish yang mendukung harga minyak dalam jangka pendek," kata Sarkar.

Namun, kenaikan harga minyak ini dibatasi oleh minimalnya gangguan pasokan di kilang dan fasilitas produksi lepas pantai akibat Badai Beryl.

Sementara itu, pasar juga menunggu data inflasi AS yang akan dirilis minggu ini, termasuk Indeks Harga Konsumen pada Kamis dan laporan Indeks Harga Produsen pada Jumat, yang keduanya dapat menentukan arah pasar.

Ekspektasi penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September meningkat menjadi 74% dari sekitar 70% pada hari Selasa dan 45% sebulan lalu, menurut data dari CME FedWatch.

Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya pinjaman, yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan permintaan minyak.

Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa bank sentral AS akan membuat keputusan suku bunga "saat dan ketika" diperlukan, menolak saran bahwa penurunan suku bunga pada bulan September dapat dilihat sebagai tindakan politik menjelang pemilihan presiden musim gugur.

Lampung Geh, Lampung Selatan - Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan, pada Kamis (11/7).

Berdasarkan pantauan Lampung Geh, kedatangan Jokowi disambut antusias masyarakat mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa.

Dalam kunjungan ini, Jokowi datang didampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Pj Gubernur Lampung Samsudin.

Kedatangannya pun disambut oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan Direktur RSUD Bob Bazar, dr Reny Indrayani.

Setibanya di RSUD Bob Bazar, Jokowi berkeliling dan mengecek fasilitas pelayanan kesehatan. Disana, Jokowi juga menyapa warga yang berada di sekitar area serta turut membagikan kaos.

Setelah mengunjungi RSUD Bob Bazar, Jokowi melanjutkan perjalanan ke SMA Kebangsaan untuk meresmikan langsung Gedung Jokowi Learning Center (JLC). (Yul/Ansa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Tak hanya pidana badan, dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/7/2024), SYL juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

"Uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 ditambah 30.000 dollar AS paling lama dalam waktu satu bulan sesudah keputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang dilelang oleh jaksa. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh, Kamis.

SYL disebut melakukan tidak pidana korupsi berlanjut bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Sebagaimana dakwaan Pertama, yakni melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SYL terbukti memberikan perintah kepada Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta dan ajudannya, Panji Harjanto untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

SYL juga disebut memberikan ancaman kepada jajaran di bawahnya untuk dapat memenuhi permintaan tersebut.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL selama menjabat Mentan dengan cara menggunakan paksaan dan menyalahgunakan wewenang adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi SYL, keluarga dan keperluan lainnya.

Untuk diketahui, vonis terhadap SYL tersebut lebih ringan dari tuntutan sebelumnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menuntut SYL dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidiair pidana enam bulan kurungan.

SYL juga turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider empat tahun kurungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi chaos terjadi usai sidang putusan perkara Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Hal ini terjadi setelah sidang ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa ke luar ruangan.

Wartawan tampak berdesak-desakan untuk mengabadikan momen eks Mentan itu keluar dari ruangan.

SYL sempat tertahan akibat banyaknya awak media yang ingin mengambil gambar. Dorong-dorongan pun tak terhindari.

Di sisi lain, keluarga dan simpatisan SYL juga ingin bertemu Politikus Partai Nasdem itu.

Tak sedikit wartawan yang didorong oleh aparat keamanan. SYL pun kembali ke ruang sidang.

Pada saat bersamaan, kisruh terjadi antara wartawan dan pendukung SYL.

Dari kerusuhan ini, Kamera Kompas TV dan TV One rusak.

Tak sedikit alat-alat peliputan wartawan yang terinjak-injak. Misalnya tripod iNews TV yang ikut rusak.

Usai menyampaikan pernyataan kepada wartawan, SYL pun meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi.

“Maafkan saya sudah membuat kekacauan,” tutur SYL.

Dalam perkara ini, SYL dijatuhi 10 tahun penjara setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

SYL dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Pengadilan Irak telah menjatuhkan hukuman mati kepada istri pertama mendiang pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Kriminal Karkh atas tuduhan keterlibatan dalam organisasi ekstremis dan penahanan perempuan Yazidi.

Dalam pernyataan resmi, Dewan Kehakiman Tertinggi mengungkapkan bahwa perempuan tersebut diidentifikasi sebagai Asma Mohammed, juga dikenal sebagai Umm Hudaifa. Kementerian Dalam Negeri Irak turut mengkonfirmasi identitas ini.

Meskipun pengacaranya belum memberikan komentar, dalam wawancara baru-baru ini dengan BBC, Umm Hudaifa membantah terlibat dalam kekejaman ISIS atau penculikan dan perbudakan perempuan Yazidi.

Umm Hudaifa menikah dengan Baghdadi pada saat suaminya memimpin ISIS di sebagian besar wilayah Irak dan Suriah.

Pada 2019, beberapa bulan setelah kekalahan militer ISIS, pasukan AS menggerebek tempat persembunyian Baghdadi di barat laut Suriah. Saat terpojok, Baghdadi meledakkan rompi peledaknya, menewaskan dirinya dan dua anaknya.

Umm Hudaifa sendiri tidak berada di lokasi tersebut karena ia telah ditahan di Turki pada 2018 dengan nama palsu. Ia diekstradisi ke Irak pada Februari 2024 dan dikembalikan ke tahanan sementara pihak berwenang menyelidiki keterlibatannya dalam kejahatan terkait terorisme.

Penyelidik PBB menyatakan memiliki bukti jelas bahwa ISIS melakukan genosida dan kejahatan internasional lainnya terhadap komunitas Yazidi.

Ribuan warga Yazidi terbunuh dan ribuan lainnya diperbudak, termasuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan berantai dan kekerasan seksual lainnya.

Selain itu, ISIS juga diketahui melakukan kejahatan perang, termasuk pembantaian sekitar 1.700 taruna dan personel tak bersenjata yang sebagian besar adalah Muslim Syiah di pangkalan militer Camp Speicher Irak pada 2014.

Dalam wawancara dengan BBC, Umm Hudaifa mengaku telah menantang suaminya mengenai "darah orang-orang yang tidak bersalah" di tangannya.

Ia juga menyatakan rasa malu dan penyesalan atas apa yang terjadi pada perempuan dan anak-anak Yazidi, mereka diduga dibawa ke rumahnya sebagai budak.

Pengadilan Irak telah menjatuhkan ratusan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup kepada pria dan wanita yang terbukti menjadi anggota organisasi teroris dalam beberapa tahun terakhir.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan dakwaan tersebut sering kali terlalu luas dan menggunakan kata-kata yang tidak jelas. Persidangan sering kali dilakukan secara terburu-buru dan didasarkan pada pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan.

Jakarta: Sejumlah asesor untuk pengusulan guru besar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) diperiksa. Mereka diduga terlibat meloloskan pencalonan guru besar yang tidak memenuhi syarat.

"Untuk asesor yang terlibat sudah diinvestigasi oleh Tim Irjen, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan untuk sampai pada putusan sanksi," beber Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Lukman kepada Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Namun, Lukman tak mengungkap jumlah asesor yang terlibat skandal tersebut. Ia juga tak mau menjawab sudah berapa lama praktik kotor itu terjadi.
"Ini Irjen yang bisa jawab, karena aduan dan investigasi semua ada di Irjen," tegas dia.

Irjen Kemendikbudristek juga telah selesai memeriksa kasus yang terjadi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini. Namun, putusan belum bisa diungkap.

Sebelumnya, dosen ULM merekayasa persyaratan pengusulan guru besar. Dosen tersebut mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal predator atau yang penerbitannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meminta ULM membentuk tim internal guna melakukan klarifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran berkaitan syarat pengusulan guru besar oleh sejumlah dosen.

Percepatan penambahan guru besar menjadi program semua kampus di Indonesia, termasuk ULM. Hal ini dilakukan demi meningkatkan daya saing dan kemajuan sebuah universitas.

Setiap dosen yang berpotensi bisa mengusulkan guru besar. Terdapat syarat ketat yang harus dilalui di internal ULM, untuk kemudian mereka mempublikasikan artikel ke jurnal ilmiah, membuat buku dan yang lainnya.

"Mengenai kasus yang mencuat saat ini di luar kewenangan dan pengetahuan kami," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Baca juga: Kemendikbudristek Akui Ada Asesor Bermasalah Loloskan Guru Besar yang Tak Memenuhi Syarat

(REN)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) menandatangani Kontrak Kerjasama Layanan Konsultasi terkait Fiber To The Home (FTTH) dengan NTT e-Asia Corporation. Kerjasama ini ditandatangani Presiden Direktur Surge Yune Marketatmo dan Representative Director NTT e-Asia Corporation Yasuyuki Nagae.

Presiden Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Yune Marketatmo mengatakan bahwa kerjasama dengan NTT e-Asia Corporation menjadi tonggak penting bagi Surge dalam memperkuat dan memperluas jaringan infrastrukturnya di seluruh daerah yang berdampak positif bagi kinerja fundamental Perseroan ke depan.

“Dengan keunggulan infrastruktur yang Surge miliki dan pengalaman serta keahlian NTT e-Asia dalam menjalankan bisnis FTTH di berbagai negara, kami yakin dapat memberikan konektivitas internet yang handal dan terjangkau bagi 25 juta rumah tangga di Pulau Jawa yang berdampak signifikan bagi transformasi digital, edukasi, dan ekonomi masyarakat”, ujar Yune, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Representative Director NTT e-Asia Corporation, Yasuyuki Nagae mengungkapkan bila NTT e-Asia telah mengamati perkembangan pasar internet di Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir, dan potensi penetrasi Fixed Broadband menjadi daya tarik sendiri bagi NTT e-Asia dalam membantu perkembangan ekosistem digital Indonesia.

“Kami menyambut baik kerjasama dengan Surge. Kami yakin akan keunikan dalam operasi bisnis yang dijalankan oleh Surge, dimana bukan hanya berfokus pada penyediaan konektivitas yang handal dan terjangkau melalui investasi yang efektif dan efisien, tetapi juga bagi tujuan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan," ujar Yasuyuki.

Asal tahu saja, NTT e-Asia Corporation merupakan anak perusahaan dari Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) Group, salah satu perusahaan telekomunikasi di dunia yang berbasis di Jepang. NTT e-Asia Corporation berfokus pada penyediaan layanan dan solusi TI, dengan memanfaatkan pengalaman dan sumber daya NTT yang luas di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi.

Adapun, Surge telah mengoperasikan 7.000 km infrastruktur backbone serat optik berkapasitas besar di sepanjang jalur kereta, jalur pipa gas, serta jalur lainnya di Pulau Jawa. Perseroan juga telah berinvestasi pada penyediaan bandwidth berkapasitas besar hingga 64.000 Gbps.

Dan dalam mendukung aktivitas Cloud Computing ke depan, Perseroan juga telah membangun dan mengoperasikan 58 Edge Data Center (EDC) yang tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa, yang masih dapat ditingkatkan hingga 592 lokasi di Pulau Jawa.

Saat ini Edge Data Center Perseroan juga telah digunakan Cloud Provider untuk solusi Content Delivery Network (CDN).

Perseroan pun telah menyelesaikan tahap pertama pembangunan 200 Ribu homepass untuk ISP (Internet

Service Provider) lokal. Perseroan saat ini juga tengah merampungkan kerjasama dengan operator dalam

membangun 1 juta homepass sambungan internet tetap (Fixed Broadband).

Saat ini PT Integrasi Jaringan Ekosistem telah memiliki sekitar 200 mitra dan klien dengan reputasi baik di industri telekomunikasi yang diantaranya NTT Indonesia, Starlink Services Indonesia, My Republic, Lightstorm, Huawei Cloud, Qualcomm, BDDC, Trans Hybrid Communication, Pertamina Gas Negara, dan lainnya. Dengan seluruh perkembangan, kolaborasi, dan integrasi seluruh ekosistem digital, Perseroan siap menjadi tulang punggung konektivitas yang mendukung transformasi digital di Indonesia dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Vonis terhadap Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL lebih ringan dari tuntutan yang sebelumnya dilayangkan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada sidang pembacaan putusan, Kamis (11/7/2024), Majelis Hakim menjatuhi SYL pidana penjara selama 10 tahun. Vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum KPK.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Selain pidana badan, politisi Partai Nasdem itu dijatuhi pidana denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp14 miliar dan US$30.000.

Dalam menjatuhkan putusan itu, hakim menilai terdapat beberapa hal memberatkan dan meringankan. Hal-hal memberatkan putusan terhadap SYL adalah berbelit-belit memberikan keterangan, tidak memberikan tauladan yang baik sebagai penyelenggara negara, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Terdakwa, keluarga terdakwa dan kolega terdakwa dan kolega terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi," ujar Hakim Ketua.

Sementara itu, hal meringankan meliputi usia SYL sudah berusia lanjut, tidak pernah dihukum, memberikan kontribusi positif sebagai Mentan saat krisis pangan dan pandemi Covid-19 serta mendapatkan banyak penghargaan. SYL juga disebut bersikap sopan selama persidangan.

Adapun vonis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu pidana penjara selama 12 tahun. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) sebelumnya meminta Majelis Halim untuk menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pada pasal 12 e juncto pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1).

Pidana denda dan uang pengganti pada vonis juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni masing-masing sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan dan Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Sebelumnya, pada persidangan yang dimulai Februari 2024 itu, SYL, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar.

Pada dakwaan kedua, SYL dituduh meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pejabat di Kementan atau dari kas umum dengan total Rp44,54 miliar. Dia memeras para pejabat Kementan seolah-olah hal tersebut merupakan utang.

Kemudian, pada dakwaan ketiga, SYL didakwa menerima gratifikasi senilai Rp40,64 miliar selama 2020-2023 yang berhubungan dengan jabatannya. JPU turut menilai bahwa penerimaan gratifikasi oleh para terdakwa harus dianggap sebagai suap.

Atas perbuatannya, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melanggar pasal berlapis yakni pasal 12 huruf e jo pasal 18; pasal 12 huruf f jo pasal 18; dan pasal 12 B jo pasal 18 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

TEMPO.CO, Jakarta - Jatuhnya industri tekstil Indonesia diduga karena membanjirnya produk impor yang masuk dengan cara tidak legal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memberi contoh, kaus eks luar negeri bisa dijual di pasar hanya Rp50.000, maka patut diduga barang tersebut masuk dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.

"Misalnya kaos, itu kalau masuk ke sini, dikenakan (bea masuk) Rp60.000, jadi kalau ada kaos impor harganya Rp50.000, nggak mungkin, berarti itu nggak betul cara masuknya," kata Zulkifli saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 8 JUli 2024.

Oleh karena itu, Kemendag bersama asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) membentuk satuan tugas guna mengatasi barang impor ilegal.

Dia mengatakan bahwa pembentukan satgas sebagai tindak lanjut pertemuan dengan sejumlah asosiasi seperti Hippindo yang rata-rata mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal.

"Oleh karena itu, tadi kesimpulan kita sementara, nanti akan dimatangkan lagi, kita akan bikin satgas bersama asosiasi, sama lembaga perlindungan konsumen, bersama Kemendag," tutur Zulifli.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan pembentukan satgas nantinya untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di pasaran.

Ia menambahkan, barang tertentu harus memiliki SNI, seperti pakaian wanita dan pakaian anak-anak. Tanpa SNI, prosedur masuknya diduga ilegal.

Pekerjaan rumah lain bagi pemerintah adalah memerangi dumping barang-barang impor, terutama dari Cina. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sedang menyelidiki soal impor selama tiga tahun terakhir.

"Kita akan lihat apakah betul tiga tahun terakhir ini yang menyebabkan industri rontok dan lain-lain itu gara-gara barang impor," katanya.

Dia menuturkan bahwa penyelidikan tersebut akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas tersebut adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Mendag mengatakan bahwa bea masuk tidak hanya dari Cina seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara dengan persentase bea masuk bisa 10-200 persen.

"Kalau memang melonjak impornya produk-produk yang tujuh macam tadi itu, maka KPPI bisa kenakan tarif, bisa 10 persen, bisa 20 persen dan bisa 200 persen, bisa saja, terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan," kata Zulkifli.

Lebih lanjut Zulkifli mengatakan bahwa KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi.

"Mereka juga akan lihat data BPS, asosiasi dipanggil, dilihat, data impor bagaimana, masuknya, melonjak nggak, baru nanti mereka sidang ada putusannya. Dan ini bukan soal balas membalas, seluruh negara boleh begitu. Jadi, kalau Tiongkok (China) melakukan itu, Jepang melakukan itu, Amerika, itu memang boleh," kata Mendag.

Dari penyelidikan itu, KPPI akan merumuskan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), sementara KADI menentukan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).

Zulkifli menambahkan bahwa apa yang dihasilkan dari KPPI dan KADI nantinya akan diteruskan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.

Dukungan Kementerian Perindustrian

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan Pertimbangan Teknis (Pertek) menjadi suatu hal yang penting untuk melindungi industri dalam negeri dari masifnya produk impor.

Pertek tersebut turut disuarakan oleh pelaku industri, mengingat kebijakan ini mengatur lalu lintas dan neraca impor yang disesuaikan dengan kemampuan industri domestik.

"Yang belum bisa diproduksi oleh dalam negeri maka itu yang kita atur boleh didatangkan impor. Itu Pertek, dan dunia industri membutuhkan itu," kata dia.

Mengingat pentingnya pengaturan impor bagi industri dalam negeri, dirinya dalam rapat terbatas terkait tekstil dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan usulan yakni aturan relaksasi impor yang tertuang dalam Permendag 8/2024 yang melemahkan pertimbangan teknis tak perlu direvisi, melainkan menyusun regulasi baru yang khusus mengatur hal-hal berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan, serta harus padat karya.

"Jadi Permendag 8/2024 nya tidak perlu kita revisi, tetap jalan, tetap hidup, tetap aktif," katanya.

Agus Gumiwang mengusulkan untuk menggunakan instrumen trade remedies berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), serta usulan lain yang diberikan yakni dengan menerapkan kembali Permendag 36/2023 yang mengatur tentang larangan dan pembatasan impor dengan menggunakan instrumen Pertek.

"Kami juga mengusulkan untuk kembali ke Permendag 36/2023, dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh Presiden green light karena apa? Karena menurut pandangan kami Permendag 36 paling ideal, tidak ada sesuatu yang sempurna, tapi Permendag 36 ideal karena di dalamnya ada Pertek yang mengatur lalu lintas impor," ujarnya.

ANTARA

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi kendaraan bermotor hingga periode Mei 2024 mencapai sebesar Rp9,39 triliun atau naik sebesar 5,36 persen year-on-year (yoy), meskipun penjualan kendaraan domestik turun 13,29 persen di periode yang sama.

"Secara umum, premi kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari asuransi atas kendaraan baru, namun juga asuransi atas kepemilikan kendaraan yang sudah berjalan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Ogi menyampaikan, OJK mendorong perusahaan asuransi untuk berinovasi dan mendiversifikasi penawaran produk mereka guna mengurangi ketergantungan pada asuransi kendaraan bermotor.
"Ini dapat mencakup promosi asuransi berbasis penggunaan, telematika, atau jenis produk asuransi lain yang memenuhi kebutuhan dan perilaku konsumen yang berubah," kata dia lagi.

Perluas asuransi kendaraan listrik

Khusus kendaraan listrik, Ogi mengatakan mendukung industri untuk dapat mengembangkan asuransi ini lebih luas seiring dengan dukungan OJK terhadap inisiatif sustainable finance.

Dia mengingatkan, asuransi kendaraan listrik juga merupakan salah satu produk asuransi yang dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan minat masyarakat yang meningkat terhadap kendaraan jenis ini.

Ogi mengungkapkan, saat ini reviu tarif kendaraan bermotor juga sedang dibahas dan ada keinginan industri untuk memisahkan rate asuransi kendaraan listrik secara tersendiri.

"Pembahasan ini masih berjalan dan OJK bersama industri secara bersama akan mencapai solusi yang bermanfaat kepada masyarakat luas," kata Ogi.

Baca juga: Naik 20% Lebih, Premi Asuransi Kredit Nyaris Rp10 Triliun

Total aset industri asuransi

Sebelumnya, dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan, OJK melaporkan total aset industri asuransi pada Mei 2024 mencapai Rp1.120,57 triliun atau naik 1,30 persen (yoy) dari posisi yang sama di tahun sebelumnya.

Jika dirinci, total aset asuransi komersial mencapai Rp900,99 triliun atau naik 2,10 persen (yoy). Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi naik 8,59 persen (yoy), yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 2,23 persen serta premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94 persen (yoy).

Di sisi lain untuk asuransi non-komersial yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp219,58 triliun atau terkontraksi 1,86 persen (yoy).

(HUS)

Polisi menangkap seorang maling spesialis congkel sadel motor yang beroperasi di kawasan vila di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Pelaku adalah seorang pria berinisial NI (29).

Salah satu korban, seorang perempuan berinisial IT (29), yang merupakan manajer asal Belgia yang sedang berlibur di Bali, melaporkan kasus pencurian ini.

"Pelaku mengambil satu unit MacBook Pro 13 inch dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Fold, dengan total kerugian sebesar Rp 60 juta," kata Kapolsek Mengwi Kompol Ketut Adyana TJ, Kamis (11/7).

Pencurian ini terjadi ketika korban menyimpan tas merek Marc Jacobs di sadel motor Honda ADV pada Kamis (30/5) pukul 19.00 WITA. Korban kemudian berkendara menuju vila temannya yang berada di Banjar Batu, Mengwi.

Setibanya di vila, korban memarkirkan motornya di depan vila dan langsung masuk tanpa mengambil barang-barangnya dari dalam sadel. Korban menghabiskan waktu di vila tersebut hingga pukul 21.00 WITA.

Saat hendak meninggalkan vila, korban menyadari bahwa tas di dalam sadel motor telah hilang. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Mengwi. Polisi berhasil menangkap pelaku di tempat indekos yang masih berada di Kecamatan Mengwi pada Jumat (31/5) pukul 12.00 WITA.

Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku telah mengunjungi vila-vila di sekitar Mengwi menggunakan ojek online selama satu bulan terakhir. Pelaku menargetkan sadel-sadel motor yang terparkir di vila-vila tersebut karena kebutuhan ekonomi.

Hasil pencurian biasanya dijual di marketplace. MacBook korban dijual seharga Rp 1 juta, sedangkan ponsel korban belum terjual sehingga masih digunakan oleh pelaku.

"Pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, pelaku juga melakukan pencurian MacBook di Vila One, Mengwi," tambahnya.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan uang sisa hasil penjualan MacBook sebesar Rp 800 ribu dan ponsel milik IT. Pelaku dijerat dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Jakarta: Program penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Penguatan Moderasi Beragama (MB). Sebab apresiasi terhadap budaya dan kearifan lokal menjadi salah satu indikator penting dalam moderasi beragama.

"Salah satu indikator penting dalam MB adalah apresiasi terhadap budaya dan kearifan lokal. Orang-orang sering mengatakannya from local to global, dari bahasa daerah kita bawa ke dunia," kata Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Suyitno dalam siaran persnya, Kamis, 11 Juli 2024.

Pada Pembahasan Penerjemahan Al-Qur'an Bahasa Betawi tersebut, Suyinto menyebut penerjemahan yang telah menyelesaikan 15 juz Al-Qur'an dalam Bahasa Betawi dalam waktu empat bulan ini, merupakan langkah penting pemerintah dalam melestarikan budaya lokal melalui pendekatan keagamaan.
Suyitno menekankan, Bahasa Betawi adalah bahasa yang familiar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai sangat penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan saat diterbitkan.

"Selain melibatkan ahli bahasa lokal, penerjemahan Al-Qur'an juga perlu memperhatikan sisi penafsiran. Tidak sekadar menerjemahkan, tetapi harus melibatkan ahli tafsir," ujarnya.

Program penerjemahan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya khazanah budaya lokal, tetapi juga untuk mengukuhkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta harmoni sosial yang lebih kuat dan saling menghormati di antara berbagai komunitas yang ada di Indonesia.

Baca juga: 6 Universitas Swasta di Jogja Akreditasi A, Ada Kampus Impianmu?

(CEU)