REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P, Antara

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui sebelumnya telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta. Namun, Presiden PKS Ahmad Syaikhu kemudian mengatakan, bahwa keputusan itu belum bulat saat menerima kunjungan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Syaikhu mengakui, PKS tak bisa mengusung pasangan di Pilgub DKI Jakarta tanpa bekerja sama dengan partai lain, mengingat kursi PKS di DPRD Provinsi DKI Jakarta tak cukup untuk jalan seorang diri. Bahkan, Syaikhu terang-terangan menyebut bahwa duet Anies-Kaesang sebagai opsi yang menarik.

"Ya sangat menarik (duet Anies-Kaesang), tetapi semua kan dalam rangka, kalau di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah dalam DPTP. Hanya saja di musyawarah DPTP yang lalu, keputusan yang sudah dikeluarkan adalah tadi Anies-Sohibul. Ya tentu kita kalau memang ada usulan baru, tentu kita harus bahas kembali di DPTD, apakah setuju atau tidak," kata Syaikhu.

Ia menambahkan, apabila nantinya PKS dan PSI tak bisa berkoalisi di Jakarta, peluang untuk kerja sama masih tetap terbuka. Pasalnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tak hanya digelar di Jakarta.

"Kan masih sangat terbuka di daerah-daerah lain kan, juga kami bisa bersama-sama antara PKS dan PSI," ujar dia.

Sementara itu, Kaesang mengaku tak menawarkan namanya sendiri dalam pertemuan bersama Presiden PKS. Meski begitu, Kaesang sempat mengungkapkan pendapat pribadinya terkait Pilgub DKI Jakarta kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Menurut dia, sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta, PKS harusnya mengusung kader internal untuk menjadi calon gubernur (cagub). "Tapi ya ini menurut saya pribadi ya, Pak Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu, di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS ini menjadi gubernur," kata dia di hadapan Syaikhu dan wartawan.

Bagi peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, langkah yang dilakukan PKS mengundang Kaesang ke markasnya dilakukan sebagai antisipasi buntunya koalisi dengan partai lain di Jakarta. Dalam hal ini, PKS membuka peluang untuk berkoalisi dengan PSI.

"Itu yang tampaknya dilakukan. Meski belum ada kesimpulan koalisi antara PKS dan PSI di DKI Jakarta," ujar Siti, Selasa (9/7/2024).

Siti mengakui, dalam pertemuan di Kantor DPP PKS, Kaesang dan Syaikhu lebih banyak membicarakan kemungkinan berkoalisi di daerah selain Jakarta. Namun, peluang untuk membangun koalisi di DKI Jakarta tetap terbuka.

"Kalau pun akan dipasangkan, saya melihat arahnya bisa jadi memang masing-masing kader yang diusung. Berarti Anies mungkin tidak menjadi pasangan yang diunggulkan oleh PKS dan PSI kalau terjadi koalisi. Karena masing-masing kader akan ditonjolkan," kata Siti.

Apalagi, Siti menambahkan, Kaesang telah memberikan pendapat bahwa PKS seharusnya mengusung kadernya sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Pendapat Kaesang itu juga telah mendapat respons dari Syaikhu.

"(Pendapat Kaesang) itu ditanggapi dengan sangat antusias oleh Presiden PKS," ujar dia.

Siti menambahkan, pendapat Kaesang itu makin menguatkan pernyataan bahwa putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu berbeda dengan Anies. Di sisi lain, Kaesang tak menyatakan perbedaan dengan PKS. Artinya, Kaesang hanya tidak bisa disatukan dengan Anies, bukan dengan PKS.

Meski demikian, menurut dia, situasi politik hari ini masih sangat dinamis. Artinya, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun, menurut dia, PKS akan serius mempertimbangkan tawaran Kaesang.

"Saya belum sampai kesimpulan kunjungan Kaesang membubarkan yang diusung PKS. Jadi ini sebetulnya yang dilakukan PKS adalah menajak-ajakin secara politik supaya diperhitungkan. Jadi dia tidak seolah akan ditinggalkan. Sebelum terjadi itu dia harus lobi-lobi dengan partai lain," kata Siti.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menanggapi santai Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dan mantan wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen photoshoot dengan menggunakan kemeja bercorak hitam dan putih. Sinyal menguat keduanya bakal maju di Pilgub Jateng 2024.

"Lho iya kok foto aja heboh. Foto dengan siapa pun kan boleh, pakai baju apa pun kan boleh. Ini juga garis-garis coklat kamu boleh, saya foto sama dia juga boleh, kan gitu," kata Djarot di Gedung DPR, Senayan, Kamis (11/6).

Dia mengatakan Pilgub Jateng masih sangat dinamis. Apalagi, setiap parpol belum menentukan siapa calon yang akan diusung.

"Dan semuanya kan kalau foto antartokoh bangsa it's oke-lah. Kan tokoh masyarakat Jateng toh dan Pak Taj Yasin kan juga sudah terpilih ya masuk DPD," katanya.

"Ya selamat untuk Pak Taj Yasin yang punya suara yang sangat signifikan di sana," ucap dia.

Djarot menegaskan PDIP juga tidak takut menghadapi Ahmad Luthfi yang disebut disokong Presiden Jokowi. Namun, belum tentu juga PDIP tidak mengusung Luthfi.

"Kalau untuk Jawa Tengah itu kan masih juga panjang ya. Yang Jawa Tengah itu yang punya pengampu di situ tolong tanyakan ke Mbak Puan dan Mas Bambang Pacul sebagai ketua DPD," ucap dia.

"Tapi yang jelas kalau kami, saya, melihat Jawa Tengah masih sangat dinamis ya apa pun yang terjadi," tandas anggota Komisi IV DPR itu.

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi dan perangkat lainnya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan Indonesia juga perlu mempelajari keandalan teknologi dan progres yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang memanfaatkan energi nuklir seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Korea Selatan.

Menurutnya, penerapan PLTN memerlukan alur birokrasi yang efisien. Arifin menegaskan bahwa akan memasukan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ke dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) terbaru yang akan disahkan.

Dia mengatakan, pemerintah juga mempelajari mekanisme persetujuan yang memungkinkan ke depannya nuklir akan dianggap seperti energi-energi terbarukan yang lainnya. Sebagai informasi, nuklir sempat dijadikan opsi terakhir dalam pembahasan RPP KEN tahun lalu.

"Ini yang perlu kita pikirkan, jangan terlalu melibatkan banyak aturan. Kita contoh saja, kalau teknologinya sudah terbukti, negara lain bisa menggunakan, kita adopsi saja," ujarnya dalam Sidang Dewan Energi Nasional seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Arifin berharap, pembahasan detail mengenai RPP KEN dapat diselesaikan pada masa reses DPR RI agar peraturan baru dapat segera dijalankan.

Dibahas Luhut

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masuk ke Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2033. Dengan demikian, program-program ketenagalistrikan yang menyinggung terkait nuklir dapat mulai dimaksimalkan.

“RUKN kita sudah mencantumkan bahwa nuklir bisa masuk tahun 2033,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam diskusi panel Leading Up To COP-29 yang digelar di Jakarta, Rabu (10/7).

Eniya mengungkapkan bahwa dirinya sudah beberapa kali membahas terkait tenaga nuklir bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pembahasan tersebut fokus pada masalah keselamatan, kesiapan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang menangani Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tersebut.

“Pak Menko (Luhut) masih perlu diyakinkan untuk masalah keselamatan dan SDM yang menangani, tetapi regulasinya sudah kami siapkan,” kata Eniya.

Eniya mengatakan, pemerintah juga tengah membahas pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) guna mengawasi pengimplementasian PLTN.

Kementerian ESDM merilis regulasi baru mengenai Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 34.K/HK.02/MEM/2024.

Aturan ini sekaligus merevisi Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang tim persiapan pembentukan NEPIO sebagai upaya pemenuhan syarat IAEA dalam membangun PLTN.

SAROLANGUN, iNews.id - Momen tak terduga terjadi usai belasan tahanan menjalani persidangan di Pengadilan NegeriSarolangun, Jambi, Rabu (10/7/2024) pukul 17.00 WIB. Seorang terdakwa tiba-tiba kabur saat hendak menuju ke mobil tahanan lewat belakang gedung PN Sarolangun.

Aksi pelarian ini terekam CCTV. Dalam tayangan terlihat ada belasan tahanan yang baru menjalani persidangan dan mereka keluar secara berbaris lewat pintu belakang.

Kemudian tahanan pada urutan kesembilan terlihat menoleh sekilas lalu berlari kencang keluar barisan menuju semak belukar di bagian samping belakang gedung dan menghilang. Rekan sesama tahanan lainnya bahkan dibuat kaget dan berdiri mematung menyaksikan aksi tersebut.

Informasi diperoleh iNews, identitas tahanan kabur ini bernama Sadit (37) warga Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, kabupaten Sarolangun, Jambi.

Sadit merupakan terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan (curat) yang dijerat dengan Pasal 365 KUHP ayat (1) dan (2). Dalam sidang tersebut, dia divonis hakim dengan hukuman 5 tahun penjara.

Sebelum kabur, Sadit sempat berhasil melepas ikatan borgol di tangannya. Tampak juga petugas yang mengawal tahanan berupaya mengejar tahanan kabur tersebut.

Tak lama berselang Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya beserta sejumlah jajaran PJU Polres Sarolangun, Ketua PN Sarolangun Deka Diana, SH, Kasi Intel Kejari Sarolangun Rikson, SH tampak datang ke lokasi titik awal kaburnya tahanan tersebut yang berada di kawasan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.

Saat ini tahanan kabur tersebut masih dikejar petugas gabungan. Hingga berita ini diturunkan, belum satu pun pejabat berwenang yang memberikan konfirmasi.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas jika akhirnya memutuskan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia mengatakan, langkah itu perlu dilakukan agar tak menimbulkan gejolak psikologis pada masyarakat.

“Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas,” ujar Eddy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Eddy mencontohkan, masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi misalnya sopir angkot, pelaku UMKM, sopir ambulans, hingga sopir ojek online.

Informasi atau kriteria masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi harus benar-benar jelas.

“Jelaskan bahwa mereka tetap berhak BBM bersubsidi sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah,” ucap dia.

Selain itu, pemerintah juga harus memperjelas ketentuan sanksi yang bakal diterima masyarakat yang tak berhak, jika tetap menggunakan BBM bersubsidi.

Ia pun mendukung keinginan pemerintah itu. Eddy mengklaim pembatasan penggunaan BBM sebenarnya sudah sering dibahas di internal Komisi VII DPR RI.

“Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja,” sebutnya.

“Bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan,” imbuh Edy.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintah tengah mendorong penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Tujuannya, agar BBM bersubsidi tak digunakan oleh mereka yang kaya.

Hal itu disampaikan menyambung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, mulai 17 Agustus 2024 , pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti data penting Indonesia berkali-kali diretas hacker.

Peretasan data ini adalah salah satu ancaman keamanan dan pertahanan yang semakin kompleks, melengkapi ancaman lain seperti kasus kriminal dan keamanan. Oleh karenanya, kebocoran data itu butuh penanganan segera.

"Ancaman keamanan pun sudah sampai pada kedaulatan siber kita. Berkali-kali data penting negara kita berhasil diretas. Kondisi ini butuh penanganan segera yang tepat sasaran, agar hal ini tidak terulang lagi di masa depan," kata Ma'ruf saat memberikan pembekalan kepada Calon Perwira RemajaTNI-Polri di Balai Sudirman Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Ia tidak memungkiri, kompleksnya kejahatan saat ini sudah menggunakan teknologi informasi yang semakin mudah diakses masyarakat.

Marak kasus judi online, penipuan perbankan, bahkan hingga jaringan perdagangan manusia melalui media sosial.

Untuk menghadapi itu kata dia, masyarakat sangat butuh jaminan keamanan dari personel yang melek teknologi dan responsif.

"Kementerian/lembaga, pegawai pemerintahan, anggota TNI/Polri, hingga perwira-perwira pelajar seperti yang hadir di sini, wajib menjadi figur yang inovatif dan berintegritas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjamin keamanan warga Indonesia," ucap dia.

Ia lantas mengingatkan, kurangnya integritas, kedisiplinan, dan ketidakwaspadaan akan memberi celah bagi pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia.

"Tetaplah waspada akan ancaman terhadap nasionalisme kita dengan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri melalui penguatan identitas nasional," tuturnya.

Menurut Ma'ruf, calon perwira remaja adalah generasi penerus yang akan berperan langsung dalam mengawal pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Mereka memulai perjalanan panjang pengabdian pada bangsa dan negara. Pengabdian ini lanjutnya, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan semangat juang yang tinggi, serta integritas yang kokoh.

"Untuk itu, seorang Perwira muda TNI/Polri dituntut memiliki pengetahuan yang luas dan tinggi, serta kemampuan menganalisis setiap dinamika zaman secara mendalam. Namun, hati tetap berpijak di bumi dan diabdikan untuk mengutamakan rakyat dan menjaga kehormatan institusi," jelasnya.

LONDON, investor.id – Sebuah pedang kuno, yang dikatakan tidak bisa dihancurkan dan paling tajam di dunia, telah hilang dari sebuah kota di Perancis. Pedang yang dikenal sebagai Excalibur Prancis ini tersimpan dan tertancap di dalam batu selama lebih dari 1.300 tahun, menurut laporan Telegraph seperti dikutip pada Kamis (11/7/2024).

Pedang Durandal itu mengacu pada pedang yang ditarik Raja Arthur dari batu sebagai "raja sejati" Inggris. Menurut legenda, seorang malaikat memberikan pedang itu kepada Kaisar Romawi Suci Charlemagne pada abad ke-VIII.

Meskipun tidak diketahui apa yang menyebabkan hilangnya senjata tersebut secara misterius, penduduk setempat percaya senjata tersebut dicuri oleh seorang pencuri yang kemungkinan besar menariknya keluar dari dinding batu tempat senjata tersebut berada, sekitar 100 kaki atau sekitar 30,48 meter di atas tanah.

Sebuah puisi abad ke-11, yang berbicara tentang 'kemampuan magis' pedang, adalah karya sastra Prancis tertua yang masih ada. Satu-satunya salinan “The Song of Roland" yang masih ada sekarang disimpan di Perpustakaan Bodleian, Oxford, Inggris.

Pedang ini dan legenda yang mengelilinginya adalah salah satu daya tarik utama kota ini. Jika cerita di kota bisa dipercaya, pedang yang tidak bisa dihancurkan itu bisa menembus batu hanya dengan satu pukulan.

Legenda mengatakan Raja Charlemagne menghadiahkan pedang ajaib kepada prajurit terbaiknya, Roland, yang adalah seorang ksatria elit. Sebelum tewas dalam pertempuran, Roland berusaha menghancurkan pedang tersebut sehingga musuhnya tidak dapat menggunakannya tetapi tidak mampu mematahkannya.

Dalam keputusasaan, Roland melemparkan pedangnya ke udara dan pedang itu menempuh jarak ratusan kilometer sebelum mendarat pada sebuah tebing di Rocamadour, sebuah kota di Prancis.

Hilangnya pedang secara tiba-tiba telah membuat marah penduduk setempat yang percaya bahwa nasib mereka terkait dengan senjata legendaris tersebut.

“Kami akan merindukan Durandal. Tempat ini sudah menjadi bagian dari Rocamadour selama berabad-abad, dan tidak ada seorang pemandu pun yang tidak menunjukkannya saat ia berkunjung,” kata Wali Kota Dominique Lenfant kepada surat kabar Prancis.

Investigasi kini telah diluncurkan untuk melacak peninggalan kuno tersebut. Tetapi polisi bingung bagaimana seseorang bisa memanjat 100 kaki di permukaan batu dan mengeluarkan pedangnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja penjualan kendaraan roda empat atau lebih di dalam negeri belum kunjung menunjukkan tanda-tanda perbaikan hingga memasuki Mei 2024.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total kendaraan baru yang didistribusikan selama periode dimaksud baru capai 71.263 unit. Jumlah itu turun 13,3 persen dibandingkan Mei 2023.

Hal serupa juga terjadi pada sisi penjualan ritel yang melambat 12,6 persen dari satu tahun sebelumnya, 82.560 unit jadi 72.137 unit. Sehingga total akumulasi penjualan Januari-Mei 2024 masih minus 21 persen year-on-year (yoy).

Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan, penjualan mobil domestik per Mei 2024 turun 21 persen menjadi 334.000 unit.

Maka dari itu, pihaknya berkemungkinan untuk merevisi target penjualan kendaraan roda empat di Tanah Air.

"Untuk revisi sebenarnya belum, karena hal ini harus didiskusikan bersama dengan seluruh anggota,” ujar Kukuh di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

“Kita tidak ingin ambil sepihak, harus duduk bareng. Sampai saat ini sih belum ada, tapi kita harus realistis dan mungkin akan dikaji ulang," kata dia.

Seperti diketahui, penjualan mobil di Indonesia saat ini masih tertahan dalam satu juta unit selama satu dekade terakhir.

Gaikindo menjelaskan, ada berbagai faktor yang menyebabkan melambatnya penjualan mobil. Dari melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan suku bunga global, pendapatan per kapita masih rendah, dan lainnya.

Kukuh pun mengakui bahwa penjualan mobil memang masih terjebak di angka satu juta unit dan ia mengungkapkan pihaknya harus realistis dengan kondisi pasar mobil baru saat ini.

"Penjualan mobil baru memang masih stagnan 1 juta unit, salah satu faktor pemicunya adalah harga mobil baru tidak terjangkau oleh pendapatan per kapita masyarakat," ucap Kukuh.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan beberapa langkah untuk menjawab keluhan maskapai soal tingginya beban operasional pesawat terbang. Di satu sisi, penyesuaian harga tiket pesawat masih terganjal regulasi Tarif Batas Atas dan Batas Bawah (TBA/TBB) milik Kementerian Perhubungan.

Secara umum, memang tidak ada langkah untuk melakukan revisi terhadap TBA/TBB untuk menyesuaikan kenaikan beban operasional yang ditanggung oleh maskapai. Namun ada insentif fiskal yang disiapkan pemerintah untuk mereduksi tingginya beban pengeluaran maskapai.

Misalnya, Pemerintah saat ini tengah mengkaji untuk pembebasan bea impor terhadap suku cadang pesawat. Mengingat saat ini masih banyak suku cadang yang didatangkan dari impor, sedangkan pelemahan nilai tukar mata uang membuat para maskapai harus menyiapkan lebih banyak rupiah untuk belanja suku cadang dari luar.

"Kami juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan dimana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur," kata Luhut mengutip unggahan melalui instagram pribadinya, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membebaskan PPN yang akan ditanggung pemerintah (PPN DTP). Namun PPN DTP ini akan diberikan hanya untuk beberapa penerbangan ke destinasi pariwisata prioritas.

"Pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)untuk beberapa destinasi prioritas," lanjutnya.

Hal lain yang tidak kalah penting menurut Luhut adalah evaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang seringkali luput dari perhatian. Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan melakukan review terhadap rute-rute penerbangan dari maskapai bekerjasama dengan AirNav, utamnya untuk rute-rute transfer pesawat. Sehingga diharapkan bisa menemukan rute-rute yang lebih efisien dan bisa mengurangi pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

"Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," tambah Luhut.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pada Februari lalu, Arab Saudi dan Rusia telah merayakan peringatan 98 tahun terjalinnya hubungan bilateral. Hubungan kedua negara tampak terus berkesinambungan, seiring dengan kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan.

Diketahui, pada 1926 Uni Soviet (sebelum namanya menjadi Rusia) merupakan negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Kerajaan Hijaz dan Najd (wilayah Arab Saudi). Saat ini, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menegaskan kekuasannya selama enam tahun ke depan dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Raja Salman pada 2022, kepemimpinan kedua negara terlihat stabil.

Indikasi apa yang dapat dilihat mengenai kesinambungan serupa dalam perkembangan hubungan terkini? Bagaimana keterlibatan para pemimpin kedua negara membentuk hubungan? Apa pendorong utama di balik hubungan saat ini dan apa yang bisa kita harapkan di masa depan?

Mengutip Arab News, meskipun hubungan antara Rusia modern dan Arab Saudi terjalin pada 1992, hubungan bilateral mencapai tingkat baru pada 2017, di bawah kepemimpinan Raja Salman dan Putin. Kunjungan pertama raja Saudi ke Moskow diakui secara luas sebagai kunjungan bersejarah.

Surat kabar The Guardian menyatakan hal ini menandakan pergeseran struktur kekuasaan global. Kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan lebih dari 15 perjanjian kerja sama bernilai miliaran dolar yang mencakup bidang militer, minyak, dan eksplorasi ruang angkasa.

Pada saat itu, Kerajaan Arab Saudi ingin membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, meskipun kesepakatan tersebut belum selesai, karena kemudian mereka membeli sistem Pertahanan Area Ketinggian Tinggi Terminal Amerika seharga 15 miliar dolar AS. Dengan melakukan hal itu, negara ini mengikuti kebijakan lindung nilai dan mengembangkan hubungan dengan semua kekuatan.

Meskipun demikian, pengingkaran ini tidak merusak perkembangan positif antara Rusia dan Arab Saudi. Putin mengunjungi Arab Saudi pada 2019, kunjungan pertamanya sejak 2007. Kunjungan tersebut diakhiri dengan perjanjian minyak. Putin juga mengunjungi UEA dan Arab Saudi pada tahun 2023.

Sebelum kedatangannya, media Rusia menyoroti artikel Bloomberg berjudul “Putin merencanakan kunjungan ke Teluk setelah kesepakatan OPEC+ mengenai pengurangan produksi” yang menunjukkan bahwa perjalanan Putin ke Arab Saudi mengindikasikan adanya kegagalan upaya AS untuk mengisolasi Moskow. Hal ini serupa dengan liputan interaksi persahabatan antara Putin dan putra mahkota pada 2018 setelah high-five mereka yang terkenal pada KTT G20 di Argentina, ketika Kerajaan juga menghadapi tekanan.

Kemajuan hubungan ekonomi

Kemajuan ekonomi tidak diragukan lagi merupakan faktor pendorong di balik hubungan Saudi-Rusia. Sebagai hasil dari persaingan geopolitiknya saat ini dengan negara-negara Barat, Moskow menganggap Riyadh sebagai mitra penting dalam membentuk sektor energi global. Dan dengan demikian meningkatkan produk domestik bruto (PDB), yang merupakan hal yang penting mengingat pembatalan kontrak energi dengan negara-negara Barat dan sanksi yang dikenakan terhadap negara-negara Barat.

Pada saat yang sama, Saudi telah mengikuti kebijakan luar negeri nasionalis baru, dengan mengutamakan prioritas mereka sendiri, terutama ekonomi. Hal ini memungkinkan terbentuknya hubungan yang saling menguntungkan dengan Moskow.

Kesepakatan OPEC+, yang dipimpin oleh Rusia, Arab Saudi, dan UEA pada Oktober 2022 serta April dan Juni 2023, telah membantu meningkatkan pendapatan energi. Hasil dari kesepakatan ini –yang landasannya dinegosiasikan selama kunjungan resmi kedua pemimpin– menjadi sangat penting bagi Rusia.

Pada Januari 2023, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menyatakan, pendapatan dari minyak dan gas telah meningkat sebesar 28 persen pada 2022. Kompleks bahan bakar dan energi juga mengambil peran utama dalam pembentukan PDB Rusia pada 2023 (lebih dari 27 persen) . PDB Arab Saudi juga meningkat, dari 874 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 1,1 miliar dolar AS pada 2022 dan 1,3 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Arab Saudi berperan penting dalam diversifikasi ekonomi Rusia di bawah sanksi Barat. Bagi Riyadh, perjanjian tersebut sesuai dengan inisiatif diversifikasinya. Misalnya, ekspor produk pertanian Rusia ke Kerajaan Arab Saudi meningkat sebesar 49 persen pada 2022, mendekati 1 miliar dolar AS.

Arab Saudi telah diundang untuk bergabung dengan kelompok BRICS, di mana Rusia memainkan peran penting bersama dengan Tiongkok, Brazil, India, dan Afrika Selatan. Daripada mempertimbangkan keputusan untuk bergabung dengan blok tersebut sebagai keputusan politis, tampaknya Arab Saudi lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi. Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa BRICS adalah 'saluran yang bermanfaat dan penting' untuk memperluas kolaborasi ekonomi.

Para pejabat Rusia pun mengapresiasi posisi tersebut. Dalam pidatonya di Majelis Federal pada Februari, Putin mencatat: 'Negara-negara BRICS, dengan mempertimbangkan negara-negara yang baru-baru ini menjadi anggota asosiasi ini (Argentina, Mesir, Iran, Ethiopia dan UEA), akan menyumbang sekitar 37 persen pendapatan global. PDB (pada 2028), sedangkan angka G7 akan turun di bawah 28 persen'.

Singkatnya, landasan yang dibangun oleh para pemimpin saat ini dalam beberapa tahun terakhir akan membawa dinamika positif lebih lanjut dalam hubungan Saudi-Rusia, dan hal ini akan menimbulkan diversifikasi. Selain hard power, kedua negara juga bisa mendapatkan manfaat dari soft power sebagai mekanisme kolaborasi.

Rusia dapat lebih diintegrasikan ke dalam program diversifikasi ekonomi Saudi yang dikenal sebagai Visi 2030. Misalnya, Rusia dapat menjadi tuan rumah forum bilateral 'Rusia dalam Visi Saudi 2030' bagi para pemangku kepentingan bisnis dan investasi, dengan pameran mengenai potensi industri di wilayah Rusia dan Arab Saudi.

Soft power tools

Selain itu, penggunaan soft power agama juga bisa berperan. Ini adalah salah satu tujuan Visi 2030 untuk menjadikan dunia muslim sebagai pusat perhatian. Lebih banyak hal yang bisa dilakukan oleh wilayah muslim Rusia dalam membangun hubungan. Rusia tahun lalu meluncurkan program percontohan perbankan dan keuangan Islam, sehingga bank-bank Saudi bisa mendapat izin untuk melaksanakan operasi ini.

Selain itu, olahraga dapat menjadi soft power tool. Dana Investasi Publik Arab Saudi memiliki Newcastle United F.C. dan mungkin tertarik untuk berinvestasi di berbagai olahraga, termasuk di Rusia. Misalnya, tim hoki es Traktor yang berbasis di Chelyabinsk bisa menjadi target, dengan tujuan menjadikan tim yang didukung Saudi menjadi pemimpin di Liga Hoki Kontinental.

Mengingat budaya sebagai alat soft power, Hari Nasional Saudi –23 September– mungkin dirayakan dengan acara budaya di Rusia, dan sebaliknya. Selain kesepakatan ekonomi, inisiatif ini akan membantu memajukan integrasi politik dan budaya kedua negara.

IDXChannel - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Rabu (10/7) menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2025 untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun.

Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100 persen selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji selaku pimpinan Rapat Kerja mendukung penuh alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN dalam memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.

“Kita [Komisi VI DPR RI] mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” kata Sarmuji.

Menteri BUMN Erick Thohir berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” kata Erick Thohir di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali daerah 3T.

”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” kata Darmawan.

Darmawan mengungkapkan, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100 persen. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes di tahun 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

"PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T," kata Darmawan.

Darmawan menjabarkan lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.

"Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” kata Darmawan.

Dalam periode 2015-2022 PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional berada di angka 99,87 persen. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100%.

“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” kata Darmawan.

(SLF)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Beberapa isu yang dijadikan kampanye hitam untuk sawit yang menjadi sorotan publik salah satunya adalah perihal isu pekerja kebun sawit. Isu hitam yang dihembuskan adalah perkebunan sawit mempekerjakan pekerja anak.

Menurut laporan PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute), tuduhan yang dihembuskan oleh NGO (Non Goverment Organization) yang menyebut jika perkebunan sawit mempekerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun berdasarkan dari foto anak-anak yang sedang berada di kebun sawit.

“Tuduhan dengan foto tersebut bukan hanya tidak masuk akal. Tetapi juga mengeksploitasi anak-anak demi pembenaran tujuan NGO itu sendiri. tuduhan NGO sungguh melecehkan anak-anak di Indonesia, terutama orang tuanya,” tulis PASPI, dikutip Warta Ekonomi, Kamis (11/7/2024).

Larangan mempekerjakan pekerja anak sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Selain kebijakan, secara teknis pekerjaan di perkebunan sawit menurut PASPI juga hampir tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh anak-anak.

“Kehadiran anak-anak pada suatu tempat belum tentu menunjukkan keterlibatannya pada kegiatan di tempat yang bersangkutan,” sebut PASPI.

PASPI menjelaskan bahwa hubungan antara anggota keluarga termasuk anak-anak di kawasan pedesaan sangat kuat. Keikutsertaan anak-anak di ladang atau sawah bersama orang tuanya hanya merupakan bentuk dari edukasi dan sosialisasi bagi anak-anak.

Tindakan orang tua yang membawa anak-anaknya ke sawah atau ladang hanya dijadikan mekanisme edukasi semata dan bukannya eksploitasi untuk pekerja. Hal ini dibuktikan dengan anak-anak yang biasanya merasa gembira bahkan bermain-main bersama orang tuanya di sawah tersebut.

PASPI juga menjelaskan bahwa pekerjaan di perkebunan sawit sangat tidak cocok untuk anak-anak. Pasalnya, pekerjaan yang mencakup memanen, menyiangi, menyemprot, dan mengangkat tandan buah segar (TBS) merupakan pekerjaan yang perlu pelatihan serta kekuatan fisik yang cukup prima.

“Untuk pekerjaan pemanenan TBS misalnya dengan berat TBS per tandan sekitar 25-50 kilogram per TBS dengan permukaan buah yang berduri, tidak memungkinkan pekerjaan tersebut dilakukan oleh anak-anak,” tulis PASPI.

Sawit Ramah Anak

Sejatinya isu pekerja anak telah menjadi perhatian sejak lama bagi perusahaan perkebunan sawit di Indonesia. Asosiasi pelaku sawit bahkan berkolaborasi bersama ILO, PAACLA Indonesia, JARAK, PKPA dan organisasi pegiat tenaga kerja/gender lainnya untuk menyusun “Panduan Praktis dan Praktik Baik Sawit Indonesia Ramah Anak.”

Adapun kerja sama ini tak hanya bertujuan untuk menciptakan ekosistem sawit ramah anak saja, melainkan juga mendorong perusahaan perkebunan sawit untuk menyediakan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti fasilitas pengasuhan anak (daycare) di tempat kerja, fasilitas pendidikan formal dan nonformal serta fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar anak lainnya.