Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara daftar BPJS Kesehatan secara online lengkap dengan besaran iuran terbarunya.

BPJS merupakan asuransi dari pemerintah yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Meski ini merupakan asuransi dari pemerintah, namun masyarakat juga perlu membayar iuran setiap bulannya.

Besaran iuran ditentukan oleh kelas mana di BPJS Kesehatan yang dipilih. Dengan menggunakan asuransi ini, maka penerima manfaat bisa mendapatkan perawatan medis gratis.

Buat Anda yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, Anda bisa mendaftar secara online dengan melakukan langkah berikut ini.

Syarat daftar BPJS Kesehatan

• Kartu Keluarga (KK)
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• NPWP
• Nomor Handphone
• Buku Rekening Tabungan (BNI, BRI atau Mandiri)
• Foto maksimal 50KB
• Alamat e-mail aktif

Cara daftar BPJS Kesehatan secara online

• Download aplikasi Mobile JKN di HP kamu.
• Buka aplikasi, pilih menu 'Daftar'.
• Pilih 'Pendaftaran Peserta Baru' jika sama sekali belum terdaftar di BPJS.
• Setujui syarat dan ketentuan yang tertera.
• Masukkan NIK e-KTP. Setelah memasukkan NIK, secara otomatis akan muncul informasi mengenai anggota keluarga.
• Isi semua data keluarga.
• Pilih fasilitas kesehatan yang diinginkan. Faskes bisa berupa klinik, puskesmas, atau dokter praktik perorangan.
• Masukkan alamat email aktif untuk mendapatkan kode verifikasi.
• Buka email, salin kode verifikasi yang telah dikirimkan.
• Setelah berhasil memasukkan kode verifikasi di aplikasi Mobile JKN, kamu akan mendapatkan nomor virtual account melalui email.
• Nomor virtual account ini digunakan untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
• Pembayaran bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, kantor pos, atau di berbagai merchant BPJS seperti minimarket dan supermarket.

Besaran iuran BPJS Kesehatan yang baru...

Besaran Iuran BPJS Kesehatan

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu meriwayatkan bahwa ada lima perkara yang menjadi kendala bagi manusia untuk menjadi saleh. Petuahnya dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani dalam buku Nashaihul Ibad.

لَوْلَا خَمسُ خِصَالٍ لَصَارَ النَّاسُ كُلُّهُمْ صَالِحِينَ : القَنَاعَةُ

بِالْجَهْلِ وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا وَالشَّحُ بِالْفَضْلِ وَالرِّيَا فِي العَمَلِ وَالإِعْجَابُ بِالرَّأْيِ .

Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Seandainya tidak ada lima perkara, niscaya semua manusia akan menjadi orang saleh. Kelimanya adalah (bahwa manusia) puas dengan kebodohannya, rakus terhadap dunia, kikir memberikan kelebihan yang ada, pamer (riya) dalam beramal, dan membangga-banggakan akalnya."

Puas dengan kebodohan

Kebodohan yang dimaksudkan disini adalah bersikap mengabaikan perlunya mengetahui ilmu-ilmu agama. Berkaitan dengan kepuasan orang yang bodoh ini, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut.

"Allah murka terhadap setiap ilmuwan dunia, tetapi bodoh ilmu akhirat" (HR Imam Hakim).

Ad-Dailami juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Dosa orang yang alim itu satu, tetapi dosa orang yang bodoh itu terhitung dua."

Rakus terhadap dunia

Mengenai perkara ini, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan di dalam sabdanya sebagai berikut.

"Zuhud terhadap dunia, itu akan menjadikan hati dan badan enak, sedangkan cinta kepadanya itu akan menjadikan hati dan badan lelah."

Enggan berbagi

Imam Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut.

"Alangkah baiknya dunia bagi orang yang menjadikannya sebagai bekal untuk akhiratnya hingga ia diridhai Tuhannya. Alangkah jeleknya dunia bagi orang yang dihalangi olehnya dari akhiratnya dan dicegah dari ridha Tuhannya."

Riya dan berbangga diri

Pamer atau riya dalam beramal berarti melakukan suatu ibadah tanpa dilandasi keikhlasan. Dengan demikian, pengamalnya mengharapkan sesuatu selain dari ridha Allah Ta'ala.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh ad-Dailami, "Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat (nanti) adalah orang yang memberitahukan kepada orang, bahwa dalam dirinya ada kebaikan, padahal hal tersebut tidak ada (sama sekali)."

Imam Bukhari juga telah meriwayatkan dari jalan lain bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut.

"Siapapun yang pamer diri kepada orang lain tentang ketakwaan lebih dari yang ada pada dirinya, maka dia adalah orang munafik."

Abu Nu'aim juga telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut.

"Sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi semua orang yang riya."

Jakarta: Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2025 untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Rabu, 10 Juli 2024

Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100 persen selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji selaku pimpinan Rapat Kerja mendukung penuh alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN dalam memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.
“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji dikutip, Kamis, 11 Juli 2024.

Menteri BUMN Erick Thohir berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujar Erick.

Baca juga: PLN Jamin Kelistrikan Tetap Aman, Meski Tarif Tetap 3 Bulan ke Depan

Roadmapprogram listrik desa

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok Tanah Air, tak terkecuali daerah 3T.

”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” jelas Darmawan.

PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100 persen. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes di 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

”PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T,” lanjut Darmawan.

Darmawan menjabarkan lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.

Dalam periode 2015-2022 PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional berada di angka 99,87 persen. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100 persen.

“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi,” ucap Darmawan.

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecelakaan beruntun terjadi di Km 85+600 Ruas Tol Cipularang arah Jakarta, Rabu (10/7/2024) pukul 15.20 WIB.

Insiden yang diduga karena kurangnya antisipasi dan jaga jarak aman oleh sopir bus ini melibatkan 10 kendaraan. Untungnya, dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa.

“Diketahui bahwa kecelakaan diduga berawal dari salah satu kendaraan bus angkutan umum yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta, setibanya di lokasi, pengendara bus kurang antisipasi adanya perlambatan sehingga menabrak kendaraan di depannya,” tulis keterangan dari Jasa Marga, Rabu (10/7/2024).

Founder & Training Director Jakarta Defensive Driving and Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu mengatakan, untuk mencegah terjadi kecelakaan beruntun bisa diminimalisir sebelum perjalanan.

“Biasakan melakukan pengecekan perencanaan perjalanan ulang dengan cara melihat berita terkait jalan yang akan dilewati. Apakah ada potensi penumpukkan jalan, penutupan jalan, atau sebagainya,” kata Jusri kepada Kompas.com, belum lama ini.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengatur ritme dan emosi berkendara di jalan. Karena biasanya, jika keadaan tidak sesuai semestinya pengendara cenderung melakukan cara nekat supaya segera terbebas dari kondisi tersebut.

“Banyak yang tiba-tiba pengendara mulai mengambil bahu jalan supaya terbebas dari macet, memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, tidak mematuhi rambu lalu lintas yang ada, macam-macam. Tingkah laku seperti ini yang membuat peluang kecelakaan termasuk tabrakan beruntun terbuka lebar,” kata Jusri.

“Jika tidak sempat melakukan perencanaan perjalanan ulang, berangkat lebih pagi daripada biasanya. Volume kendaraan itu tiap hari berubah dan cenderung naik, pasti penumpukkan atau macet akan terjadi,” katanya.

Selain itu, pastikan untuk selalu menjaga jarak aman sehingga akan ada ruang dengan kendaraan lain di area depan dan samping.

“Misalkan di depan mobil, kanan ada mobil, belakang juga, usahakan kiri kita kosong. Atau sebaliknya, di sebelah kanan kosong. Jangan sampai di semua sisi ada mobil dan tidak ada ruang untuk menghindar saat dibutuhkan," kata Jusri.

Jusri mengingatkan, kecelakaan terjadi bukan hanya dari diri sendiri tapi juga luar kendali pengemudi. Maka sekecil apapun potensinya harus diperhatikan dan dihindari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, tantangan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bakal jauh lebih besar.

Pasalnya, ada dinamika yang lebih beragam di berbagai wilayah serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personel keamanan.

Hal ini dikatakan Ma'ruf saat memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja TNI-Polri di Balai Sudirman Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Tidak lama lagi, kita akan menyelenggarakan Pilkada serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Tantangan di Pilkada justru jauh lebih besar, dengan dinamika yang lebih beragam di masing-masing daerah, serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personel di daerah," kata Ma'ruf, Kamis.

Untuk itu ia meyakini, persiapan yang baik, tata kelola pengawasan yang mumpuni, dan sinergi yang kuat dari semua pihak akan membuat Pilkada serentak tahun 2024 berjalan sukses.

Begitu pula menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Adapun menurutnya, Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun ini telah terselenggara dengan aman dan tertib.

Keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi ini, kata dia, tidak lepas dari dukungan seluruh unsur prajurit TNI/Polri yang menjaga penyelenggaraan pemilu agar tetap kondusif.

"Kolaborasi dan sinergi TNI/Polri terbukti dapat menekan potensi ancaman keamanan selama penyelenggaraan berlangsung," ucap dia.

Lebih lanjut ia menekankan, bahwa tugas saat ini adalah merangkul semua pihak untuk bersama-sama bersatu membangun bangsa setelah Pilpres 2024 usai.

Tujuannya, lanjut Ma'ruf, agar proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan yang baru akan berjalan lancar.

"Kita akan memastikan proses transisi pemerintahan nanti berlangsung dengan aman, tertib, dan damai," jelas Ma'ruf.

Jakarta: Viral di social media, sebuah mobil yang mengalami pecah ban dan tidak dirasakan pengemudinya sehingga telapak ban terlepas. Dalam banyak kasus, ban mobil pecah sampai rusak berat umumnya disebabkan oleh tekanan udara yang kurang alias ban kempis dan dibiarkan terlalu lama.

"Tekanan udara ban yang pas, sanggup menjaga bidang kontak telapak ban agar tetap optimal sehingga daya cengkeram ban ke permukaan jalan selalu pas. Tekanan udara ban yang sesuai juga membantu dinding ban menopang berat mobil serta meredam gaya akibat gerakan ban. Alhasil, tekanan udara yang sesuai memegang peran sangat penting dalam menjaga performa ban di jalan,” jelas Chief Marketing Auto2000, Yagimin, melalui keterangan resminya.

Tekanan udara ban yang sesuai rekomendasi pabrikan bisa dilihat pada stiker petunjuk di pilar B sisi pengemudi atau buku petunjuk pemilik kendaraan. Pemilik mobil dapat melihat tabel tekanan udara yang direkomendasikan untuk beberapa kondisi berkendara, seperti muatan kosong atau penuh.
Idealnya, pemilik mobil bisa melakukan pemeriksaan tekanan udara ban mobil di pagi hari di mana ban belum berjalan dan suhu lingkungan masih dingin supaya hasilnya akurat. Namun kalau terlalu repot, usahakan minimal 1 minggu sekali.

Baca Juga: Tempati Lokasi Strategis, Chery Perkuat Kaki di Cempaka Putih

Meskipun baru servis berkala di bengkel, usahakan untuk mengecek tekanan udara ban secara berkala karena ada potensi tekanannya turun. Pemilik mobil bisa juga menyempatkan diri untuk mengecek tekanan ban ketika mengisi BBM di SPBU.

Akibat Ban Mobil Kempis

Area Kontak Ban Berlebih dan Tidak Merata

Lantaran kempis, ban tidak memiliki area kontak dengan aspal (contact patch) yang cukup. Bahkan cenderung berlebih akibat hanya tertumpu di pinggir telapak ban. Kondisi ini dapat mengakibatkan ban aus di pinggir sisi luar dan dalam saja. Mobil juga akan terasa semakin berat dikemudikan karena daya cengkeramnya terlalu kuat ke aspal jalan.

Dinding Ban Bergerak Berlebihan

Gerakan naik turun dinding ban menjadi tidak terkendali ketika kempis. Alhasil, ban menjadi terlalu lentur dan dapat membuat anyaman kawat baja dinding ban rusak. Bahkan dalam kondisi terburuk ketika muatan mobil penuh, perjalanan jauh, dan tekanan udara ban terlalu kempis, bibir pelek dapat menyentuh dinding ban dan berpotensi membuat robek.

Kondisi ini sangat berbahaya kalau pengemudi tidak menyadarinya. Padahal, tekanan udara ban yang kurang akan langsung terasa pada pengendalian mobil yang lebih sulit. Selain itu, biasanya mobil akan menarik ke sisi ban yang kempis atau mobil bergoyang akibat gerakan dinding ban yang berlebihan.

Baca Juga: PLN Icon Plus Janjikan Energi Bersih untuk SPKLU

Kenyamanan Turun dan Mobil Sulit Dikendalikan

Kenyamanan berkendara ikut menurun akibat gerakan dinding ban yang tiada henti. Di titik ini, mestinya pengemudi sudah sadar bahwa ban mobilnya kempis.

Gerakan berlebih ban juga dapat terjadi ketika mobil berakselerasi atau melakukan pengereman, termasuk ketika belok ke kiri atau ke kanan.

Akibatnya, mobil kian sulit dikendalikan karena gerakan dinding ban semakin liar, termasuk membutuhkan jarak pengereman yang lebih jauh sehingga mengurangi keselamatan berkendara. Dalam kondisi ekstrem di mana tekanan udara ban sangat rendah, dapat membuat ban terlepas dari pelek.

(UDA)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, memaparkan bebarapa arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat terbatas (ratas) membahas pengelolaan komoditas kelapa dan kakao di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Airlangga, Indonesia merupakan salah satu negara produsen terbesar kelapa dan kakao. Tercatat produksi kelapa mencapai 2,8 juta ton pertahun dengan nilai ekspor US$1,2 miliar. Kemudian produksi kakao tercatat sekitar 180 ribu ton dengan nilai ekspor US$1,3 miliar. Dengan total luas lahan perkebunan kelapa seluas 3,3 juta hektare, dan luas perkebunan kakao 1,3 juta hektare.

Selama ini, lanjut dia, untuk kakao ada bea keluar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Persentase dari kakao antara 0 – 15% tergantung dari harga. Selain Indonesia, ada beberapa negara yang menerapkan bea keluar untuk kakao antara lain Ghana dan Pantai Gading.

"Kalau kita lihat ternyata dari segi industrinya, jumlah lahan kakao berkurang. Oleh karena itu kebutuhan pengembangan industri kita butuh sekitar hampir double. Jadi kita sudah ada 11 perusahaan yang di pengelolaan kakao dan industri coklat sudah naik menjadi 31 perusahaan, dan kebutuhan kakaonya kapasitas dari perusahaan itu 124 ribu ton," kata Airlangga.

Oleh sebab itu, ucap dia, kebutuhan kakao untuk sektor lokal hanya 45% dan untuk impornya senilai 55%. Airlangga menganggap penting untuk melakukan penanaman atau replanting kakao. Tujuannya agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan ke target 400 ribu ton.

Airlangga menyampaikan, presiden telah memberikan tugas tambahan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab melakukan replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa. Langkah tersebut dia nilai penting bagi small holder yakni para petani dan kebun rakyat.

"Sudah disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit tetapi untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa," jelas Airlangga.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Prestasi gemilang diraih oleh dua pelajar asal Provinsi Lampung yang terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Ibu Kota Negara (IKN) untuk upacara peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus 2024.

Alvin Febian Siagian, siswa SMAN 2 Bandar Lampung, dan Mutia Al Vanie, siswi SMAN 1 Kota Gajah, diterima oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Rabu (10/7) kemarin.

Dalam acara penerimaan tersebut, Pj Gubernur Samsudin mengucapkan selamat kepada Alvin dan Mutia atas pencapaian mereka.

"Jaga nama baik Lampung, karena keberadaan ananda berdua ini adalah mewakili Provinsi Lampung," ujarnya.

Ia berpesan kepada Alvin dan Mutia untuk mempersiapkan segala hal dengan baik selama pelatihan hingga pelaksanaan tugas pengibaran bendera.

Selain itu, Samsudin mengingatkan pentingnya dukungan dan semangat dari keluarga dalam keberhasilan Alvin dan Mutia.

"Peran orangtua sangat besar dalam mendukung anak-anak mereka meraih prestasi ini," katanya.

Samsudin juga menekankan, prestasi ini merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Lampung dan berharap agar lebih banyak lagi putra-putri daerah yang dapat mengikuti jejak mereka. (Cha/Ansa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Muhamad Fauzi Azhar dan Aditya Ramadhan Harahap, mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka meminta, beleid larangan kampanye untuk aparat TNI, Polri, dan ASN itu dilengkapi dengan larangan sejenis buat presiden/wakil presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala badan/lembaga negara.

Para pemohon beralasan, pada Pemilu 2024 lalu, terjadi banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan lembaga-lembaga negara yang berdampak pada jatuhnya wibawa negara di tengah masyarakat lokal dan internasional.

"Membatasi orang yang sedang menjabat sebagai presiden/wakil presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala badan/lembaga negara tidak ikut berkampanye semata-mata untuk menjamin serta memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral dan etik dalam penyelenggaraan pilkada dalam suatu masyarakat yang demokratis," kata kuasa hukum mereka, Viktor Santoso Tandiasa, dalam permohonan yang didaftarkan pada Kamis (11/7/2024).

Tanpa mencakup presiden hingga menteri dan kepala badan/lembaga, larangan kampanye untuk aparat dianggap ironis karena mereka sama-sama merupakan penyelenggara negara yang juga harus menjaga wibawa dan martabat penyelenggara negara.

Viktor berujar, kampanye dalam kontestasi yang melibatkan presiden/wakil presiden, menteri/wakil menteri dan kepala badan/lembaga negara, aparatur sipil negara sangat rentan menimbulkan banyak persoalan.

Cuti di luar tanggungan yang diambil pejabat-pejabat itu ketika hendak mengampanyekan kandidat tertentu dianggap tak menghilangkan relasi kekuasaan untuk mendapatkan akses dan perlakuan berbeda.

"Apalagi, dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 banyak bakal calon yang memiliki hubungan semenda baik secara horizontal ataupun vertikal baik kepada wakil presiden terpilih, juga kepada menteri, dan pimpinan/badan atau lembaga negara lainnya," tambah Viktor.

Sebagai misal saja, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, hingga sekarang telah mengantongi dukungan partai-partai besar untuk maju Pilkada Sumatera Utara 2024.

Viktor menganggap, tanpa larangan kampanye yang mereka maksudkan, maka kampanye oleh presiden hingga menteri dan kepala badan/lembaga akan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pilkada lainnya.

"Rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan, seperti contoh menteri yang menggunakan jabatannya melakukan kampanye pada kementeriannya; dan rentan dengan pelanggaran etik saat berkampanye," jelas dia.

Sejumlah pekerja melakukan aktivitasnya di Pusat Pengumpul Produksi (PPP) Prabumulih di Sumatera Selatan, Rabu (10/7/2024).

PPP Prabumulih yang dikelola oleh PT Pertamina EP Prabumulih Field itu merupakan PPP terbesar di Sumatera Selatan yang memiliki 12 tanki penampung produksi dengan kapasitas maksimum 165.350 barel minyak guna menjadi pusat pengumpul minyak mentah dari South Palembang Distrik (SPD) Group dari lapangan-lapangan di Pertamina EP Prabumulih Field, Pertamina EP Limau Field, PHE Field Ogan Komering dan KKKS Tiara Bumi Petroleum untuk disalurkan ke Kilang Pertamina RU3 melalui pipa penyalur sepanjang 93 KM.

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menjamin Revisi Undang-Undang (RUU) TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi ABRI. Revisi UU TNI dipastikan tidak akan menyentuh ranah politik.

"Yang paling penting adalah, berbeda dwi fungsi ABRI pada waktu itu. Jadi dalam pembahasan nanti, tidak akan masuk kepada norma-norma (dwi fungsi)," ujar Hadi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Hadi menjelaskan pada waktu orde baru, TNI memiliki fungsi dua atau dwi fungsi. Sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial politik.
"Sekarang TNI tidak memiliki wakil DPR. sudah tidak ada lagi dwifungsi, itu adalah masa lalu bagian dari perjalanan sejarah," ujarnya.

Baca juga: Revisi UU TNI Dikritik, DPR Diminta Libatkan Masyarakat

Sebelumnya, ada kekhawatiran masyarakat munculnya dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru dalam RUU TNI. Sebab, terdapat frasa penempatan prajurit TNI aktif di kementerian lembaga yang tercantum dalam Pasal 47 ayat 2 revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Kami mengutuk keras segala tindakan yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi dan upaya membangkitkan kembali dwifungsi ABRI," kata Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan 2024 Satria Naufal Putra Ansar, dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

(AGA)

Jakarta: Seluruh rangkaian Rekrutmen Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2024 rampung. Hasil seleksi akhir telah diumumkan melalui laman resmi https://rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id/.

"Peserta harus berkomitmen terhadap lowongan pekerjaan yang telah dipilih," tulis pengumuman di akun Instagram @fhci.bumn dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Pelamar yang tidak berkomitmen akunnya akan ditangguhkan selama dua tahun. Selan itu, tidak dapat mengikuti proses RBB selanjutnya apabila mengundurkan diri.
Proses selanjutnya akan diinformasikan oleh BUMN masing-masing melalui email atau nomor telepon yang terdaftar dan atau website BUMN terkait. Informasi resmi RBB 2024 hanya akan disampaikan melalui akun Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn.

Pelamar diharapkan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan. Setiap tahapan tidak dipungut biaya.

Adapun modus penipuan yang kerap muncul seperti penggunaan surat dengan mengatasnamakan Pimpinan BUMN atau Kementerian BUMN, serta pemesanan tiket dan hotel dengan sistem reiumburse dan memberikan informasi tidak melalui akun instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn.

Kemeterian BUMN menyampaikan terima kasih atas antusiasme dan semangat peserta yang telah menunjukkan komitmen berjuang menjadi bagian dari insan BUMN. Selamat bagi talenta terbaik dari seluruh Indonesia yang telah berhasil mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Baca juga: 5 Perusahaan BUMN dengan Rata-rata Gaji Tertinggi 2023

(REN)