Jakarta: Berita Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin.

baca juga: Berita Terpopuler Ekonomi: Judi Online Menjerat Banyak Buruh

Berikut ringkasan berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id selengkapnya.

1. Geram Penggunaan Produk Lokal Cuma 41%, Presiden: Kita Kebanyakan Impor!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41 persen, sehingga perlu ditingkatkan.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Erick Thohir Dukung Pengetatan Penerima BBM Subsidi

Kementerian BUMN mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Saldo JHT Tidak Tersedia di Aplikasi JMO? Ini Penyebab dan Solusinya

Jamsostek Mobile (JMO) merupakan sebuah aplikasi yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Hari Tua (JHT) nenjadi salah satu layanan JMO yang kerap dikunjungi masyarakat.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Jokowi Sentil Kepala Daerah yang 'Buta' soal Inflasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kepala daerah, termasuk bupati untuk memastikan angka inflasi di daerahnya sebelum dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Mulai 17 Agustus, Pemerintah Bakal Perketat Pembelian BBM Subsidi

Pemerintah akan mulai mengetatkan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024. Tujuannya, agar jumlah penyaluran subsidi benar tersalurkan kepada orang yang berhak.

Baca berita selengkapnya di sini.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengingatkan agar revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak sekadar untuk bagi-bagi kekuasaan.

Pasalnya, menurut Adi, publik mulai menduga ada tujuan bagi-bagi kekuasaan di balik revisi UU Wantimpres yang pembahasannya dikebut satu hari oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR hingga diputuskan akan dibawa ke paripurna dan menjadi insiatif dari parlemen tersebut.

“Tapi jangan sampai ada kesan bahwa DPA ini justru ingin mengakomodasi kelompok politik yang jauh lebih besar. Kan itu yang mustinya harus dhindari,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Apalagi, salah satu perubahannya adalah nomenklatur yang disepakati menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Padahal, lembaga tersebut sudah dihapuskan setelah dilakukan amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lalu, tugas dan fungsinya digantikan oleh Wantimpres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, Adi menyebut, wacana menghidupkan kembali DPA adalah kelanjutan dari ide presidential club yang ingin mengakomodasi para mantan presiden, sehingga memberikan kontribusi pemikiran sampai gagasan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Wajar kalau publik melihat sebenarnya belakangan ini perubahan Wantimpres ke DPA ini bagian dari untuk memperbesar koalisi dengan cara merangkum pikiran-pikiran yang dinilai kontributif untuk pemerintahan yang akan datang, tetapi itu tadi kesan bagi-bagi kekuasaan itu harus bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan," ujar Adi.

Namun, secara pribadi, Adi mengapresiasi ide mengumpulkan para mantan pemimpin negara dan melembagakannya untuk memberikan sumbangsih pemikiran pada negara.

"Dalam konteks itu tentu bagus ya, cuma kan yang paling penting DPA itu harus dihilangkan kesan hanya untuk memgakomodasi kekuasaan politik yang jauh lebih besar. Itu yang musti dihindari,” katanya kembali menegaskan.

Untuk menghindari kesan bagi-bagi kekuasaan, Adi meminta agar yang berkepentingan membuka dengan terang perihal revisi UU Wantimpres hingga perubahan nomenklatur menjadi DPA tersebut. Sehingga publik bisa melihat manfaatnya.

“Orang juga akan bertanya substansi dan pentingnya DPA ini dalam konteks bernegara itu seperti apa. Karena tentu seorang presiden itu mandatnya dari rakyat. Seorang presiden itu tentu dalam memutuskan segala keputusan politiknya didasarkan atas kepentingan-kepentingan dan hati nurani rakyat,” katanya.

Adi menegaskan bahwa publik perlu tahu fungsi hingga substansi dari wacana DPA tersebut. Pasalnya, mereka menikmati gaji dan fasilitas layaknya pejabat negara.

“Jadi wajar kalau publik mau bertanya-tanya urgensi mereka untuk urusan berbangsa dan bernegara seperti apa,” ujarnya.

Revisi UU Wantimpres

Sebagaimana diketahui, dalam rapat pleno Baleg DPR pada 9 Juli 2024, sembilan fraksi di DPR menyepakati revisi UU Wantimpres menjadi usul inisaitif DPR dan dibawa ke paripurna.

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam revisi UU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

"Dari mana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," ujar Supratman pada 9 Juli 2024.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

"(Perubahan) Yang kedua, juga menyangkut soal jumlah keanggotaan. Kalau di UU lama, anggota Wantimpres itu kan cuma delapan. Sekarang diserahkan kepada presiden disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada presiden berikutnya," ujar Supratman.

Politikus Partai Gerindra ini kemudian menjelaskan bahwa perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA.

Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

Sebagaimana diketahui, Wantimpres diatur berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Untuk diketahui, DPA dahulu adalah lembaga negara yang berkedudukan di bawah MPR tetapi sederjarat dengan DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bantah dorongan Prabowo

Namun, Supratman membantah asumsi jika revisi UU Wantimpres dilakukan karena dorongan atau kepentingan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

Asumsi tersebut muncul karena revisi UU Wantimpres dilakukan dalam waktu sehari. Lalu, ada preseden revisi UU Kementerian Negara yang juga terbilang tiba-tiba, cepat, dan hanya fokus pada perubahan aturan terkait jumlah kementerian.

"Enggak lah, enggak ada (dorongan Prabowo)," kata Supratman.

"Justru kan nanti akan diawasi (kerja DPA), kan kalau fungsi pengawasan ada di DPR,” ujarnya lagi menegaskan.

Presidential Club dan Amendemen UUD 1945

Namun, revisi UU Wantimpres ini tidak bisa dilepaskan dari wacana pembentukan presidential club yang pernah digagas oleg Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Ide presidential club pertama kali diungkapkan oleh Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil menyebut, presidential club sebagai wadah berkumpulnya presiden dan mantan presiden untuk duduk bersama membahas persoalan bangsa.

Merespons ide tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan, DPA dapat dihidupkan kembali untuk mengakomodasi pembentukan presidential club.

Menurut pria yang karib disapa Bamsoet tersebut, DPA nantinya dapat diisi oleh para mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana keinginan Prabowo mewadahi para mantan presiden ke dalam satu forum.

“Malah kalau bisa mau diformalkan, kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden. Kalau mau diformalkan, kalau Pak Prabowo-nya setuju,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 7 Mei 2024.

Namun, Bamsoet mengatakan, untuk mengaktifkan kembali DPA yang eksis pada era Presiden Soekarno dan Soeharto perlu ada amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pasalnya, DPA telah dibubarkan di era Reformasi melalui amendemen UUD 1945 dan fungsi lembaga ini digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

“Kalau mau diformalkan lagi, kalau mau bagaimana begitu, boleh saja, tergantung Pak Prabowo, tapi ini tentu saja harus melalui amendemen kelima,” ujar Bamsoet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijadwalkan menghadapi sidang pembacaan putusan pada Kamis (11/7/2024) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). SYL terjerat perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kamis 11 Juli 2024. Agenda pembacaan putusan," tulis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus yang diakses Republika pada Kamis (11/7/2024).

Susunan majelis hakim dalam perkara ini terdiri dari Rianto Adam Pontoh selaku ketua dan Fahzal Hendri serta Ida Ayu Mustikawati (Ad Hoc Tipikor) selaku anggota.

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jakarta: Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky membantah telah berpindah tempat dan mengganti identitas sebelum ditangkap kepolisian. Hal ini sempat menjadi alasan polisi kesulitan menangkap Pegi.

"Itu sangat saya bantah itu. Tidak benar, karena saya kuli bangunan, kalau kuli bangunan di mana-mana kan tempat ini (bekerja). Posisi saya di Bandung terus. Masa iya sesusah itu (menangkap) dan selama delapan tahun," kata Pegi dalam Podcast Si Paling Kontroversi Metro TV dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Pegi mengaku pulang ke Cirebon bila tak ada kerjaan di Bandung. Kemudian, balik lagi ke Bandung bila sudah ada kerjaan kuli bangunan.
Kemudian, Pegi menjelaskan dirinya tidak pernah mengganti identitas. Dia membantah keras pernyataan polisi yang menyebut dirinya mengganti identitas untuk melarikan diri.

"Itu sama sekali saya bantah lagi. Bukan perubahan identitas, namun hanya saya pakai nama Robi itu nama gaul," jelasnya.

Baca juga: Teriak Tak Bersalah saat Konpers, Pegi Setiawan: Harkat Martabat Saya Dihancurkan

Pegi menceritakan dirinya pernah diledek seorang kenalan perempuan saat mengenalkan diri Pegi Setiawan. Perempuan tersebut meledeki namanya Pegi Melati Sukma.

"Ih Pegi Setiawan, nama kamu Pegi melati Sukma kali diketawain. Kamu sudah nggak ngerokok suara kayak cewek diketawain. Maka dari itu, saya pakai nama Robi. Robi itu adik saya itu," ujar Pegi.

Nama Pegi alias Perong masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita,16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 sejak 2016. Kemudian, pada Selasa, 21 Mei 2024, Pegi Setiawan yang diduga adalah Pegi alias Perong ditangkap di Bandung.

Penangkapan ini dilakukan polisi usai kasus Vina yang terjadi di Cirebon diangkat menjadi film layar lebar dan kembali ramai diperbincangkan. Penangkapan Pegi Setiawan ditolak keras oleh keluarga, kuasa hukum, bahkan masyarakat Indonesia.

Sebab, ciri-ciri Pegi alias Perong yang disampaikan Polda Jawa Barat (Jabar) sangat berbeda dengan Pegi Setiawan. Pegi alias Perong disebut berambut keriting, tinggi 160 cm, dan berusia 22 tahun saat menjadi DPO Tahun 2016.

Artinya, Pegi alias Perong seharusnya saat ini berusia 30 tahun. Sedangkan, Pegi saat ini baru mau memasuki usia 28 tahun pada Agustus 2024 nanti.

"(Saya saat ini berumur) 28 tahun lah lebih kurang," jelas Pegi.

Sebelumnya, Mabes Polri mengakui kesulitan menangkap Pegi Setiawan. Pegi yang buron 8 tahun silam baru ditangkap Mei 2024.

"Pegi ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerahkan diri, tidak.
Tetapi sudah berpindah tempat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Gedung Humas, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.

Bahkan, Sandi menyebut ayah Pegi sempat menyampaikan nama Pegi adalah Robi Irawan kepada pemilik kos dan ibu tirinya. Artinya, Pegi diyakini telah mencoba membuat identitas baru.

"Sekarang, baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Pegi. Padahal ketika awal, kepada ibu kos di mana bapaknya ada di sana tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu adalah kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan," ungkap jenderal bintang dua itu.

Untuk diketahui, Pegi Setiawan ditangkap di Jalan Kopo, Bandung, setelah bekerja sebagai kuli bangunan pada Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.23 WIB. Pegi tak terima dan melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dan penangkapan dirinya.

Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bandung setelah 46 hari ditahan.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Pegi pada Senin, 8 Juli 2024. Penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky dinyatakan tidak sah.

Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan Pegi. Kemudian, memerintahkan Polda Jabar melepaskan Pegi dari tahanan dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Memiliki motor matik dengan CVT sebaiknya lebih perhatikan kalau motornya harus diderek. Jangan sampai yang niat awalnya untuk memindahkan motor tapi akhirnya malah merusak.

Misal pada unggahan Instagram lowslowmotif, kelihatan satu unit Yamaha NMAX yang sedang diderek di belakang mobil. Posisi motornya, roda depan disangkutkan ke mobil, roda belakang masih menyentuh aspal.

Kemudian ada salah satu komentar netizen yang disematkan. "Nyampe tujuan turun mesin," tulis komentar tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by Lowslowmotif (@lowslowmotif)

Menanggapi video seperti itu, Ferry Nurul Fajar, Service Education Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), mengatakan, memang baru pertama kali melihat ada motor yang diderek dengan cara seperti itu.

"CVT kalau diderek kayak gitu enggak apa-apa. Soalnya belt itu enggak tersambung dengan mesin," kata Ferry kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Ferry menjelaskan, bagian yang berputar di CVT cuma bagian pulley belakang dengan gear roda. Cuma kalau diderek seperti itu, kemungkinan gear roda bisa rusak.

"Gear roda tersambung ke ban, bukan mesin. Kemungkinan bisa aus gear-nya," kata Ferry.

Efek dar gear roda yang aus kata Ferry bakal menghasilkan suara yang mengganggu. Cuma secara performa, tidak akan pengaruh banyak.

"Tapi kalau mau lebih aman, towing atau diangkut kalau motor," kata Ferry.

IDXChannel- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar TikTok memperbesar kapasitas investasinya di Indonesia.

Dia berpesan kepada bos-bos TikTok agar tidak menjadi ‘stranger’ alias orang asing di Tanah Air.

Dia pun menantang bos TikTok agar berani menggelontorkan investasinya lebih tinggi di Indonesia daripada negara lain.

"TikTok harus berani invest lebih dari negara lain, jadi tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, saya sudah pernah ketemu, jangan jadi strangers di Indonesia,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Platform media sosial asal China itu harus peka terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Menurutnya, potensi pertumbuhan makro ekonomi nasional sangat besar.

“Kalau TikTok bilang ada di Vietnam dan Bangkok, di Indonesia harus lebih karena Indonesia bukan Vietnam dan Bangkok," tuturnya.

“Tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, saya sudah pernah ketemu semua, jangan jadi stranger di Indonesia karena potensi ekonomi jauh lebih besar dari yang lain. Kalau yang lain kasih satu, Indonesia harus empat," ujar dia.

Indonesia memang diproyeksikan masuk dalam 15 negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2029. Bahkan, lima besar dunia di 2045.

Erick Thohir pun meminta perusahaan swasta dan investor asing tidak setengah-tengah berinvestasi di Tanah Air. Namun, membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Dirinya tak ingin Indonesia hanya dipandang sebagai pasar (market) bagi investor negara lain. Namun, mitra strategis negara lain.

"Saya mengetuk private sector atau foreign investment yang percaya market Indonesia. Jangan setengah-setengah berinvestasi di Indonesia,” tuturnya.

(SAN)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan salah satu opsi dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera adalah perubahan badan hukum dari usaha bersama ke demutualisasi. Rencana ini merupakan usulan manajemen yang telah disetujui dalam Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut perubahan badan hukum tersebut telah diatur dalam anggaran dasar AJB Bumiputera 1912. "Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan AJB Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama [mutual]," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Rabu (10/7/2024).

Ogi menjelaskan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan setara pemegang saham, tetapi juga memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis. Sementara salah satu skema penyehatan dalam bentuk mutual adalah dengan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang harus ditanggung oleh seluruh pemegang polis.

"Selanjutnya dalam RPK revisi yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, penyehatan dalam bentuk mutual dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan," tambah Ogi.

Ogi memastikan skema penyehatan tersebut akan dimonitor oleh OJK. Jika pada batas waktu yang ditentukan AJB Bumiputera tidak mampu menjalankannya, perusahaan yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam bentuk mutual harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk anggaran dasarnya.

Sebelumnya, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK pada 1 Juli 2024. Melalui revisi RPK tersebut, AJB Bumiputera memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama. Revisi RPK ini memuat empat program utama: konversi aset tetap menjadi aset likuid, efisiensi operasional melalui restrukturisasi organisasi dan rasionalisasi SDM, penyelesaian outstanding klaim kepada pemegang polis, dan perolehan premi asuransi.

Berdasarkan revisi RPK, jumlah outstanding klaim AJB Bumiputera telah dilakukan penurunan nilai manfaat. Setiap pemegang polis yang memiliki klaim diimbau segera menghubungi AJB Bumiputera untuk penyelesaian klaim jatuh tempo yang rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, Kedeputian Penindakan dan Eksekusi akan melakukan monitoring persidangan Hakim AgungGazalba Saleh jika mengendus dugaan intervensi.

Gazalba merupakan terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang yang sempat bebas pada putusan sela.

KPK meminta susunan majelis hakimnya diganti ketika sidang dilanjutkan namun tidak dipenuhi pengadilan.

“Kalau kami menganggap adanya indikasi, adanya misalnya intervensi dan lain-lain tentu juga nanti dari Kedeputian Penindakan akan melakukan monitoring,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Meski demikian, Alex juga menyebut bahwa persidangan Gazalba terbuka untuk umum dan bisa dipantau oleh masyarakat.

Ia juga menyebut awak media turut memantau jalannya persidangan hakim senior tersebut.

Karena itu, Alex berharap persidangan kasus rasuah itu berlangsung adil demi kepentingan negara.

“Dan buat terdakwa mendapatkan perlakuan yang sama, adil, fair,” ujar Alex.

Alex juga menyebut, saat ini Badan Pengawas pada Mahkamah Agung (Bawas MA) tengah dan Komisi Yudisial (KY) tengah menindaklanjuti laporan KPK terkait sikap hakim dalam putusan sela Gazalba.

Mengenai majelis hakim yang tidak diganti, Alex menyebut hal itu hanya permintaan. Perubahan susunan majelis hakim menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

“Saat ini mereka (Bawas) sedang bekerja dengan penggantian majelis hakimnya tidak disetujui, KY pun juga sudah merespons akan melakukan pengawasan,” tutur Alex.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Gazalba Saleh telah menerima gratifikasi dan TPPU sebesar Rp 62.898.859.745 atau Rp 62,8 miliar terkait penanganan perkara di MA.

Namun, dalam putusan selanya hakim sepakat dengan argumentasi Gazalba bahwa Jaksa KPK tidak berwenang menuntut lantaran tidak mengantongi delegasi kewenangan dari Jaksa Agung.

KPK kemudian mengajukan verzet atau perlawanan ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan, pihaknya meminta PN Jakpus mengganti formasi majelis hakim yang menyidangkan perkara Gazalba.

Pihaknya menilai, majelis hakim itu memiliki konflik kepentingan karena mereka berpotensi terjebak dalam argumentasi putusan sela yang membuat Gazalba bebas.

Permohonan KPK dikabulkan dan putusan sela dibatalkan. Sidang Gazalba pun dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Namun, susunan majelis hakim yang menyidangkan Gazalba tetap sama yakni, Fahzal Hendri sebagai Ketua dengan anggota Rianto Adam Pontoh dan hakim ad hoc Sukartono.

JAKARTA, investor.id - Emiten Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) keberatan atas pengumuman unusual market activity (UMA) saham PT MNC Land Tbk (KPIG) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

BEI sendiri menerbitkan pengumuman UMA atas saham KPIG tertanggal 9 Juli 2024 lantaran menilai terjadi peningkatan harga saham KPIG di luar kebiasaan.

“Kami, PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) sebagai pemegang saham pengendali KPIG dengan ini menyampaikan keberatan kami atas pengumuman bursa, di mana saham PT MNC Land Tbk (KPIG) masuk dalam kategori UMA,” jelas direksi MNC Asia Holding dalam keterbukaan informasi dikutip Kamis (11/7/2024).

Direksi menambahkan, BHIT telah melakukan pembelian atas saham KPIG dengan jumlah terbanyak, dan pembelian dimaksud dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan saham di KPIG.

Dengan mengingat bahwa jika pembelian saham KPIG oleh BHIT dilanjutkan pasti dapat menaikkan harga saham KPIG.

Bagi BHIT, harga saham KPIG masih terbilang murah, hanya sekitar 35% dari equity book value KPIG. Di samping itu penyertaan saham KPIG oleh BHIT masih sekitar 20%, dan idealnya kepemilikan saham BHIT di KPIG mencapai 25%.

“Atas dasar inilah kami memutuskan untuk meningkatkan kepemilikan saham di KPIG melalui pembelian saham KPIG di BEI,” jelas direksi.

“Pembelian saham KPIG yang dilakukan oleh BHIT, telah kami lakukan sejak tanggal 1 juli 2024 dan telah kami laporkan dengan surat masing-masing tertanggal 4 Juli 2024 , 8 Juli 2024, dan 9 Juli 2024,” papar direksi BHIT.

“Selanjutnya, mohon kami dapat diberikan penjelasan atas hal tersebut, mengingat kami masih berencana untuk melanjutkan pembelian saham KPIG,” pungkas mereka.

Saham KPIG mendadak loncat sejak 1 Juli 2024. Dari harga per 28 Juni sampai 9 Juli, saham KPIG melesat 82%.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut sudah terjadi perbaikan selama 5 tahun terakhir dalam hal pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan-perusahaan pelat merah.

Perbaikan itu tercermin dari suntikan PMN yang kini dibiayai dari dividen yang disetorkan BUMN ke negara. Berbeda dari sebelumnya di mana suntikan PMN dibiayai dari utang luar negeri.

Hal itu diungkapkan Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang berlangsung pada Rabu (10/7/2024) malam.

"Selama ini yang tadinya PMN itu sangat bergantung dari utang negara kepada luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama-sama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen bisa membiayai PMN itu sendiri," ujarnya.

Tercatat, sepanjang 2020-2024, total setoran dividen BUMN ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sedangkan pemberian PMN tunai pada periode tersebut sebesar Rp 217,9 triliun

Erick bilang, suntikan dana yang diberikan negara selama 2020-2024 penggunaannya 89 persen untuk menjalankan penugasan pemerintah.

Di antaranya program listrik desa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan infrastruktur dan konektivitas seperti LRT, jalan tol, juga pelabuhan.

"Lalu ada sebagian dari PMN itu 7 persen untuk restrukturisasi, 4 persen untuk pengembangan usaha, dan ini yang tentu dipantau terus menerus," kata dia.

Adapun untuk tahun anggaran 2025, Erick mengajukan suntikan PMN tunai sebesar Rp 44,2 triliun untuk 16 BUMN.

Terdiri dari PT Hutama Karya (Persero), PT Asabri (Persero), PT PLN (Persero), BPUI atau Indonesia Financial Group (IFG), PT Pelni (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Len Industri (Persero), PT Danareksa (Persero), PT KAI (Persero) atau KAI, ID FOOD, PT PP (Persero), Perum Damri, Perum Perumnas, dan PT INKA (Persero).

Erick berharap suntikan modal tersebut mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI sebab sumber dananya pun berasal dari kinerja BUMN. Ia meyakini, dengan PMN itu BUMN bisa semakin meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"PMN ini merupakan cashflow yang sudah kita berikan selama ini, dan tentu besar harapan kami, kami terus mendapat dukungan dari komisi VI juga pengawasan dan solusi-solusi yang bisa diberikan agar kita bisa bekerja lebih baik lagi," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Komisi VI DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Sarmudji mengapresiasi perbaikan dari pemberian PMN yang kini dibiayai dari dividen BUMN, tidak lagi mengandalkan utang luar negeri.

"Di masa yang dulu, PMN itu uangnya kebanyakan dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN, yang sebenarnya kalau dikalkulasikan itu memang masih surplus antara dividen yang dimasukan ke dalam keuangan negara dengan PMN yang dialokasikan untuk BUMN-BUMN," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas bervariatif setelah mencatatkan kenaikan usai ketua Federal Reserve (The Fed) menyampaikan komentar soal suku bunga. Batu bara dan CPO juga ditutup melemah.

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Kamis (11/7/2024) harga emas di pasar spot menguat 0,05% ke level US$2.372,35 per troy ounce pada pukul 06.46 WIB.

Kemudian, harga emas Comex kontrak Agustus 2024 melemah 0,07% ke level US$2.378 per troy ounce pada pukul 06.41 WIB.

MengutipReuters,harga emas naik pada hari Rabu (10/7) setelah komentar dari Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral AS akan segera menurunkan suku bunga. Investor juga menunggu data inflasi AS untuk petunjuk lebih lanjut.

"Powell tidak menyampaikan kejutan agresif apa pun dalam pidatonya di Senat kemarin, dan hal itu menenangkan pasar tentang gagasan bahwa Fed tidak akan dapat memangkas suku bunga tahun ini," jelas analis pasar senior di Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Adapun pada Selasa (9/7) Powell mempertahankan nada yang hati-hati dan menambahkan bahwa data yang lebih baik akan memperkuat alasan untuk kebijakan moneter yang longgar.

Menurut alat CME FedWatch, pasar juga memperkirakan kemungkinan 75% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada September 2024, serta pemotongan lainnya pada Desember 2024. Daya tarik emas, yang tidak memberikan imbal hasil, cenderung meningkat saat suku bunga turun.

Harga Batu Bara

Berdasarkan data Bloomberg, harga batu bara kontrak Juli 2024 di ICE Newcastle melemah 1,11% ke level US$133,75 per metrik ton pada penutupan perdagangan Rabu (10/7). Kemudian, batu bara kontrak Agustus 2024 masih bertahan di level US$136 per metrik ton selama dua hari berturut-turut.

Mengutip Reuters, Kenaikan harga gas grosir di Eropa selama beberapa bulan terakhir dapat mendorong lebih banyak utilitas untuk beralih ke batu bara untuk pembangkit listrik musim dingin.

Meskipun banyak negara Eropa, seperti Prancis, Inggris, dan Italia, sudah sepenuhnya menghentikan penggunaan batu bara atau memiliki ruang terbatas untuk peralihan besar-besaran dari gas ke batu bara, batu bara tetap menjadi bagian penting dari campuran energi di Jerman, negara konsumen energi nomor satu di Eropa, dan sebagian besar Eropa Timur.

Peralihan dari gas ke batu bara akan membalikkan tren yang dimulai pada awal tahun ini, ketika harga gas eropa menurun ke level terendah dalam hampir tiga tahun pada Februari 2024, sehingga mendorong peralihan ke arah lain. Adapun harga gas telah naik hampir 40% sejak level terendah 23 Februari 2024.

Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, yang mengeluarkan lebih dari dua kali lipat jumlah karbon dioksida setara per megawatt jam (MWh) energi yang dihasilkan dibandingkan gas, juga harus mempertimbangkan biaya izin karbon Uni Eropa yang lebih tinggi untuk mengimbangi emisi.

Harga CPO

Harga komoditas minyak kelapa sawit atau CPO berjangka pada penutupan perdagangan Rabu (10/7) kontrak September 2024 melemah 41 poin ke 3.918 ringgit per ton di Bursa derivatif Malaysia. Kontrak Juli 2024 juga melemah 15 poin ke level 4.00 ringgit per ton.

Mengutip Bernama, menurut pedagang minyak sawit David Ng, kontrak berjangka CPO berakhir lebih rendah pada Rabu (10/7) menyusul peningkatan stok keseluruhan yang dilaporkan Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) pada Juni 2024.

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa sentimen pasar diredam oleh ekspektasi produksi yang lebih tinggi dalam beberapa minggu mendatang.

“Kami melihat level support harga di RM3.850 per ton dan resistance di RM4.050,” tuturnya.

Adapun, laporan dari MPOB menyoroti peningkatan 4,35% menjadi 1,83 juta ton stok minyak sawit pada Juni 2024, naik dari 1,75 juta ton pada Mei 2024. Dalam laporan kinerja industri Juni 2024, MPOB mengindikasikan bahwa stok CPO Malaysia menurun menjadi 925.165 ton pada Juni 2024, dari 979.019 ton pada Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Salah satu warisan yang bakal dipikul oleh pemerintahan Prabowo Subianto dari pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi) adalah kenaikan PPN menjadi 12%.

Kenaikan PPN 12% adalah konsekuensi logis dari implementasi Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP.

UU itu menetapkan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya, terdapat ruang agar tarif PPN turun, tetapi juga masih bisa terus naik.

Sejak UU itu berlaku, pemerintah telah menetapkan kenaikan PPN sebanyak 1 kali yakni pada 1 April 2022. Pada waktu itu terjadi kenaikan tarif sebesar 1% atau dari 10% menjadi 11%. Kemudian akan menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, PPN termasuk pajak objektif. Pengenaannya berdasarkan objek pajak, dalam hal ini barang konsumsi, dan tidak mengenal kondisi wajib pajak atau subjek pajak. Itu artinya mau kaya, kelas menengah, atau fakir miskin, tetap dikenakan PPN jika mengonsumsi atau menggunakan jasa kena pajak.

Persoalannya, rencana kenaikan PPN 12% terjadi di tengah indikasi terjadinya
penurunan daya beli. Indikasi penurunan daya beli itu tercermin dari realisasi penerimaan PPN pada semester 1/2024. Penerimaan PPN dalam negeri tercatat terkontraksi hingga 11%.

Dalih pemerintah itu adalah penerimaan netto. Sementara PPN brutonya masih tumbuh 9,2%, meskipun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sebenarnya terjadi pelambatan karena pada waktu itu masih tumbuh di angka 18,3%.

Selain dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PPN jelas akan mempengaruhi harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Jika terjadi kenaikan harga barang, struktur pengeluaran masyarakat juga berpotensi terjadi pergeseran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa per Maret 2024, distribusi pengeluaran 20% masyarakat teratas, 40% masyarakat menengah, dan 40% masyarakat bawah masih sangat timpang.

Penduduk 40% masyarakat terbawah hanya berkontribusi sebesar 18,4% dari total pengeluaran. Sementara itu penduduk 40% menengah di angka 35,69%. Penduduk 20% teratas berkontribusi paling besar yakni 45,91%.

Adapun soal kenaikan PPN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Mei lalu mengungkapkan bahwa keputusan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 akan diserahkan pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Mengenai [kenaikan tarif] PPN, kami serahkan pada pemerintahan baru,” katanya.

Sri Mulyani menyampaikan pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan tim dari presiden terpilih Prabowo Subianto terkait program-program yang akan dijalankan pada tahun depan.

Bebas Pajak untuk Konglomerat

Di tengah sengkarut kenaikan PPN, pemerintah justru tengah sibuk membahas tentang family office bagi konglomerat. Gagasan tentang family office getol disuarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bahkan mengklaim bahwa konsep ini akan berimplikasi positif terhadap ekonomi Indonesia. Pasalnya family office akan meningkatkan peredaran modal yang ujung-ujungnya mengerek produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Rencananya Bali akan menjadi proyek utama family office. Nantinya, jika program ini benar-benar terealisasi, Luhut berangan-angan para keluarga konglomerat yang memiliki kantor keluarga di Bali akan memperoleh fasilitas pembebasan pajak.

"Mereka tidak dikenakan pajak, mereka harus investasi dan investasinya itu yang kita pajaki," klaim Luhut dalam penjelasan resminya yang dikutip, Senin (8/7/2024).

Kendati demikian, harapan Luhut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi saingan Indonesia, seperti Singapura dan Hong Kong, telah jauh lebih berpengalaman dalam pengembangan family office.

Singapura dan Hong Kong telah memiliki reputasi sebagai pusat keuangan global, jadi para investor atau keluarga konglomerat merasa aman menyimpan atau menginvestasikan uang mereka di negara tersebut. Dana atau investasi asing yang masuk ke Indonesia mayoritas juga berasal dari Singapura.

Saat ini ada sekitar 1.500 family office di Singapura dan sekitar 1.400 di Hong Kong. Kendati demikian, kebijakan-kebijakan ramah pajak tersebut, membuat Singapura maupun Hong Kong telah lama memiliki reputasi sebagai suaka pajak alias tax haven. Ada ratusan triliun harta milik warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di negeri Jiran tersebut, khususnya Singapura.

Para buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI sebagian juga tercatat memiliki aset atau tempat tinggal di Singapura. Bisnis juga mencatat beberapa perusahaan asal Indonesia memiliki anak usaha di Singapura (sebagian omsetnya lebih tinggi dibanding induknya di Indonesia), yang diduga tujuannya untuk melakukan penghindaran pajak.

Sementara itu Indonesia, kendati berangsur positif, tetapi reputasi pasar keuangan di Indonesia juga masih jauh panggang dari api dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong.

Belum lagi, ada persoalan yang cukup pelik jika family office itu benar-benar terealisasi. Bagaimana pemerintah bisa menjamin jika harta atau uang milik keluarga crazy rich murni dari proses bisnis. Alih-alih mendatangkan modal, uang atau harta yang ditempatkan atau dikelola family office di Indonesia itu berasal dari hasil kejahatan entah itu pengemplang pajak, korupsi, atau kejahatan keuangan lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki persoalan klasik tentang kepastian hukum. Penegakan hukum kerap menimbulkan ketidakpastian. Padahal, orang berinvestasi atau mau menempatkan uangnya butuh kepastian baik dari sisi regulasi dan kepastian hukum terkait aset-aset yang nantinya mereka akan simpan.

Pengalaman tax amnesty jilid 1, dimana hasilnya tidak terlalu berpengaruh terhadap struktur penerimaan pajak dan perekonomian secara umumnya, perlu menjadi warning bagi pemerintah. Jangan sampai family office mengulangi kesalahan tax amnesty jilid 1 yang yang direpatriasi masih sangat minim.

Adapun Luhut cukup pede, bahwa family office mampu menarik dana global dan mengambil celah dari ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh Singapura dan Hong Kong. Di sisi lain, bekas Jenderal Komando Pasukan Khusus alias Kopassus itu juga menekankan perlunya kerja sama antar semua lembaga.

Luhut berujar untuk menghindari uang yang dibawa merupakan hasil dari tindak kejahatan misalnya pencucian uang, pemerintah akan melibatkan aparat penegak hukum di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

“Semua kami libatkan nanti kami pergi, saya ajak mereka untuk melihat. Kami semua kerja tim jadi bukan satu aspek saja. Kalau tadi ada di Dubai, Singapura kenapa tidak bisa (Indonesia) kita jangan jadi alien, jangan pikir terus takut,” ucapnya dilansir dari Antara.

Penerimaan Pajak 'Crazy Rich'

Di sisi lain, wacana family office yang rencananya akan memberikan insentif besar-besaran dari sisi perpajakan, seolah bertolak belakang dengan penerimaan pajak orang kaya yang direpresentasikan melalui penerimaan PPh 21 orang pribadi non karyawan.

Selama semester 1/2024, jumlah setoran pajak orang kaya ke negara hanya Rp10,3 triliun atau 1,1% dari total penerimaan pajak senilai Rp893,8 triliun.

Kontribusi PPh 21 Op terhadap penerimaan pajak nyaris tidak pernah berubah meski pemerintah telah menggelontorkan dua kali melakukan tax amnesty alias pengampunan pajak.

Setoran pajak 'orang kaya' juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang disetor oleh karyawan yang mampu tembus senilai Rp138,4 triliun atau 15,4%. Data tersebut membuktikan bahwa nyaris tidak ada perubahan struktur penerimaan pajak meski pemerintah telah 2 kali melakukan pengampunan pajak.

Surga Pencucian Uang?

Secara terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan family office rentan menjadi tempat pencucian uang.

Orang yang menanamkan harta atau uang di family office, kata Bhima, memiliki banyak sekali layer investasi yang memang akan sulit dilacak oleh otoritas pajak. Selain di Singapura, Hong kong, dan London, mereka juga memiliki banyak sekali pembukaan kantor di negara suaka pajak.

"Ada Gibraltar, British Virgin Island, kemudian ada di Panama. Nah, itu salah satu ciri Family Office. Memang mereka sangat rentan menjadi tempat pencucian uang."

Bhima khawatir jika program itu dipaksakan masuk ke Indonesia justru akan merusak reputasi sektor keuangan RI karena Indonesia dianggap melakukan race to the bottom.

"Jadi race to the bottom ini adalah perlombaan ke dasar, dengan memberikan insentif perpajakan, kalau perlu bebas pajak ini seperti upaya desperate atau putus asa dalam menarik modal dari luar negeri untuk berinvestasi langsung."

Di sisi lain, family office kalaupun nantinya berhasil ditarik, sebagian besar asetnya berbentuk portofolio keuangan, bukan FDI atau Foreign Direct Investment.

Menurutnya, para pemilik dana atau harta nantinya hanya bermain di surat utang, saham. Artinya, tidak berinvestasi secara langsung dalam membangun pabrik. Padahal, menurut Bhima, yang dibutuhkan sekarang ini justru menarik investasi masuk ke Indonesia dalam bentuk relokasi industri yang bersifat padat karya.

Bhima menilai ada tujuan yang melenceng jauh dari upaya menarik investasi yang berkualitas. "Justru yang harus dikerjakan kerja sama perpajakan internasional, kemudian justru melakukan pajak bagi orang kaya atau wealth tax. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau ini [Family Office], kesannya seperti pengampunan pajak jilid 3 gitu ya berkedok family office."