JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolsek Penjaringan Kompol Agus Ady Wijaya mengungkapkan modus yang dilancarkan RA sebelum membawa kabur sepeda motor milik remaja berinisial SBU di Pantai Indah Kapuk (PIK) Icon, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (17/5/2024).

Agus mengatakan, RA dan rekannya, H, pura-pura menegur korban lalu minta diantarkan ke sebuah alamat.

"Korban (SUB) dan temannya yang bernama EE jalan-jalan ke PIK. Saat berada di PIK Icon, tiba-tiba korban didatangi oleh tersangka RA dan H. Kemudian, tersangka RA menegur korban dengan kata-kata 'naik motor jangan ngebut-ngebut'," kata Agus saat pers rilis di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (10/7/2024).

Setelah itu, RA dan H mengajak korban mengobrol. Dalam obrolan tersebut, kedua tersangka berpura-pura menanyakan sebuah alamat.

Setelah beberapa menit mengobrol, RA dan H meminta tolong kepada korban untuk diantar ke rumah temannya di Jalan Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara.

"Korban bersama temannya menyetujui (mengantar tersangka), kemudian tersangka mengambil alih motor korban dan korban dibonceng oleh tersangka RA menggunakan motor Yamaha Aerox milik korban, sedangkan teman korban (EE) dibonceng oleh H dengan motor Beat milik tersangka," jelas Agus.

Selanjutnya, kedua tersangka mengendarai sepeda motor menuju arah Burger King PIK. Setelah sampai di Burger King, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Waduk Pluit.

Sesampainya di Waduk Pluit, RA dan H berpencar. RA membawa korban ke Jalan Jembatan Tiga, sedangkan H pergi ke Waduk Pluit bersama EE.

"Setelah di Waduk Pluit, teman korban (EE) diturunkan, kemudian ditinggal oleh tersangka H. Selanjutnya korban yang dibonceng oleh tersangka RA diturunkan di Jalan Jembatan Tiga dan disuruh menunggu dengan alasan mau ambil barang," kata Agus.

"Namun, tersangka tidak kembali dan meninggalkan korban sendirian. Selanjutnya, sepeda motor korban dijual tersangka lewat COD (cash on delivery) sebesar Rp 6.000.000 dan uangnya dibagi dua," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap RA setelah membawa kabur motor milik SBU di PIK Icon, Kamal Muara, Jumat (17/5/2024).

"RA berhasil kami amankan, sedang seorang lagi yakni H masih dalam pengejaran," ucap Agus saat rilis di kantornya, Rabu.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai total Rp44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, M. Sarmuji, mengatakan bahwa kesimpulan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dan monitoring terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 hingga 2024.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Sarmuji dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024).

Sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Hal ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN Rp44,24 triliun disetujui.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino menyatakan deviden yang diberikan BUMN kepada negara mencapai Rp279,9 triliun selama 2019 hingga 2024 jauh lebih besar dibandingkan PMN yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

"Kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, menyatakan bahwa suntikan modal negara diharapkan mampu mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja sesuai peran BUMN," ucapnya.

Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang dapat PMN di 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru

6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan

9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP

13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik

15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah mengizinkan kawasan industri mengadakan atau mengimpor liquefied natural gas (LNG) dari luar negeri dinilai akan berdampak negatif pada industri hulu migas di dalam negeri.

Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyatakan, kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini bagaikan pisau bermata dua.

"Satu sisi memang akan mendorong atau mendukung industri di dalam negeri, tapi sisi lain juga akan bisa berimbas terhadap industri hulu migas," ungkapnya saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Jika sudah banyak industri yang melakukan impor, maka berimplikasi pada penurunan pendapatan dari dividen yang disetorkan oleh PT Pertamina.

"Ketika penjualan di dalam negeri tergerus karena adanya impor LNG dari luar, artinya nanti pendapatan atau dividen yang disetor ke negara juga akan berpotensi berkurang," tambah dia.

Efek lain adalah menurunnya minat investasi di sektor hulu migas, karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Alhasil, rupiah pun berpotensi tertekan.

"Kebijakan izin impor LNG untuk industri juga akan menjadi bumerang terhadap ekonomi makro Indonesia berupa pelebaran defisit neraca perdagangan migas, yang pada gilirannya akan semakin memperlemah nilai tukar rupiah," imbuh Abra.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari terbukanya keran impor LNG ini, Abra mengatakan pemerintah harus bisa mengejar atau mendorong peningkatan efisiensi di sisi hulu migas.

Sebab, alasan dari izin impor ini dibuka bukan hanya soal mencari harga gas termurah. Tetapi juga terkait upaya antisipasi di masa yang akan datang ketika kebutuhan gas industri sudah meningkat lebih banyak.

"Kita harus lihat dulu background kenapa izin impor LNG ini dikeluarkan. Memang betul saat ini kebutuhan domestik terpenuhi, tetapi dari sudut pandang kementerian, ini ada upaya antisipasi, 10 tahun mendatang misalnya. Ketika industrinya maju, kebutuhannya semakin berkembang, tapi pasokan dalam negerinya kurang, makanya dibukalah pintu impor," kata Abra.

Efisiensi dari hulu migas ini bisa dilakukan dengan mengurangi ekspor gas Indonesia. Saat ini, produksi gas dalam negeri yang diekspor sekitar 31%-32%.

"Itu juga pemerintah mestinya fokus bagaimana nantinya transisi untuk bisa mengurangi ekspor. Misalnya, terutama pada kontrak-kontrak ekspor yang akan habis, pemerintah harus konsisten untuk tidak melanjutkan kembali kontrak ekspor itu. Jadi, harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri," katanya.

Abra menambahkan, pemerintah juga harus punya perencanaan dalam setiap tahun terkait persentase ekspor yang akan dikurangi dan dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri.

"Itu juga saya pikir bisa menjadi salah satu upaya untuk menenangkan atau menjamin industri manufaktur dalam negeri bahwa kebutuhan mereka ketika mereka nanti mau melakukan ekspansi, perluasan produksi di tahun-tahun mendatang itu ada kepastian," tutupnya.

MANADO - Kandas sudah upaya banding yang dilakukan oleh dua Calon Legislatif (Caleg) terpilih dari Partai Gerindra, masing-masing Indra W Liempepas dan Christovel Liempepas, atas putusan Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan keduanya bersalah atas dugaan perbuatan Money Politics saat masa tenang Pemilu 2024 lalu.

Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, yang terdiri dari Steery Marleine Rantung sebagai Ketua Majelis Hakim, dan anggota Jootje Sampaleng serta Brivonne Maramis, dengan panitera pengganti Enda Maukar, justru menguatkan vonis bersalah yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Manado

Dengan demikian Indra W Liempepas yang merupakan Caleg terpilih DPRD Kota Manado daerah pemilih Tuminting-Bunaken, dan Christovel Liempepas, Caleg terpilih DPR RI dapil Sulawesi Utara (Sulut), harus menjalani vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun, serta denda Rp 20 juta subsider satu bulan penjara.

Adapun isi keputusan yang dikutip dari Direktori Putusan PT Manado, nomor 78/PID/2024/PT MND, disebutkan majelis hakim mengadili pertama menerima banding penasihat hukum kedua terdakwa dan tim Jaksa Penuntut Umum, kedua menguatkan putusan PN Manado nomor 138 dari PN Manado, serta membebankan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

"Pengadilan Tinggi Manado memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado, tertanggal 19 Juni 2024 nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd, yang dimohonkan banding tersebut, juga membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp5.000," kata Humas Pengadilan Tinggi Manado, Felix Wuisan.

Sebelumnya, Christovel Liempepas dan Indra W Liempepas, diduga melakukan Money Politics pada masa tenang. Saat itu, aksi kedua bersaudara ini dilaporkan ke Bawaslu RI, setelah sebelumnya terdapat video yang beredar soal dugaan money politics tersebut.

Bawaslu RI kemudian mengatakan kasus itu layak untuk dilanjutkan, dan langsung dilimpahkan kembali ke Sentra Gakkumdu Manado, untuk diproses dan diperiksa. Setelah melewati tahapan pemeriksaan di Gakkumdu, akhirnya seluruh syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan berhasil dipenuhi. kemudian dilidik oleh Kepolisian dan akhirnya ke Kejaksaan,

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manado, kasus ini berakhir dengan kedua Caleg terpilih dari Partai Gerindra ini divonis bersalah. Setelah putusan, tim kuasa hukum langsung menyatakan banding. Jaksa Penuntut Umum juga melakukan banding, karena merasa vonis yang diberikan tak sesuai dengan tuntutan yakni para terdakwa harus divonis kurungan badan.

manadobacirita

SEMARANG, investor.id - Menempati posisi kelima terbesar di Indonesia dalam jumlah eksportir, Jawa Tengah tidak hanya menjadi pusat produksi tetapi juga motor penggerak ekonomi yang signifikan melalui sektor ekspor. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran penting para eksportir, khususnya eksportir dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jawa Tengah saat ini memiliki 2.261 eksportir dengan rincian 1.897 eksportir dengan nilai ekspor di bawah Rp 50 miliar, 296 eksportir dengan nilai ekspor Rp 50-500 miliar, dan 68 eksportir dengan nilai ekspor di atas Rp 500 miliar. Untuk lebih memperkuat kontribusi tersebut dan mendukung pertumbuhan eksportir di Jawa Tengah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali menyelenggarakan pertemuan dengan eksportir unggulan Jawa Tengah dalam acara LPEI Export Forum 2024 di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (3/7). Forum dengan tema “Bedah Pasar Ekspor Produk Unggulan Jawa Tengah” diselenggarakan LPEI bekerja sama dengan DJPPR Kementerian Keuangan, Bea Cukai Jawa Tengah, dan Disperindag Provinsi Jawa Tengah.

Distribusi ekspor Jawa Tengah didominasi oleh beberapa komoditas utama, seperti pakaian dan aksesoris bukan rajutan (20,18%), pakaian dan aksesoris rajutan (12,24%), alas kaki (11,01%), kayu dan barang dari kayu (9,98%), serta perabotan, lampu, dan alat penerangan (7,20%). Diversifikasi ini memperlihatkan kemampuan Jawa Tengah dalam memproduksi berbagai jenis produk yang diminati di pasar internasional. Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 30,43%, disusul oleh Tiongkok (7,66%), Jepang (6,51%), Singapura (6,49%), dan Belanda (5,6%). Selain itu, jumlah buyer yang bekerja sama dengan eksportir Jawa Tengah terus meningkat, dengan 22,25% di antaranya merupakan buyer yang loyal. Hal ini menunjukkan hubungan perdagangan yang kuat antara Jawa Tengah dengan beberapa negara ekonomi terbesar di dunia dan kepercayaan dan buyer internasional terhadap produk Jawa Tengah.

“LPEI mendukung peningkatan ekspor pelaku usaha dengan memberikan fasilitas seperti business matching untuk memperluas akses ke buyer internasional, baik secara konvensional maupun digital,” kata Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Maqin U. Norhadi. Market Intelligence & Leads Management Chief Specialist LPEI Rini Satriani menganalisis pertumbuhan ekspor Jawa Tengah akan tetap stabil hingga tahun 2025, didukung oleh sejumlah produk unggulan.

“Beberapa produk memiliki nilai peluang ekspor signifikan di 2024 ini antara lain produk kayu diperkirakan mencapai nilai US$ 2,20 miliar, produk furniture senilai US$ 2,30 miliar dan minyak Atsiri untuk beauty products yang diperkirakan mencapai nilai US$ 1,40 miliar,” kata Rini.

Pada kesempatan yang sama, LPEI menjelaskan fasilitas dan dukungan LPEI kepada pelaku UKM ekspor. Para UKM Ekspor dapat memanfaatkan berbagai Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sesuai dengan profil/karakteristik ekspor yang ada, antara lain PKE UKM (dirancang untuk UKM berorientasi ekspor), PKE Kawasan (untuk pasar tujuan negara non-tradisional) dan PKE Trade Finance (dengan skema transaksi trade). Hingga Juni 2024 tercatat LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE Kawasan sebesar Rp 4.247 miliar dengan ekspor lebih dari 40 negara, PKE Trade Finance sebesar Rp8.187 miliar dengan ekspor lebih dari 55 negara, dan PKE UKM hingga Rp 1.058 miliar untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara.

Salah satu pelaku usaha yang telah m memanfaatkan pembiayaan PKE LPEI adalah Margono Paper, produsen fancy paper (kertas motif berwarna) dengan 90% produknya diekspor ke 50 negara di 5 benua. Pembiayaan PKE Kawasan dari LPEI membantu usaha Margono Paper dalam mengembangkan bisnis dengan menambah negara tujuan ekspor ke negara-negara non tradisional.

Direktur Ekspor PT Margono Paper Ferianti Chandranta mengatakan, Margono Paper membutuhkan tambahan modal kerja di tengah tingginya permintaan fancy paper di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 membuat pabrik fancy paper di Eropa dan China tutup. Hal ini membuka peluang bagi Margono Paper untuk ekspansi ekspor ke negara baru dan ekspor berkelanjutan.

“LPEI hadir dengan berbagai produk yang dapat membantu pelaku usaha berorientasi ekspor. Dukungan pembiayaan LPEI mampu meningkatkan daya saing perusahaan untuk menembus pasar global, termasuk ekspor ke negara-negara non tradisional. Dengan bunga yang sangat kompetitif kami bisa memperlancar cashflow dan menambah modal untuk membeli bahan baku, yang pada akhirnya mendorong inovasi perusahaan dengan menambah variasi produk lain,” kata Ferianti.

Secara terpisah, LPEI juga menggelar pertemuan dengan pelaku UKM di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2024. Pertemuan yang juga dihadiri pengurus KADIN Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan mempersiapkan para pelaku UKM dan para eksportir untuk masuk ke dalam platform digital yang sedang disiapkan LPEI.

“LPEI memiliki komitmen kuat untuk membantu produk lokal Indonesia menembus pasar internasional dan mendorong berbagai komoditas Indonesia dapat berani mendunia. Melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE) dan Desa Devisa, LPEI terus melakukan pendampingan dan mencetak eksportir baru dan memperkuat ekosistem ekspor. LPEI tengah menyiapkan marketplace yang dirancang khusus untuk kemudahan dan ketersediaan pelayanan di dalam ekosistem ekspor yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha berorientasi ekspor untuk berani mendunia,” kata Maqin.

Lebih lanjut Maqin menguraikan bahwa marketplace ini membantu UKM untuk meningkatkan kinerja ekspor mereka dengan memanfaatkan informasi berbasis riset data dan teknologi digital dalam pengambilan keputusan mereka di bidang ekspor. Melalui terobosan digital ini, LPEI juga mendorong pelaku ekspor unggulan Jawa Tengah untuk mengembangkan program pelatihan yang diperlukan oleh mereka dan tim. Hasil penelitian ini juga membantu para pembuat kebijakan dan regulator untuk menyempurnakan ekosistem ekspor UKM, dll. Hasil studi ini dapat diperluas ke negara-negara berkembang lainnya dengan struktur ekonomi dan sistem hukum yang serupa.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Mahhud, di Bangkalan, Madura, pada Selasa (9/7). Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman.

Namun, ia tak tahu persis seperti apa penggeledahan yang dilakukan oleh komisi antirasuah itu. Ia juga tidak merinci penggeledahan itu terkait kasus apa.

"Saya dari kemarin beberapa hari yang lalu saya di Jakarta. Jadi saya tidak tahu pasti masalah itu. Jadi sementara isunya seperti itu (ada penggeledahan)" ujar Fatkurrahman saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Fatkurrahman menyampaikan, dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita barang bukti, di antaranya handphone dan uang tunai dengan total kurang lebih Rp 300 juta.

"Yang saya tahu HP dan uang pecahan Rp 2 ribu, Rp 5 ribu, Rp 20 ribu (disita). Ada sih yang seratusan tapi nggak banyak. (Rp 300 juta) iya kurang lebih," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Mahhud. Sebab, ia masih sempat bertemu dengan Mahhud pada Rabu (10/7) siang.

"Kan ada yang mengatakan (OTT) Makanya saya jawab, kalau untuk OTT tidak. Dibawa ke Polda atau Polres juga tidak karena saya ketemu langsung," jelasnya.

"Tadi jam 2 saya sempat ketemuan di kantor karena terkait dengan itu kan tentu sebagai partai kami ingin tahu kepastiannya kayak apa kronologisnya. Saya tadi sempat ketemu," lanjutnya.

Namun, kata Fatkurrahman, usai pertemuan tadi, ia tak berkomunikasi lagi dengan Mahhud. "Saya sejak tadi, kita kan berpisah, saya pulang duluan karena agak capek juga sih makanya pulang duluan. Sampai saat ini saya tidak komunikasi," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim), Emil Elistianto Dardak kerap diisukan akan dijadikan menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apalagi, Emil sempat ditunjuk menjadi juru bicara oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meski begitu, Emil mengaku akan fokus untuk mendampingi Khofifah Indar Parawansa apabila menang pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Dia sudah diajak untuk maju berpasangan untuk memimpin periode kedua Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pada 2024-2029.

"Saya rasa sudah terjawab dengan sendirinya bahwa fokus dari ikhtiar pengabdian saya dan juga amanah dari Ketua Umum Saya Bapak AHY adalah untuk kembali mendampingi Ibu Khofifah," kata Emil saat ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Emil mengatakan, keputusan untuk menentukan menteri yang masuk kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih Prabowo. Namun, di sisi lain Partai Gerindra yang juga dipimpin oleh Prabowo, telah memberikan rekomendasi kepadanya untuk berpasangan dengan Khofifah maju Pilgub Jatim.

Karena itu, Emil ingin fokus meneruskan ikhtiar dan prestasi yang selama ini telah dilakukan di Jatim. Wakil gubernur Jatim periode 2019-2024 tersebut menegaskan, akan berupaya untuk menyejahterakan dan mengabdikan diri kepada masyarakat Jatim apabila terpilih untuk masa jabatan kedua.

Pasangan Khofifah-Emil telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat untuk maju di Pilgub Jatim. Rekomendasi itu diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Partai Demokrat dengan penuh rasa bangga dan penuh kehormatan, memberikan dukungan penuh sekaligus surat rekomendasi kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak sebagai pasangan cagub-cawagub Provinsi Jatim periode 2024-2029," kata AHY.

Selain Demokrat, Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Perindo. Adapun tersisa dua partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Jatim yang belum memutuskan dukungan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) plus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa RPP Kesehatan akan segera disahkan dalam waktu dekat. Menyikapi hal itu, Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), KH Sarmidi Husna berpendapat, sepanjang pembahasan RPP pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal Pengamanan Zat Adiktif tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang.

"P3M meminta Menteri Kesehatan agar mengeluarkan pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif dari draft RPP Kesehatan yang ada, karena selain bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, UU Perkebunan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, juga berpotensi mematikan kelangsungan ekosistem dan tata niaga pertembakauan," kata KH Sarmidi Husna dihubungi, Rabu (10/07/2024).

KH Sarmidi Husna berpendapat, pasal-pasal terkait produk industri hasil tembakau seharusnya diatur dalam pengaturan tersendiri sebagaimana mandat UU Kesehatan. P3M mendesak bapak Budi Gunadi Sadikin untuk dipisahkan dari pembahasan RPP Kesehatan dengan pertimbangan mempunyai ekosistem yang berbeda signifikan dengan sektor kesehatan.

UU Kesehatan Pasal 152 Ayat (1) UU 17/2023 memandatkan, ketentuan pengaturan pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur melalui Peraturan Pemerintah. Begitu pula pada Ayat (2), ketentuan lebih lanjut rokok elektronik diatur melalui Peraturan Pemerintah.

"Kata 'diatur dengan' Peraturan Pemerintah pada Pasal 152, sangat tegas amanatnya, sehingga seyogyanya, rokok konvensional diatur tersendiri, rokok elektronik diatur tersendiri. Keduanya, juga sebaiknya terpisah dari RPP yang memiliki ekosistem berbeda," terang KH Sarmidi.

KH Sarmidi Husna juga mengingatkan bahwa perumusan RPP Kesehatan produk Tembakau harus mengacu pada prinsip-prinsip pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sebagaimana amanat dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"P3M mendesak pemerintah bersama multi-stakeholder untuk merumuskan pasal-pasal alternatif terkait RPP yang non-diskriminatif, lebih berkeadilan dan berkedaulatan," ujarnya.

KH Sarmidi Husna mengingatkan, RPP tentang pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengaman Zat Adiktif merupakan kebijakan pemerintah yang harus mengacu pada prinsip atau kaidah kemaslahatan umat secara umum, yaitu tasharruful imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bil mashlahah.

"Kebijakan negara atau pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan," tegas KH Sarmidi Husna.

Sepanjang pembahasan RPP Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) disinyalir menutup komunikasi dengan multi-stakeholders ekosistem pertembakauan. Demikian halnya dengan P3M yang memberikan masukan namun nampaknya tidak diakomodir oleh Kemenkes.

"Kami menduga mungkin ada tekanan global yang membuat pemerintah terutama Kemenkes tidak melibatkan ekosistem pertembakauan," ujarnya.

Hal itu bisa dilihat dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), sebagaimana pada Pasal 5.3 FCTC dinyatakan, dalam membuat kebijakan berkait pengendalian tembakau pemerintah harus bertindak untuk melindungi dari pengaruh industri tembakau karena ada konflik mendasar dan tidak dapat didamaikan antara kepentingan industri tembakau dan kepentingan kebijakan kesehatan masyarakat.

"Karena ketentuan tersebut, tampaknya hampir tidak mungkin ekosistem pertembakauan dilibatkan oleh Kemenkes. Padahal, petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja IHT yang akan menjadi korban pertama kali jika RPP disahkan. Seharusnya, dalam membuat kebijakan melibatkan objek yang hendak diatur sehingga ketemu titik tengah," imbuh KH Sarmidi.

Merujuk kajian P3M, dampak dari disahkannya RPP Kesehatan dengan pasal tembakau yang ada pada industri akan berpengaruh buruk bagi iklim usaha IHT. Banyaknya larangan terhadap IHT seperti bahan tambahan atau pembatasan tar dan nikotin, akan membuat IHT nasional gulung tikar.

Perlu diketahui, kretek yang menjadi produk IHT nasional menggunakan bahan tambahan rempah sebagai penggenap rasa.

"Kretek khas Indonesia juga menggunakan tembakau dan cengkeh dalam negeri dalam pembuatan rokok. Kalau dibatasi dan dilarang, yang terkena dampak terlebih dahulu industri kretek nasional," katanya.

KH Sarmidi mengungkapkan, sebelum adanya RPP Kesehatan pun, IHT sudah kepayahan karena kebijakan fiskal yang eksesif. Sejak tahun 2020, tarif cukai hasil tembakau selalu naik dua digit. Padahal, di saat bersamaan, IHT tertekan karena pandemi covid-19 dan disusul situasi dunia yang tidak pasti.

Situasi IHT legal saat ini terus terpuruk yang terkonfirmasi melalui realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tidak memenuhi target. Produksi rokok juga turun. Dengan kondisi itu, pemerintah perlu memberikan peluang untuk pemulihan, dengan cara, tidak ada kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025 karena sudah ada kenaikan tarif PPN terhadap hasil tembakau.

"Sedangkan untuk tahun 2026 dan tahun berikutnya, kenaikan tarif cukai HT disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi atau angka inflasi," pinta KH Sarmidi.

Dengan tambahan RPP, tentu akan membuat IHT gulung tikar. IHT akan semakin berat jika harus memenuhi ketentuan dari RPP seperti perubahan kemasan, bahan baku, yang costnya sangat besar, pengaturannya juga semakin ketat.

"IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Ada 446 regulasi yang mengatur IHT. 400 (89,68%) itu berbentuk kontrol. 41 (9,19%) mengatur soal cukai hasil tembakau, dan hanya 5 (1,12%) regulasi yang mengatur isu ekonomi/kesejahteraan," tukas KH Sarmidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperingatkan para kepala daerah petahana yang maju pada Pilkada 2024 untuk tidak meninggalkan tugas melayani publik karena sibuk memikirkan pemenangan pilkada.

"Tolong jangan tinggalkan pekerjaan karena memikirkan kontestasi pemenangan, teetap semua pekerja dijalankan dengan lancar," kata Tito dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center, Rabu (10/7/2024).

Tito mengakui, para kepala daerah petahana saat ini sedang giat turun ke masyarakat untuk menaikkan elektabilitas, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan.

Selain kepala daerah petahana, Tito juga mengingatkan kepada para penjabat (pj) kepala daerah harus mundur jika akan maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Ia menyebutkan, pengunduran diri harus dilakukan sebelum 22 September 2024.

Selain itu, Tito juga mengharuskan para pj kepala daerah melapor ke Kementerian Dalam Negeri bila hendak maju pada Pilkada 2024.

Mantan kapolri memberi tenggat waktu pemberitahuan hingga 17 Juli 2024 atau selang 40 hari sebelum pendaftaran peserta pilkada dimulai pada 27 Agustus 2024.

"Khusus untuk pj, saya minta saya diberi tahu, deadline-nya adalah 17 Juli. Jadi 40 hari sebelum masa pendaftaran tanggal 27 Agustus. Jadi informasikan," kata Tito.

Tito menyebutkan, sejauh ini sudah 10 pj kepala daerah yang ingin mengundurkan diri karena berencana maju pada Pilkada 2024.

Titp pun tidak masalah dengan rencana para penjabat tersebut, asalkan mereka melapor ke Kemendagri supaya segera ada penjabat kepala daerah yang akan menggantikan,

"Karena kami butuh waktu untuk siapkan pengganti. Harus surati DPRD, gubernur untuk bisa dapatkan masukan, lalu ada sidang pra TPA dengan KPK dan PPATK apakah ada kasus hukum atau engga," kata Tito.

"Jadi paling cepat 17 Juli, tolong yang ingin running (maju pilkada), beritahu ke kita," imbuh dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sembilan fraksi yang bernaung di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025. Dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI (DPR) RI di Jakarta, Rabu (10/7/2024), sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp 44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu. Salah satunya, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

Hal senada diungkapkan wakil dari fraksi PDIP, Haris Turino yang menyadari dividen yang diberikan BUMN kepada negara Rp 279,7 triliun selama 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp 226,1 triliun.

"Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," ujar Haris.

Dukungan juga dilayangkan dari Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB, Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk Untk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN," kata Tommy.

Fraksi Gerindra juga menyetujui pengajuan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 44 triliun. Wakil Ketua VI DPR dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengatakan lampu hijau dari Gerindra tak lepas dari pencapaian apik BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami bangga walau banyak kritik dengan PMN tapi dividennya telah berkontribusi melebihi apa yg kita gunakan kembali dalam PMN. Mudah-mudahan PMN yang kita tanam sekarang akan membuahkan hasil di periode yang akan datang," ujar Hekal saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Hekal menyampaikan Fraksi Partai Gerindra melihat secara umum apa yang diusulkan BUMN semuanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hekal mencontohkan PMN untuk sektor industri, transportasi, ketahanan pangan, ketahanan negara, industri obat-obatan pengembangan usaha masyarakat kecil untuk mendukung program KUR, hingga infrastruktur yang dibangun BUMN karya.

Hekal menyampaikan memang BUMN belum sempurna. Namun fraksi Gerindra mendukung upaya presiden terpilih Prabowo Subianto dengan meningkatkan pembangunan yang maba salah satunya melalui BUMN.

"Ini sudah di arah yang benar, apa yang diusulkan Menteri BUMN sudah di jalan yang benar, jadi Fraksi Partai gerindra bisa menyetujui PMN sebesar Rp 44 triliun," kata Hekal.

Jakarta: Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PP GBK) optimistis revitalisasi rumput lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dapat selesai pada Oktober mendatang. Sebab, revitalisasi itu mesti memperhatikan sejumlah tahapan.

Tahapan revitalisasi meliputi pengecekan laboratorium, membongkar dan pembersihan sisa stitching & debris, levelling ulang permukaan & sterilisasi media tanam, penanaman, perawatan intensif rumput, dan uji coba lapangan.


Kepala Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan GBK, David Prastyan, menjelaskan lebih lanjut bahwa proses revitalisasi rumput lapangan SUGBK masih terus dilakukan, tapi baru rampung sekitar 30 persen. Meski demikian, dia optimistis lapangan SUGBK bisa siap tepat waktu.

"Untuk progres saat ini sudah sampai perataan tanah dan kami ekspektasi sudah bisa masuk ditanami rumput pada tanggal 21 Juli. Dengan begitu, akhir Juli kita lakukan penumbuhan kekuatan rumputnya," ujar David kepada awak media.

"Kemudian pada akhir Oktober, kita sudah bisa lakukan uji fungsi lapangan dan bisa fit untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 di November," tambahnya.

Baca juga: Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris Jalani Upacara Pengukuhan di Kemenpora

Sementara itu, Hadi Sulistia selaku Direktur Umum PP GBK menjelaskan bahwa tata kelola rumput lapangan SUGBK tidak dapat disamakan dengan Stadion Tottenham Hotspur Stadium atau Santiago Bernabeu karena SUGBK termasuk dalam cagar budaya Indonesia yang perlu dijaga bentuk utamanya. Namun, pihaknya bisa meniru pengelolaan rumput seperti di lapangan Singapore International Stadium.

"Untuk bisa mencapai level seperti Tottenham Hotspur Stadium atau Santiago Bernabeu itu tidak memungkinkan karena harus mengubah struktur bangunan fisik dari stadion utama yang menjadi cagar budaya. Oleh karena itu, kita mencari referensi dari benchmark yang bisa diaplikasikan ke stadion utama itu Singapura," ujar Hadi.

"Tapi, agar kita bisa menjadi seperti Singapura, mereka itu butuh waktu tujuh tahun untuk menyiapkan infrastruktur seperti sekarang. Alhamdulillah, Singapura sangat kooperatif sehingga mereka bisa membagi pengalamannya kepada kami. Namun demikian, untuk persiapan nursery, peralatan, itu membutuhkan order dan persiapan yang minimal 12 bulan," tambahnya.

Sekadar tambahan informasi, nursery atau pembibitan rumput SUGBK saat ini dilakukan di Stadion Madya serta lapangan panahan yang masih berada di komplek GBK. Kemudian untuk melakukan percepatan di masa mendatang, pihak PP GBK juga berencana mencari satu lokasi lagi untuk pembibitan rumput tersebut.

Jadwal laga kandang terdekat timnas Indonesia (senior) adalah melawan Australia di laga kedua Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 September mendatang. Setelah itu, dilanjutkan dengan menjamu Jepang di laga kelima pada 14 November 2024. Dengan adanya proses revitalisasi rumput lapangan, Skuad Garuda diyakini baru bisa tampil di SUGBK lagi ketika melawan Jepang.

(KAH)

Jakarta: Kuasa hukum Pegi Setiawan, Yanti, mengatakan persoalan ganti rugi atas penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap kliennya telah dibahas dengan tim hukum. Namun, belum pada kesimpulan melayangkan gugatan perdata.

"Tim kuasa hukum memang sudah membicarakan itu, tapi kami belum fix membahas apakah ganti rugi akan dilakukan atau tidak. Itu langkah selanjutnya," kata Yanti dalam program Si Paling Kontroversi Metro TV, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Yanti mengatakan tim kuasa hukum saat ini hanya ingin Pegi tenang terlebih dahulu usai bebas. Namun, dia memastikan tim hukum akan membahas terkait perdata.
Di samping itu, dia mengakui ada pembahasan gugatan ganti rugi senilai Rp175 juta oleh tim kuasa hukum lain bernama Toni RM. Menurut dia, hal itu disampaikan Toni karena dalam keadaan kesal dan menggebu-gebu.

"Dan kalau imaterial memang begitu. Tapi itu belun final, pembicaraan itu memang ada tapi belum final," ungkap dia.

Baca Juga: Akui Salah Tangkap, Pegi Setiawan Sebut Penyidik Sudah Minta Maaf

Yanti belum bisa memastikan pelayangan gugatan perdata untuk ganti rugi. Menurut Yanti, tim kuasa hukum akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan keluarga Pegi Setiawan.

"Apakah keluarga memang harus melakukan tindakan itu, kita akan lakukan, kita akan mendampingi mereka untuk melakukan tindakan perdata itu," ucap dia.

Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Pegi. Penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jabar pada 2016, dinyatakan tidak sah.

Eman memerintahkan Polda Jawa Barat menghentikan kasus Pegi dan membebaskan Pegi dari Rumah Tahanan Polda Jabar. Pegi pun telah dibebaskan pada Senin malam, 8 Juli 2024.

(AZF)