Jakarta: Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kesehatan melalui penyediaan solusi perbankan yang komprehensif bagi nasabah Rumah Sakit. Konsistensi ini diwujudkan Bank Mandiri lewat penandatanganan kerja sama terkait pemberian dan pemanfaatan Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan kepada Rumah Sakit, dokter, dan karyawan Rumah Sakit anggota ARSSI.

Adapun penandatanganan untuk kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Berlangsung hingga 12 Juli 2024, seminar mengusung tema "Strategi Penguatan Digitalisasi dan Green Hospital dengan Berbasis Kearifan Lokal" serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pejabat Eksekutif Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Menurut Totok Priyambodo, penandatanganan untuk kerja sama tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah melalui layanan digital yang handal dan reliable.

“Dengan hadirnya solusi perbankan yang kami tawarkan, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional Rumah Sakit,” ujar dia.

Gandeng ARSSI, Bank Mandiri Layani Transaksi Keuangan Rumah Sakit. (Foto: Dok. Bank Mandiri)
Totok menjelaskan, Bank Mandiri menawarkan berbagai solusi transaksi, mulai dari penerimaan pasien melalui Mandiri EDC, pemanfaatan Mandiri Virtual Account, hingga pembayaran Rumah Sakit kepada mitranya melalui Kopra by Mandiri.

Salah satunya lewat layanan khusus, Kopra Hospital Solution yang dilengkapi dengan fitur pelaporan dan dashboard yang memudahkan manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan pengambilan keputusan.

Baca juga: Mandiri Indonesia Open 2024: Turnamen Golf Bergengsi Kembali Hadir dengan Semangat Baru

Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan solusi pembiayaan dan layanan perbankan lainnya untuk Rumah Sakit, dokter, petugas medis hingga karyawan.

Bank Mandiri hadir melalui berbagai solusi transaksi keuangan untuk mempermudah proses bisnis melalui KOPRA by Mandiri. Sebagai pelengkap Sistem Informasi Rumah Sakit, Bank Mandiri menyediakan Kopra Hospital Solution dengan fitur reporting dan dashboard yang dapat mempermudah manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan mengambil keputusan. Bank Mandiri turut hadir memberikan solusi pembiayaan dan solusi perbankan lainnya bagi Rumah Sakit, Dokter, petugas medis dan karyawan Rumah Sakit.

Dalam mendukung tema Seminar Nasional ARSSI 2024, Bank Mandiri melalui Kopra turut memberikan solusi dengan berbagai fitur dan layanan transaksi digital untuk segmen wholesale yang membantu kegiatan transaksi Rumah Sakit. Adapun saat ini, lebih dari 2.000 Rumah Sakit telah menggunakan solusi Bank Mandiri untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan layanan digital untuk perusahaan melalui Kopra by Mandiri.

"Dengan adanya solusi inovatif yang ditawarkan Bank Mandiri, kami berharap Rumah Sakit di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI, dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," ujar Totok.

Sementara itu, Ketua ARSSI Iing Ichsan Hanafi dengan berbagai solusi inovatif yang disediakan Bank Mandiri diharapkan dapat membantu Rumah Sakit di Indonesia termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ke depan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi bersama dengan Bank Mandiri untuk dapat membangun sinergi dan memberikan solusi sesuai kebutuhan rumah sakit.

“Semua tantangan dan harapan menunjukkan pentingnya peran rumah sakit dalam menghadapi perubahan dan menjalankan tugas sebagai bagian dari sektor kesehatan. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak maju, beradaptasi, dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit,” kata Iing Ichsan.

(KIE)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masuk ke Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2033. Dengan demikian, program-program ketenagalistrikan yang menyinggung terkait nuklir dapat mulai dimaksimalkan.

“RUKN kita sudah mencantumkan bahwa nuklir bisa masuk tahun 2033,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam diskusi panel Leading Up To COP-29 yang digelar di Jakarta, Rabu (10/7).

Eniya mengungkapkan bahwa dirinya sudah beberapa kali membahas terkait tenaga nuklir bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pembahasan tersebut fokus pada masalah keselamatan, kesiapan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang menangani Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tersebut.

“Pak Menko (Luhut) masih perlu diyakinkan untuk masalah keselamatan dan SDM yang menangani, tetapi regulasinya sudah kami siapkan,” kata Eniya.

Eniya mengatakan, pemerintah juga tengah membahas pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) guna mengawasi pengimplementasian PLTN.

Kementerian ESDM merilis regulasi baru mengenai Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 34.K/HK.02/MEM/2024.

Aturan ini sekaligus merevisi Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang tim persiapan pembentukan NEPIO sebagai upaya pemenuhan syarat IAEA dalam membangun PLTN.

Sebelumnya, Eniya mengungkapkan nuklir, hidrogen, amonia dan sumber energi baru lainnya masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). RUU EBET telah disampaikan oleh DPR kepada pemerintah pada 14 Juni 2022.

RUU EBET merupakan RUU inisiatif DPR yang menjadi prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 melalui Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022.

Jakarta: Association of South East Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi regional yang didirikan pada 1967. Organisasi ini dibentuk oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Namun, terdapat lima negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak termasuk dalam pendirian ASEAN. Negara-negara tersebut seperti yang dirangkum Medcom.id adalah:

1. Brunei Darussalam.
2. Vietnam.
3. Laos.
4. Myanmar.
5. Kamboja.

Alasan tidak ikutnya negara tersebut

Negara-negara yang tidak ikut mendirikan ASEAN disebut sebagai ‘negara pengikut’ atau ‘negara anggota baru’. Alasan utama mengapa negara-negara ini tidak ikut serta dalam pendirian ASEAN adalah karena situasi politik dan sosial yang berbeda pada saat itu.
Ada beberapa alasan utama mengapa kelima negara tersebut tidak ikut mendirikan ASEAN:

• Brunei Darussalam: Brunei Darussalam belum merdeka pada 1967. Negara ini memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1984 dan bergabung dengan ASEAN pada 1984.
• Vietnam, Laos, dan Kamboja: Ketiga negara ini terlibat dalam Perang Vietnam pada 1967. Perang ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di wilayah tersebut, membuat tidak mungkin bagi negara-negara tersebut untuk berpartisipasi dalam pembentukan ASEAN.
• Myanmar: Myanmar (sebelumnya dikenal sebagai Burma) diperintah oleh pemerintahan militer pada 1967. Pemerintah militer ini mengambil kebijakan isolasionis dan tidak tertarik untuk bergabung dengan organisasi regional.

Bergabung dengan ASEAN

Seiring berjalannya waktu, negara-negara pengikut ASEAN secara bertahap bergabung dengan organisasi tersebut. Brunei Darussalam menjadi anggota keenam ASEAN pada 1984, disusul oleh Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada 1999.

Peranan negara pengikut

Meskipun bukan negara pendiri, negara-negara pengikut memainkan peran penting dalam perkembangan dan kemajuan ASEAN. Mereka berkontribusi pada upaya integrasi regional, kerja sama ekonomi, dan perdamaian di kawasan.

Negara-negara pengikut juga memperkaya keragaman budaya dan perspektif dalam ASEAN. Keragaman ini memperkuat organisasi dan memungkinkan ASEAN untuk menangani tantangan-tantangan regional dengan cara yang lebih holistik.

Perspektif optimis

Keanggotaan negara-negara pengikut dalam ASEAN telah memperkuat organisasi dan menjadikannya sebagai kekuatan regional yang signifikan. Keberagaman dan dinamika di antara negara-negara anggota terus mendorong pertumbuhan dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

Dengan komitmen bersama untuk integrasi, kerja sama, dan pembangunan berkelanjutan, ASEAN diharapkan dapat terus berkembang menjadi organisasi yang lebih kuat dan efektif di masa depan.

(FJR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang juru parkir resmi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Gunawan (bukan nama sebenarnya) mengaku menetapkan tarif sebesar Rp 150.000 untuk setiap bus wisata yang parkir di lokasi parkir resmi tersebut.

“Sehari kalau di sini Rp 150.000,” ujar Gunawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Gunawan mengatakan, dirinya bertugas untuk mengarahkan bus yang hendak parkir lalu menerima tarif parkir yang ditetapkan.

Dengan mengenakan baju resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub), ia selalu memberikan kuitansi kepada para sopir bus yang telah membayar uang parkir di Lapangan Banteng.

“Ada kuitansi. Kan dia (sopir) tanda tangan juga,” kata Gunawan.

Kuitansi tersebut, kata Gunawan, menjadi bukti bahwa pihak bus wisata tidak dipaksa untuk membayar.

Tak mengharuskan bayar Rp 150.000

Gunawan mengaku bahwa ia tidak mengharuskan sopir bus untuk membayar tarif parkir Rp 150.000.

Jika memang tidak ada uang, sopir bus boleh membayar parkir di bawah tarif yang biasa dikenakan.

“Walaupun di bawah Rp 100.000 juga (diterima). Kadang Rp 30.000 juga ada,” ucap dia.

Gunawan mengatakan, dirinya tak tega memaksa sopir bus untuk membayar tarif parkir sebesar Rp 150.000.

Sebab, kebanyakan sopir bus tak mendapatkan uang lebih dari pemilik travel.

“Dari kantornya (ada yang) cuma buat (uang) bensin doang,” ujar Gunawan.

Kendati demikian, tak sedikit sopir bus tetap membayar parkir sesuai tarif yang ditetapkan karena mereka tak mau pusing mencari lokasi parkir yang aman.

“Ini parkir resmi. Enggak ada (petugas Dishub yang jaga). Tapi ya enggak bakal diderek,” jelas Gunawan.

Gunawan melanjutkan, area parkir di Lapangan Banteng juga terbilang aman dan tidak pernah didatangi preman-preman yang menagih uang parkir.

Setoran ke oknum Dishub

Gunawan mengaku rutin menyerahkan "setoran" kepada sejumlah oknum petugas Dishub yang ditugaskan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

“Kita setor ke Dishub. Setiap hari ada yang ke sini (buat ambil duit),” ujar Gunawan.

Gunawan mengatakan, oknum petugas Dishub yang mengambil uang setoran itu sudah lama bertugas di Lapangan Banteng.

Namun, ia enggan untuk menyebutkan nama maupun total petugas yang bertugas di sana.

Sebagai informasi, menurut Pergub 31 Tahun 2017, tarif parkir tepi jalan untuk Bus, Truk, dan sejenisnya Rp 4.000 sampai dengan Rp 9.000 per jam.

(Penulis: Shela Octavia | Editor: Irfan Maullana)

TEMPO.CO, Jakarta -

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana prasarana demi mendukung terlaksananya upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di ibu kota baru. Salah satu proyek yang pembangunannya masuk tahap final dan rampung dalam waktu dekat, kata dia, adalah lapangan upacara.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” kata Raja Juli melalui keterangan pers, Rabu, 10 Juli 2024.

Raja Juli optimistis pelaksanaan upacara pertama di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur itu berjalan lancar. Sebab, upacara ini merupakan momen bersejarah.

"Kami harap peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 menjadi momentum membangkitkan semangat kebangsaan dan mempercepat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini.

Pemerintah akan melaksanakan upacara 17 Agustus secara hybrid di IKN dan Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan upacara tidak akan dilaksanakan penuh di IKN karena saat ini masih periode transisi perpindahan ibu kota negara.

“Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan,” kata Jokowi usai meninjau Posyandu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Juni 2024.

Menurut Jokowi, upacara HUT Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN sepenuhnya pada 2025 setelah terbit surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara. “Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah,” katanya.

Selain sarana prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemerintah juga ngebut kesiapan infrastruktur dasar pendukung lain, seperti jalan Tol. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut pihaknya saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan bebas hambatan ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen."

Maruarar Sirait mengklaim Jokowi adalah orang yang pantas menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bagi Prabowo.

Baca Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta -

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana prasarana demi mendukung terlaksananya upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di ibu kota baru. Salah satu proyek yang pembangunannya masuk tahap final dan rampung dalam waktu dekat, kata dia, adalah lapangan upacara.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” kata Raja Juli melalui keterangan pers, Rabu, 10 Juli 2024.

Raja Juli optimistis pelaksanaan upacara pertama di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur itu berjalan lancar. Sebab, upacara ini merupakan momen bersejarah.

"Kami harap peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 menjadi momentum membangkitkan semangat kebangsaan dan mempercepat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini.

Pemerintah akan melaksanakan upacara 17 Agustus secara hybrid di IKN dan Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan upacara tidak akan dilaksanakan penuh di IKN karena saat ini masih periode transisi perpindahan ibu kota negara.

“Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan,” kata Jokowi usai meninjau Posyandu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Juni 2024.

Menurut Jokowi, upacara HUT Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN sepenuhnya pada 2025 setelah terbit surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara. “Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah,” katanya.

Selain sarana prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemerintah juga ngebut kesiapan infrastruktur dasar pendukung lain, seperti jalan Tol. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut pihaknya saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan bebas hambatan ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen."

TEMPO.CO, Jakarta - Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana prasarana demi mendukung terlaksananya upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di ibu kota baru. Salah satu proyek yang pembangunannya masuk tahap final dan rampung dalam waktu dekat, kata dia, adalah lapangan upacara.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” kata Raja Juli melalui keterangan pers, Rabu, 10 Juli 2024.

Raja Juli optimistis pelaksanaan upacara pertama di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur itu berjalan lancar. Sebab, upacara ini merupakan momen bersejarah.

"Kami harap peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 menjadi momentum membangkitkan semangat kebangsaan dan mempercepat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini.

Pemerintah akan melaksanakan upacara 17 Agustus secara hybrid di IKN dan Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan upacara tidak akan dilaksanakan penuh di IKN karena saat ini masih periode transisi perpindahan ibu kota negara.

“Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan,” kata Jokowi usai meninjau Posyandu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Juni 2024.

Menurut Jokowi, upacara HUT Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN sepenuhnya pada 2025 setelah terbit surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara. “Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah,” katanya.

Selain sarana prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemerintah juga ngebut kesiapan infrastruktur dasar pendukung lain, seperti jalan Tol. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut pihaknya saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan bebas hambatan ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen."

Jakarta: Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 bakal mengajukan peninjauan kembali (PK) usai Pegi Setiawan dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini disampaikan pendamping para terpidana Dedi Mulyadi dan Jutek Bongso.

Dedi menyadari kasus ketujuh terpidana telah inkrah dan telah divonis penjara seumur hidup. Namun, itu dinilai baru hukum formalnya. Para terpidana disebut masih bisa melakukan upaya hukum dengan PK.

"Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial dan hukum kebenaran yang sejati dan itu masih ada ruang namanya PK," kata Dedi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juli 2024.
Dedi menyebut ketujuh terpidana telah menunjuk kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk memperjuangkan PK. Sebelum PK, ketujuh terpidana yang didampingi Dedi dan kuasa hukum Jutek Bongso melaporkan Aep dan Dede atas dugaan kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi di Cirebon, 2016 silam.

"Pelaporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita," ungkap politikus Gerindra itu.

Lebih lanjut, Dedi mengaku yakin ketujuh terpidana tidak bersalah. Maka itu, dia tampil di media mati-matian membela ketujuh terpidana tersebut.

"Karena saya ingin membela yang tidak bersalah, memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah," ucapnya.

Baca juga: 7 Terpidana Kasus Vina Klaim Tak Pernah Teken Pernyataan Bersalah

Dedi menekankan akan meluruskan kekeliruan yang terjadi. Kemudian, memastikan keluarga ketujuh terpidana tidak akan menuntut ganti rugi bila menang dalam upaya PK.

"Pada akhirnya andaikata mereka terbebas hukuman dengan PK, mereka sudah ngomong tidak akan menuntut apapun pada negara, dia hanya ingin keluarganya bebas," tutur eks anggota DPR itu.

Kuasa Hukum ketujuh terpidana, Jutek Bongso menambahkan pihaknya akan turut mencantumkan proses grasi oleh ketujuh klien pada 2019 dalam memori PK.

"Bahkan ada proses garasi yang 2019 nanti akan kami sampaikan semua itu di memori PK kenapa mereka sampai mengajukan garasi," katanya.

Jutek mengatakan para terpidana sempat diminta menandatangani formulir yang berisi pernyataan mereka bersalah. Ketujuh terpidana adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana.

"Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin, bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya enggak ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah, pendampingan itu, kan gitu makanya grasinya ditolak," katanya.

Jutek mengatakan alasan mengajukan PK karena ada kekhilafan dalam penanganan kasus ini. Apalagi, kata dia, tak ada penegak hukum yang sempurna.

"Kalau dirasa ada kekhilafan, itu salah satu alasan kita boleh PK atau penerapan hukumnya yang kita rasa kurang, keliru, tidak tepat, atau ada bukti baru yang bisa kita temukan. Itu alasan-alasan yang dibolehkan oleh undang-undang kepada kita untuk melakukan PK," ungkapnya.

(END)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 27.222 orang pekerja atau buruh dalam negeri yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-Mei 2024.

PHK paling banyak terjadi di Provinsi Banten, yaitu 21,52 persen dari total keseluruhan kasus yang dilaporkan.

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atauBPJS Ketenagakerjaanmenyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang secara resmi berlaku sejak 1 Februari 2022.

Melalui JKP, pekerja atau buruh sebagai peserta program yang mengalami PHK bisa mencairkan saldo untuk dana darurat.

Syarat Mencairkan Saldo JKP BPJS Ketenagakerjaan

Untuk mengklaim manfaat JKP, peserta penerima upah (PU) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• Telah mempunyai masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan.
• Telah membayar iuran minimal enam bulan berturut-turut kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terdampak PHK.
• Periode pengajuan sejak dinyatakan PHK hingga tiga bulan.
• Mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan dokumen berupa:

1. Bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
2. Perjanjian bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial dan kata bukti pendaftaran perjanjian bersama.
3. Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

• Belum bekerja kembali sebagai pekerja dalam kategori PU.
• Bersedia aktif mencari kerja dengan dibuktikan oleh surat komitmen aktivitas pencarian kerja (KAPK).

Cara Mencairkan Saldo JKP BPJS Ketenagakerjaan

Adapun langkah-langkah untuk mengajukan klaim manfaat JKP sebagai berikut:

1. Kunjungi laman SIAPkerjahttps://siapkerja.kemnaker.go.id/.
2. Tekan simbol ‘Akun’, lalu ketuk ‘Daftar Sekarang’.
3. Isi data diri meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, nama ibu kandung, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.
4. Lengkapi biodata dan profil setelah berhasil mendaftarkan akun.
5. Buat laporan kondisi PHK. Kemudian, periksa lencana aktivitas di akun SIAPkerja. Apabila belum ada, maka pemohon harus membuat laporan kondisi PHK terlebih dahulu.
6. Buat laporan dengan melengkapi data, seperti tipe perjanjian kerja, data perusahaan, kondisi PHK, dokumen bukti PHK dari perusahaan, serta tanggal mulai bekerja dan PHK.
7. Tekan tombol ‘Ajukan Klaim’.
8. Isi data diri dan unggah beberapa dokumen untuk kebutuhan pencairan dana, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika ada, nama pemilik dan nomor rekening bank, nama bank, serta swafoto sesuai dengan instruksi.
9. Baca surat pernyataan sebelum menekan tombol ‘Kirim Pengajuan’.
10. Sembari menunggu data diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, pemohon harus melakukan asesmen atau penilaian diri di akun SIAPkerja. Caranya, tekan ‘Lakukan Asesmen’ dan ‘Asesmen Potensi Kerja’, lalu isi data sesuai dengan pekerjaan sebelumnya.
11. Tunggu pencairan dana ke rekening bank yang telah didaftarkan.

Manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan

Berikut deretan manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja terdampakPHK:

1. Uang Tunai

Uang tunai diberikan kepada peserta setiap bulan selama maksimal enam bulan setelah pekerja diverifikasi mengalami PHK.

Manfaat uang tunai JKP sebesar (45 persen x upah x 3 bulan) + (25 persen x upah x 3 bulan). Dasar upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan dengan batas sebesar Rp5.000.000.

2. Konseling

Layanan konseling atau konsultasi diberikan kepada peserta yang berkaitan dengan informasi seputar dunia kerja.

Melalui konseling, peserta akan mendapatkan rekomendasi pengembangan karier dari pengantar kerja atau petugas antarkerja dalam mencari pekerjaan.

3. Informasi Pasar Kerja

Manfaat informasi pasar kerja dalam program JKP akan mempertemukan peserta dengan para pemberi kerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, akses informasi pasar kerja juga mencakup bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen.

4. Pelatihan Kerja

Manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan juga mencakup pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemnaker.

Pelatihan kerja berupareskillinguntuk peserta yang akan beralih bidang pekerjaan (switch career) danupskillingbagi peserta yang akan mengembangkan keahlian.

MELYNDA DWI PUSPITA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim advokasi hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky melaporkan dua saksi inisial A dan D ke Bareskrim Mabes Polri, Rabu (10/7/2024). Pelaporan pidana tersebut, terkait dengan dugaan pengakuan palsu dari kedua saksi tersebut, yang menjerumuskan tujuh terpidana ke penjara seumur hidup, dan satu terpidana dihukum delapan tahun penjara.

Pengacara Jutek Bongso mengatakan, pengakuan saksi A dan D tersebut yang selama ini menjadi biang masalah serius dalam pengusutan kasus pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) 2016 lalu itu. “Kenapa kami melaporkan saksi Aep, dan saksi Dede ini? Karena kedua orang saksi inilah yang menjadi cikal-bakal, menjadi dasar masalah yang membuat klien kami ditangkap, dan dihukum penjara seumur hidup,” kata Jutek di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Jutek menerangkan, pelaporan terhadap saksi A dan saksi D atas pengakuan palsu tersebut, sebagai respons terbukanya gerbang hukum baru pascaputusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Kota Bangdung, Jabar yang membebaskan status tersangka Pegi Setiawan, Senin (8/7/2024) kemarin.

Putusan praperadilan itu menguatkan argumentasi dan fakta hukum, bahwa kesaksian A dan D tentang siapa-siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eky adalah orang-orang yang asal tunjuk. Masalahnya, kata Jutek, dari pengakuan A dan D itu pula, dalam penyidikan Polda Jabar 2016 lalu, berujung pada nasib hidup delapan orang yang diyakini tak bersalah, namun dihukum ke sel penjara.

Tujuh di antaranya, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana dihukum penjara seumur hidup, dan Saka Tatal dihukum penjara selama delapan tahun. Jutek melanjutkan, pelaporan saksi A dan saksi D ke Bareskrim Polri itu, pun sebagai respons atas pengusutan tuntas proses hukum serampangan dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Menurut Jutek, ragam penyimpangan dalam kasus tersebut, tak bisa serta merta menjadi institusi kepolisian sebagai satu-satunya pihak yang disalahkan. Karena dikatakan dia, hasil penyidikan kepolisian itu, juga berawal dari kesaksian-kesaksian yang dijadikan salah-satu bukti. Namun dalam pengumpulan kesaksian-kesaksian tersebut, kata Jutek terdapat pengakuan-pengakuan palsu yang berujung pada fatalisme penegakan hukum.

“Perlu saya sampaikan, bahwa pelaporan kami ini, bukan untuk menyalah-nyalahkan institusi-institusi tertentu saja. Terutama dalam hal ini adalah kepolisian sebagai penyidik. Akan tetapi, kami juga membawa bukti-bukti bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Aep dan Dede itu, patut diduga tidak benar. Makanya kita uji dengan meminta kepolisian untuk memproses hukum kedua saksi tersebut,” kata Jutek.

Mantan Bupati Indramayu Dede Mulyadi yang turut menjadi bagian tim advokasi tujuh terpidana kasus kematian Vina dan Eky, pun menyampaikan pelaporan terhadap saksi A dan saksi D tersebut, sebagai usaha untuk membebaskan orang-orang yang dipidana atas perbuatan yang tak pernah dilakukan.

“Untuk itu, ini (pelaporan) adalah upaya kami bersama, untuk kami bisa membebaskan tujuh terpidana yang sampai hari ini masih mendekam di penjara,” kata dia.

Saksi A dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon ini, belakangan memang menjadi pihak yang disalahkan banyak orang. Sosok saksi A ini merupakan seorang kuli cuci kendaraan yang mengaku mengetahui kasus pembunuhan Vinda dan Eki. Ayah Eky, Iptu Rudiana menjadikan pengakuan saksi A ini sebagai dasar penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 2016. Dalam pengakuannya itu, saksi A yang membeberkan tentang siapa-siapa saja yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eky.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyebut, pihaknya tengah menyusun memori kasasi terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Nantinya, memori kasasi tersebut diserahkan ke Mahkamah Agung (MA).

Adapun memori kasasi merupakan dokumen yang memuat alasan permohonan kasasi kepada MA. Hal ini sejalan dengan pengajuan kasasi yang sudah dilakukan OJK pada Selasa (2/6).

"OJK telah menyatakan kasasi atas PTUN tersebut dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan ketentuan perundangan," kata Ogi dalam konferensi pers dikutip Rabu, (10/7).

Ogi mengatakan, OJK menghargai seluruh putusan PTUN. Di samping itu, OJK juga masih mencari aset Kresna Life yang tersisa.

Dia mengungkapkan Kresna life menjual produk berupa asuransi PIK dan KLita sebagian besar secara retail kepada nasabah perorangan.

"Informasi terakhir yang disampaikan ke OJK jumlah polis Kresna Life sekitar 7.000 polis di mana hampir seluruhnya merupakan polis nasabah perorangan," katanya.

OJK sudah mengajukan memori kasasi kepada MA sejak Jumat (5/7). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengatakan dalam perkara dimaksud, Michael Steven keberatan atas sanksi denda senilai Rp 5,7 miliar. Serta perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun.

“Sanksi tersebut diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen,” kata Aman dalam keterangan resminya, Jumat (5/7).

Aman menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun Aman melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Dalam proses peradilan, OJK telah melakukan upaya maksimal mempertahankan sanksi terhadap Michael Steven terkait kesesuaian wewenang, prosedur, dan substansi dari denda serta perintah tertulis tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan di pengadilan, OJK telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di grup Kresna.

Para akademisi yang dihadirkan oleh OJK dalam persidangan sebagai ahli telah memperkuat landasan hukum bahwa Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner dapat dikenakan sanksi sehubungan dengan sejumlah transaksi grup kresna yang sarat dengan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

“Para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakkan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan,” ungkapnya.