BEKASI, KOMPAS.com - Pedagang di Pasar Kranji, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat mengeluhkan pendapatannya turun usai dipindahkan ke tempat penampungan sementara.

"Waktu jualan di sana (lokasi lama), pendapatannya cukup. Beda dengan waktu jualan di sini. Pendapatannya turun banget," ujar salah satu pedagang sayur bernama Silaban (58), Rabu (10/7/2024).

Menurut Silaban, pendapatannya dan pedagang lain turun karena sepinya pembeli.

Penempatan pedagang di tempat penampungan sementara menjadi penyebab konsumen enggan berbelanja di tempat penampungan sementara.

Sementara di tempat lama, pedagang dikumpulkan berdasarkan komoditas yang dijualnya sehingga memudahkan konsumen.

"Sebenarnya di sini masalahnya sepi, pedagang enggak terfokus karena penempatan acak-acak," ujar Silaban.

Selain itu, Silaban juga bercerita bahwa bukan hanya dirinya yang merasakan turunnya pendapatan selama berjualan di tempat penampungan sementara, tetapi banyak pedagang yang bangkrut.

"Ada banyak yang bangkrut. Ada beberapa rumah mobil dijual karena rugi, jika dibandingkan di pasar sebelumnya," tambah Silaban.

Silaban merupakan pedagang sayur yang sudah berjualan di Pasar Kranji sejak 2017 atau dua tahun sebelum pembongkaran Pasar Kranji untuk direvitalisasi.

"Sudah dagang lima tahunan di sini, setelah pembongkaran Pasar Kranji lalu pindah di sini (tempat penampungan)," kata dia.

Saat ini, ia sudah putus harapan terkait pembangunan Pasar Kranji yang sudah terhenti cukup lama.

Diketahui, mahasiswa dan pedagang pasar Kranji melakukan aksi unjuk rasa menuntut kelanjutan pembangunan pasar Kranji yang mangkrak lima tahun.

PT ABB belum mengerjakan revitalisasi Pasar Kranji yang direncanakan selesai dalam dua tahun. Namun, sejak Desember 2019 hingga kini belum terealisasi.

Selain itu, beberapa pedagang pasar sudah menyetor uang kepada pihak PT ABB untuk down payment (DP) kios, tetapi hingga kini belum terealisasi.

Dari pantauan Kompas.com di lapangan, banyak pedagang berjualan di samping dan depan bekas Pasar Kranji.

Kendati demikian, pengunjung tidak leluasa untuk berbelanja karena area tidak luas serta sulit mencari tempat parkir.

Pengunjung memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan yang cukup sempit. Jika ada kendaraan besar yang hendak melintas, kendaraan yang parkir harus dipindahkan karena tak cukup ruang.

Selain itu, kurangnya pengelolaan Pasar Kranji membuat sampah menumpuk di dekat pasar penampungan sementara.

Sedangkan bangunan Pasar Kranji yang dibongkar kini tertutup seng tinggi dan di dalamnya terlihat ilalang dan besi-besi.

Hi!Pontianak - Kepala Kantor (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat, Andi Tenri Abeng, menandatangani kerja sama penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalbar, Mas'ud, Rabu, 10 Juli 2024.

Penandatangan kerja sama ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Pontianak, Sambas, Bengkayang, Landak, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi dengan Kejari Pontianak, Sambas, Bengkayang, Landak, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.

Penandatanganan kerja sama antara Kepala Kanwil BPN Kalbar dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalbar itu diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, Kainda, dan Kajari Sekadau, Adyantana Meru Herlambang, berserta jajaran, di aula Kejari Sekadau.

Kepala Kanwil BPN Kalbar, Andi Tenri Abeng, mengatakan kerja sama ini sangat diperlukan. Apalagi, saat ini BPN sedang melaksanakan tugas Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Banyak tugas yang sedang kami kerjakan dan memerlukan support dari Kejaksaan Tinggi dan Kejari di Kalbar," ujarnya dalam sambutan.

Saat ini, BPN sedang melaksanakan program PSN, di antaranya PTSL dan redistribusi tanah dengan target yang cukup tinggi. Di sisi lain, pihaknya juga telah meluncurkan layanan pertanahan secara elektronik.

"Penandatangan kerja sama ini bukan hanya seremonial saja, kami mohon kepada jajaran kejaksaan untuk mengawal kami dalam menjaga aset negara serta menyelesaikan proyek strategis nasional," ucapnya.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalbar, Mas'ud, mengatakan perjanjian kerja sama ini adalah peran kedua lembaga dalam memberikan kontribusi kepada negara, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"Peranan BPN sangat besar dalam mencegah dan memberantas mafia tanah serta legalitas tanah kepada masyarakat. Peran kejaksaan, yaitu penegakan, pelayanan, dan hukum juga dalam bidang perdata dan tata usaha negara," jelasnya.

Ia pun berharap, kerja sama ini dapat dikembangkan secara sungguh-sungguh serta tidak bersifat seremonial saja. "Namun, bisa lebih bermanfaat bagi pemerintah, bangsa dan negara, serta masyarakat," tuturnya.

JAKARTA, investor.id – Mata uang rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (10/7/2024). Rupiah merespons positif seiring meningkatnya spekulasi pemotongan suku bunga The Federal Reserve (The Fed), sebut analis ICDX Taufan Dimas Hareva.

Nilai tukar (kurs) rupiah meningkat 10 poin atau 0,06% dan bertengger di level Rp 16.241 per dolar AS, dibandingkan sebelumnya di level Rp 16.251 per dolar AS.

"Hal ini membuat semakin kuatnya spekulasi pelaku pasar bahwa The Fed akan melakukan pemotongan suku bunganya pada September mendatang," ungkap Taufan dalam catatan Rabu.

Menurut dia, Gubernur The Fed Jerome Powell mencatat perekonomian mengalami kemajuan besar menuju sasaran inflasi 2% yang ditetapkan oleh bank sentral AS tersebut. Taufan juga menekankan, kondisi pasar tenaga kerja negara itu telah mereda namun tetap kuat.

“(Fed percaya) sikap kebijakan moneter yang ketat membantu menyeimbangkan kondisi permintaan dan penawaran dan memberikan tekanan pada inflasi,” imbuhnya.

Selanjutnya, fokus pelaku pasar adalah data Indeks Harga Konsumen (CPI) Juni 2024 yang sangat dinanti. CPI utama Juni 2024 diperkirakan melambat menjadi 3,1% atau turun dari angka Mei 2024 sebesar 3,3%, sehingga menandai perlambatan bulanan ketiga berturut-turut.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu meningkat ke posisi Rp 16.256 dibandingkan sebelumnya di level Rp 16.281 per dolar AS.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) menggelar aksi di depan Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7). Dalam aksi itu, Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, menyebut tak pernah ada permintaan maaf dari pemerintah soal serangan ransomware Brain Cippher ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada bulan lalu.

"Coba tolong dikoreksi kalau memang teman-teman pernah mendengar pemerintah meminta maaf atas kelalaiannya mereka dan ketidakbecusan mereka saat mengelola data masyarakat dan keamanan siber," kata Nenden di depan Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Ia menduga pemerintah tidak merasa bersalah sama sekali sehingga tidak mengeluarkan permintaan maaf kepada masyarakat.

"Kalau saya tidak pernah mendengar sama sekali [permintaan maaf], dan itu membuktikan jangan-jangan mereka sama sekali merasa tidak bersalah, bahwa mereka tidak becus dalam mengurus keamanan siber maupun keamanan data warga," ucap Nenden.

Dalam aksi demo ini, massa aksi mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap penanganan pemerintah yang dinilai tidak serius dalam kasus ini. Mereka juga menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya, dan menuntut Presiden Jokowi karena dinilai selalu memilih Menkominfo yang tak punya kemampuan.

Beberapa spanduk bertuliskan "Budi Arie Out" hingga "Kartu Merahkan Budi Arie" tampak meramaikan demo ini. Beberapa massa juga membawa gambar meme soal Kominfo dan kasus PDNS, seperti gambar Budi Arie yang diedit bertubuh Thanos yang merupakan tokoh antagonis di Avengers.

Massa aksi juga melakukan aksi teatrikal menggunakan topeng berwajah Budi Arie. Mereka juga membuat tape art di badan jalan dengan tulisan "Buang Budi" beserta gambar tong sampah dan kotoran di sampingnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Sebanyak 30 orang warga Bogor diduga menjadi korban investasi bodong. Kerugian mereka mencapai Rp 3 miliar.

“Total kerugian hingga saat ini berjumlah Rp 3 miliar. Total kerugian diduga bisa lebih, karena masih banyak korban mencapai lebih dari 30 orang belum melapor,” ucap salah satu korban, RR (32) saat dikonfirmasi, Rabu (10/7/2024).

RR mengatakan, dirinya kehilangan uang hingga Rp 99 juta.

Dia menceritakan, kejadian ini bermula ketika terduga pelaku berinisial FYP menawarkan investasi berkedok pelatihan pengadaan barang dan jasa serta diklat ISO di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bogor.

Para korban tidak menaruh curiga lantaran terduga pelaku bekerja di RSUD tersebut.

FYP juga menunjukkan bukti surat proses pengadaan yang dilengkapi logo dan cap rumah sakit tempat ia bekerja untuk membuat para korbannya semakin yakin.

“Awalnya para korban yang berjumlah lebih kurang 30 orang tidak menaruh curiga lantaran yang diduga pelaku berinisial FYP merupakan pegawai di rumah sakit tersebut. Setelah itu para korban bersedia untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh FYP,” tutur RR.

Setelah setuju, RR menyetorkan dana investasi pada pertengahan Februari 2024 dengan janji pengembalian dana akan dibayarkan FYP di awal Maret.

Namun, hingga saat ini, terduga pelaku tidak kunjung mengembalikan dana investasi sebagaimana yang telah dia janjikan.

“Hingga tenggat waktu pengembalian dana yang dijanjikan, FYP ini terus berkelit dan terus mengulur waktu pengembalian investasi dan keuntungan yang dijanjikan,” ujarnya.

Para korban akhirnya bertemu untuk melakukan mediasi dengan FYP beserta keluarganya.

Dalam pertemuan tersebut, terduga pelaku kerap berjanji untuk segera mengembalikan dana yang telah diambil dari para korban. Namun, janji tersebut tidak ditepati.

“Dilakukan mediasi secara kekeluargaan antara para korban, pelaku, dan keluarga pelaku yang merupakan salah seorang pejabat di lingkungan Polresta Kota Bogor. Pelaku kembali berjanji untuk melakukan pengembalian dana, tapi lagi-lagi janji tinggal janji. Pelaku terus berkelit saat ditagih,” tutur RR.

Situasi ini membuat para korban semakin frustrasi dan hilang kepercayaan terhadap pelaku. Akhirnya para korban membuat laporan ke pihak kepolisian.

Saat ini kasus tersebut tengah ditangani Sat Reskim Polresta Bogor Kota.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta menyebut bahwa okupansi atau tingkat hunian hotel di provinsi Daerah Khusus Jakarta berisiko turun hingga 50% jika pemerintahan resmi dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono memperkirakan, tingkat okupansi hotel berpotensi turun sebesar 50% dibandingkan kondisi normal. Pasalnya, semua kegiatan bisnis dan pemerintahan akan berpindah ke IKN.

“Kalau sampai betul-betul pindah semuanya, pemerintahan pindah segala macam pindah itu bisa sampai 50% [dibandingkan kondisi normal],” kata Sutrisno, Rabu (10/7/2024).

Saat ini, Sutrisno menyebut bahwa tingkat okupansi hotel di wilayah Jakarta belum mengalami perubahan signifikan mengingat hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpindahan pemerintahan ke IKN.

Namun, pihaknya sudah mulai mempersiapkan diri jika nantinya ibukota resmi dipindahkan ke IKN. Sutrisno mengatakan, masing-masing hotel telah memiliki cara untuk dapat mempertahankan bisnisnya di Jakarta.

Misalnya, kata dia, dengan mempertahankan loyalitas konsumen di bidang pemasaran. Sutrisno menuturkan, pemasaran hotel diarahkan untuk lebih proaktif menjemput bola dan menyongsong berbagai macam kantong-kantong konsumen.

Selain itu, memperbaiki manajemen internal agar hotel lebih menarik dengan pelayanan yang lebih bagus dan harga yang bersaing.

“Jadi masing-masing anggota punya cara yang berbeda-beda satu sama lain untuk bisa tetap eksis,” ujarnya.

Di sisi lain, PHRI Jakarta juga telah melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi Jakarta. Hal ini dilakukan agar industri perhotelan juga dapat mengetahui bagaimana pemprov mendefinisikan Jakarta usai tak lagi menyandang status sebagai ibukota.

Menurutnya, status Jakarta harus dirumuskan sebaik-baiknya. Pasalnya, hal ini juga akan berpengaruh terhadap industri perhotelan di wilayah tersebut.

Dia mencontohkan, jika nantinya Jakarta akan menjadi kota industri maka masa depan bisnis perhotelan akan tergantung dari kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan di wilayah ini.

“Kegiatannya perdagangan, ya orang datang kesini karena berdagang, karena harus berdagang, maka dia nginap di hotel,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, pemerintah saat ini berencana menjadikan Jakarta sebagai kota global. Jika benar demikian, kata dia, pemerintah harus menjadikan kawasan ini sebagai tempat headquarter atau kantor pusat dari perusahaan-perusahaan global.

Dia menilai, akan sulit menjadikan Jakarta sebagai kota global jika tidak ada kegiatan yang bersifat global.

“Tetapi kalau di Jakarta tidak ada kegiatan yang sifatnya global, maka sulit juga menjadikan Jakarta sebagai kota global,” pungkasnya.

Terjadi kecelakaan di Tol Cipularang KM 85 arah Jakarta, pukul 15.30 WIB, Rabu (10/7). Setidaknya 9 kendaraan terlibat.

Ka induk PJR Cipularang, Kompol Joko Prihantono, menjelaskan awal mula kecelakaan:

"Bus Primajasa datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Setibanya di TKP, di jalan yang menikung dan menurun, diduga sopir kurang antisipasi kemudian menabrak 8 kendaraan yang berada di depannya," kata Joko, Rabu (10/7).

"Korban sementara 3 orang, mengalami luka-luka, kemudian dibawa ke RS Radjak Purwakarta," lanjut Joko.

Foto dan video terkait kecelakaan tersebut telah tersebar. Bus Primajasa remuk di bagian depannya, kacanya sudah pecah. 2 kendaraan terguling, dan sejumlah kendaraan lain saling terdampak.

"Laporan lengkap atas peristiwa ini akan menyusul kemudian," kata Joko.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Sanny Iskandar menyambut baik keputusan pemerintah yang membuka peluang bagi kawasan industri untuk bisa mengimpor Liquefied Natural Gas (LNG).

Menurutnya, akan ada beberapa keuntungan yang dirasakan industri jika bisa mengelola gas bumi sendiri, mulai dari menyediakan hingga menyalurkan, melalui mekanisme impor ini.

"Merupakan peluang yang baik bagi para pelaku usaha Kawasan Industri, karena Kawasan Industri dimungkinkan untuk menyediakan dan menyalurkan gas bumi untuk para tenant-nya. Hal tersebut bisa menjadi game changer dalam hal ketersediaan dan penyaluran gas Bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong Industri dalam negeri," ungkap Sanny, saat dihubungi Kontan, Rabu (10/07).

Dengan skema impor ini, HKI ungkap dia mengharapkan ketersediaan gas bumi lebih terjamin dan harga gas menjadi lebih kompetitif, sehingga dapat menurunkan biaya industri dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Untuk diketahui terkait impor LNG ini diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) gas bumi untuk kebutuhan domestik. Dan sudah disetujui kelanjutannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (08/07).

Lebih lanjut, RPP gas bumi ini dinilai dapat menciptakan ekosistem industri yang berdaya saing lantaran kawasan industri diperbolehkan untuk melakukan impor gas sebagai bahan baku sumber energi listrik. Sehingga bisnis hulu gas Indonesia dapat berkembang lebih baik karena terciptanya kompetisi.

"Kalau berdasarkan RPP tersebut Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, juga bisa untuk melakukan pengadaan LNG dari luar negeri. Adapun untuk Kawasan industri sendiri tentunya dibutuhkan anggaran untuk penyediaan infrastrukturnya dan lokasi untuk proses regasifikasi itu sendiri yang merupakan proses dalam mengubah LNG berwujud cair menjadi gas yang dapat dimanfaatkan khususnya bagi perusahaan industri," tutupnya.

BADUNG, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menyambangi rumah jabatan Wakil Bupati BadungI Ketut Suiasa. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan Tahapan Pencocokan Data Pemilih (Coklit) yang sudah memasuki hari ke-15.

Proses pelaksanaan Coklit Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa oleh Pantarlih TPS 9 Desa Pecatu Ni Kadek Kerlina Pradnya Pratiwi disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Badung, Bawaslu Badung, PPK Kuta Selatan, Panwascam Kuta Selatan serta PPS Desa Pecatu. Selasa (9/7/2024).

Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menginformasikan bahwa proses Coklit yang dilakukan secara de jure sudah mulai dilakukan dari 24 Juni 2024 dan berakhir di 24 Juli 2024, apabila dihitung 50 persen kegiatan sudah dilakukan dengan hasil atau progress mendekati 75 persen.

Hal ini sesuai dengan kondisi di Badung yang dinilai sudah cukup baik dibandingkan dengan progress Pilkada 2020 dan Pileg 2019. Saat itu, proses Coklit dilakukan secara de facto. Koordinasi terus dilakukan melalui Divisi Perencanaan Data dan Informasi, sehingga Pantarlih dapat melakukan Coklit dengan baik, hingga progres yang telah tercapai sampai saat ini mencapai 75 persen, tentu ini jauh lebih baik daripada lima tahun yang lalu.

"Penetapan Pemilih pada saat ini berdasarkan asas de jure, kami menghimbau seluruh masyarakat yang Data Kependudukannya yang terdapat di Badung agar ikut aktif dalam kegiatan Pilkada ini. Terhadap para kandidat yang akan berkontestasi elektoral. Kami berharap semuanya dapat melakukan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat untuk hadir ke TPS memberikan hak pilihnya," tuturnya.

Bupati menegaskan, kepentingan politik besar di Badung dapat terejawantahkan dalam Pelaksanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung pada 2024. "Mewakili lembaga KPU Badung, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Badung yang telah mendukung kegiatan ini," katanya.

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mengajak masyarakat terlibat dalam serangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Badung yang sudah dipastikan terselenggarakan pada 27 November 2024. "Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa melaksanakan Kewajiban selain melaksanakan Hak kita dalam pelaksanaan Pilkada," ucapnya.

Ketut Suiasa mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa masing-masing dari mereka terdaftar sebagai Pemilih, sehingga dapat menyukseskan pelaksanaan Coklit. Sebab menurutnya, kesuksesan Pemilu adalah hasil kerja bersama, dan keberhasilan Pilkada adalah tanggung jawab bersama.

"Jangan sampai terdapat Krama Badung yang mempunyai hak pilih tidak terdata atau tidak tercantum di daftar pemilih. Yakinkan diri melaksanakan kewajiban dan melaksanakan hak sekaligus untuk datang ke TPS pada 27 November 2024," ujarnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sampai saat ini belum mengetahui informasi buronan kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR, Harun Masiku, yang diduga berada di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan mereka juga terus mencari lokasi persembunyian Harun yang diburu sejak 2020 silam.

"Pak HM [Harun Masiku] ada di Jakarta kenapa enggak ditangkap? Ya Jakarta kan luas, ada 10 juta warga, dan saya enggak tahu ngumpetnya di mana gitu kan," kata Alexander kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip dari Tribunnews.com pada Rabu (10/7/2024).

"Kalau kawan-kawan ada yang tahu, ya beritahukan, nanti kita jemput bersama," sambung Alexander.

Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu memastikan penyidik lembaga antirasuah terus berupaya mencari Harun.

"Jadi upaya itu terus kami lakukan, memang tidak mudah, tapi kami meyakini bahwa cepat atau lambat nanti pasti akan ketemu juga," ujar Alexander.

Informasi tentang Harun Masiku diduga berada di Jakarta disampaikan oleh kuasa hukum Advokat PDI Perjuangan Donny Tri Istiqomah, Army Mulyanto, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024 kemarin.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Akan tetapi, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini berstatus buron dan masuk DPO. Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

Demonstrasi yang digelar Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) yang menuntut agar Menkominfo, Budi Arie Setiadi mundur, membubarkan diri.

Pantauan di depan Kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, massa membubarkan diri sekitar pukul 16.10 WIB.

Massa aksi sebenarnya telah mengakhiri aksinya sejak pukul 15.00 WIB. Mereka langsung bergeser untuk menuju Taman Pandang, Monas, Jakarta Pusat.

Namun di tengah perjalanan, massa dicegat oleh kepolisian di pedestrian Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di trotoar sisi Monas.

"Kami bingung, kan kita mau ke Taman Pandang buat istirahat, beli kopi atau yang lainnya. Kok di trotoar menuju ke sana kami dicegat? Enggak tahu juga apa alasannya," ujar salah satu massa aksi.

Massa aksi tak melakukan hal-hal anarkistis selama perjalanan menuju Taman Pandang. Akhirnya mereka beristirahat di trotoar Monas bahkan ada yang bermain kartu.

Satu jam kemudian tepatnya pukul 16.10 WIB, massa aksi akhirnya bubar, diawali pihak kepolisian juga ikut membubarkan diri. Lalu lintas juga terpantau ramai lancar.

Aksi siang ini menuntut agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo. Massa aksi juga menuntut Presiden Jokowi karena sepanjang periodenya, Menkominfo selalu dijabat oleh orang yang tak berkapabilitas.

Dalam aksi ini pun didapati mereka membawa spanduk bertuliskan "Budi Arie Out!!" serta "Kartu Merahkan Budi Arie".

Beberapa massa membawa karton kecil dengan gambar-gambar meme terkait Kominfo dan juga PDNS. Salah satunya ada gambar Menkominfo Budi Arie yang diedit bertubuh karakter Thanos yang identik dapat melenyapkan segala hal.

Massa aksi juga melakukan aksi teatrikal dengan menggunakan topeng berwajah Budi Arie dan buang air besar di kloset yang dibawa massa aksi.

Selain itu juga ada tape art yang ditempel di badan jalan tepat di depan gerbang masuk Kemenkominfo bertuliskan "Buang Budi" Dengan gambar tong sampah serta kotoran di sampingnya.

Jakarta: Sosok pria bernama Abuya Mama Ghufron viral di berbagai platform media sosial. Hal tersebut tak lepas dari beragam pernyataan kontroversialnya.

Sekilas Ghufron berbicara layaknya seorang ustaz yang sedang mengisi ceramah. Dalam salah satu video yang beredar luas, ia bahkan mengaku bisa video call dengan malaikat maut.

"Contohnya ada yang meninggal, video call-an ‘assalamualaikun inna rohtan ya Malaikat Maut, maqoli inna ma fimaa Allah. Dibacakan sama keluarganya begitu diambil,” kata Abuya Mama Ghufron, mengutip akun Instagram @ndorobei.official.
Tak hanya video call, Ghufron juga mengaku bisa bertatap muka langsung dengan malaikat. "Tatap muka, tatap wajah, assalamualaika yaqal inna matal ruh wa maqali atta yamafima," ungkapnya.

Tak cukup itu saja, pria asal Banten tersebut juga mengklaim berbicara dengan malaikat Munkar dan Nakir saat ada santrinya yang telah meninggal. Ia meminta kedua malaikat tersebut untuk tidak menanyakan santri tersebut di alam kubur.

"Kata Munkar Nakir ‘ini gimana’, wah ini santri saya masa ditanya ini itu, diamankan saja. Alhamdulillah," terang Ghufron.

Baca juga: Beda dengan MUI, PBNU Tak Sepakat Salam Lintas Agama Haram

MUI segera ambil tindakan

Menanggapi pernyataan kontroversial Ghufron, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil langkah-langkah untuk meninjau dan mengklarifikasi ajaran yang disampaikannya. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis menyatakan keprihatinan atas dampak negatif yang mungkin timbul dari ucapan-ucapan Ghufron.

"Ada statement yang menyatakan video call dengan malaikat maut. Gimana caranya? Di sini sudah tidak berdasar sama sekali apa yang diucapkan," tegas Kiai Cholil dalam pernyataan resminya.

Dia menambahkan bahwa MUI melalui Komisi Pengkajian dan Penelitian turut menindaklanjuti kasus ini untuk menemukan temuan-temuan yang mendukung atau membantah klaim tersebut.

MUI juga terus berkoordinasi dengan lembaga daerah untuk mencari penyelesaian yang dapat mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan.

"Insya Allah terus akan kita tangani dengan cara dibina dan diluruskan pemahamannya. Kita akan gali sejauh mana ajaran-ajarannya. Kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan menempuh jalur hukum," jelas Kiai Cholil.

(PRI)