JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Jago Tbk (ARTO) buka suara atas adanya kabar terkait aksi pegawai Bank Jago yang membobol ratusan rekening nasabah yang diblokir senilai Rp 1,3 miliar.

Corporate Communication Bank Jago Marchelo mengatakan, Bank Jago percaya keamanan dana dan data nasabah merupakan prioritas utama.

"Untuk itu kami menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Ia menambahkan, melalui proses tersebut Bank Jago telah mendeteksi tindakan kecurangan (fraud) sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bank Jago mengapresiasi kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap tindakan fraud yang telah terjadi.

"Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud," imbuh dia.

Lebih lanjut, Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami
kehilangan dana.

"Bank Jago akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan," ujar Marchelo.

Sebagai informasi, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, pegawai Bank Jago berinisial IA (33) meraup Rp 1,3 miliar dari hasil membobol ratusan rekening nasabah yang telah diblokir.

“Pelaku memindahkan uang Rp 1.397.280.711 dari 112 rekening nasabah Bank Jago yang telah terblokir,” ujar dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Ade Safri mengatakan, IA melakukan aksi pembobolan rekening nasabah sepanjang 2023.

“Untuk menyetujui permintaan pembukaan blokir rekening memang dibutuhkan persetujuan dari contact center specialist,” tutur Ade Safri.

Namun, sebelum mendapatkan persetujuan dari contact center specialist, harus ada permintaan dari agent command center. Oleh karena itu, IA melakukan tipu daya dengan memerintahkan pegawai yang bekerja sebagai agent command center untuk memuluskan aksinya.

“Untuk membuka rekening yang diblokir, pelaku awalnya memerintahkan agent command center untuk mengajukan permohonan buka blokir. Ia kemudian menyetujui permintaan itu karena hal tersebut merupakan kewenangan pelaku sebagai contact center specialist Bank Jago,” ucap Ade Safri.

IDXChannel - Keputusan Komisi XI DPR RI menyetujui rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp27,49 triliun kepada 17 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan kritik dari Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri.

Didin mengaku dirinya meragukan keputusan itu lantaran menurutnya ekosistem check and balanced DPR RI yang hampir mati saat ini. Selain itu, politisasi BUMN yang katanya makin meningkat dalam 10 tahun terakhir.

"Nah sehingga menurut saya, dari Rp27,4 triliun itu yang disetujui pasti ada beberapa yang patut dipertanyakan," jelasnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (10/7/2024).

Didin mencontohkan, pemberian PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang masih mendapatkan PMN sebesar Rp5 triliun. Padahal, lembaga itu terus mengalami kerugian.

Kemudian, adapula BUMN Karya yang selama ini bermasalah juga tetap mendapatkan PMN.

"Sehingga saya mempertanyakan bahwa hasil keputusan tersebut. Jangan-jangan ini merupakan sebuah tanda petik persetujuan yang ada unsur moral hazard, karena tidak adanya ekosistem kontrol sedemikian rupa," kata Didin.

Dengan begitu, Didin berpendapat, keputusan pemberian PMN itu tidak didasarkan pada audit yang dipertanggungjawabkan.

"Apalagi anggota DPR sendiri mengatakan itu yang harus dibubarkan LPEI yang mengalami kerugian dan ada beberapa masalah yang dihadapi LPEI itu," ujar Didin.

(YNA)

Ketua DPP Golkar Meutya Hafid mengatakan partainya mulai mencermati Kaesang Pangarep yang tengah memuncaki hasil survei Pilkada Jawa Tengah.

Namun, Meutya belum bisa memberikan keputusan terkait pemetaan Pilkada. Sebab, rapat pleno persiapan Pilkada baru akan digelar malam nanti, Rabu (10/7).

“Pasti semua survei kita cermati, tapi itu kan semua masih menunggu, masih saling berkomunikasi antar partai,” kata Meutya saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu (10/7).

Namun Meutya mengatakan, rapat pleno malam nanti bukan untuk mengumumkan daftar nama yang akan diusung Golkar. Pertemuan ini hanyalah membahas kesiapan partai.

“Jadi kita belum memutuskan malam ini,” kata Meutya.

Jadi malam ini hanya akan menyiapkan kesiapan partai Golkar untuk Pilkada,” katanya lagi.

Sebelumnya, Kaesang memuncaki hasil survei dua lembaga survei nasional yakni Lembaga Survei Indonesia dan Indikator.

Dalam simulasi kertas suara, Kaesang menempati teratas dengan perolehan 17,7 persen. Bahkan, Kapolda Jateng, Irjen Achmad Luthfi yang sudah lebih dulu digadang banyak partai berada di bawahnya dengan torehan 15,6 persen.

Begitu juga di survei LSI. Nama Kaesang yang mendadak muncul langsung menempati posisi kedua.

Berdasarkan top mid calon gubernur Jateng, Ahmad Luthfi berada di urutan paling atas dengan elektabilitas 5,2 persen. Sementara di posisi kedua ada putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dengan 2,5 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Jago Tbk (ARTO) buka suara atas adanya kabar terkait aksi pegawai Bank Jago yang membobol ratusan rekening nasabah yang diblokir senilai Rp 1,3 miliar.

Corporate Communication Bank Jago Marchelo mengatakan, Bank Jago percaya keamanan dana dan data nasabah merupakan prioritas utama.

"Untuk itu kami menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Ia menambahkan, melalui proses tersebut Bank Jago telah mendeteksi tindakan kecurangan (fraud) sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bank Jago mengapresiasi kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap tindakan fraud yang telah terjadi.

"Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud," imbuh dia.

Lebih lanjut, Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami
kehilangan dana.

"Bank Jago akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan," ujar Marchelo.

Sebagai informasi, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, pegawai Bank Jago berinisial IA (33) meraup Rp 1,3 miliar dari hasil membobol ratusan rekening nasabah yang telah diblokir.

“Pelaku memindahkan uang Rp 1.397.280.711 dari 112 rekening nasabah Bank Jago yang telah terblokir,” ujar dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Ade Safri mengatakan, IA melakukan aksi pembobolan rekening nasabah sepanjang 2023.

“Untuk menyetujui permintaan pembukaan blokir rekening memang dibutuhkan persetujuan dari contact center specialist,” tutur Ade Safri.

Namun, sebelum mendapatkan persetujuan dari contact center specialist, harus ada permintaan dari agent command center. Oleh karena itu, IA melakukan tipu daya dengan memerintahkan pegawai yang bekerja sebagai agent command center untuk memuluskan aksinya.

“Untuk membuka rekening yang diblokir, pelaku awalnya memerintahkan agent command center untuk mengajukan permohonan buka blokir. Ia kemudian menyetujui permintaan itu karena hal tersebut merupakan kewenangan pelaku sebagai contact center specialist Bank Jago,” ucap Ade Safri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) telah membukukan laba bersih Rp 5,3 triliun di Kuartal I 2024 atau naik 2 persen secara secara tahunan (yoy) dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 5,22 triliun. Dengan pencapaian yang gemilang, bank pelat merah tersebut memproyeksikan target kredit hingga akhir tahun berada di kisaran low dobel digit sebesar 10 persen.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024). Sepanjang kuartal I/2024, BNI telah menyalurkan kredit sebesar Rp 695,16 triliun, tumbuh 9,6 persen yoy.

“Jadi kami range-nya 9-10 persen enggak akan berubah,” ujar Royke.

Guna memperkuat posisinya dalam persaingan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pada pekan lalu BNI merilis Super Apps bernama Wondr by BNI banking app. Harapannya nasabah dapat melakukan pengelolaan yang lebih terencana sesuai kebutuhan finansial.

Super App Wondr dilengkapi sejumlah fitur seperti bayar QRIS, top-up e-wallet, virtual account, transfer ke dalam dan luar negeri, hingga manajemen kartu. Tak hanya itu, Wondr juga dapat menampilkan seluruh aset yang dimiliki Perseroan dan anak perusahaan.

Kepada wartawan Royke mengatakan hadirnya Wondr bukan hanya membangun sistem teknologi semata. BNI menilai keberhasilan transformasi sangat bergantung pada sumber daya manusia yang memiliki mindset digital.

Perseroan berharap hadirnya Wondr ini menambah jumlah nasabah yang memiliki tabungan di BNI. Di mana, saat ini pengguna BNI mobile banking masih sekitar 16 juta pengguna.

Adapun untuk target jumlah nasabah setidaknya bisa tumbuh hingga dua kali lipat. Namun, ia sadar bahwa untuk di tahun-tahun awal ini, pertumbuhannya setidaknya bisa di kisaran 10 hingga 20 persen.

"Tahun depan diharapkan naik lebih banyak. Karena sudah pindah semua kan ke wondr by BNI dan kalau untuk target DPK (dana pihak ketiga) target kami rata-rata masih di kisaran 9-10 persen," ujar Royke.

Royke menambahkan, salah satu tujuan dari peluncuran Wondr adalah meningkatkan kontribusi dana murah atau CASA yang dimiliki. Terlebih, peluncuran ini tepat di saat industri dihantam oleh era suku bunga tinggi.

"Ini game changer-nya, makanya bank itu kan tak hanya kredit harus sehat, tapi harus punya CASA yang memadai. Supaya survive di dalam kondisi ekonomi seperti ini,” kata Royke.

Kehadiran superapp ini....

Namun, ia juga menyadari bahwa kehadiran superapps terbaru ini tak serta-merta bisa meningkatkan CASA secara signifikan. Artinya, peningkatan pun diharapkan bisa terjadi secara bertahap, di mana saat ini porsi CASA yang dimiliki oleh BNI ada di kisaran 70 persen.

"Kami inginnya bertahap, 75 persen nanti jadi 80 persen gitu," ucap dia.

Kehadiran Wondr by BNI juga menjadi sorotan anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi BNI dan BTN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu. Darmadi menyesalkan adanya laporan oknum HRD yang menggunakan data pribadi seorang pelamar kerja untuk mengajukan pinjaman online. Hal tersebut diketahui setelah korban membuka aplikasi Wonder by BNI.

Darmadi meminta jajaran BNI memperkuat pengamanan aplikasi perbankan milik BNI dan mendeteksi apa kelemahan dari aplikasi Wonder by BNI agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

" Kami minta supaya enggak meresahkan ya supaya nanti Pak Dirut bisa mendeteksi semua karena ini kan luar biasa. Ini saya lihat transaksinya, Pak!", ujar Darmadi.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI Evita Nursanty. Ia mengingatkan BNI untuk meningkatkan keamanan aplikasi perbankan yang ada. Sebab, pengamanan data perbankan sangat penting bagi masyarakat.

"Tingkatkan pengamanan security banking Bapak! Data Bapak! Karena yang tadi disampaikan teman saya itu memang terjadi. Suka enggak suka, kita enggak bisa menutup mata. Penipuan perbankan ini meningkat Pak," ucap Evita.

Saat peluncuran Wondr by BNI pada Jumat pekan lalu, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio memastikan keamanan data nasabah. Desain aplikasi Wndr by BNI menurutnya sudah menggunakan standar keamanan yang terdiri dari beberapa layer.

Hal ini terlihat dari belanja modal yang sudah disiapkan BNI pada tahun ini yang mencapai Rp 1,9 triliun. Dari total belanja modal tersebut, 10 hingga 15 persen digunakan untuk sistem keamanan.

“Belanja modal memang meningkat karena BNI sedang lakukan transformasi besar,” tegasnya.

Moskow: Rusia mendukung penuh upaya India untuk mendapatkan kursi permanen di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Untuk mendapatkannya, India membutuhkan dukungan yang hampir bulat dari Majelis Umum PBB.

Mengutip dari Anadolu Agency pada Rabu, 10 Juli 2024, Menteri Luar Neger Rusia Sergey Lavrov menyatakan dalam sebuah konferensi pers di Moskow bahwa, "Proses ini merupakan sebuah tantangan, dan dialog mengenai perluasan keanggotaan permanen telah berlangsung untuk waktu yang lama. Namun, dukungan kami terhadap pencalonan India, serta Brasil dan kelompok Afrika, tetap teguh."

Pengumuman ini dibuat bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Rusia.
Lavrov juga menyatakan penentangan kuat terhadap penambahan negara-negara Barat di badan pemerintahan PBB, dengan alasan bahwa mereka sudah "terlalu banyak diwakili." Ia menegaskan, "Tidak ada tambahan kursi permanen atau non-permanen yang harus diberikan kepada Barat, karena mereka sudah terlalu terwakili dalam organisasi utama ini."

Menyoroti hubungan erat antara Rusia dan India, Lavrov menggarisbawahi komitmen bersama terhadap "kemitraan strategis yang sangat istimewa." Ia mencatat bahwa selama pembicaraan tingkat tinggi, tugas-tugas khusus atau bilateral untuk mempromosikan kemitraan ini telah diuraikan, di samping diskusi tentang situasi internasional, khususnya dalam konteks kepresidenan Rusia di blok ekonomi BRICS.

Modi menerima undangan Rusia untuk berpartisipasi dalam KTT BRICS mendatang di kota Kazan, Rusia, yang dijadwalkan pada tanggal 22-24 Oktober. Lavrov juga menyoroti pentingnya Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) dan Kelompok Dua Puluh (G20) sebagai format internasional utama bagi kedua negara.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menganugerahi Modi penghargaan negara tertinggi Rusia, Orde Santo Andreas yang Dipanggil Pertama, sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan antara kedua negara. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: PBB Sebut Hak Veto Dewan Keamanan Kerap Halangi Penanganan Sejumlah Isu

(WIL)

Jakarta: Kementerian BUMN mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.

"Kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong," ujar Erick di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Tak hanya soal subsidi BBM, sebut Erick, Kementerian BUMN juga mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatur bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, termasuk listrik dan gas.

Baca juga: Mulai 17 Agustus, Pemerintah Bakal Perketat Pembelian BBM Subsidi

Lebih lanjut, Erick mengatakan, Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sebagai korporasi negara, BUMN hanya menunggu pengesahan revisi Perpres 191.

"Kami dari BUMN sangat mendorong rencana jangka panjang pemerintah dari seluruh kementerian, apakah Perpres 191, 40, dan lain-lain, supaya tadi kita bisa lebih efisien, tepat sasaran, dan sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu juga pengembangan manusianya kita," tutur Erick.

Pengetatan penggunaan subsidi BBM

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengakui salah satu faktor penentu pihaknya usung Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024 karena statusnya sebagai menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luluk tidak menampik pernyataan kubu PDI Perjuangan (PDIP) yang meragukan dukungan partai politik ke Bobby murni karena kapasitasnya, bukan karena kedekatan Bobby dengan Jokowi.

"Kita anggap sama-sama tahu lah kita, tahu sama tahu," ujar Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Di samping itu, dia mengingatkan Bobby kini juga masih menjabat sebagai wali kota Medan. Oleh sebab itu, lanjutnya, modal politik Bobby juga besar.

Menurutnya, Bobby punya popularitas hingga koneksi jejaring sosial-ekonomi. Luluk pun menegaskan kenyataan tersebut tidak bisa dielakkan tercipta karena Bobby merupakan keluarga besar Jokowi.

"Bobby memiliki kekuatan di situ; dia wali kota, dia mantu presiden, presidennya juga masih berkuasa, sekarang kemudian adik iparnya terpilih sebagai wapres," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan partai politik berbondong-bondong memberi dukungan ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Djarot tidak menampik sudah banyak partai politik yang memberi dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024. Meski demikian, dia menduga alasan dari dukungan tersebut karena sosok Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Sebagai informasi, dukungan politik memang terus mengalir kepada Bobby. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari PKB.

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyatakan dukungan terhadap Bobby, meski kemudian menarik kembali pernyataannya.

DPD PDIP Sumut menyambangi Kantor DPW PKS Sumut pada Rabu (10/7) sore.

Ketua DPD PKS Sumut Usman Jakfar mengatakan, ini merupakan kunjungan balasan dari PDIP. Sebab, PKS sudah menyambangi PDIP sebanyak dua kali. Pertama, pada masa pandemi Covid-19 lalu pada Mei 2024 lalu.

Lantas apakah ini kode koalisi di Pilgub?

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengatakan pertemuan ini hawanya silaturahmi. Namun, kata dia, kebetulan bertepatan pada masa Pilkada.

Di tengah-tengah sambutannya, Rapidin sempat menyinggung soal taplak meja di ruangan pertemuan.

Warna taplak meja di lokasi pertemuan memang kombinasi warna cream dan lapisi oleh berwarna merah. Kedua warna ini melekat dengan warna dari PKS dan PDIP.

Kata Rapidin, ini bisa jadi kode koalisi.

“Pas pula (pertemuan) ini (bertepatan) panas-panasnya Pilkada,” kata Rapidin.

“Sekalian teman-teman ini sangat tersanjung taplak meja ini, di atasnya merah. Haha yang mengelilingi PKS-nya jadi klop rasanya. Jangan-jangan ini pertanda, pertanda kebaikan ke depan,” sambungnya.

Rapidin menyebut PKS dan PDIP selama memang punya hubungan yang baik.

“Kalau kami Sumut sangat akrab dengan PKS bukan di mulut saja tapi tindakan,” kata dia.

Sejauh ini, PKS dan PDIP menjadi dua partai besar yang belum menyatakan dukungan di Pilgub 2024.

Sementara, Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB sudah menyatakan dukungan untuk Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Di sisi lain, NasDem dan Demokrat juga sudah memberi sinyal dukungan yang sama.

Belum jelas sosok yang akan didukung kedua partai ini. Nama-nama yang beredar adalah Eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi hingga Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

Pemerintah sedang menyiapkan aturan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas, yakni tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur BMTP kain sebelumnya berakhir pada 8 November 2022. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan perpanjangannya.

"Kalau BMTP kain atau tekstil diperpanjang. Harusnya minggu ini sudah selesai, sudah ditandatangani Bu Menkeu (Sri Mulyani) seharusnya," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, saat ditemui di Bidakara Jakarta, Rabu (10/7).

"Ada BMAD yang keramik sudah difinalisasi. Mungkin enggak lama akan dikenakan bea masuk, besarnya nanti kita lihat," sambungnya.

Penetapan BMTP akan didihitung berdasarkan pantauan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terkait banyaknya produk impor yang masuk dalam tiga tahun terakhir. Sementara untuk BMAD akan ditentukan berdasarkan hasil pantauan Komite Antidumping Indonesia (KADI).

Budi mengatakan perhitungan yang dilakukan KPPI dan KADI tersebut butuh waktu. "Kayak gitu kan harus datanya jelas, jadi enggak satu dua hari selesai. Kita koordinasi juga dengan asosiasi," sambung dia.

Pengenaan bea masuk ini diharapkan dapat melindungi industri dalam negeri dari serbuan barang impor. Saat ini regulasi Kemendag yang mengatur impor ada di Permendag nomor 8 tahun 2024, yang banyak menuai keluhan dari beragam asosiasi industri. Meski begitu Kemendag masih kukuh memakai beleid tersebut.

"Liat saja nanti apakah itu (BMAD dan MBTP tanpa merevisi Permendag 8/2024) bisa (menjadi solusi). Kan masalahnya banyak. Persaingan juga semakin besar," kata Budi.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan besaran BMAD dan BMTP akan tertuang di dalam aturan yang akan segera diterbitkan. Dirinya memberikan kisaran besaran yang akan dipatok pemerintah.

"Nanti dihitung, bisa 50 persen, bisa 100 persen, bisa sampai 200 persen. Tergantung seberapa hasil dari KPPI dan KADI," kata Zulhas di kantornya, Jumat (5/7).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Indonesia mendukung rencana penerbitan orange bonds atau obligasi orange yang diperuntukkan untuk mengatasi kesenjangan gender, perubahan iklim, mendukung penurunan kesenjangan pembiayaan yang fokus pada UMKM dan perempuan.

Rencana penerbitan obligasi orange ini diinisiasi oleh Impact Investement Exchange (IIX) dan didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta Kementerian Keuangan.

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho menyampaikan, pasca pandemi Covid-19 di Indonesia masih terjadi gap dalam pendanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang nilainya mencapai Rp 24.000 triliun. Untuk itu diperlukan berbagai instrumen pendanaan untuk menutup kekurangan pendanaan tersebut.

“Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah saja tidak cukup. Maka dibutuhkan peran sektor swasta dan instrumen keuangan yang tidak konvensional dan inovatif, dan saat ini yang diusulkan adalah orange bond,” tutur Yanuar kepada awak media dalam agenda Roundtable and Introduction of Orange Bonds, Rabu (10/7).

Yanuar menjelaskan, orange bonds ini tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif, tetapi juga mempromosikan inklusi sosial ekonomi, dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar bagi perempuan dan kelompok yang terpinggir.

Hal ini penting, lanjutnya, karena kesenjangan gender di pasar keuangan menghambat akses perempuan terhadap keuangan dan peluang ekonomi. Selain itu, adanya perubahan iklim, perempuan yang paling sering terdampak.

“Oleh karena itu, inisiatif orange bonds ini kami di Bappenas mendukung, diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainability dan kesetaraan gender,” jelasnya.

Meski begitu, belum jelas terkait rencana penerbitan orange bonds ini apakah akan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan atau tidak, yang jelas Yanuar menyampaikan pihaknya bersama Kementerian Keuangan berharap, orange bonds ini bisa diterapkan dalam non-sovereign bonds atau obligasi yang diterbitkan pihak swasta bukan negara.

“Ini bisa diterapkan non-sovereign bonds, agar sektor swasta bisa lebih berperan. Dan dengan melibatkan sektor swasta kita bisa memperluas jangkauan dan dampak dari orange bonds ini,” harapnya.

Disamping itu, Yanuar juga belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait kapan orange bonds ini akan diterbitkan. Ia menjelaskan, saat ini masih dalam tahap awal pengenalan dan tujuan diterbitkannya orange bonds, untuk mencari perhatian market.

Sebagai informasi, inisiatif orange bonds dipimpin oleh Komite Pengarah Global yang terdiri dari ANZ, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), IIX, Nuveen, Badan Keuangan Pembangunan Internasional (DFC) AS, dan Water.org.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia yang meliputi kesetaraan gender, transisi iklim, dan kemakmuran ekonomi melalui pengenalan orange bonds di Indonesia, tujuannya untuk menggerakkan Orange capital sebesar US$ 1 miliar di Indonesia pada tahun 2025.

Melalui Orange Bonds sebagai kelas aset lintas sektoral, Gerakan Oranye bertujuan untuk memobilisasi US$ 10 miliar untuk memberdayakan 100 juta perempuan, anak perempuan, dan minoritas gender secara global pada tahun 2030.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Ekonom Senior Faisal Basri menyoroti pembayaran bunga utang yang terus meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika terus berlanjut, ini berpotensi mengurangi subsidi untuk rakyat.

Menurutnya, kondisi tersebut akan semakin membebani fiskal kedepannya. Pasalnya pembayaran bunga utang yang terus meningkat ini juga diikuti dengan kenaikan utang pemerintah yang semakin bertambah.

"Bayar bunganya ini naik terus mencapai 20% lebih dari total belanja pemerintah pusat. Pertanyaannya kenapa naik? ya karena utangnya nambah dan bunganya juga naik," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Konsekuensi dari pembayaran bunga utang yang membengkak tersebut, kata Faisal, membuat anggaran-anggaran untuk kesejahteraan masyarakat terpaksa harus dipangkas. Ini dikarenakan pembayaran bunga utang bersifat wajib.

"Bayar bunga (utang) wajib, kalau gak kan kita default. Jadi prioritasnya adalah bayar bunga dulu, biasanya yang dikorbankan subsidi buat rakyat," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengungkapkan bahwa pembayaran bunga utang jatuh tempo yang direncanakan dalam APBN 2024 mengalami pembengkakan sekitar Rp 1,5 triliun.

Hal ini disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang terus berada di level Rp 16.000 per dolar AS atau jauh dari asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Anggaran belanja bunga utang dalam APBN 2024 pun akhirnya membengkak dari Rp 497,3 triliun menjadi Rp 498 triliun.

"Jadi sekitar Rp 1,5 triliun deviasi. Ya diantaranya kan kurs, enggak banyak berubah hanya sekitar Rp 1,5 triliun," kata Suminto.

Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun pada 2024 tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 456,8 triliun, dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 40,4 triliun.