Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan rencana percepatan produksi dari 301 wilayah kerja migas dan ribuan sumur idle.

Bahlil mengungkapkan, sejumlah upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan lifting minyak dan ga bumi (migas) nasional.

"Kita membahas beberapa langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting karena kita tahu cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja namun hingga kini belum POD (plan of development). Ini akan kita lakukan," kata Bahlil dalam siaran pers, Minggu (3/11).

Migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama dua tahun berturut-turut tidak diproduksikan atau lapangan dengan POD selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut Bahlil, potensi penambahan lifting dari sumur tua sangat memungkinkan karena saat ini ada sekitar 4.500 sumur yang dapat dioptimalkan untuk menambah lifting.

"Kita punya 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan dan ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa mewujudkan kemandirian energi," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot menyatakan hal yang sama. Sumur-sumur yang idle saat ini sedang diidentifikasi berpotensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan lifting migas nasional.

"Sekitar 6.000 sumur potensial sedang kita identifikasi permasalahannya. Apakah cadangannya mulai menipis, apakah perlu intervensi teknologi untuk peningkatan produksi," jelasnya.

Melalui upaya tersebut, Yuliot berharap setidaknya ada tambahan produksi minyak nasional setidak sebesar 20.000 barel per hari.

"Kita mengharapkan dalam beberapa bulan ke depan itu akan menjadi quick win. Saat ini kan tingkat produksi minyak nasional sekitar 609 ribu barrel dan dengan upaya ini kita paling tidak bisa meningkatkan sekitar 20 ribu barrel," ujar Yuliot.

Sebagai informasi, dari total 44.985 sumur migas yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well.

Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal seperti masalah masyarakat.

KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle tersebut dengan mengerjakan sendiri, bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu, diambil alih KKKS lain atau mengembalikannya ke negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penurunan harga tiket pesawat masih dibahas Kementerian Perhubungan dan PT Pertamina (Persero).

Ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," tegas Airlangga dalam Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Airlangga menekan Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat tetap ada, tidak dibubarkan. Meski pimpinan satgas, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Merah Putih, sudah tak ada.

Airlangga menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mereset hasil pembahasan satgas yang dulunya dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menegaskan tetap melanjutkan apa yang sudah ada.

"Satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam satgas, (yakni) Kementerian Perhubungan dan Pertamina. Ini (satgas) tidak dari awal, kita melanjutkan," jelasnya.

"Demikian pula Tourism Fund (Dana Abadi Pariwisata), kita akan terus rapatkan dengan Kementerian Keuangan karena kita bicara mengenai wadah dan juga jumlah," sambung Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sudah memerintahkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk menyelesaikan masalah tiket pesawat.

AHY menekankan nilai ekonomis transportasi juga penting, selain kemudahan dan kenyamanan. Sayang, Menhub Dudy irit bicara soal kapan harga tiket pesawat turun.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju dan tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah itu harus semakin efisien," ucap AHY dalam Konferensi Pers di Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

"Kalau (harga tiket pesawat) masih terlampau tinggi, ini akan sangat berpengaruh bukan hanya pada pergerakan, tapi juga pada produktivitas. Ini (penurunan harga tiket pesawat) akan kita kawal ke depan," tegasnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengkaji data penerima subsidi energi.

Prabowo memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan evaluasi ini.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (3/11), Bahlil mengungkapkan bahwa instruksi Presiden bertujuan untuk memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran.

Ia menyampaikan bahwa anggaran subsidi untuk tahun 2024 mencapai Rp 435 triliun, di mana Rp 83 triliun dialokasikan untuk LPG.

Bahlil juga menerima laporan dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas terkait penggunaan subsidi.

Menurutnya, terdapat potensi ketidaktepatan sasaran dalam subsidi BBM dan listrik, dengan perkiraan sekitar 20%-30% dari total subsidi tersebut, yang dapat mencapai Rp 100 triliun.

Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk merumuskan subsidi yang tepat sasaran.

Salah satu opsi yang akan dibahas adalah pemberian subsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), baik secara terpisah maupun digabung dengan skema lain.

"Tunggu saja, dua minggu dikasih waktu presiden, dan dua minggu akan kami selesaikan," kata Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah insentif yang akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa insentif prioritas ini bertujuan mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Insentif yang akan dilanjutkan meliputi Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan insentif bagi kendaraan listrik.

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan, seperti PPN Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, PPnBM, dan PPN DTP untuk kendaraan bermotor dan mobil listrik," ujar Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Selain itu, pemerintah juga berencana melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit investasi untuk revitalisasi sektor industri padat karya. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas sektor industri dan memperkuat perekonomian nasional.

Di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah akan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan, program Siap Pekerja, dan Kampung Pekerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Airlangga menyatakan bahwa kelanjutan berbagai program insentif ini penting karena daya beli masyarakat masih tergolong lemah.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, insentif seperti PPN DTP sangat diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa lima program bantuan sosial (bansos) yang telah dijalankan di era Presiden Joko Widodo akan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan ini disampaikan saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 akan fokus pada program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi.

"Ada prioritas baru yang diperhatikan, tetapi juga keberlanjutan yang dijaga dalam anggaran 2025," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Selasa (27/8), dikutip dari laman Kemenkeu.

Dengan berbagai insentif dan program berkelanjutan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di masa transisi pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah insentif yang akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa insentif prioritas ini bertujuan mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Insentif yang akan dilanjutkan meliputi Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan insentif bagi kendaraan listrik.

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan, seperti PPN Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, PPnBM, dan PPN DTP untuk kendaraan bermotor dan mobil listrik," ujar Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Selain itu, pemerintah juga berencana melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit investasi untuk revitalisasi sektor industri padat karya. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas sektor industri dan memperkuat perekonomian nasional.

Di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah akan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan, program Siap Pekerja, dan Kampung Pekerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Airlangga menyatakan bahwa kelanjutan berbagai program insentif ini penting karena daya beli masyarakat masih tergolong lemah.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, insentif seperti PPN DTP sangat diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa lima program bantuan sosial (bansos) yang telah dijalankan di era Presiden Joko Widodo akan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan ini disampaikan saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 akan fokus pada program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi.

"Ada prioritas baru yang diperhatikan, tetapi juga keberlanjutan yang dijaga dalam anggaran 2025," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Selasa (27/8), dikutip dari laman Kemenkeu.

Dengan berbagai insentif dan program berkelanjutan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di masa transisi pemerintahan.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan agar pemberian relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) terhadap sektor properti dan otomotif akan diperpanjang.

Namun sampai saat ini kebijakan tersebut masih digodok antara kementerian terkait. Untuk teknis mengenai pembahasan masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Dua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang, diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan,” ucap Airlangga dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas di Hotel Four Seasons pada Minggu (3/11/2024).

Airlangga mengatakan, pemberian insentif tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah dua hal yang menjadi kebutuhan utama adalah rumah dan kendaraan. Dengan adanya pemberian insentif pada sektor-sektor tersebut diharapkan akan mendorong daya beli yang akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tentu pertimbangannya kita lihat daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP,” terang Airlangga.

Sebelumnya PPN DTP sektor properti diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp 2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp 5 miliar. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2023.

Berdasarkan Pasal 7 PMK ini, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Punya Daya Dorong

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kebijakan tersebut dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sektor konstruksi juga memberikan daya dorong pada kuartal II-2024 lalu.

Pada kuartal II-2024, lapangan usaha sektor konstruksi tumbuh 7,29% dan memberikan kontribusi 9,63% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Konstruksi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta.

“Kalau kita lihat dari sektornya, konstruksi tumbuhnya cukup tinggi juga. Kami harapkan bisa terus sustain untuk pertumbuhan ekonomi, total (sampai semester I-2024) sudah sekitar 5,1% ini sesuai dengan ekspektasi dan nanti harapannya tetap bisa dipertahankan,” terang Febrio.

Dia mengatakan outlook pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2024 di kisaran 5,1% sampai 5,2%. Menurut dia Indonesia punya peluang untuk mencapai target tersebut, mengingat kondisi stabilitas perekonomian juga memadai untuk mencapai target itu.

“Dibandingkan dengan situasi yang sedang kita hadapi dan juga banyak negara yang mengalami kesulitan pertumbuhan kita di 5,1% sampai 5,2% itu prestasi yang luar biasa. Kalau kita bisa pertahankan dengan baik ini tentu akan menjadi modal bagi kita,” ujar Febrio.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pedagang pasar menolak keras aturan rokok kemasan tanpa merek atau polos yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Aturan itu sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, ditulis kembali (3/11/2024).

Selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Reporter: Handoyo | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Maung Garuda, mobil buatan PT Pindad jadi sorotan setelah pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Pasalnya, Maung Garuda lah yang mengantarkan Prabowo Subianto ke Istana Negara setelah bertolak dari gedung DPR MPR RI sesuai pelantikan, Minggu (20/10/2024).

Sebagai informasi PT Pindad menamakan mobil Maung khusus itu dengan MV3 Garuda Limousine.

Mobil berwarna putih dengan gaya khas Eropa.

Prabowo menaiki mobil Maung Garuda tersebut saat menuju Istana Negara.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose dalam keterangan resmi perusahaan mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden RI dan turut menyampaikan rasa bangga atas penggunaan MV3 Garuda Limousine dalam momentum bersejarah sebagai kendaraan orang nomor satu di Indonesia.

Selain itu, Abraham juga mengapresiasi tinggi kepada Presiden RI karena senantiasa mendorong kemajuan industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Pindad

“Tentunya kami terharu dan bangga karena kendaraan terbaru kami, MV3 Garuda Limousine, karya anak bangsa digunakan dalam momentum bersejarah dan dipercaya oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto yang tiada henti memberi kepercayaan, men-challenge dan mendorong penggunaan produk buatan dalam negeri produksi Pindad untuk terus maju dan meningkatkan kualitasnya," kata Abraham dalam keterangannya, Minggu.

"Selamat atas pelantikan Bapak Presiden beserta Wakil Presiden RI, selamat bertugas dan semoga sukses selalu dalam mengemban amanah rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Spesifikasi Maung Garuda untuk RI 1 Prabowo Subianto

Dikutip keterangan resmi PT Pindad, MV3 Garuda Limousine dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kendaraan ini berwarna putih dengan tampilan ekslusif dan maskulin yang memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas serta fitur- fitur mutakhir.

"Garuda memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 m, lebar 2,06 m, tinggi 1,87 m serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 HP, transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 Km/jam," tulis keterangan resmi PT Pindad.

Dengan portofolio produsen alpalhankam, Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama dengan dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan meliputi body dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap munisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193, kaca antipeluru level B5/B6.

Kemudian mobil ini dilengkapi ban berukuran R21 dengan tipe Run Flat Tyre (RFT) yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan.

"Dari sisi eksterior, MV3 Garuda Limousine dilengkapi automatic footstep di bagian samping kendaraan untuk memudahkan pijakan keluar masuk kendaraan," tulis PT Pindad

"Logo Garuda melambangkan kekuatan dan gerak dinamis dengan kepak sayapnya yang mengembang menjadi simbol di berbagai bagian kendaraan, terpampang mulai dari bagian grille hingga velg kendaraan yang tetap terlihat meskipun roda kendaraan sedang bergerak," demikian keterangan PT Pindad.

Motif grille terinspirasi dari batik parang yang menggambarkan kearifan lokal sekaligus sebagai salah satu identitas bangsa.

Di bagian belakang, dual exhaust diterapkan untuk meningkatkan performa kendaraan. Interior premium menggunakan material wood finish accents, dilengkapi kursi penumpang captain seat dengan pengaturan elektrik disertai leg rest serta limo touch control panel.

Kendaraan ini juga dilengkapi dengan Head Unit 12 inci, kamera 360°, led smart TV, cooled storage, dan portable WiFi.

Usai pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden RI menggunakan MV3 Garuda Limousine pada iring-iringan kendaraan untuk menyapa masyarakat di sepanjang perjalanan dari Gedung parlemen ke Istana Negara.

Harga

Harga Maung Garuda diprediksi lebih dari Rp1,2 miliar mengingat kendaraan tersebut memiliki spesifikasi khusus tingkat tinggi.

Sebagai gambaran, mengutip Tribunnews, harga Maung untuk sipil saja, saat ini, berkisar antara Rp1 miliar sampai Rp1,2 miliar.

Harganya tentu beda dengan harga Maung Garuda.

Pasalnya speknya sudah disesuaikan untuk kepresidenan, misalnya dilengkapi kaca anti peluru.

Ingat, harga di atas hanya perkiraan saja.

Belum ada informasi resmi mengenai harga Maung Garuda.

Selain itu, belum ada juga informasi apakah Maung Garuda diproduksi untuk massal atau hanya tersedia sebagai kendaraan khusus saja.

Artikel ini telah tayang di Bangkapos.com dengan judul "Harga Maung Garuda Buatan PT Pindad yang Antarkan Prabowo Subianto ke Istana, Intip Spesifikasinya"

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang ketentuan pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurutnya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%," ujar Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Kendati demikian, ada sedikit perbedaan dalam aturan terbaru tersebut. Kini, tax holiday tidak akan berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional sebagai akibat dari penerapan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

Menurut Rosan, sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

Rosan mengaku, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Sejalan dengan itu, perusahaan domestik akan tetap berhak mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga akhir tahun depan.

Rosan mengklaim, aturan tax holiday merupakan salah satu cara pemerintahan mendorong perusahaan domestik untuk lebih banyak menanamkan modalnya di Tanah Air.

Sebagai informasi, tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK 69/2024, berikut daftar industri pionir yang berhak menerima tax holiday:

1. industri logam dasar hulu:
   1. besi baja; atau
   2. bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
2. industri pemurnian atau pengilangan minyakdan gas bumi tanpa atau beserta turunannyayang terintegrasi;
3. industri kimia dasar organik yang bersumberdari minyak bumi, gas alam, dan/ ataubatubara tanpa atau beserta turunannyayang terintegrasi;
4. industri kimia dasar organik yang bersumberdari hasil pertanian, perkebunan, ataukehutanan tanpa atau beserta turunannyayang terintegrasi;
5. industri kimia dasar anorganik tanpa ataubeserta turunannya yang terintegrasi;
6. industri bahan baku utama farmasi tanpaatau beserta turunannya yang terintegrasi;
7. industri pembuatan peralatan iradiasi,elektromedikal, atau elektroterapi;
8. industri pembuatan komponen utamaperalatan elektronika atau telematika;
9. industri pembuatan mesin dan komponenutama mesin;
10. industri pembuatan komponen robotik yangmendukung industri pembuatan mesin-mesinmanufaktur;
11. industri pembuatan komponen utama mesinpembangkit tenaga listrik;
12. industri pembuatan kendaraan bermotor dankomponen utama kendaraan bermotor;
13. industri pembuatan komponen utama kapal;
14. industri pembuatan komponen utama keretaapi;
15. industri pembuatan komponen utamapesawat terbang dan aktivitas penunjangindustri dirgantara;
16. industri pengolahan berbasis hasil pertanian,perkebunan, atau kehutanan yangmenghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa ataubeserta turunannya;
17. infrastruktur ekonomi; atau
18. ekonomi digital yang mencakup aktivitaspengolahan data, hosting, dan kegiatan yangberhubungan dengan itu.

Pada Minggu (3/11/2024) token GRASS ternyata trending lagi dalam 24 jam terakhir menyambung beberapa hari lalu di Coinmarketcap. Namun demikian dalam tempo sehari, harganya sudah melorot lebih dari 24 persen. Dengan kondisi agak kritis ini, masihkah ia kuat ngegas usai tembus ATH? Di sisi lain, presale token FXGuys masih berlangsung, dengan FXG sudah terjual 125 juta!

Masih trending-nya token GRASS di Coinmarketcap (CMC) pada hari ini dapat ditafsirkan sebagai cerminan bahwa kripto yang satu ini sangat diminati. Apa penyebabnya? Ini diduga kuat karena narasi proyeknya yang unik, berbeda dengan yang tren kekinian seperti memecoin dan lain sebagainya.

Proyek kripto yang masih sangat baru ini, menggunakan pendekatan di mana pengguna bisa mendapatkan imbalan berupa token GRASS yang bersimbol rumput hijau itu, dengan membagikan bandwidth Internet yang tidak digunakan ke dalam jaringan khusus. Nah, bandwidth ini digunakan oleh sejumlah mitra si pengembang Grass untuk meningkatkan kinerja produk mereka.

“Institusi terverifikasi menggunakan sistem Grass untuk memberi Anda imbalan atas berbagi bandwidthyang tidak terpakai, yang membantu mereka meningkatkan produk dan layanan. Bandwidth ini mungkin digunakan untuk tugas-tugas seperti memeriksa harga lokal, menampilkan iklan regional, atau melakukan penelitian akademis,” tertulis di situs resmi token GRASS.

FXGuys adalah startup yang menggabungkan konsep DeFi (Decentralized Finance) dengan PropFi (Proprietary Finance), fokus pada perdagangan dengan modal sendiri tanpa melibatkan dana dari klien.

Dengan pendekatan PropFi ini, perusahaan dapat menyalurkan modal ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan kripto, sambil memanfaatkan peluang dari perubahan harga di pasar. Meski menjanjikan potensi keuntungan, model inovatif ini juga memiliki risiko tinggi karena bergantung pada fluktuasi pasar yang tidak menentu.

Untuk memperkenalkan konsep PropFi ke dunia kripto, FXGuys meluncurkan token FXG berbasis blockchain Ethereum, yang memiliki tiga fungsi utama dalam ekosistem mereka.

Pertama, pemegang token bisa melakukan staking untuk mendapatkan bagian dari keuntungan platform, dengan potensi imbalan hingga 20 persen per tahun.

Kedua, melalui Program Pendanaan Trader, para trader dapat mengakses modal tambahan untuk berdagang tanpa menggunakan dana pribadi.

Ketiga, lewat skema Trade2Earn, pengguna mendapatkan token FXG sebagai hadiah atas aktivitas trading mereka, yang sekaligus membantu meningkatkan likuiditas di ekosistem FXGuys.

Sekilas token GRASS dan FXG tampak berbeda, namun mereka memiliki beberapa kesamaan. Token GRASS dan FXG sama-sama mendorong partisipasi pengguna dalam ekosistem masing-masing dengan insentif keuangan.

Keduanya juga sama-sama menawarkan kesempatan bagi pemegang token untuk mendapatkan imbalan, baik melalui stakingseperti pada FXG yang memberikan keuntungan dari perdagangan platform, maupun melalui model berbagi bandwidth pada GRASS yang memberikan imbalan atas kontribusi pengguna.

Selain itu, keduanya beroperasi dalam ranah kripto yang masih baru dan memiliki potensi pertumbuhan yang menarik, meskipun juga menghadapi risiko yang terkait dengan volatilitas pasar. [ps]

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mendukung pernyataan sikap Presiden Prabowo Subianto yang melarang pejabat untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan hasil yang tak pasti.

Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

"Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” kata Mahfud dalam keterangan resmi di sosial media instagram pribadinya, Minggu (3/11).

Masalahnya, tambah Mahfud, hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan aturan resmi.

Bahkan, beberapa panitia khusus (pansus) untuk sebuah rancangan undang-undang (RUU) juga diberikan hak istimewa ini. Padahal, Mahfud menilai, kunjungan dan studi banding itu tidak memiliki urgensi khusus.

View this post on Instagram

A post shared by Mahfud MD (@mohmahfudmd)

Untuk itu, Mahfud berharap Prabowo ke depan bisa mengatur kembali hak dalam melakukan kunker ini secara ketat untuk memastikan tak ada kebocoran anggaran negara.

"Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran," jelas Mahfud

"Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri.

Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

"Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak," ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11).

Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

"Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara," tandas Prabowo

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) membukukan kinerja keuangannya yang menggembirakan baik dari segi pendapatan maupun laba hingga periode sembilan bulan pertama tahun 2024.

Melansir laporan keuangannya Kamis (31/10), MIDI mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 466,84 miliar per kuartal III-2024, naik 19,54% yoy pada posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 390,51 miliar.

Dengan begitu, laba per saham dasar naik menjadi Rp 13,96 dari sebelumnya Rp 13,08.

Pendapatan MIDI juga melonjak 13,63% yoy dari Rp 12,92 triliun di kuartal III-2023 menjadi Rp 14,68 triliun di periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Beban pokok pendapatan perusahaan juga melonjak menjadi Rp 10,77 triliun, tumbuh dari Rp 9,55 triliun.

Alhasil, laba bruto perusahaan mencapai Rp 3,9 triliun per September 2024, naik dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,36 triliun.

Secara rinci, pendapatan MIDI berasal dari segmen makanan sebesar Rp 8,58 triliun per kuartal III 2024, naik dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 7,85 triliun. Makanan segar membukukan penjualan Rp 2,08 triliun, naik dari Rp 1,79 triliun dan non makanan sebesar Rp 3,74 triliun, melonjak dari Rp 3,27 triliun.

MIDI memiliki total aset sebesar Rp 8,73 triliun hingga September 2024, melonjak dari posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp 7,78 triliun. Total ekuitas perusahaan mencapai Rp 4,24 triliun hingga kuartal III-2024, naik dari posisi akhir tahun 2023 sebesar Rp 7,78 triliun.

Perusahaan memiliki saldo kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp 308 miliar per September 2024, turun dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 326,16 miliar.