JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungumkan tingkat kemiskinan di Indonesia menurun menjadi 9,03% dan kemiskinan ekstrem menurun menjadi 0,83%. Namun demikian, penurunan tingkat kemiskinan terbilang lambat untuk mencapai target 7,5% di akhir 2024 ini.

“Bahwa kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 per Maret itu mengalami penurunan, yaitu yang miskin 9,03% sedangkan kemiskinan ekstrem 0,83%,” kata Muhadjir di acara Pemaparan Pembelajaran inovasi dan praktik baik “pemanfaatan data P3KE untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem” di Kantor Kemenko PMK, Selasa(9/7/2024).

Namun demikian, Muhadjir mengungkapkan bahwa penurunan kemiskinan ini dinilai sangat lambat. Target dari pemerintah sendiri mengharapkan angka kemiskinan dapat berada di angka 8% pada akhir tahun 2024 ini.

“Penurunan kemiskinan ini sangat lambat sekali. Dan untuk kemiskinan tahun lalu 9,93% sebelum sampai di angka 8%. Saya berharap di akhir tahun 2024 target dari pemerintah semoga kita bisa di angka 8% walaupun itu masih jauh dari target yang sesungguhnya yaitu 7,5%.”

Selain itu, Muhadjir mengatakan angka kemiskinan Indonesia per Maret 2024 mengalami penurunan jadi 9,03%. Angka ini turun 0,33% ketimbang Maret 2023 yang tercatat sebesar 9,36%. Muhadjir berharap ke depannya angka kemiskinan menurun dengan terus memberikan bantuan untuk masyarakat miskin dengan pemerataan bansos di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang. Dalam kurun tahun 2014 hingga 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22%.

Pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 28,28 juta orang (dengan persentase penduduk miskin 11,25%), setelah itu tingkat kemiskinan terus menurun hingga Maret 2019 yang sebanyak 25,14 juta orang (9,41%). Namun, saat pandemi Covid-19 penduduk miskin meningkat pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang (9,78%), dan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang (10,14%). Setelah periode tersebut penduduk miskin terus menurun sampai pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang (9,03%).

Secara rata-rata jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Penurunan kemiskinan terjadi di wilayah perdesaan dan perkotaan dengan laju penurunan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 9,03% merupakan tingkat kemiskinan terendah pada satu dekade ini.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Penajam Paser Utara- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan akan mengoptimalkan pembangunan dan penyaluran jaringan gas atau jargas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kalimantan Timur ini banyaknya gas. Jadi itu juga menjadi satu-satu pertimbangan nanti bagaimana ke depannya di IKN. Ini juga programnya menteri ESDM,” kata Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin, 8 Juli 2024.

Shinta mengatakan, adanya pembangunan IKN secara tak langsung membantu SKK Migas dalam merealisasikan jaringan gas yang berdampak pada kebutuhan masyarakat. Sebab, kata dia, selama ini penyaluran hanya melalui kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Mungkin ini (jaringan gas) juga bisa jadi pertimbangan untuk pengembangan IKN ke depannya, secara langsung kami mengalirkan jargas,” kata Shinta.

Tahun lalu, OIKN mengungkapkan pasokan gas di IKN menggunakan gas bumi (natural gas) dan gas hidrogen. “Total pasokan gas di IKN Nusantara nantinya terdapat gas bumi (natural gas) dan gas hidrogen, di mana rasionya 75 persen gas bumi dan 25 persen gas hidrogen," kata Direktur Transformasi Hijau OIKN Agus Gunawan dalam seminar daring, di Jakarta, Rabu 29 November 2023.

Agus mengatakan, untuk jaringan gas di IKN Nusantara mulai dilakukan pembangunannya pada tahun depan. Kendati demikian, penggunaan gas ini hanya sampai tahun 2030, sehingga setelah 2030 penggunaan gas alam dihentikan.

“Setelah 2030 sudah tidak ada gas bumi yang digunakan lagi, karena bagaimanapun gas bumi meskipun emisinya rendah tetapi tetap dikategorikan sebagai bahan bakar fosil," kata Agus.

Berdasarkan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa IKN Nusantara direncanakan menggunakan campuran gas hidrogen dan gas alam sebagai sumber dari gas kota agar sejalan dengan visi IKN dengan net zero emission.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menilai pemerintah mustahil mewujudkan swasembada beras dan gula dengan memanfaatkan tanah di Jawa. Menurut dia, swasembada beras dan gula hanya bisa dilaksanakan di Kalimantan dan Papua.

Zulhas menjelaskan swasembada beras dan gula mustahil diwujudkan di Jawa karena luas tanah yang tidak memadai. Tanah-tanah itu, kata dia, terus berkurang untuk pembangunan pabrik dan perumahan. Dengan teknologi apa pun, dia menilai swasembada beras dan gula tak bisa diwujudkan di pulau terpadat di Indonesia itu.

“Kalau kita bermimpi mau swasembada beras, swasembada gula, segala macam di Jawa itu enggak mungkin, menurut saya mustahil,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Juli 2024.

Kendati begitu, Zulhas mengatakan bukan berarti Indonesia tak memiliki masa depan. Dia mencontohkan, bangsa Eropa bisa maju dengan berekspansi ke benua Amerika dan Australia. Menurut dia, Indonesia dapat mencontoh bangsa Eropa dengan memanfaatkan tanah yang luas di Kalimantan dan Papua. “Ini yang disampaikan ke (presiden terpilih) Pak Prabowo dan (Presiden) Jokowi,” kata dia.

Di Kalimantan dan Papua, ia mengatakan pemerintah dapat menjalankan program mekanisasi tebu, jagung, dan beras. Meski mengakui itu tak mudah, dia menilai masa depan swasembada beras dan gula terletak di dua pulau itu. Bila potensi itu tidak dioptimalkan, kata dia, swasembada beras dan gula sulit diwujudkan. “Mungkin retorika, karena lahannya tidak ada,” kata dia.

Ia berharap swasembada beras dan gula itu akan terwujud dalam lima tahun. Bila tidak tercapai, harga dua komoditas itu akan bergantung pada luar negeri. Bila negara-negara di luar menahan ekspor, kata dia, harga beras dan gula akan naik. “Pak Prabowo sudah setuju,” kata dia.

Bisnis.com, BENGKALIS — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa penegakan hukum yang tidak perlu, seperti dalam kasus Karen Agustiawan, membuat PT Pertamina (Persero) ragu untuk mengambil keputusan strategis.

Hal itu disampaikan oleh Jusuf Kalla (JK) dalam kunjungannya ke Lapangan Duri PT Pertamina Hulu Rokan, Bengkalis, Riau pada Selasa (9/7/2024). Seperti diketahui, keluarga Jusuf Kalla adalah pemilik PT Bukaka Teknik Utama Tbk. (BUKK) yang menyediakan alat produksi di Duri.

Ketika ditanya soal target produksi minyak dan gas (migas) Tanah Air yang tidak pernah tercapai, JK menyebut ada beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor alamiah cadangan produksi maupun dari sisi eksplorasi.

Namun demikian, JK menyoroti ada pula faktor penegakan hukum yang berpengaruh pada keleluasaan Pertamina dalam memaksimalkan bisnis.

“Selama diberi kepercayaan… Pertamina tentu kerja keras. Pemerintah juga jangan mengambil tindakan hukum yang tidak perlu, seperti Karen [Agustiawan] contohnya. Jangan karena kebijaksanaannya lalu dikriminalkan. Akhirnya orang Pertamina malah takut jadinya untuk berbuat yang lebih baik,” ujar Jusuf Kalla pada Selasa (9/7/2024).

Dia merujuk pada kasus Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LGN) di Pertamina.

Saat masih menjabat, Karen meneken kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC. Dia memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa pedoman pengadaan yang jelas.

JK menilai bahwa aturan hukum harus berlaku secara proporsional. Baginya, tindakan hukum yang tidak perlu malah akan menghambat optimalisasi produksi migas dalam negeri.

“Sekarang tanya sama Pertamina, ambil kebijakan, semua ragu-ragu,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa peta jalan atauroadmapkerja Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 akan mulai disusun besok, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan bahwa seluruh nama yang sudah ditentukan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target tersebut.

"Mulai besok akan disusunroadmapkerja Pansus Angket Haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak berulang-ulang di setiap tahunnya," ucapnya, saat ditanyai awak media, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tujuan dari Pansus Angket Pengawasan Haji ini agar ke depannya tidak ada lagi penyelewengan dari kebijakan yang merugikan para jemaah haji yang sudah mengantre puluhan tahun.

Adapun saat disinggung soal penyelewengan haji yang terjadi setiap tahun, Cak Imin mengatakan bahwa evaluasi justru harus juga dilakukan setiap tahun.

"Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui Pansus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi," ujarnya.

Selanjutnya, dia mengungkap bahwa penyelewengan yang paling fatal dalam penyelenggaraan haji 2024 adalah penggunaan visa haji reguler yang tidak sepenuhnya diberikan kepada jemaah yang antre tahunan, tetapi diberikan kepada jemaah haji khusus dengan biaya yang mahal.

Cak Imin optimistis bahwa Pansus Angket Pengawasan Haji ini akan berhasil menghasilkan kesimpulan yang nantinya dapat merubah cara penyelenggaraan haji ke depan supaya lebih baik.

"Pasti dalam waktu yang singkat, saya kira masih bulan Juli, Agustus, September, cukuplah untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan merubah cara penyelenggaraan haji supaya lebih baik," tambahnya.

Kemudian dia menjelaskan, setelah Pansus Angket Pengawasan Haji disahkan di Rapat Paripurna, maka setelahnya perlu untuk menyusun pimpinan dan anggotanya.

Seperti diketahui, Cak Imin baru saja menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat Paripurna DPR RI.

Sontak semua anggota di Rapat Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan Panitia Angket Pengawasan Haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Itu proses normal saja. Dijalani saja. Enggak ada hal aneh itu. Nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan 26.415 kontainer misterius yang saat ini menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak masih diperiksa sesuai prosedur.

Ia mengatakan proses pemeriksaan serta perizinan kontainer tersebut akan melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L).

“Itu proses normal saja. Dijalani saja. Enggak ada hal aneh itu. Nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perindustrian, nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perdagangan, kalau enggak sesuai pasti dilarang PT Surveyor, banyak pihak yang mengawasinya,” kata Askolani saat ditemui usai Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia di Jakarta, Selasa.

Hingga saat ini, ia mengaku masih belum mengetahui isi dari kontainer tersebut.

Terkait dugaan kontainer yang berisi barang-barang tekstil dan produk tekstil (TPT), Akolani menilai akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Bea Cukai.

“Isinya pasti ikutin ketentuan. Kalau ada yang larangan dan pembatasan (lartas), itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti dicek. Izin perdagangan, izin sama PT Surveyor Indonesia, panjang tuh urusannya. Itu bukan hanya urusan Bea Cukai saja. Itu urusan semua pihak,” ujarnya.

Adapun sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pihaknya ingin mengetahui isi dari 26.415 kontainer atau peti kemas yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak guna menyiapkan strategi pencegahan yang efektif dalam melindungi industri dalam negeri.

"Sebanyak 26 ribu itu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara soal 100-200 kontainer ya mungkin kita tidak akan terlalu pusing tapi ketika kita mempunyai 26 ribu kontainer kita mempunyai kepentingan tentu untuk memitigasi," kata Menperin.

Menurutnya, keterbukaan data terkait isi dari kontainer tersebut merupakan hal utama yang mesti diketahui, mengingat dari 26.415 peti kemas yang tertahan berpotensi berisi bahan baku industri yang mengancam industri domestik.

"Saya juga pengen tau, tentukan barang-barang itu jangan-jangan bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa barang-barang itu?, jangan-jangan barang jadi, misalnya pakaian jadi, misalnya TV elektronik, barang-barang elektronik," kata dia.

Lebih lanjut menurutnya, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan untuk meminta keterangan, dan data terkait isi dari peti kemas yang tertahan di dua pelabuhan itu, namun belum mendapatkan tanggapan.

"Belum ada respons," katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat ini, industri bank digital di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari transaksi perbankan digital yang konsisten meningkat. Dari data Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa transaksi perbankan digital pada kuartal 1-2024 mengalami peningkatan hingga 16,15% secara year on year. Prospek cerahnya industri perbankan digital juga didorong oleh banyaknya pemain bank digital di Tanah Air.

Sebagai informasi, sejak mulai populer di 2019, jumlah bank digital kini telah mencapai belasan. Selain itu, total simpanan nasabah dalam perbankan digital masih kurang dari 1% dari total keseluruhan simpanan nasabah dalam industri perbankan pada saat ini. Di tengah tren pertumbuhan tersebut, pelaku industri digital lantas dituntut untuk terus berinovasi dan memiliki nilai tambah yang kompetitif guna menggaet lebih banyak nasabah.

Lebih lanjut, di industri yang mayoritas digunakan oleh generasi muda ini, bunga deposito tinggi menjadi strategi khas para pelaku industri untuk menggaet para nasabah. Pasalnya, generasi muda cenderung memilih layanan keuangan yang menawarkan tingkat pengembalian yang tinggi.

Menurut penelitian dari Populix, 23,4% dari generasi milenial dan 14,2% dari generasi Z menggunakan layanan keuangan digital karena mereka dapat menikmati suku bunga yang tinggi dan hasil investasi yang pasti. Di sisi lain, generasi muda juga memiliki kecenderungan memiliki karakter yang selektif dan tidak loyal terhadap satu brand.

Menanggapi hal tersebut, Anton Hermawan, Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk menyebutkan bahwa bank digital perlu merancang layanan yang memiliki nilai tambah selain penyediaan bunga deposito yang tinggi, sehingga mampu bersaing di industri. "Meskipun pertumbuhan industri bank digital masih berada pada tahap awal, namun Krom Bank melihat bahwa bank digital perlu memiliki unique value proposition untuk lebih menarik target market dan unggul di pasar," katanya dari rilis yang diterima KONTAN, Selasa (9/7).

Oleh karena itu, Krom Bank tidak hanya menawarkan suku bunga deposito yang tinggi, tetapi juga fokus menghadirkan fleksibilitas fitur dan layanan. Hal ini akan membuat nasabah lebih nyaman bertransaksi dan mengelola keuangan di bank digital serta lebih loyal terhadap layanan perusahaan.

Fleksibilitas merupakan hal krusial bagi generasi muda dalam memilih layanan keuangan. Hal ini karena fleksibilitas mampu menjawab kebutuhan generasi muda yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan. Selain itu, generasi muda juga cenderung memilih layanan keuangan yang dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan mereka.

Berkaca dari hal tersebut, Krom Bank telah menghadirkan berbagai fleksibilitas bagi nasabah, diantaranya :

1. Keleluasaan dalam memilih tenor deposito harian dengan bunga progresif

2. Kemudahan mengatur keuangan dengan 20 tabungan dan 20 deposito

3. Memilih nomor rekening sendiri.

Sementara itu, seiring semakin populernya bank digital dengan penawaran bunga yang tinggi, keamanan dana dan data menjadi faktor penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah, terutama di generasi muda yang kini semakin kritis dalam hal keamanan bertransaksi digital.

Dalam hal ini, keamanan dana nasabah di bank digital dapat tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, Krom Bank fokus pada dua strategi berikut untuk menjaga keamanan dana nasabah, yaitu pertama komitmen perusahaan untuk selalu membukukan laba. Dan kedua menjaga likuiditas perusahaan dengan menyeimbangkan jumlah modal, DPK hingga penyaluran kredit.

Selain itu, sebagai bank yang telah berizin dan diawasi oleh OJK, Krom Bank juga berkomitmen untuk terus memprioritaskan keamanan data nasabah, melalui penerapan standar ISO 27001, risk management plan dan disaster recovery yang diuji dan di-review secara berkala, enkripsi tingkat tinggi berbagai data nasabah, dan penerapan PIN, password, dan OTP yang memperkuat setiap transaksi.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, industri bank digital diyakini memiliki potensi pertumbuhan yang besar ke depannya. Anton bilang, Krom Bank optimis bahwa kedepannya industri bank digital ini akan semakin berkembang, terlebih saat ini jumlah bank digital di Indonesia terus bertambah. Krom Bank percaya bahwa dengan makin banyaknya jumlah bank digital, masyarakat dapat lebih terbantu dalam mengelola keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Jakarta: Saat ini Jennie BLACKPINK tengah menjadi sorotan publik di media sosial, terutama pada platform X. Pasalnya beredar video Jennie yang wajahnya sedang dirias sambil asyik mengisap rokok elektrik atau vape.

Hal tersebut diunggah oleh pemilik akun X @nona15648321 yang membagikan tayangan video Jennie tengah duduk di kursi sambil wajah dan rambutnya dirias oleh beberapa orang. Namun, tidak lama dari itu Jennie juga terlihat asyik menghisap vape.

“Jennie merokok vape di vlog-nya,” tulis akun tersebut.
Sontak unggahan tersebut pun ramai diserbu oleh warganet dari berbagai negara. Mereka heboh sekaligus kaget oleh aksi yang telah dilakukan Jennie tersebut.

baca juga: Jennie Blackpink Bakal Comeback Solo, Ini Kata Agensi

Tidak banyak dari mereka mengomentari bahwa Jennie harus mempelajari etika dalam merokok yang baik itu berada di luar ruangan. Ada juga yang mengkritik bahwa Jennie kurang sopan santun dengan orang-orang yang merias wajahnya karena ia tampak santai menghisap vape-nya.

Bahkan, beberapa dari mereka juga tanpa ragu mengungkapkan bahwa tindakan Jennie tersebut sangat memalukan kaum wanita.

Meskipun begitu, sebagian penggemar Jennie tetap membelanya yakni yang dilakukan Jennie itu tidak salah karena hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh wanita dewasa pada umumnya.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

Usai bebas dan keluar dari Polda Jabar, Pegi Setiawan bercerita tentang kehidupan di sel. Pegi menuturkan, ia merasakan hidup di sel dengan para tersangka dari berbagai macam kasus.

"Pertama saya di Blok B3, alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik, kebanyakan kasus narkoba," kata Pegi sebagaimana disiarkan di YouTube pengacaranya, Toni RM, Selasa (9/5). Toni mempersilakan kumparan mengutipnya.

Pegi melanjutkan, "Awalnya mereka bully saya, saya dicaci-maki tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, mereka mungkin sadar saya tidak bersalah," kata Pegi.

Toni sempat bertanya, dari mana mereka menilai kamu tidak salah?

"Kemungkinan mereka feeling, karena saya selalu salat rajin, mereka melihat kayaknya kamu tuh emang ini... (tidak bersalah)," kata Pegi.

Pegi menambahkan, "Melihat dari saya yang selalu tegas kalau ditanya polisi yang berjaga, saya menjawab dengan tegas, bisa menilai sendiri ekspresi saya, bagaimana kelakuan saya di dalam."

Pegi pun sempat merasakan sel C3.

"C3 alhamdulillah ketemu orang baik sering nasihati saya, sering nyuruh ibadah, salat, dan ini kenang-kenangan dari mereka," kata Pegi menunjukkan tasbih kecil.

Pegi menuturkan, "Ini dari Blok C3, itu sekitar 2 minggu lebih ... (saya dinasihati) jangan putus salat, jangan putus zikir, supaya doa kamu terkabul."

"Banyak juga yang ngasih suvenir lain misalnya peci, peci lupa saya bawa (ada di tas). Ada Jajang, banyak lagi yang baik, ngasih saya makan lebih. Support," kata Pegi.

BOGOR, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari belum dapat memastikan rencana revitalisasiTerminal Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Sebagai Pj, Hery mengaku masih perlu mengonfirmasi ulang mengenai detail dan waktu pelaksanaan revitalisasi.

Dia menegaskan akan segera memeriksa dan mendapatkan informasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa rencana tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Bogor.

“Saya harus cek lagi. Saya belum (mengetahui), mungkin itu bagian rencana yang sudah ada di tahun 2024, nanti saya cek,” ucap Hery saat ditemui Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Kepala Terminal Bubulak Bogor Sumardono mengatakan, rencana revitalisasi terminal tipe C ini akan dimulai tahun 2025.

Revitalisasi akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Pemkot Bogor disebut telah menyiapkan Rp 3 miliar untuk proyek ini.

“Informasi terakhir, anggaran telah ditetapkan sebesar Rp 3 miliar untuk tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi,” ujarnya.

Warga dan pengguna transportasi umum di sekitar Terminal Bubulak berharap adanya kepastian terkait rencana ini, mengingat pentingnya peran terminal.

Abidin (43) salah satunya, yang merasa sudah seharusnya Terminal Bubulak mendapatkan perhatian Pemerintah Kota Bogor mengingat banyak masyarakat yang mengandalkan terminal untuk bepergian.

Jika terminal di Kota Hujan ini tidak terawat, masyarakat enggan datang ke terminal.

Hal ini akan memengaruhi pendapatan para sopir angkutan perkotaan (angkot) maupun bus.

“Sekarang gini, kalau enggak segera diperbaiki, masyarakat malas buat naik bus atau angkot ke sini. Mereka takut dicopet lah, tempatnya kotor, kan yang rugi sopir juga, pendapatannya menurun,” ujar Aminah.

Bisnis.com, MEDAN - PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) baru saja merampungkan Ruas Indrapura-Kuala Tanjung dan Ruas Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak dari Tol Kutepat.

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin mengatakan, kedua ruas tol yang akan memangkas waktu tempuh dari ibu kota Medan ke kawasan wisata superprioritas Danau Toba itu dirampungkan pihaknya per Juli 2024.

"Dengan selesainya dua ruas baru milik Hamawas, maka operasional jalan tol dapat segera disiapkan," kata Dindin dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Dindin menyampaikan, kehadiran kedua ruas tol akan semakin mempermudah aksesibilitas barang sehingga meningkatkan efisiensi logistik.

Mobilitas masyarakat juga akan semakin bebas. Sebagaimana diketahui, pada momen Idulfitri 2024 kemarin Ruas Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak dioperasikan fungsional dan sukses menarik animo para pengguna jalan.

Dindin menyebut, beroperasinya dua ruas Tol Kutepat ini nanti akan membuat Sumatra Utara semakin terhubung. "Potensi wisata dan perdagangan di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau kini dapat tereksplorasi lebih optimal," tambahnya.

Guna memastikan kondisi prima jalan tol sebelum dibuka secara umum, kedua ruas ini selanjutnya akan memasuki tahap Uji Laik Fungsi pada tanggal 10-12 Juli 2024.

Adapun proyek Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat atau Kutepat yang dibangun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hamawas rencananya akan terbagi menjadi 6 seksi. Seksi 1 yakni ruas Tebing Tinggi-Indrapura sepanjang 20,4 kilometer (km) yang telah beroperasi dengan tarif sejak April 2024.

Sedangkan seksi 2 yakni ruas Indrapura-Kuala Tanjung sepanjang 18,05 km baru saja dirampungkan konstruksinya oleh Hamawas per Juni 2024. Begitupula dengan seksi 3 dan sebagian seksi 4 yakni mulai dari Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak sepanjang 10,15 km.

Dikutip dari laman Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Seksi 1 hingga seksi 4 Kutepat (Serbelawan-Pematang Siantar) ditargetkan selesai konstruksi pada akhir 2023 lalu.

Sementara seksi 5 (Pematang Siantar-Seribu Dolok) sepanjang 22,3 km dan seksi 6 (Seribu Dolok-Parapat) sepanjang 16,7 km direncanakan akan dibangun dengan dukungan pemerintah. (K68)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh berimbas kepada KAI tidak menyetorkan dividen kepada negara sejak 2021.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya, menuturkan kontribusi KAI kepada negara naik cukup signifikan baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yakni dari 2018 sebesar Rp 3,9 triliun, kemudian Rp 4,4 triliun di 2019, hingga Rp 4,9 triliun di 2023.

Kontribusi KAI kepada negara sempat menurun pada 2020 yakni senilai Rp 3 triliun, lalu pada 2021 sebesar Rp 2,9 triliun ketika dimulainya penugasan KCJB, dan pada 2022 sebesar Rp 3,1 triliun.

"Sejak 2021 KAI mendapatkan amanah dari Komite Kereta Cepat untuk menahan dividen tadi untuk penguatan keuangan KAI, sehubungan dengan penugasan yang diberikan," ungkap Salusra saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Selasa (9/7).

"Terlihat di sini tidak ada porsi dividen, karena sesuai dengan keputusan Komite Kereta Cepat yang terdiri dari Pak Menko Marves, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN untuk penguatan KAI melalui dividen," tambahnya.

Di saat yang sama, Salusra mengungkapkan KAI sudah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) selama periode 2015-2022 senilai Rp 17,7 triliun untuk penugasan KCJB, LRT Jabodebek, dan KAI Commuter.

Salusra memaparkan, KAI mendapatkan PMN Rp 2 triliun pada 2015. Kemudian pada 2017 Rp 2 triliun dan 2018 senilai Rp 3,6 triliun untuk pembangunan LRT Jabodebek.

Kemudian pada 2021, KAI mendapatkan PMN Rp 6,9 triliun, digunakan Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek dan Rp 4,3 triliun untuk proyek KCJB.

Terakhir, pada 2022 KAI mendapatkan PMN Rp 3,2 triliun untuk proyek KCJB. Dengan demikian, total PMN yang digelontorkan untuk proyek KCJB mencapai Rp 7,5 triliun.

"Jadi seluruh PMN ini secara reguler kita laporkan kepada DJKN sebagai pengelola PMN dan BPK dan PT SMI, dan seluruh PMN ini kita laporkan dari tahun ke tahun dalam RUPS," tutur Salusra.