Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima draf keputusan presiden (keppres) soal pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keppres sebelumnya disebut paling lambat terbit selama tujuh hari.

"Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya, saya buka, saya tandatangani," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Soal kapan Keppres ditandatangani, Jokowi menegaskan jawaban serupa. "Wong belum sampe di meja saya," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro mengungkap keputusan presiden (keppres) diterbitkan paling lama tujuh hari, karena sifatnya hanya administrasi. Juri menjelaskan penerbitan keppres hanya soal teknis, tidak ada pertimbangan khusus yang harus diambil presiden.
“Tidak ada pertimbangan poltik, tidak ada pertimbangan yang lain-lain, semata sangat teknis dan presiden akan mematuhi pasti paling lambat tujuh hari,” Ucap Juri.

Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu, (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy’ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. DKPP menyatakan Hasyim bersalah melanggar etik dan diberhentikan tetap atas kasus tindakan asusila yang diadukan CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

(Marselina Tabita Tumundo)

(LDS)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan perkembangan penanganan praktik judi online. Berdasarkan catatan OJK, hingga Juni 2024 sebanyak 6.056 rekening yang terkait dengan praktik judi online telah diblokir.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama.

"Pemblokiran akan terus dilakukan sesuai kewenangan kita. Kita juga lakukan kampanye massal, bersama-sama atau masing-masing bank kepada para nasabah dan publik secara keseluruhan," kata Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Senin (8/7).

Dian mengatakan beberapa pekan lalu, OJK juga telah mengirimkan surat kepada perbankan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi judi online, juga terkait perilaku nasabah./

"Hari ini kita baru selesai koordinasi seluruh pimpinan perbankan level dirut dan direksi, bahwa langkah-langkah kita dalam pengawasan judi online dilakukan lebih baik dan sistematis," ujarnya.

Selain itu, Dian memastikan OJK dan perbankan akan melakukan kampanye secara masif kepada para nasabah dan masyarakat Indonesia, terkait sanksi tegas dalam praktik judi online.

Dia mencontohkan sanksi tegas akan diberikan untuk kasus pelanggaran berat terutama bagi para bandar dan fasilitas, akan ada konsekuensi black list dari layanan perbankan, salah satunya mereka tidak bisa membuka rekening di bank.

"Ini supaya jadi pengingat bagi mereka yang akan terlibat dalam kegiatan ilegal judi online. Supaya ada faktor yang menakutkan. Karena kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia, saya kira mereka tidak akan bisa hidup dan lakukan kegiatan secara normal," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber, termsuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi. Bila impor dalam tiga tahun terakhir memang melonjak, kata Zulhas, tujuh komoditas itu bisa dikenakan tarif. “Bisa 10, bisa 20, bisa 200 (persen). Terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan,” kata Zulhas.

Dari penyelidikan itu, KPPI dan KADI akan menghasilkan luaran yang berbeda. KPPI akan merumuskan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), sementara KADI menghasilkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).

Kementerian Perdagangan akan mengusulkan itu kepada Kementerian Keuangan untuk diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber, termsuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi. Bila impor dalam tiga tahun terakhir memang melonjak, kata Zulhas, tujuh komoditas itu bisa dikenakan tarif. “Bisa 10, bisa 20, bisa 200 (persen). Terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan,” kata Zulhas.

Dari penyelidikan itu, KPPI dan KADI akan menghasilkan luaran yang berbeda. KPPI akan merumuskan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), sementara KADI menghasilkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).

Kementerian Perdagangan akan mengusulkan itu kepada Kementerian Keuangan untuk diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal nasib Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penetapan Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia. Sejauh ini memang keputusan itu belum diteken.

Soal kapan Keppres akan diterbitkan, Jokowi bilang semua melihat situasi di lapangan, khususnya soal kesiapan infrastruktur di IKN. Dia menyebutkan Keppres bisa diterbitkan sebelum Oktober ataupun setelahnya.

Yang jelas bulan Oktober 2024 sendiri bakal terjadi transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo digantikan Prabowo Subianto yang menjadi presiden terpilih pada Pemilu tahun ini.

"Bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Dia melanjutkan pada intinya pemerintah tidak akan memaksakan sesuatu yang belum siap. Termasuk soal Keppres IKN, bila ingin diterbitkan, maka infrastruktur di kota Nusantara juga harus siap semua.

"Kita tak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap jangan dipaksakan, semuanya dilihat progres lapangan dilihat," sebut Jokowi.

Perlu diketahui, Nusantara sendiri akan efektif menjadi ibu kota saat Keppres diterbitkan. Dengan begitu, otomatis DKI Jakarta tidak lagi jadi ibu kota Indonesia. Nantinya, Jakarta akan menyandang gelar sebagai Daerah Khusus.

Setelah tak jadi ibu kota, Jakarta bakal menjadi Pusat Ekonomi Nasional dan Kota Global dengan fungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

(hal/rir)

Bisnis.com, JAKARTA - KPK mengungkapkan dari 9.500 caleg terpilih pada Pilkada Serentak, baru 82,66% atau 7.853 caleg yang telah melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan hingga 1 Juli 2024, KPU telah memberikan data penetapan nama calon terpilih dari 252 KPU provinsi, kabupaten dan kota dengan jumlah calon terpilih yaitu sebanyak 9.500 Calon di seluruh Indonesia.

"Berdasarkan data sementara yang telah diterima dari KPU per 1 Juli 2024, jumlah calon terpilih yang sudah menyampaikan sebanyak 7.853 calon terpilih atau 82.66 persen dari jumlah Calon berdasarkan hasil penetapan KPU," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (8/7).

Tessa menjelaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah Calon Terpilih yang akan ditetapkan adalah sebanyak 20.462 orang.

"Dari 20.462 orang itu, jumlah Calon Terpilih KPU itu baru sebanyak 9.500 Calon," kata Tessa.

Dia mengimbau kepasa seluruh peserta pemilu 2024 untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebagai bentuk transparansi.

Pasalnya, menurut Tessa, Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, semua peserta harus menyertakan tanda terima laporan kekayaan dari KPK untuk dilaporkan kepada KPU.

"Kalau tidak diiikuti aturan itu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai melakukan pemilihan ketua baru komunitasToyota Calya Indonesia (Kotaci) periode 2024-2026, para anggota langsung menyelenggarakan Munas pengesahan dan sertijab kepada pemimpin baru, yakni Doe Doe di Auto2000 Cikampek, Minggu (7/7/2024).

Ketua Pelaksana Harian yang diemban oleh Juli, menegaskan ada dua agenda prioritas yakni Munas serta deklarasi jargon Kotaci. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 150 anggota yang berasal dari berbagai chapter.

Tak hanya Munas dan deklarasi, dalam momen kali ini Kotaci juga menggelar servis bersama bagi para anggota. Terdapat beberapa keuntungan menarik yang ditawarkan

"Serta ada edukasi mengenai teknologi hybrid dan produk GR (Gazoo Racing) dari Toyota" ucap Adam selaku ketua panitia kegiatan, dalam keterangan resminya, Senin (8/7/2024).

Gugi Gustaman, Service Advisor (SA) Auto2000 Cikampek menjelaskan, ada 25 unit yg mengikuti servs bersama dan diberikan paket menarik seperti tune up, servs berkala, dan lainnya.

Tak hanya itu, Gugi juga menjelaskan terkait teknologi hybrid yangg sedang marak pada semua lini produsen otomotif, termasuk Toyota.

"Hybrid adalah teknologi dua penggerak yaitu bensin atau solar dan baterai sehingga dapat menekan konsumsi bahan bakar. Hybrid akan bekerja pada kondisi macet atau stop n go di RPM 1.000-2.000. Dengan teknologi ini, dapat menekan hingga 90 persen emisi gas buang," kata Gugi.

Sementara untuk produk GR, dijelaskan sebetulnya menjadi upaya lanjutan atau pembaharuan dari TRD yang pernah popler pada era 1980-an dan 1990-an.

GR adalah sub brand Toyota utk mobil-mobil racing atau balap yang diaplikasi ke beberapa varian produk premium.

Hingga saat ini, Kotaci telah memiliki member premium lebih dari 300 anggota dan 12 chapter secara nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Pilri menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus kasus pembunuhan remaja Vina Arsita (16) dan Muhammad Rizki (Eky) di Cirebon pada 2016

"Ya tentunya kita harus menghormati putusan pengadilan," ujar Sigit di Pangjalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sigit menyatakan, langkah selanjutnya dari Polri adalah menunggu salinan putusan PN Bandung untuk dipelajari isinya.

Sebab, isi putusan tersebut berkaitan erat dengan sah atau tidaknya status tersangka Pegi Setiawan.

Ia juga menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya.

"Itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya martabat sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain," ujar Sigit.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka yang diajukan oleh Pegi Setiawan.

Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti bahwa Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," kata Eman di PN Bandung, Senin.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan praperadilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya," ujar dia melanjutkan.

Sementara itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan, putusan itu akan menjadi evaluasi bersama.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, kerja para penyidik serta proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Pegi akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Rencana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita pada Agustus 2024 dari Rp14.000 menjadi Rp15.500 per liter, tidak akan berdampak terhadap produksi CPO maupun harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani di Provinsi Riau.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau Lichwan Hartono menjelaskan naiknya HET Minyakita tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap produksi CPO di daerah itu.

"Kenaikan HET Minyakita tidak ada pengaruhnya terhadap naik atau turunnya produksi TBS maupun CPO," ungkapnya, Senin (8/7/2024).

Kemudian dia menyebut penetapan HET Minyakita oleh pemerintah, bukan merupakan salah satu faktor penentu kenaikan harga TBS petani, artinya kenaikan HET Minyakita tidak akan mempengaruhi harga TBS petani yang ada di daerah itu.

Hal senada disampaikan ekonom Universitas Riau Edyanus Herman Halim. Menurut Halim, kebijakan pemerintah menaikkan HET Minyakita tidak ada berdampak terhadap harga TBS yang diterima petani sawit.

"Kenaikan HET minyak goreng Minyakita ini dilihat dulu sebabnya apa, kalau untuk menekan anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah itu tidak ada pengaruhnya terhadap harga TBS, hanya akan mengembalikan harga jual minyak goreng kepada mekanisme pasar," ujarnya.

Namun apabila kenaikan harga minyak goreng di pasaran terjadi akibat kenaikan harga bahan baku sawit, tentu yang merasakan dampaknya di awal adalah naiknya pendapatan petani dari tingginya harga sawit.

Dengan kebijakan yang diambil saat ini, menurutnya tidak banyak dampak yang akan dirasakan petani, namun lebih kepada meningkatnya harga di tingkat konsumen akhir minyak goreng atau masyarakat secara luas.

Sebelumnya disebutkan bahwa pemerintah resmi akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Kementerian Perdagangan (Kemendag) ungkap progresnya.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Bambang Wisnubroto mengatakan bahwa keputusan menaikkan HET itu diambil setelah sebelumnya dilakukan delapan kajian yang melibatkan berbagai stakeholder. Adapun, saat ini, kata dia kenaikan HET tinggal menunggu peraturan diterbitkan.

"Saat ini kami sedang berproses menunggu pangajuan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, jadi dalam waktu dekat akan segera terbit peraturan terkait dengan HET MinyaKita," ujar Bambang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah.

Atas rencana kenaikkan HET MinyaKita itu, Kemendag mendorong Dinas Perdagangan di berbagai daerah untuk melakukan sidak ke gudang-gudang distributor Minyakita. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya spekulan yang sengaja menahan penjualan MinyaKita hingga HET baru resmi berlaku.

JAKARTA, investor.id – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mengalami pemulihan yang signifikan pada kuartal I-2024. Perseroan meraup laba bersih Rp 664,8 miliar dibandingkan kuartal IV-2023 yang menderita rugi bersih Rp 7,5 miliar dan rugi bersih Rp 249,9 miliar pada kuartal I-2023.

“Laba bersih Japfa (JPFA) yang lebih tinggi dari perkiraan itu terutama didukung oleh margin yang lebih baik di segmen pakan ternak dan unggas,” tulis analis MNC Sekuritas, Raka Junico W dalam risetnya.

Menurut dia, situasi saat ini juga mendukung Japfa secara bisnis. Keputusan pemerintah memperpanjang relaksasi regulasi harga acuan untuk komoditas seperti telur, jagung, dan daging ayam broiler bakal berdampak positif terhadap industri perunggasan.

Raka memperkirakan biaya campuran per ayam pedaging (broiler) berkisar Rp 19,8-20,8 ribu pada tahun ini. Sedangkan rata-rata harga broiler pada Mei 2024 sebesar Rp 21.052, naik 0,7% yoy atau meningkat 3,3% mom. “Dengan selisih tersebut, kami mengantisipasi margin positif pada kuartal II-2024,” jelas dia.

Di sisi lain, harga jagung – bahan baku pakan – untuk petani pada Mei 2024 sebesar Rp 5.871/kg, turun 17,6% mom. Sementara itu, World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) memproyeksikan produksi kedelai global pada 2024 meningkat 4,8% yoy menjadi 271,3 juta ton.

“Dengan antisipasi bahan baku yang termoderasi, kami memproyeksikan margin pakan tetap solid sebesar 8-9%, yang menopang proyeksi laba bersih JPFA pada 2024 sebesar Rp 1,9 triliun atau melompat 99,9% yoy,” sebut Raka.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Dengan berbagai faktor yang ada, MNC Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy untuk saham JPFA. Target harga saham JPFA dipatok sebesar Rp 1.880, yang menyiratkan estimasi PE dan PBV 2024 sebesar 16,2 kali dan 1,5 kali.

MNC Sekuritas menyoroti potensi harga anak ayam umur sehari (DOC) dan ayam pedaging (broiler) yang kuat sebesar Rp 22-24 ribu ke depannya, yang didukung oleh peraturan baru harga referensi. Selain itu, moderasi bahan baku yang berlanjut diperkirakan bakal mempertahankan margin pakan sebesar 8-9%.

Di lantai bursa, berdasarkan catatan MNC Sekuritas, saham JPFA dikoleksi investor asing dengan net inflow sebesar Rp 55,4 miliar selama periode Januari-Mei 2024. Sedangkan saham kompetitornya, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), malah mengalami netoutflow Rp 30,4 miliar.

Adapun risiko utama JPFA jika harga DOC dan broiler lebih rendah dari perkiraan, biaya produksi naik, dan penurunan volume penjualan.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Telkomsel, melalui unit bisnis Telkomsel Enterprise, berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberi dampak positif bagi digitalisasi dan inklusivitas di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan kemitraan strategis bersama PT USSI, perusahaan terdepan dalam pengembangan solusi teknologi informasi untuk lembaga keuangan mikro, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali.

Kemitraan yang diresmikan di Nusa Dua, Bali ini bertujuan untuk menyediakan solusi telekomunikasi dan keuangan yang inklusif, inovatif, dan transformatif.

Dengan demikian, sinergi ini diharapkan dapat mempercepat implementasi platform Gerai Pintar di seluruh Bali.

Di mana Telkomsel akan menyediakan konektivitas jaringan yang andal dan platform pembayaran digital yang aman.

Sementara itu, PT USSI akan menghadirkan perangkat lunak dan dukungan teknis yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional platform Gerai Pintar.

Kemudian, LPD Provinsi Bali, dengan 2,2 juta nasabah, akan berperan sebagai stakeholder utama lembaga keuangan desa adat.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, mengungkapkan, kerja sama ini merupakan wujud komitmen Telkomsel dalam mendorong transformasi digital di ekosistem bisnis Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan.

"Kami berharap, melalui penyediaan solusi telekomunikasi dan teknologi finansial yang terpadu bersama PT USSI dan pemanfaatan jaringan LPD Provinsi Bali, kami dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mempercepat inklusi keuangan," kata Nugroho dikutip Senin (8/7).

Sementara itu, CEO USSI Group Maman Tirta Rukmana menambahkan, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam upaya memperluas jangkauan solusi teknologi pihaknya ke lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia.

"Kami optimis bahwa dengan dukungan Telkomsel dan LPD Provinsi Bali kami dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Bali," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Badan Kerja Sama LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan mengatakan, LPD Provinsi Bali merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal dan pengelolaan dana adat di Bali, juga menyambut baik kemitraan ini.

"Kami yakin bahwa dengan dukungan dari Telkomsel dan PT USSI, kami dapat meningkatkan layanan kami dan mencapai lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akses ke layanan keuangan," ujar I Nyoman Cendikiawan.

Adapun sejalan dengan misi #PastiAdaSolusi Buat Langkah Berani bersama Telkomsel untuk memperkuat ekosistem bisnis di Indonesia, kemitraan bersama korporasi dan retail ini tidak hanya memperluas akses layanan keuangan digital.

Langkah ini meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah LPD dan masyarakat Bali.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai Telkomsel Enterprise dan ragam solusi digital untuk segala kebutuhan bisnis dapat diakses pada laman telkomsel.com/enterprise.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim menyatakan bahwa implementasi Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) telah berjalan dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), termasuk kepala-kepala dinas, untuk meningkatkan penggunaan surat rekomendasi ini di sektor-sektor, seperti perikanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pelayanan umum, dan pertanian,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/7/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Halim dalam acara Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (6/7/2024).

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa penerbitan surat rekomendasi tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki akuntabilitas dalam volume penyaluran BBM subsidi, tetapi juga untuk memastikan bahwa penggunaan subsidi BBM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut ditekankan karena subsidi BBM menggunakan dana publik, sehingga penting untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaannya tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Dengan menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian JBT Solar dan JBKP Pertalite, Halim berharap langkah tersebut dapat memudahkan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran BBM subsidi, sambil memberikan kenyamanan maksimal kepada seluruh konsumen yang menggunakan BBM subsidi.

Penggunaan Aplikasi XStar

Untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi, Halim menjelaskan bahwa BPH Migas telah mengadopsi teknologi informasi melalui Aplikasi XStar.

“Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala, dinas-dinas terkait diharapkan segera menghubungi helpdesk BPH Migas di nomor 081230000136,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Halim juga mengungkapkan rencana BPH Migas untuk merilis revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP di daerah yang belum memiliki penyalur.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat di wilayah terpencil, pegunungan, dan daerah-daerah lainnya yang sulit dijangkau.

"Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat juga meningkat," ujar Halim sembari menekankan bahwa implementasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Menurut Halim, keberadaan sub penyalur akan menjadi perwakilan bagi kelompok konsumen pengguna BBM subsidi di tingkat kecamatan yang tidak memiliki penyalur BBM.

Mereka akan menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi hanya kepada anggotanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas, dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan.

Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak melibatkan jual beli, dan biaya pengangkutannya ditetapkan oleh bupati setempat.

Proses pendistribusian BBM subsidi