IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung penggunaan produk dalam negeri yang realisasinya masih 41 persen untuk kabupaten dan kota hingga saat ini.

Menurut Jokowi, angka tersebut masih terbilang kecil.

"Kemudian juga masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Yang saya cek masih di angka 41 persen penggunaan produk dalam negerinya untuk kabupaten dan kota," kata Jokowi Pembukaan Rakernas XVI APKASi di JCC, Jakarta, pada hari ini Rabu (10/7).

"Sebesar 41 persen masih kecil. Artinya selain itu, berarti produk-produk impor," sambungnya.

Jokowi menyebut, mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit, di antaranya dari pajak hingga dividen.

"Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali, baik itu yang namanya pajak, PNBP, yang namanya royalti, yang namanya dividen," ucap Jokowi.

Jokowi menilai, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersusah payah mengumpulkan setiap Rupiah untuk penerimaan negara, namun sesudah di transfer ke daerah malah dibeli produk impor.

"Itu serupiah-serupiah semuanya dikumpulin oleh Menteri Keuangan. Terkumpul, menjadi penerimaan negara. Lalu di transfer ke daerah, dibelikan impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan," tegas Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan kepada kepala daerah untuk dapat menggunakan barang dan jasa produk dalam negeri.

"Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri," imbaunya.

(FAY)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir enggan menanggapi kasus PT Primissima (Persero), BUMN tekstil di Kabupaten Sleman yang PHK pekerja hingga tunggak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Dia melemparkan keterangan kasus ini ke Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Pasalnya, PT Primissima sudah menjadi pasien PT PPA. Sampai saat ini status PT Primissima belum pailit, tapi sudah tak sehat sejak bertahun-tahun lalu.

Berdasarkan laman resmi perusahaan, PT Primissima didirikan sebagai perusahaan patungan antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969.

Penyertaan Pemerintah RI berupa mesin-mesin pemintalan dan pertenunan serta perlengkapannya yang merupakan grant dari Pemerintah Belanda.

Kabar PHK Primissima dibenarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman (Disnaker Sleman), Sutiasih.

"Yang PHK 15 (orang), kalau yang lain masih berharap perusahaan itu bisa beroperasional lagi, ini yang dirumahkan belum putusan hubungan kerja. Status masih ada hubungan kerja," kata Sutiasih ditemui di kantornya, Selasa (9/7).

Kasus ini sempat viral di media sosial setelah salah seorang karyawan bercerita nasibnya yang terombang-ambing karena dirumahkan manajemen PT Primissima.

"Kasusnya PT Primissima itu sudah kami tangani, mediasi ya. Pertama konsultasi-konsultasi, bipartit sampai ke mediasi dan berakhir ada kesepakatan tapi ternyata belum bisa dipenuhi oleh PT Primissima, sehingga mereka (pekerja) masih menuntut haknya untuk dipenuhi tapi belum bisa karena belum ada dana," jelas Sutiasih.

Dia menjelaskan perusahaan BUMN ini belum bisa membayar 15 orang yang di-PHK. Seluruh pekerja tersebut dipanggil untuk masuk kerja tetapi tak hadir sehingga dianggap mangkir dan di-PHK.

Selain PHK karyawan, PT Primissima juga ternyata menunggak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja yang di-PHK itu kini diadvokasi oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Iya menunggak BPJS kalau sekarang sekitar informasinya Rp 7-an miliar. Sudah lama itu. Dari kita itu yang terakhir itu pokoknya dari 2020 Januari. (Kesehatan sejak Oktober) Betul. Seluruh karyawan," kata Ketua KSBSI DIY Dani Eko Wiyono melalui sambungan telepon, Rabu (10/7).

Akibat menunggak ini, para pekerja tak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan. "Kalau enggak dibayarkan pasti enggak bisa. Karena kalau satu orang BPJS (kesehatan) sekitar 40 ribu kalikan 500 karyawan itu udah berapa. Itu sudah pasti besar dong biayanya," katanya.

"Ketenagakerjaan saya sempat ketemu kepala BPJS-nya sudah meningkat dari kemarin Rp 5,8 M sekarang sudah Rp 7 M kayaknya (tunggakannya)," katanya.

Dani menjelaskan ada 15 pekerja yang di-PHK. Namun pesangon mereka baru dibayarkan 30 persen. Total pesangon kelima belas orang ini Rp 103 juta. Sementara untuk hak BPJS Ketenagakerjaan untuk 15 orang ini sekitar Rp 45 juta. Sehingga total pesangon bagi kelima belas orang ini hampir Rp 150 juta.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan fintech peer to peer (P2P) lendingBatumbu, yang merupakan anak usaha dari P2P lending asal Singapura Validus, meraih pendanaan senilai €2,4 juta atau setara dengan Rp42 miliar dari Oikocredit.

Pendanaan tersebut memungkinkan Batumbu sebagai perpanjangan tangan Validus untuk memperluas pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Validus dan Oikocredit melihat UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Asia Tenggara, yang menyumbang total 97% dari keseluruhan bisnis dan menyerap lebih dari separuh tenaga kerja di kawasan Asean. Meskipun perannya krusial, banyak UMKM menghadapi tantangan besar dalam mengakses pembiayaan formal.

Dave Smit, Direktur Impact & Investasi Oikocredit mengungkap pihaknya senang dapat bermitra dengan Validus melalui Batumbu untuk mendukung pembiayaan UMKM di Indonesia. Kerja sama ini menjadi pembiayaan pertama dari Oikocredit di Asia Tenggara.

“Strategi Validus yang didorong teknologi dan data untuk pinjaman UMKM dapat mengubah permainan. Dengan kolaborasi Validus dan Batumbu untuk memperluas kapasitas pemberian pinjaman mereka, kami dapat bersama-sama mendukung lebih banyak usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia dan masyarakatnya,” kata Dave dalam keterangan resminya dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Di sisi lain Direktur dan Wakil CEO Batumbu Reza Perazi Armadi menyebut kemitraan dengan Oikocredit ini merupakan tonggak penting dalam upaya perusahaan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan UMKM di Indonesia.

Menurutnya dengan dukungan dari Oikocredit, Batumbu akan lebih baik posisinya dalam menawarkan solusi pembiayaan yang disesuaikan untuk UMKM berkembang di beberapa provinsi Indonesia.

“Yang mana jika dilihat, keberadaan perbankan saat ini dalam mendorong inklusi keuangan dan memajukan kewirausahaan masih belum sepenuhnya bisa diandalkan. Bersama-sama, kami bertujuan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi ekonomi Indonesia,” katanya.

Adapun Validus menggunakan data properti dan artificial intelligence untuk meningkatkan pembiayaan di sektor UMKM yang berkembang dengan tujuan meningkatkan produktivitas.

Sejak berdiri pada tahun 2015, Validus telah menyalurkan lebih dari US$3,5 miliar dalam bentuk pinjaman kepada bisnis kecil di seluruh Asia Tenggara.

Seorang berinisial IA (33) ditangkap oleh polisi setelah membobol rekening milik nasabah Bank Jago yang telah terblokir. Bank Jago pun mengalami kerugian senilai Rp 1,3 miliar. Adapun uang itu digunakan oleh pelaku untuk membayar utang hingga main ke luar kota bersama keluarganya.

"Dana Rp 1,3 miliar tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, membayar utang, dan jalan-jalan ke luar kota dengan keluarga," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, ketika dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Dengan demikian, menurut Ade, motif pelaku melakukan aksinya itu yakni untuk memenuhi kebutuhan ekonomi belaka. Ade belum menyebut ada atau tidaknya pelaku lain yang turut membantu pelaku dalam melakukan aksinya.

"Sedangkan untuk motif pelaku lebih ke motif ekonomi," ujar dia.

Pelaku membobol ratusan rekening yang telah diblokir tersebut dengan cara terlebih dahulu memerintahkan bagian agent command center untuk mengajukan permintaan membuka blokir rekening. Lalu, pelaku yang bekerja pada bagian contact center specialist menyetujui pengajuan tersebut.

Total, terdapat 112 rekening yang sudah disetujui oleh pelaku untuk dibuka blokirnya. Setelah rekening yang diblokir terbuka, pelaku memindahkan uang yang tersimpan di rekening tersebut ke rekening lain yang telah disiapkan.

Pelaku ditangkap di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Kamis (4/7). Pelaku pun sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam kasus itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya ponsel yang dipakai oleh pelaku.

Akibat perbuatannya, IA disangkakan Pasal 30 ayat 1 juncto Pasal 46 ayat 1 dan atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa pembangunan lapangan upacara untuk Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI akan rampung dalam waktu dekat. Saat ini pembangunan lapangan upacara telah memasuki tahapan akhir.

"Pemerintah terus mempercepat pembangunan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di Nusantara," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (10/7).

Antoni menegaskan, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan," ujarnya.

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara yang baik tersebut, Antoni optimis Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN dapat terlaksana dengan lancar.

“Kami optimis proyek ini dapat siap dan dengan kualitas yang baik. Otorita IKN dan pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan upacara ini dengan sebaik-baiknya," tutur Antoni.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) terkait Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan penyusunan RSEOJK itu sebagai tindak lanjut atas POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

"RSEOJK tersebut akan menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan," katanya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Selain RSEOJK tersebut, Friderica menerangkan OJK juga sedang menyusun RSEOJK Penilaian Sendiri Penerapan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan. Dia mengatakan penyusunan RSEOJK itu sebagai tindak lanjut atas Pasal 86 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

"Penyusunan RSEOJK itu bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam melakukan pelaporan Penilaian Sendiri yang wajib disampaikan setiap tahunnya," ucap Friderica.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Chandra menyampaikan saat ini Plh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Sutoko tengah diperiksa Inspektorat Pemprov Sumsel karena terlibat di kasus Maladminstrasi PPDB di sejumlah SMA Negeri di Palembang.

"Prosedur ombudsman, diberi waktu 30 hari untuk menindaklanjuti (evaluasi Plh Disdik Sumsel), tapi hasilnya kita tunggu dari Inspektorat," kata dia.

Edward juga mengklaim sistem PPDB di 2024 sudah berjalan sesuai prosedur dan regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan siswa baru dan soal polemik yang terjadi, pemerintah daerah mengembalikan kebijakan terhadap keputusan Ombudsman Sumsel.

"Apresiasi kerja Ombudsman, kita komitmen menindaklanjuti (evaluasi PPDB), kemudian juga tunggu evaluasi (Plh Disdik Sumsel) berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat," timpalnya.

Sebelumnya berdasarkan temuan Ombudsman Sumsel terkait praktik kecurangan penerimaan siswa baru dalam proses PPDB, diketahui bahwa Disdik Sumsel terlibat maladminstrasi dan memanfaatkan jabatan untuk melanggar aturan PPDB 2024.

Temuan itu dari hasil pemanggilan pihak terduga dan terlapor maladminstrasi PPDB 2024 pada Rabu (19/6/2024) dan Kamis (20/6/1994) lalu. Hasilnya, Plh Disdik Sumsel, Sutoko ikut terlibat.

Ombudsman Sumsel juga telah memanggil 22 Kepala Sekolah untuk tingkat menengah atas se-Kota Palembang untuk dilakukan verifikasi data serta pengecekan dugaan maladminstrasi terhadap penerimaan siswa baru SMA unggulan.

Tercatat dari 22 sekolah tersebut terbukti ada 10 sekolah yang melanggar aturan dan prosedur seleksi PPDB jalur prestasi dengan 80 persen kecurangan berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri meliputi SMA N 1, 3, 5, 6, 17 dan 19.

Daihatsu Motor Corporation (DMC) mengeluarkan pernyataan kepada otoritas transportasi Jepang (MLIT) terkait recall model Gran Max. Ini juga berdampak kepada model serupa seperti Toyota Town Ace atau Mazda Bongo.

Dari laman resmi perusahaan, komponen bermasalah tersebut menyangkut baterai atau aki yang berisiko dapat bergerak berlebihan, lepas, dan gagal menahan perangkat pada tempatnya. Ini disebabkan pengujian yang tidak memadai selama pengembangan produk.

Solusinya, Daihatsu akan mengganti semua komponen baterai kepada model-model yang telah dijual. Serta, menambahkan suku cadang khusus dan sumbat baterai baru. Karena persiapan suku cadang perbaikan memerlukan waktu, pelanggan akan diberi tahu setelah mereka siap untuk penggantian.

Sebelumnya, Daihatsu menetapkan penarikan kembali perlu dilakukan setelah verifikasi teknis termasuk pengujian konfirmasi kesesuaian standar oleh MLIT mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut tidak memenuhi standar.

Adapun, total model-model yang terdampak jumlahnya lebih dari puluhan ribu unit dengan tahun produksi mulai dari 2020 hingga tahun 2023. Berikut detailnya.

Selain di Jepang, Daihatsu Gran Max juga dijual di Tanah Air. Model komersil ini tersedia dalam dua jenis konfigurasi yaitu versi pikap (PU) dan minibus (MB).

Terkait recall tersebut, Marketing Director and Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Sri Agung Handayani menegaskan model yang dipasarkan di Indonesia tak terdampak.

"Kami sampaikan bahwa Gran Max yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia tidak terdampak dengan hal ini, karena setiap negara memiliki spesifikasi part yang berbeda termasuk regulasi yang mengaturnya," responsnya singkat kepada kumparan, Selasa (9/7).

***

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan rekrutmen khusus dalam rangka mencari prajurit siber.

Agus menegaskan, orang-orang yang menjadi prajurit di kesatuan siber haruslah betul-betul memiliki kemampuan IT.

"Untuk memang di kita di TNI kan ada satuan siber, kita memang sekarang sedang saya ubah doktrinnya, kemudian SOP-nya, memang harus mulai dari rekrutmennya, personel siber itu dari civilian-nya memang harus mempunyai kemampuan IT," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Agus menjelaskan, calon prajurit yang akan masuk ke kesatuan siber bakal direkrut secara khusus dan mendapat pendidikan khusus pula.

Dia menyebutkan, prajurit kesatuan siber tidak akan diambil dari Bintara dan Tamtama umum.

"Jadi memang dari... Mungkin kuliahnya, atau SMA-nya (calon prajurit itu) sudah punya kemampuan IT," tuturnya.

Sementara itu, Agus mengatakan, TNI sedang melakukan evaluasi terkait peretasan data Bais TNI.

Dia mengatakan, alat-alat dan SDM yang TNI miliki harus bagus dalam menghadapi tantangan siber.

"Ya kita lagi evaluasi, evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus," imbuh Agus.

Sebelumnya, data-data dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI dibobol oleh peretas. TNI telah mengonfirmasi peretasan Bais.

Peretasan itu diunggah akun X (Twitter), @FalconFeedsio, Senin (24/6/2024).

Unggahan FalconFeedsio tersebut disertai entitas dari peretas, yakni MoonzHaxor.

“Badan Intelijen Strategis (Indonesia Military Strategic Intelligence Agency) LEAKED!” tulis unggahan tersebut yang disertai foto.

Unggahan itu juga menyebutkan bahwa data Bais TNI dibocorkan MoonzHaxor di situs atau forum jual beli data, BreachForums.

“MoonzHaxor, salah satu anggota terkemuka BreachForums telah mengunggah file dari Badan Intelijen Strategis. Kebocoran tersebut mencakup file sampel dengan data lengkap tersedia untuk dijual,” tulis cuitan @FalconFeedsio.

Bersamaan dengan itu, data Indonesia Automatic Finger Identification System (Inafis) Polri juga dibobol oleh entitas yang sama.

Dalam unggahan di Breach Forums, MoonzHaxor ingin menjual data Bais TNI berukuran 773 kilobyte (kB) dengan harga 1.000 dollar AS, sedangkan file berukuran 33,7 gigabyte (GB) dengan harga 7.000 dollar AS.

JAKARTA, investor,id - Pemilik Kresna Group Michael Steven sengaja menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Demikian disampaikan Pengamat Hukum Denny Indrayana, menanggapi keterangan OJK bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar. Namun, Michael Steven melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Denny mengatakan bahwa ultimate beneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap.

"Modus bahwa dia tidak ada namanya di anggaran dasar pemegang saham, itu kan modus lama. memang beneficial owner-kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya di situ supir, orang nggak jelas atau office boy," ujar Denny dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Untuk menyeret para ultimate beneficial owner ini, menurut Denny, sebenarnya sudah ada Perpres atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun sayangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

"Itu kan mohon maaf, majelis hakimnya keliru karena salah satu modus menghilangkan jejak dan tanggung jawab justru dengan tidak mencantumkan nama. Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini. Jadi mestinya hukum ditegakkan lagi jangan kalah sama buronan," tegas Denny.

Lebih jauh katanya, kasus Michael Steven ini terbilang aneh, karena meskipun sudah jadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri, tetapi bisa memenangkan gugatan dan bandingnya terhadap OJK.

"Aneh bin ajaib kan buron bisa menang dan diberikan hak untuk mengajukan gugatan, ajukan banding. Dalam konsep yang norma,l buron itu dikurangi hak-hak hukumnya, kalau dia mau melakukan langkah-langkah hukum dia mesti menghadapi dong. Sepertinya dia nggak berani hadapi hukum pidana dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," jelas dia.

Padahal lanjutnya, dalam UU pencucian uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya bahwa seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia (Michael Steven) gugat ke PTUN, dia-nya malah lari (buron). Kalau dalam konteks atau istilahnya ini fugitive disentitlement, artinya dia dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," tukasnya.

Sementara terkait sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun yang dijatuhi OJK, menurutnya sudah tepat. "Itu sudah tepat dan seharusnya sudah bisa mengarah pidana dan memang sudah menjadi tersangka kan yang bersangkutan," pungkasnya.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA —PT BNI Life Insurance (BNI Life) mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan tenaga aktuaris. Perusahaan menyebut fenomena persaingan ketat (talent war) di industri asuransi akibat terbatasnya jumlah tenaga aktuaris Fellow Society of Actuaries of Indonesia (FSAI).

"Tantangan yang sebelumnya dihadapi dalam pemenuhan tenaga aktuaris perusahaan adalah karena posisi aktuaris yang jarang sehingga pemenuhannya berdampak pada talent war di pasar industri asuransi," kata Arry Herwindo W, GM Corsec, Legal and Corcomm, saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Namun, Arry menyebut bahwa BNI Life telah memiliki aktuaris FSAI. Dengan pemenuhan tersebut, perusahaan optimistis dapat menghadapi implementasi PSAK 117 pada 2025. Selain pemenuhan aktuaris, BNI Life juga telah membentuk tim proyek untuk implementasi PSAK 117. "Kami juga telah memberikan pembekalan kepada pegawai, khususnya tim proyek IFRS 17, tidak hanya sebatas bidang aktuaria tetapi juga teknologi informasi (IT) dan konsultan keuangan (FC)," tambah Arry.

Meski sebagian besar perusahaan asuransi jiwa telah memiliki aktuaris, delapan perusahaan asuransi umum masih belum memenuhi kebutuhan tersebut. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bern Dwyanto, menyebutkan bahwa masalah pemenuhan aktuaris pada asuransi umum masih terkait dengan keterbatasan ketersediaan FSAI untuk aktuaris yang ditunjuk. "Dengan keterbatasan tersebut, biaya untuk mendapatkan tenaga aktuaria menjadi lebih tinggi, sehingga menjadi beban bagi perusahaan asuransi, terutama bagi perusahaan dengan kondisi keuangan menengah," kata Bern kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Bern menambahkan bahwa perusahaan asuransi umum yang belum memiliki aktuaris tengah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara dan dukungan pihak terkait. "Sebagian besar masih dalam proses di OJK," imbuh Bern.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih ada sembilan perusahaan asuransi yang belum memenuhi kebutuhan tenaga aktuaris per Mei 2024. Pemenuhan aktuaris penting sebagai langkah untuk implementasi PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74), di mana peran aktuaris sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan. Penerapan PSAK 117 bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi baik antar perusahaan maupun antar industri, dengan harapan efektif diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

Selain sebagai persiapan untuk PSAK 117, keberadaan aktuaris juga penting dalam kegiatan usaha asuransi agar dapat mengelola aset dan liabilitas perusahaan secara optimal.

Berdasarkan laporan keuangan BNI Life pada 2023, perusahaan memiliki aset sebesar Rp23,6 triliun, naik 6,25% yoy dibandingkan Rp22,2 triliun pada 2022. Aset investasi berkontribusi paling besar dengan jumlah mencapai Rp22,3 triliun, sementara aset bukan investasi Rp1,26 triliun. Sementara itu, jumlah liabilitas BNI Life mencapai Rp17,57 triliun, naik 6,65% dibandingkan Rp16,4 triliun pada 2022. Dari sisi ekuitas, modal yang dimiliki BNI Life mencapai Rp6,02 triliun pada 2023, meningkat 5,12% yoy dari Rp5,73 triliun pada tahun sebelumnya.

Pendapatan premi perusahaan juga menunjukkan kinerja positif dengan capaian Rp5,37 triliun, meningkat 7,65% yoy dari Rp4,99 triliun pada tahun sebelumnya. Tingkat kesehatan finansial BNI Life, dilihat dari Risk Based Capital (RBC), mencapai 683%, naik dibandingkan 673% pada 2022, dan jauh di atas threshold yang ditetapkan oleh OJK sebesar 120%.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar setiap kepala daerah untuk mendorong keandalan pariwisata di setiap daerahnya masing-masing.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa persaingan antarnegara makin ketat. Sehingga dirinya menitipkan agar potensi yang ada di daerah harus dikembangkan, baik dari sisi keuangan, pangan, energi, industri, teknologi, hingga pariwisata.

“Saya berikan contoh. Bhutan, tidak punya minyak, gas, dan lingkungannya sangat alami, tradisi budayanya sangat terjaga, tetapi dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya. Dia mengambil hanya volume tertentu di kuota, dan mengambil turis yang pasar atas, high value dan low volume. Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari Bhutan,” tuturnya saat membuka peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7/2024)..

Menutnya, Indonesia pun tak kalah dengan kekayaan kabupaten yang unik, tetapi sayangnya, kata Jokowi, banyak kepala daerah yang belum mengetahui cara yang tepat dalam mempromosikan dan mengemas pariwisata di masing-masing daerah.

Padahal, Kepala Negara pun melanjutkan bahwa di Bhutan setiap turis akan dikenakan iuran yang cukup besar untuk melindungi alam mereka, sehingga dia meyakini ada banyak cara bagi setiap daerah untuk memajukan potensi wisatanya.

“Mereka sudah datang, mahal, masih kena iuran untuk melindungi alam. Saya cek berapa sih dia kena iuran untuk perlindungan alamnya ini, hampir setengah triliun didapat, bukan dari ekonominya, tapi dari iurannya saja, setengah triliun,” ucapnya.

Tak hanya itu, Presiden Ke-7 RI itu juga mencontohkan wisata lain seperti Maldives, Maladewa yang terkenal dengan keindahan pantainya. Optimisme Jokowi, 85% Kota/Kabupaten Indonesia yang telah dikunjunginya memiliki pantai yang tidak kalah dengan Maldives.

Dia memerinci 30% pendapatan Maldives berasal dari turisme. Namun, tak berhenti sampai di sana, pemeritah daerah di sana, kata Jokowi, mampu menciptakan segmen pariwisata baru. Salah satunya konferensi di tepi pantai,

“Rapatnya di tepi pantai, yang rapat tidak boleh pakai sepatu, nyeker, kan yang rapat seneng gitu. Ide-ide seperti ini yang diperlukan,” imbuhnya.

Dia melanjutkan contoh lain yang bisa ditiru adalah Negara Afrika yang mengandalkan wildlife tourism dengan menawarkan safari yang otentik agar wisatawan dapat melihat satwa di habitat aslinya. Menurutnya, Afrika bisa menghasilkan Rp196 triliun per tahun hanya dengan berfokus mengurus potensi wisata tersebut.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Indonesia bisa mencontek wisata tersebut lantaran sudah memiliki banyak lokasi serupa, misalnya Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Pulau Komodo dan Banyuwangi, Jawa Timur untuk melihat banteng, badak, dan orangutan.

“Contoh di Sulawesi Selatan, di Maros, kupu-kupunya sangat banyak sekali. Bapak bupati maros ada? Ini sangat unik. Tapi tolong pembangunannya yang benar gitu, sentuhannya yang benar. Jangan sampai barangnya bagus, justru disentuh dengan semen-semen, tembok-tembok, bukan itu. Harusnya yang banyak ditanami pohon-pohon yang mendatangkan kupu-kupu lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Jokowi optimistis bahwa masyarakat akan rela untuk merogoh kocek besar untuk membeli tiket apabila daerah wisata mendapatkan promosi dan jenama yang tepat serta spesifik.

“Jangan justru di tempat-tempat yang seperti ini, tembok dan semennya yang dibanyakin, bukan itu. Tolong dicarikan arsitek landscape yang pintar. Kalau daerah tidak siap, surati Bappenas untuk merencanakan agar barang yang bagus itu menjadi sebuah berlian yang baik bagi kita semua,” pungkas Jokowi.